TKI harus paham hukum di Arab

Cirebon (ANTARA News) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengingatkan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di negara-negara di Timur Tengah memahami sistem hukum dan budaya di negara itu agar tidak terkena hukuman. "Hampir 90 persen TKI yang bermasalah dengan hukum di Timur Tengah disebabkan pelanggaran akhlak atau moral karena di negara itu ada aturan ketat soal hubungan pria dan wanita serta hukuman pidana bagi yang dianggap menggunakan sihir," kata Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur usai mengunjungi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, Kamis. Ia menjelaskan, TKI yang akan ditempatkan di negara dengan penerapan hukum Islam, harus benar-benar paham larangan apa saja yang diberlakukan di sana yang sebenarnya jika dilakukan di Indonesia tidak sampai menyeret ke dalam penjara. "Pacaran dianggap sebagai kejahatan dan bisa masuk penjara. Banyak TKI yang belum siap dengan perbedaan budaya dan sistem hukum di negara Timur Tengah," katanya. Ia mencontohkan ada TKI asal Cirebon yang menjadi sopir di Arab Saudi ketahuan mempunyai kertas yang diduga berisi tulisan sihir di pecinya sehingga diseret ke pengadilan dan jika terbukti maka ancaman bisa hukuman mati. "Hakim tidak paham dengan tulisan arab yang ada di kertas itu sehingga nyaris sang sopir dihukum, tetapi setelah didatangkan petugas kita, tulisan itu bisa dijelaskan sebagai sebuah pesan dalam bahasa Cirebon dengan arab gundul," katanya. Oleh karena itu, saat Gatot menjadi Dubes di Arab Saudi, sudah disiapkan petugas yang mampu membaca tulisan arab gundul untuk bahasa Jawa, Sunda, Madura dan Cirebon. Sebelumnya Gatot adalah Konsul Jenderal Jeddah sejak 13 Februari 2007 dan naik menjadi Dubes Arab Saudi pada 21 Januari 2010 sehingga total sudah tujuh tahun bergelut dengan persoalan TKI di Arab Saudi. Ke depan, menurut Gatot, TKI yang dikirimkan harusnya TKI yang berkualitas sehingga mengurangi kasus-kasus TKI bermasalah. "Perlu ada seleksi yang ketat dan pelatihan yang lebih baik sehingga mereka yang berangkat mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang memadai serta pemahaman hukum dan budaya di sana," katanya. Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon Deni Agustin mengatakan, sudah beberapa tahun terakhir pihaknya melakukan pengetatan rekrutmen TKI khususnya sektor informal seperti penata laksana rumah tangga (PLRT) sehingga jumlah kasus TKI bermasalah terus menurun. Ia mengungkap, data kepulangan TKI bermasalah pada tahun 2011, 2012, 2013 berturut-turut 3.897, 3.331 dan 2.129. "Tahun ini sampai Juni tercatat 567 sehingga perkiraan setahun tidak sampai setengah dari kasus tahun sebelumnya," katanya. Usai mengadakan kunjungan ke Disnakertrans, Kepala BNP2TKI pada Kamis sore meresmikan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) Kabupaten Cirebon yang melayani TKI dari Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka. Kabupaten Cirebon mendapat kunjungan pertama dari Safari Ramadhan VII BNP2TKI di Jawa Barat dan Jawa Tengah dan akan berlangsung sampai tanggal 13 Juli 2014. Safarai Ramadhan tahap kedua akan berlangsung di Jawa Timur mulai 18 sampai 20 Juli 2014. (B013/M026)
Editor: Tasrief Tarmizi
Sumber↓
http://m.antaranews.com/berita/443510/tki-harus-paham-hukum-di-arab

Tabrakan Kapal, 19 WNI Hilang di Malaysia

Johor Baru – Dua orang tewas dan 19 lainnya dikhawatirkan tenggelam setelah sebuah kapal yang mengangkut 80 imigran gelap asal Indonesia dilaporkan terbalik di Tanjung Piai dekat Distrik Pontian, Johor Baru, Malaysia, pada Selasa pagi waktu setempat, 15 Juli 2014. Kepada kantor berita Bernama, Asisten Direktur Operasi Penyelamatan Mohd Rizal Buang menyatakan korban tewas terdiri atas seorang wanita dan pria. Ia menambahkan, sepuluh korban luka dibawa ke Rumah Sakit Sultanah Aminah. Adapun 49 orang lainnya dilaporkan selamat.

Learn Spanish in Mexico

Lea rnSpanishMexico.com

Saat ini 20 personel dari tim penyelamat telah diterjunkan ke lokasi untuk mencari 19 orang yang masih hilang. (Baca: Kapal Angkut 27 TKI Tenggelam di Perairan Malaysia

Tim penyelamat sudah disiagakan sejak pukul 01.33 waktu setempat saat ada laporan sebuah kapal tenggelam lantaran bertabrakan dengan pasukan Ops Tumpas dari Badan Penegakan Maritim Malaysia di wilayah sekitar 6 kilometer dari Pulau Pisang.

ANINGTIAS JATMIKA | BERNAMA
Sumber↓
https://id.m.yahoo.com/w/legobpengine/news/tabrakan-kapal-19-wni-hilang-di-malaysia-052719268.html?.b=index&.cf3=Internasional&.cf4=1&.cf5=TEMPO.CO&.cf6=%2F&.ts=1405407472&.tsrc=uc&.intl=id&.lang=id

Kapal Pembawa TKI Ilegal Tenggelam di Malaysia, 2 Orang Tewas

Ilustrasi

Kuala Lumpur - Sebuah kapal yang diduga membawa sekitar 80 pekerja ilegal asal Indonesia, dilaporkan tenggelam di perairan Malaysia. Kapal ini tenggelam setelah bertabrakan dengan kapal patroli Malaysia, yang hendak menangkap pekerja ilegal tersebut. Juru bicara Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) menyebutkan, ada dua penumpang kapal yang dipastikan tewas tenggelam. Sedangkan sebanyak 17 orang lainnya dilaporkan masih hilang. Operasi pencarian dan penyelamatan, menurut MMEA, masih terus dilakukan di wilayah perairan Tanjung Pial, dekat wilayah Johor. "Kami bekerja sama dengan polisi, pejabat marinir dan departemen pertahanan publik untuk mencari sisanya," terang pejabat MMEA yang enggan disebut namanya, seperti dilansir Reuters, Selasa (15/7/2014). Surat kabar setempat melaporkan, kapal itu membawa tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dan kapal tersebut tengah dalam perjalanan ke wilayah Indonesia. Pada Juni lalu, sebuah kapal yang mengangkut para imigran gelap asal Indonesia tenggelam di wilayah pantai barat Malaysia. Sedikitnya 10 orang tewas dalam insiden ini. Otoritas setempat menyebut bahwa banyak warga Indonesia yang bekerja dan tinggal Malaysia, tanpa dokumen resmi.
Sumber↓
www.detik.com/news/read/2014/07/15/114512/2637386/1148/kapal-pembawa-tki-ilegal-tenggelam-di-malaysia-2-orang-tewas

3 Juta TKI Indonesia di Luar Negeri Illegal

Sedikitnya, ada 3 juta Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang tidak memiliki dokumen di BNP2TKI alias illegal. Riauterkini-PEKANBARU-Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Endang Sulistyaningsih Senin (14/7/14) mengatakan bahwa BNP2TKI memperkirakan ada 9 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah itu, ada yang illegal maupun legal. Menurut Endang, dari 9 juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri, 6 juta diantaranya memiliki dokumen di BNP2TKI. Sisanya sebanyak 3 juta TKI tidak memiliki dokumen di BNP2TKI alias illegal. "Kita perkirakan ada 9 juta TKI yang bekerja di luar negeri. 6 juta diantaranya ada dokumennya di kami," terang Endang Sulistyaningsih. Untuk mengantisipasinya, ke depan, BNP2TKI akan membuat program sertifikasi untuk seluruh TKI. Program tersebut, selain untuk menertibkan, juga untuk meningkatkan kesejahteraan TKI. "Dengan sertifikasi, di level PLRT (pramu layan rumah tangga) akan ada PRLT khusus masak, khusus mencuci dan lainnya. Dengan kekushus
Sumber ↓ http://riauterkini.com/sosial.php?arr=77996&judul=%203%20Juta%20TKI%20Indonesia%20di%20Luar%20Negeri%20%20Illegal

Unibraw berusaha patenkan 'Error', alat pendeteksi kekerasan TKI

Universitas Brawijaya.
Sejumlah mahasiswa Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang, Jawa Timur, berusaha mematenkan alat hasil ciptaan mereka, "Emergency Reporter on Underwear (Error)". Alat itu merupakan teknologi pendeteksi tindak kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Mahasiswa Unibraw, para pembuat alat tersebut berusaha mematenkan alat tersebut melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM-UB). "Kerja sama dengan perusahaan maupun lembaga resmi pemerintahan belum kami lakukan karena menunggu proses paten alat yang sedang kami lakukan," ujar salah seorang mahasiswa pencipta "Error", Hanifah, seperti diberitakan Antara, Senin (14/07). "Error" merupakan alat untuk membantu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat terjadi tindak kekerasan yang dilengkapi dengan global positioning system (GPS) serta real time clock (RTC). Alat yang digagas oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) yaitu Hanifah R, Deviana Hadriati dan Ema Lutviana yang bekerja sama dengan mahasiswa Fakultas Teknik (FT), yakni Ahmad F Irfan Maulana dan Septian Sanjaya, itu masih terus dikembangkan, terutama dalam teknologi sensor otomatis. "Ke depan, alat ini akan dikembangkan untuk menggunakan teknologi sensor otomatis. Alat ini masih memerlukan tombol yang harus ditekan oleh korban saat korban tersebut dianiaya," ujar Hanifah. Alat yang diikutkan dalam Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Karsa Cipta (PKM-KC), tersebut mendapatkan pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud sebesar Rp 9,25 juta. Dana ini digunakan oleh Hanifah dan kawan-kawannya untuk kegiatan pembuatan dan pengujian alat itu. "Error" akan lebih cepat memberikan informasi kepada pihak lain jika terjadi sesuatu pada TKI karena langsung terhubung dengan server dibandingkan alat komunikasi lain. Alat itu telah diuji coba di Malang, Batu serta Pasuruan dan terbukti dapat melaporkan koordinat posisi pengguna secara tepat dan akurat serta tidak terbatas oleh dimensi ruang dan jarak. "Dalam bayangan kami nanti server akan terpusat di instansi resmi pemerintah yakni di kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) atau instansi resmi lainnya, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)," kata Hanifah. Ia menyebutkan nantinya setiap server di luar negeri bisa dikelola dengan BNP2TKI atau kementerian terkait di Indonesia, (Jakarta) agar pemerintah dapat melakukan pengontrolan terhadap TKI di luar negeri khususnya mengetahui TKI yang menjadi korban tindak kekerasan.
Sumber ↓
http://merdeka.com/peristiwa/unibraw-berusaha-patenkan-error-alat-pendeteksi-kekerasan-tki.html

Penipu Para TKI Diterjang Timah Panas Polisi

WARTA KOTA, SAWAH BESAR - Sumakno (51) jatuh tersungkur saat kaki kirinya diterjang timah panas petugas Polsek Sawah Besar. Ia ditembak karena melawan saat akan diringkus petugas polisi di Hotel Prima Indah Jalan Gunung Sahari Raya nomor 19 RT 03 RW 01, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (12/7/2014). Penjahat spesialis menipu para tenaga kerja Indonesia yang baru kembali dari luar negeri itu harus kembali lagi mendekam di jeruji besi. Pasalnya korban dari aksi tipu menipunya melaporkannya ke pihak kepolisian. Korban yang berjumlah lima orang yakni Safrudin (24), Een, Aris Nande, Munjur, dan Amaludin diketahui baru pulang dari Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menurut pengakuan korban, pelaku awalnya berkenalan dengan mengaku sebagai TKI yang baru pulang dari Brunei Darussalam. Perkenalan tersangka dengan korban terjadi di Hotel Rajawali, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (1/7/2014). Korban yang merasa sama- sama sepenanggungan pun jadi cepat akrab dengan pelaku. Nah, saat sudah akrab itulah pelaku kemudian memberikan minuman yang sudah dicampur dengan obat Apazol. Obat ini membuat orang yang meminumnya tertidur pulas. Saat korbannya sudah tak berdaya itulah pelaku menggasak barang-barang milik korban. Menurut Humas Polsek Sawah Besar, IPTU Bahrie, pelaku ini memang sudah masuk dalam daftar pencarian orang karena memang sudah residivis juga. "Pelaku asal Banjarnegara ini pernah mendekam di lembaga pemasyarakatan Kendal, Jawa Tengah, pada 2008. Jadi memang sudah penjahat kambuhan," ujarnya kepada Warta Kota, Minggu (13/7/2014). Pelaku ini memang penjahat spesialis yang sasarannya para tenaga kerja Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. "Pelaku ini mengincar para tenaga kerja yang baru pulang dari luar negeri. Khususnya TKI yang berasal dari Malaysia," ungkapnya. Dalam menjalankan aksinya ini tersangka ditemani Marko yang juga masuk daftar pencarian orang (DPO) juga. "Hanya saja sampai saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian," katanya. Saat pelaku ditangkap diamankan sejumlah barang bukti milik kelima korban yang berasal dari Lampung Selatan antara lain, uang ringgit malaysia sebesar 470 RM, uang tunai Rp 200.000, 20 butir obat Apasol, 1 HP Lenovo putih, 1 HP Samsung putih, 1 HP WX Mobile hijau, serta 1 HP merek Evercoss biru. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 363 ayat 2 ke 2e KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 9 tahun. (Wahyu Tri Laksono) Sumber ↓
http://wartakota.tribunnews.com/2014/07/13/penipu-para-tki-diterjang-timah-panas-polisi

Perbaiki Perlindungan TKI, Melalui MoU dengan Negara Tujuan

JAKARTA (Pos Kota) – Untuk berikan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, pemerintah terus mendorong MoU / Agreement dengan negara- negara tujuan TKI di sektor informal seperti PLRT (penata laksana rumah tangga). Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi A. Muhaimin Iskandar mengatakan, agreement dengan Saudi Arabia mengenai TKI di sektor PLRT merupakan tonggak perbaikan perlindungan TKI di sektor ini ke Timur Tengah. “Tapi kita masih terus memonitor dan mengembangkan langkah- langkah implementatif dalam mempersiapkan penempatan sesuai kesepakatan dalam Agreement tersebut,” kata Muhaimin. Kemnakertrans, lanjutnya, juga terus mengampanyekan Slogan TKI “Jangan Berangkat Sebelum Siap” di 38 kantong TKI di Seluruh Indonesia, untuk mengurangi permasalahan TKI selama bekerja di luar negeri. “Sebelum berangkat dipastikan, minimal calon TKI harus siap fisik dan mental, siap bahasa dan keterampilan, siap dokumen dan siap pengetahuan serta hukum di negara tujuan,” ujarnya. Muhaimin menambahkan, pemerintah juga sudah membuat Roadmap Zero Domestic worker tahun 2017, sehingga nantinya TKI domestic worker harus berbasis pada 4 jabatan kerja yaitu ‘house keeper’ (pengurus rumah tangga), ‘cooker’ (tukang masak), ‘baby sitter ‘ (pengasuh bayi/ anak), ‘caregiver’ (perawat jompo). Kemenakertrans, lanjutnya, juga terus mengawal penempatan TKI ke luar negeri dengan mengaplikasikan UU 39 tahun 2004 agar mereka lebih terlindungi. “Penempatan non- prosedural yang dapat dikategorikan sebagai Perdagangan Manusia belakangan ini sangat marak yang sangat mengeksploitasi pekerja,” ujarnya. Menakertrans mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah tegas terhadap semua pelaku yang terlibat. Dan hal ini memerlukan upaya nasional melalui kerjasama yang koordinatif dari seluruh Instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum dalam rangka law enforcement UU 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sesuai UU 39 tahun 2004, lanjutnya, penempatan TKI ke luar negeri harus dilengkapi dengan skema asuransi nasional (Indonesia) untuk mengcover segala kemungkinan selama pra, masa, dan purna penempatan, mulai dari sakit, kecelakaan kerja, hingga meninggal dunia. “Kami telah menerbitkan SK Menteri tentang 3 Konsorsium Asuransi untuk melaksanakan amanat UU 39 tahun 2004 tersebut yang telah mampu memberikan kesejahteraan bagi TKI maupun keluarganya,” kata Muhaimin. Dalam setiap agreement G to G yang disusun dengan Pemerintah Negara Tujuan, lanjutnya, aspek kesejahteraan selalu dikedepankan. “Asuransi kesehatan oleh majikan di negara tujuan kepada TKI, gaji yang layak, cuti tahunan dan uang kopensasi lembur menjadi agenda dalam setiap kesempatan pembahasan agreement/MoU. Kemnakertrans juga telah bekerjasama dengan Bank Indonesia maupun Bank-Bank nasional baik dalam hal penyaluran kredit bagi TKI maupun pendidikan pemanfaatan remitansi agar pendapatan mereka lebih produktif melalui promosi UKM maupun Usaha Mandiri setelah mereka kembali ke tanah air. Sumber ↓
http://m.poskotanews.com/2014/07/13/240107/?wpmp_switcher=mobile

Ini Ancaman Hukuman Bagi Penyelenggara Pilpres yang Lalai atau Nakal

Jakarta - Masing- masing kubu capres-cawapres meminta tim proses rekapitulasi suara diawasi secara ketat, terutama karena munculnya sejumlah data C1 yang janggal. Bagi para penyelenggara Pemilu, diminta jangan main-main karena mereka terikat aturan ketat dengan ancaman hukuman bervariasi. Untuk itu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendesak kepada KPU untuk segera memberikan klarifikasi, memberi penjelasan kepada publik tentang kejanggalan- kejanggalan scan C1. Selain itu, KPU diminta untuk cepat merespon dan bertindak dengan berkoordinasi bersama Bawaslu RI, serta Pihak Kepolisian jika ada potensi atau indikasi pidana pemilu. "Karena telah ditegaskan dalam UU No. 42/2008 tentang Pilpres, pasal 242," ujar Wakil Sekjen KIPP Indonesia Girindra Sandino dalam pernyataanya, Minggu (11/7/2014). Pasal 242 tersebut berbunyi: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dipidana, dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000, paling banyak 12.000.000. Hal tersebut jika ditemukan kesengajaan. Tak hanya itu saja, para penyelenggara Pemilu juga diancam dengan pasal lainnya, jika terbukti melakukan kelalaian yang hilangnya berkas acara. Hal itu diatur dalam Pasal 243 UU Pilpres. "Disebutkan bahwa setiap orang karena kelalaiannya menyebabkan hilang atau rusak berita acara pemungutan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang disegel dapat dipidana penjara paling sedikit 12 bulan, paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp 500 juta, paling banyak 1 Milyar," ujar Girindra. Selain itu, pidana mengenai pelanggaran Pilpres juga diatur dalam Pasal 244. Poin dalam pasal ini mengatur tentang setiap orang yang dengan segaja mengubah berita cara hasil pemungutan suara dan/atau sertfikat hasil penghitungan suara. Pidana penjara paling singkat 12 bulan, paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit 500 juta, paling banyak 1 Milyar. Sumber ↓
http://m.detik.com/news/pemilu2014/read/2014/07/14/044522/2635834/1562/ini-ancaman-hukuman-bagi-penyelenggara-pilpres-yang-lalai-atau-nakal

Sultan HB: Jangan Sebarkan Isu Pemicu Keresahan di Sosial Media

Tribun Jogja/Hasan Sakri Gazali Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memperlihatkan jari kelingking yang sudah dicelup tinta, tanda sudah memberikan hak suaranya.
YOGYAKARTA - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengimbau masyarakat yang aktif di media sosial agar tidak menyebarkan berbagai isu tidak benar terkait hasil Pemilihan Umum Presiden 2014 sehingga menimbulkan keresahan. Selain itu, Sultan juga berharap masyarakat tidak mudah terpancing oleh berbagai isu, baik sebelum maupun sesudah penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "Kami pimpinan daerah baik Polri, TNI serta tim sukses kedua pasangan capres dan cawapres sepakat bersama- sama menjaga kedamian DIY sebelum maupun pasca- pengumuman hasil resmi dari KPU RI," ujar Sri Sultan HB X saat jumpa pers seusai memimpin rapat pimpinan daerah di kantor Kepatihan, Minggu (13/07/2014) petang. Menurut Sultan, di zaman modern seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ratusan bahkan jutaan orang setiap hari membaca dan mengikuti perkembangan berita lewat media sosial. Oleh karena itu, isu pun sangat cepat menyebar ke masyarakat. "Silakan saja ber-media sosial. Itukan fungsinya untuk membangun komunikasi antar- anak bangsa. Namun jangan menyebarkan isu yang dapat menimbulkan keresahan- keresahan," tegasnya. Terkait adanya dua versi hasil quick count dari berbagai lembaga survei, Sultan menilai itu bukan hasil resmi. Masyarakat, simpatisan maupun relawan pendukung salah satu pasangan capres dan cawapres harus bersabar menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU RI. "Yang resmi kan KPU. Jadi sabar, tunggu saja hasil resminya dari KPU RI pada tanggal 22 Juli mendatang," pungkasnya. Sumber ↓ http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/13/sultan-hb-jangan-sebarkan-isu-pemicu-keresahan-di-sosial-media

Tuntut Pemungutan Suara Tambahan, BMI di Hongkong Bikin Petisi

Ratusan warga negara Indonesia berunjuk rasa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Victoria Park, lapangan rumput terbuka di Hongkong, Minggu (6/7/2014) sore. Sekitar 500 sampai 1.000 WNI tidak dapat mencoblos karena keterbasan waktu.
JAKARTA - Ratusan buruh migran Indonesia (BMI) di Hongkong kecewa lantaran tak dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Presiden RI 2014. Pasalnya, BMI yang ingin mencoblos membludak hinggal empat kali lipat lebih dibanding dengan pemilihan anggota legislatif (pileg) April lalu. Relawan Pemantau Pemilu di Hongkong membuat petisi change.org/MemilihdiHongkong yang kini mendapat dukungan hampir 10 ribu orang. “Kami membuat petisi ini untuk mendesak agar KPU mengadakan pemungutan suara tambahan bagi mereka yang belum menggunakan hak pilihnya di Hongkong,” kata Fahmi, juru bicara Relawan Pemantau Pemilu di Hongkong. Selain membuat petisi, Tim Relawan Pemantau Pemilu di Hong Kong telah resmi memasukkan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Pilpres 6 Juli 2014 kepada Panwaslu Hong Kong pada tanggal 9 Juli 2014. “Ada dua pengaduan yang disampaikan, yaitu dugaan adanya ancaman/intimidasi terhadap calon pemilih, serta pelanggaran administrasi dalam penyelenggaran pemilu. Pelanggaran ini mengakibatkan sejumlah warga kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya,” jelas Fahmi. Menurut Fahmi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Hong Kong telah menerima dan menanggapi kedua pengaduan tersebut dan akan melakukan proses investigasi selama 7 hari ke depan (sampai dengan tanggal 16 Juli 2014). Pengaduan tersebut, tambah Fahmi, didasarkan pada temuan tim relawan sebagai berikut: 1. Setelah pukul 17.15 pada saat pemungutan suara (6 Juli), masih ada antrean 50-an warga (sebagian lainnya berteduh di pinggir lapangan) yang akhirnya tidak bisa memilih karena habisnya waktu penggunaan TPS di lapangan Victoria Park; 2. Protes terjadi karena para warga yang sudah antre itu sangat kecewa tidak dapat mencoblos. Pada saat kejadian, kami berhasil mendaftar 133 warga yang belum memilih dan mereka menutut diberi kesempatan untuk mencoblos. 3. Protes semakin menjadi ricuh karena dipicu oleh pihak yang mengintimidasi dengan mensyaratkan mereka memilih capres tertentu jika ingin mencoblos. Pada lokasi kericuhan, kami mendaftar para saksi yang menandatangani surat kesaksian. “Kami juga menuntut PPLN Hong Kong untuk menuntut Panitia Pengawas Pemilu dan Pemerintah untuk menginvestigasi kasus intimidasi tersebut,” tandas Fami dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu (13/7/2014). Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengingatkan kepada KPU bahwa memilih adalah hak konstitusional warga negara yang harus dijamin. Di lapangan, KPU diimbau agar jangan terpaku pada tahapan normatif pemilu, tetapi juga diperlukan inovasi. KPU juga harus pasang badan untuk menegaskan konstitusi. “Petisi di Change.org ini diharapkan menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih buruh migran di Hongkong yang tidak terpenuhi karena ada masalah manajemen penyelenggaraan pemilu,” tutup Anis. Sumber http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/13/tuntut-pemungutan-suara-tambahan-bmi-di-hongkong-bikin-petisi

Hatta: Pengiriman TKW ke Luar Negeri Harus Dimoratorium

TKI ke luar negeri harus ber-skill, demi harkat bangsa. Calon wakil presiden Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa saat Debat Cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (29/06/2014). Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menegaskan bahwa pengiriman tenaga kerja wanita Indonesia harus dimoratorium. Selain itu dia mengatakan, di masa depan WNI yang dikirimkan harus yang ber-skill. Hal ini disampaikan Hatta saat menjawab pertanyaan Jusuf Kalla soal pengiriman TKI ke luar negeri pada debat malam ini, Minggu 29 Juni 2014. Hatta menegaskan banyaknya permasalahan yang menimpa TKW di luar negeri, maka pengirimannya harus dimoratorium. "Untuk wanita sebaiknya kita moratorium karena terlalu banyak persoalan, legal case, yang ganggu harkat martabat bangsa kita," kata Hatta. Selain itu untuk meningkatkan martabat bangsa ini, pemerintah harus berhenti mengirimkan para pekerja kasar atau tanpa skill. Nantinya, pekerja yang dikirim ke luar negeri adalah mereka yang punya kemampuan tertentu. "Kita boleh kirim ke luar negeri, tapi yang ber-skill bukan tenaga murah atau kasar karena mengganggu harkat dan martabat bangsa. TKI harus punya skill tertentu, sehingga mampu bersaing," kata Hatta. Selain itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita, pemerintah harus mengembangkan program wirausaha, usaha kecil menengah koperasi. "Agar meningkatkan tenaga kerja di tanah air sehingga jadi bangsa terhormat," tegas Hatta. Sumber news.viva.co.id

Presiden China ke Korsel, Korut Tembakkan Rudal

Pyongyang - Korea Utara (Korut) dilaporkan menembakkan rudal balistik ke laut yang terletak di timur Jepang menjelang kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Korea Selatan (Korsel). "Kedua rudal itu mendarat di laut wilayah internasional dari pesisir pantai Korut pada Minggu pagi (tadi)," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Korsel, seperti dimuat News.com.au, Minggu (29/6/2014). Kantor berita Korsel, Yonhap melaporkan, 2 rudal tersebut adalah misil Scud jarak pendek dengan rentang jarak peluncuran sekitar 300 mil atau 500 kilometer. Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera pun membenarkan bahwa Korut telah meluncurkan rudal balistiknya. Atas hal itu, Negeri Sakura memprotes Korut melalui kedutaan besarnya di Beijing. Peluncuran rudal ini dilakukan menjelang kunjungan Xi Jinping ke Korsel pada 3-2 Juli mendatang. Lawatan pemimpin China itu ke Seoul merupakan yang kali pertama dalam 2 dekade terakhir. Sementara China dalam beberapa tahun terakhir ini diketahui sebagai sekutu Korut. Beijing mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi, pasokan energi dan makanan ke Pyongyang. Namun hubungan kedua negara tersebut dikabarkan sedikit merenggang sejak Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada Korut yang membuat negeri tersebut semakin terisolasi. Bentuk sanksi yang diterapkan PBB kepada Korut di antaranya berupa larangan bagi elite Korea Utara mengimpor barang mewah, seperti kapal pesiar, mobil balap, mobil mewah, dan sejumlah perhiasan. Negara anggota PBB juga diminta memeriksa kargo mencurigakan Korea Utara. Credits: Rizki Gunawan Sumber liputan6.com

Seruan MUI Banyuwangi untuk Seluruh Masjid dan Musala Speeker Off Pukul 22.00

BANYUWANGI – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi mengimbau seluruh rumah makan dan restoran yang beroperasi di siang hari memasang penutup selama Ramadan. Selain itu,MUI juga telah mengirimkan edaran agar pengeras suara di masjid dan musala yang digunakan tadarus dimatikan mulai pukul 22.00. Ketua II MUI Banyuwangi, Nur Chozin mengatakan, demi menghormati umat Islam yang tengah berpuasa, rumah makan dan restoran yang beroperasi di siang hari diimbau memasang penutup. Itu perlu dilakukan agar mereka yang menyantap hidangan di dalam rumah makan atau restoran tersebut tidak terlihat dari luar. “Ini penting untuk menghormati umat yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan,” ujarnya melalui sambungan telepon kemarin (28/6). Dikatakan, MUI juga mengimbau tempat hiburan malam menghentikan aktivitasnya selama bulan suci Ramadan. Penutupan tempat hiburan malam itu perlu dilakukan agar umat Islam bisa tenang menjalankan ibadah. Kami juga mengimbau warga untuk tidak merokok di tempat terbuka di siang hari selama bulan suci Ramadan,” imbaunya. Lebih jauh dikatakan, MUI Banyuwangi telah mengirimkan surat edaran kepada pengurus masjid dan musala yang menggelar tadarus agar mematikan pengeras suara yang dipasang di atas tiang atau di atas bangunan mulai pukul 22.00. Sedangkan sound system berukuran kecil yang dipasang di dalam masjid atau musala tetap bisa dihidupkan. “Dengan demikian, tidak mengganggu umat yang beristirahat. Sehingga umat bisa sahur tepat waktu, dan esoknya tidak telat masuk kerja,” jelasnya. Selain beberapa hal di atas, penggunaan petasan dan kembang api juga tak luput dari perhatian MUI. Menurut Nur Chozin, setiap orang yang menyalakan kembang api harus bisa mengendalikan diri, jangan sampai mengganggu masyarakat apalagi sampai membahayakan keselamatan bersama. Ditanya mengenai masih banyaknya rumah makan yang kondisinya cenderung masih terbuka siang hari kemarin, Nur Chozin mengatakan hal itu harus dimaklumi. Sebab, sebagian umat baru akan menjalankan ibadah puasa mulai hari ini (29/6). Pemerintah pun memutuskan awal Ramadan jatuh pada hari ini. “Meskipun sebaiknya semua rumah makan dan restoran mulai memasang penutup kemarin, tetapi kalau ada yang masih terbuka, harus dimaklumi. Tetapi kami mengimbau mulai besok (hari ini) seluruh rumah makan mulai memasang penutup,” cetusnya. Dia menambahkan, perbedaan adalah rahmat. “Bahkan, pada pertemuan tokoh-tokoh agama sedunia dalam hal penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri beberapa waktu lalu, mereka sepakat untuk berbeda,” pungkasnya. Sementara itu, jamaah salat tarawih perdana di sejumlah masjid dan musala di wilayah Kecamatan Banyuwangi dan sekitarnya terpantau membeludak tadi malam. Saking membeludaknya, sebagian jamaah yang tidak kebagian tempat di dalam masjid atau musala harus bersembahyang di teras masjid atau musala tersebut. Bahkan, saking banyaknya warga yang menjalankan ibadah salat tarawih, sebagian ruas jalan di pusat Kota Penyu ini terpantau lebih lengang dibanding hari-hari biasa. Sumber RADAR

Petugas Amankan TKI Ilegal di Pelabuhan Ferry Labuan Bajo

Manggarai Barat: Tim Buru Sergap Polres Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal bersama lima orang korban penyelundupan anak-anak yang masih dibawah umur di Pelabuhan Ferry Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (27/6/2014) pukul 07.00 WITA. Akibat tidak mengantongi dokumen perjalanan mereka diamankan diruangan KP3 laut lalu dibawa menuju Polres untuk dimintai keterangan. Lihat video Disini

BNI Syariah Beri Pelatihan TKI Mengelola Keuangan secara Syariah

KOMPAS/RIZA FATHONI BNI Syariah JAKARTA, KOMPAS.com - Bank BNI Syariah bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memberikan fasilitas layanan perbankan dan pengelolaan keuangan syariah bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI), TKI, TKI Purna dan keluarganya. “Alhamdulillah terima kasih atas kepercayaan yang diberikan BNP2TKI mengikutsertakan BNI Syariah untuk mengedukasi para TKI menggunakan layanan perbankan syariah khususnya BNI Syariah, insya Allah kami siap mengelola amanah ini,” kata Direktur Utama BNI Syariah Dinno Indiano dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat (27/6/2014). BNI Syariah juga akan memberikan edukasi pengelolaan keuangan syariah kepada Calon TKI, TKI, TKI Purna termasuk pada saat Calon TKI mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur mengatakan pihaknya menyambut gembira atas dukungan BNI Syariah bagi para TKI. Selama ini, kata dia, TKI identik dengan hal nestapa dan menyedihkan seperti deportasi, melakukan kejahatan, dan sebagainya. "Padahal banyak TKI atau purna TKI yang membawa uang ke tanah air dan dijadikan modal untuk membuka usaha di tanah air. Kami pun berharap ke depan BNI Syariah dapat juga membiayai calon tenaga kerja yang akan berangkat tentunya dengan margin pembiayaan yang terjangkau,” ujar Gatot. Dinno mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen memudahkan layanan bagi TKI. Ia menyebut saat ini nasabah BNI Syariah di luar negeri, khususnya Hong Kong yang mencapai 11.000 nasabah. Tentunya dengan dukungan ATM baik di dalam negeri/di luar negeri, internet banking atau pun sms banking, mengirim uang dari luar negeri ataupun sebaliknya akan mudah dan cepat. "TKI pun diuntungkan karena dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan terpantau dengan baik,” jelas Dinno. Penulis: Sakina Rakhma Diah Setiawan Editor: Bambang Priyo Jatmiko By KOMPAS

Harta Dicuri saat Kebakaran, Pipik Dian Irawati Maafkan Pelaku

Jakarta Pipik Dian Irawati kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus pencurian yang ia alami ketika rumahnya terbakar pada 20 Juni lalu. Di kantor polisi, istri almarhum Ustad Jefri Al-Buchori itu sempat bicara dari hati ke hati dengan pelaku. Sepeti diberitakan, saat kediaman Pipik di Bukit Mas, Rempoa, Jakarta Selatan mengalami kebakaran pada Jumat (20/6/2014) dini hari, seorang pemuda berinisial IV (20) justru mencuri sejumlah uang di lantai dua rumah itu. Pipik baru sadar kehilangan uang setelah api padam. Beberapa hari setelah kejadian, polisi pun berhasil membengkuk pelaku dan menjebloskannya ke ruang tahanan. "Tadi sempat ketemu, kami ngobrol saja dari hati ke hati, saya nggak mau buruk sangka. Dia mengakui kesalahannya," kata Pipik. Kepada Pipik, pelaku meminta maaf dan menyatakan mencuri karena khilaf. Memaafkan si pelaku, Pipik pun menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke polisi. Sementara itu, hingga saat ini polisi masih belum mengetahui penyebab kebakaran hebat yang terjadi. Tim laboratorium forensik masih mendalami adanya dugaan bahwa kebakaran itu disebabkan kesengajaan dan ulah oknum tertentu. Sumber liputan6

AWAL PUASA 1 RAMADAN 2014: Sabtu atau Minggu? Sidang Isbat Jumat tak Disiarkan Langsung TV

JAKARTA--Pemerintah melalui Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat (penentuan) awal puasa 1Ramadhan 1435 H/2014 M, pada Jumat (27/6/2014). Berbeda dengantahun-tahun sebelumnya, sidang isbat ini tidak akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi, namun hasil sidangnya akan disampaikan melalui konperensi pers secara terbuka, seusai pelaksanaan sidang. “Banyak masukan yang datang ke kami yang menyarankan sebaiknya proses diskusi dalam sidang itsbat tidak perlu ditayangkan secara langsung melalui televisi,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, seperti dimuat laman Kemenag, Selasa (24/6/2014) Menurutnya, pembahasan dalam proses sidang isbat itu menyangkut hal yang sangat teknis terkait penentuan awal bulan, ilmu perbintangan, dan teknis hisab-rukyat yang belum tentu bisa dipahami oleh masyarakat, apalagi jika tidak mengikutinya secara utuh. Halini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. “Ketidakpahaman ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karenanya banyak masukan agar proses diskusi tidak perlu ditayangkan secara langsung,” papar Menag. Adapun hasil sidang isbat yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat, menurut Menag, tetap akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui siaran langsung televisi. “Hasil atau kesimpulannya seperti apa, lalu keputusannya bagaimana, itu yang ditunggu masyarakat, dan karenanya pers perlu meliput itu,” ujarnya. Lukman mengemukakan, meskipun sebelum dilakukan sidang isbat, Kemenag melakukan lokakarya yang membahas penentuan awal Ramadlan 1435H, peluang terjadinya perbedaan awal Ramadan masih akan tetap terbuka karena tidak terjadinya titik temu dalam kriteria posisi hilal (bulan). Jika nanti setelah lokakarya masih terjadi perbedaan awal Ramadan (Muhammadiyah sudah menetukan 1 Ramadhan pada Sabtu, 28/6/2014), Menag berharap umat Islam untuk saling menghargai dan menghormati segala perbedaan. Misalnya, menurut sidang Isbat, awal Ramadan baru berlangsung Minggu (29/6/2014). Ia mengingatkan, bahwa perbedaan penerapan Ramadan merupakan persoalan klasik karena adanya perbedaan metode yang digunakan yakni metode hisab dan rukyat. Pemerintah sendiri, kata Menag, tetap wajib untuk menetapkan awal Ramadan sebagai bentuk tanggung jawabnegara. Menag meminta semua pihak untuk menghormati hasil sidang isbat nanti, meski tidak ada paksaan. "Indonesia bukan negara agama sepertiArab Saudi. Jadi Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya. Berbeda itu wajar," katanya lagi. Editor : Ismail Fahmi http://m.bisnis.com/quick-news/read/20140624/79/238291/awal-puasa-1-ramadan-2014-sabtu-atau-minggu-sidang-isbat-jumat-tak-disiarkan-langsung-tv

ASDP Siapkan 45 Kapal Hadapi Arus Mudik di Banyuwangi

Banyuwangi: Jelang Bulan Puasa Ramadan dan Lebaran, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) cabang Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur, telah menyiapkan 45 armada kapal. Kapal tersebut siap melayani arus mudik Lebaran 2014 di penyeberangan Jawa-Bali melalui jalur laut. Dari 45 armada kapal yang disiapkan, sebanyak 36 armada kapal akan diefektifkan untuk melayani arus mudik. Manager Operasional PT ASDP Pelabuhan Ketapang, Saharudin Koto, mengataakan pihaknya telah menyiapkan armada kapal yang cukup untuk menghadapi arus mudik Lebaran. Seluruh armada kapal yang ada diharapkan telah melakukan proses doking kapal, sehingga pada waktu musim arus mudik Lebaran, armada kapal telah siap dan aman bagi pelayaran dan penumpang. Menjelang Bulan Ramdan, di Pelabuhan Ketapang mulai dipadati arus mudik awal bulan puasa dari Bali menuju ke Jawa. Mereka adalah umat Muslim yang berada di Bali, yang ingin menjalani awal puasa di kampung halamannya. Sumber ASDP Siapkan 45 Kapal Hadapi Arus Mudik di Banyuwangi

Mampukah Gagasan Prabowo dan Jokowi Tuntaskan Polemik TKI?

Jakarta: Bila nantinya terpilih menjadi Presiden RI, baik Prabowo Subianto maupun Jokowi harus menghadapi banyak PR yang belum terselesaikan, salah satunya perihal tenaga kerja Indonesia. Masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri memang seakan tidak ada habisnya. Setiap tahun selalu muncul kasus baru yang membuat warga Indonesia merasa miris. Pada 2013 saja, ada sejumlah kasus penganiayaan dan ketidakpastian hukum yang mendera TKI. Yang paling menyita perhatian adalah kasus Wilfrida Soik dan Erwiana Sulistyaningsih. Wilfrida adalah TKI asal Atambua, Nusa Tenggara Timur. Ia Wilfrida dituduh membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Buruh migran itu bekerja pada Yeoh Meng Tatt untuk menjaga orang tuanya, Yeap Seok Pen, 60 tahun, yang mengidap penyakit parkinson. Dalam pengakuannya, Wilfrida yang kala itu masih berusia 16 tahun merasa jengkel karena sering dimarahi dan diperlakukan secara kasar oleh sang majikan. Oleh karena itu, Wilfrida pun akhirnya membunuh orang tua majikannya tersebut. Ia kemudian ditahan di penjara Pangkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan sebagai tersangka dan dituntut berdasarkan Pasal 302 Kanun Keseksaan (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Malaysia) dengan ancaman hukuman mati. Setelah terkatung-katung, pada 7 April 2014, pengadilan akhirnya memutuskan untuk membebaskan Wilfrida. Kisah Wilfrida ini juga sempat dibeberkan Prabowo dalam debat capres pada Minggu (23/6/2014). Dalam debat bertema Politik Internasional dan Pertahanan Nasional, Prabowo sempat menceritakan pengalamannya saat mendampingi Wilfrida menjalani proses hukum di negeri jiran. Sayangnya, penjabaran Prabowo hanyalah cerita tanpa disertai solusi untuk ke depannya. Kemudian, masih ingatkah Anda dengan TKI bernama Erwiana Sulistyaningsih. Kisahnya yang tragis di Hong Kong sempat menjadi perhatian dunia internasional. Bahkan nama Erwiana masuk dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Times sejajar dengan Beyonce Knowles, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Erwiana adalah TKI asal Ngawi, Jawa Timur. Pada 2013, Erwiana merelakan diri bekerja di negeri orang dan meninggalkan keluarganya. Namun, delapan bulan kemudian, ia kembali ke Indonesia dengan kondisi yang memprihatinkan. Tubuhnya penuh dengan luka, mulai dari luka ringan, memar, sampai luka berat hingga dirinya susah untuk berjalan. Erwiana telah mengalami penyiksaan dari majikannya, seorang ibu dua anak berusia 44 tahun. Sang majikan bahkan sempat mengancam akan membuhun keluarga Erwiana jia ia tidak bekerja dengan baik. Selain tidak digaji, Erwiana kemudian dikirim pulang dengan uang hanya sebesar US $9 di tangannya. Namun, nyatanya Erwiana enggan diam, ia lalu membeberkan kasusnya dan menunjuk sang majikan yang telah memberikan siksaan fisik dan psikis. Dengan dukungan keluarganya, Erwiana juga mampu mencari keadilan dan menjadikan dirinya contoh agar nasib nahas itu tidak terjadi kepada warga Indonesia lainnya. Kisah tragis tidak hanya menimpa TKI yang berangkat secara tidak resmi, bahkan Erwiana yang berangkat ke Hong Kong melalui prosedur dan agensi resmi tetap saja mengalami penyiksaan. Tidak sedikit pula TKI yang tak mendapatkan gaji meskipun hak itu sudah diperjanjikan sejak awal. Belum lagi perlakuan tak manusiawi lainnya yang dialami sebagian TKI. Melihat kasus di atas, baik Prabowo maupun Jokowi memiliki pendapat serupa. Keduanya sepakat bahwa inti dari permasalahan TKI adalah seleksi dan penempatan. Prabowo sepaham dengan Joko Widodo bahwa TKI harus menjalani proses seleksi, pelatihan, dan penempatan sebelum dikirim ke luar negeri. Menurut Prabowo, seleksi yang ketat dan bekal pendidikan merupakan modal untuk melindungi TKI di luar negeri. "Kita harus seleksi, didik dan siapkan sertifikasi. Karena banyak tenaga kerja kita yang diselundupkan. Ini namanya illegal human trafficking," kata Prabowo. Dengan seleksi, Prabowo mengatakan, TKI tidak hanya akan bekerja sebatas sebagai pembantu rumah tangga atau tukang sapu. Lalu, apakah analisis dan solusi keduanya bisa menyelesaikan permasalahan TKI? Kita lihat saja nanti.(berbagai sumber Mampukah Gagasan Prabowo dan Jokowi Tuntaskan Polemik TKI?

Bisnis Gurih Buruh Migran Ilegal

Cilacap - Setiap tahun, para pencari kerja di tanah air bertarung di lapangan kerja yang jumlahnya tak seimbang antara pekerjaan dengan para pencari kerja. Tawaran yang diberikan perusahaan pun tak semuanya menjanjikan, tetapi tetap saja antrean para pencari kerja mengular. Sebagian dari mereka tak punya pilihan karena harus menghidupi keluarga. Sebagian lainnya mencoba peruntungan di negeri orang dengan menjadi buruh migran. Itu pun melalui proses yang sangat panjang. Saat pembuatan dokumen, mereka harus rela berdesakan saat membuat paspor dengan yang lainnya. Mereka juga harus belajar bahasa negara tempat mereka nanti akan mencari nafkah. Itu semua merupakan cara menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang legal. Namun, di salah satu kota di pinggiran Jawa Tengah, yaitu Cilacap beredar kabar miring soal praktik perekrutan ilegal para buruh migran. Sponsor adalah calo atau broker yang tugasnya mencari calon tenaga kerja yang berminat bekerja di luar negeri dan terkadang mengiming-imingi dengan janji gaji yang menggiurkan dan majikan yang baik. Tak hanya itu, TKI yang kebanyakan wanita atau yang biasa dikenal Tenaga Kerja Wanita (TKW), usianya masih di bawah umur. Pemalsuan dokumen pun jadi pilihan tepat. Nasib para TKW yang telah direkrutpun terkatung-katung saat di tempat penampungan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saksikan pada tayangan video Sigi Investigasi SCTV, Minggu (22/6/2014). Sumber Bisnis Gurih Buruh Migran Ilegal

11 Jenazah WNI Korban Kapal Karam di Malaysia Dipulangkan

10 Jenazah WNI korban tenggelamnya 2 kapal di perairan Pulau Carey, Kuala Langat, Selangor, Malaysia telah dipulangkan ke Tanah Air. Sementara 1 jenazah lainnya tengah dalam proses pemulangan. Kesepuluh jenazah itu dipulangkan hari ini menggunakan 2 maskapai. Sebanyak 8 dari 10 jenazah itu diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia menuju Banda Aceh via Jakarta. Sementara 2 jenazah lain menggunakan pesawat milik Malaysia Airlines dengan tujuan Medan. Dari Medan 2 jenazah itu diantar ke Aceh menggunakan perjalanan darat. Sementara itu, 1 jenazah asal Sumatera Utara saat ini juga tengah dalam proses pemulangan. Petugas dari KBRI Kuala Lumpur turut mendampingi pemulangan jenazah. Sementara itu, tim SAR Malaysia masih terus melakukan pencarian korban tenggelamnya dua kapal pada 18-19 Juni 2014 lalu itu. Saat ini telah ditemukan 14 jenazah korban yang terdiri atas 11 lelaki dan tiga perempuan. Sebanyak 11 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Mereka terdiri dari 10 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara tiga jenazah belum dapat dikembalikan kepada keluarga karena belum dapat diidentifikasi. Hanya dalam waktu 2 hari, sebanyak 2 kapal yang membawa TKI tenggelam. Kecelakaan pertama terjadi pada Rabu lalu. Kapal pengangkut 97 TKI yang akan pulang ke Tanah Air, tenggelam di perairan Kuala Langat, Selangor. Sebanyak 62 orang selamat, 10 tewas, dan selebihnya hilang. Kecelakaan kedua terjadi 1 hari kemudian di perairan Sepang, Kuala Lumpur. Kapal yang tenggelam itu membawa 27 TKI. Hingga kini belum jelas benar penyebab kedua kecelakaan tersebut. Sumber liputan6

AS Blacklist Thailand dan Malaysia atas Human Trafficking

Washington: Amerika Serikat memasukkan Thailand dan Malaysia ke daftar hitam (blacklist) atas kegagalan mereka memenuhi standar minimum dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia alias human trafficking. Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri John Kerry dalam acara tahunan Kemenlu AS di Washington, Jumat (20/6/2014). Ia memaparkan bagaimana 188 pemerintahan di seluruh dunia berperan dalam memerangi perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi lainnya. Sementara seperti dilansir AP, Kemenlu AS memuji kinerja Tiongkok, yang dinilai berkomitmen menghapuskan celah human trafficking via kamp pekerja. Sementara Thailand dan Malaysia hanya mendapatkan nilai rendah dari assessment AS. Padahal, Thailand telah berusaha sekuat tenaga untuk tampil baik di hadapan AS, pasar utama industri udang dan hasil laut Thailand. Sumber Metrotvnews.com

Kapal Tenggelam, 7 Korban Tewas TKI Asal Aceh

BANDA ACEH, KOMPAS Merujuk informasi yang dihimpun Biro Hubungan Masyarakat Pemerintahan Aceh dari Malaysia, hingga Jumat (20/6) siang, ada 14 orang yang tewas dalam insiden tenggelamnya kapal kayu yang mengangkut 97 tenaga kerja ilegal asal Indonesia. Sebanyak tujuh orang di antaranya telah teridentifikasi berasal dari Aceh. Pemerintah Aceh berjanji akan segera memulangkan para korban tewas tersebut. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintahan Aceh Murthalamuddin mengatakan, tujuh orang yang tewas asal Aceh itu adalah Iskandar asal Kabupaten Pidie, Mohammad Safry asal Kabupaten Bireuen, Mansurni asal Bireuen, Mahlil Muhar asal Bireuen, Abdorahman asal Kabupaten Aceh Timur, Rustam Efendi asal Banda Aceh, dan Ibrahim asal Aceh Utara. Kesemuanya diduga tenaga kerja ilegal yang paspornya telah habis masa berlakunya. Akibatnya, mereka menggunakan kapal kayu untuk menyeberang ke Indonesia. Adapun kapal kayu itu biasanya digunakan untuk menangkut barang dengan kapasitas setara 45 orang. ”Sebenarnya menggunakan kapal penyeberangan resmi lebih murah dan lebih aman. Namun, karena tidak ada dokumen resmi, mereka akhirnya menggunakan kapal penyeberangan ilegal,” ujar Murthalamuddin. Jumlah para korban yang belum teridentifikasi, kata Murthalamuddin, masih terus dicari identitasnya. Hal itu dilakukan dengan membuka Posko Pengaduan di Biro Humas Pemerintahan Aceh, Kompleks Kantor Gubernur Aceh. Adapun masyarakat bisa melaporkan melaui surat elektronik humas@acehprov.go.id atau Twitter @humasaceh atau Facebook https: // www.facebook. com/ birohumas.pemerintahaceh. Masyarakat pun bisa melapor lewat telepon seluler ke 081327720271 atau 085222221933. Masyarakat juga bisa datang langsung ke posko pengaduan tersebut. Hingga Jumat siang, ada 90 orang yang mengaku keluarga penumpang kapal itu melapor ke Posko Pengaduan Biro Humas Pemerintahan Aceh. Laporan itu sebagian besar dari masyarakat Aceh, sebagian lagi dari Sumatera Utara, Jambi, dan Jakarta. ”Kami segera meneruskan laporan itu kepada para perwakilan Pemerintah Aceh di Malaysia, seperti Kepala Dinas Sosial Aceh Bukhari, Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Said Rasul, dan Toko Masyarakat Aceh- Malaysia Teuku Mansur Usman guna mengidentifikasi korban selamat ataupun meninggal,” kata Murthalamuddin. Menurut kabar dari Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Malaysia yang diperoleh Pemerintah Aceh, ada 61 warga Aceh dari total 97 penumpang kapal tenggelam tersebut. Sisanya, para penumpang berasal dari sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara, Jambi, dan Jakarta. Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KBRI di Malaysia untuk segera memulangkan para korban tewas asal Aceh dalam peristiwa tersebut. ”Kami siap menanggung semua biaya pemulangan korban,” ucap dia. Zaini melanjutkan, pihaknya pun terus berkoordinasi dengan KBRI di Malaysia dan Pemerintah Malaysia agar para korban selamat asal Aceh bisa segera dipulangkan. ”Para korban itu memang bersalah karena tidak memiliki dokumen resmi dan pulang dengan cara ilegal. Namun, atas nama kemanusiaan, kami minta mereka bisa bebas dari jeratan hukum dan segera dipulangkan ke kampungnya masing-masing,” ujar Zaini. Sumber KOMPAS ACEH

NASIB TKI : Hamil Di Luar Nikah, TKI Asal Karanganyar Dipulangkan

Calon tenaga kerja indonesia (TKI) asal Kabupaten Karanganyar tengah mengikuti bimbingan teknis prapemberangkatan di aula Dinsosnakertrans, Kamis (13/6/2014). (JIBI/Solopos/Indah Septiyaning W) KARANGANYAR–Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Karanganyar yang bekerja di sejumlah negara terpaksa dipulangkan. Hal ini lantaran mereka diketahui hamil diluar nikah. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar pun meminta para TKI kaum hawa untuk tidak pacaran di tempat kerjanya. Demikian disampaikan Kasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinsosnakertrans Karanganyar, Marsono dalam Bimbingan Teknis Prapenempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Dinsosnakertrans, Kamis (12/6). Dia menyebutkan dari beberapa penyebab kepulangan TKI wanita, dikarenakan hamil di luar nikah. Sehingga pekerjaannya menjadi terbengkalai. “Karena itu sejak sebelum pemberangkatan, kami mengingatkan untuk jangan pacaran kelewat batas. Nanti ndak dipulangkan paksa,” katanya. Marsono mengatakna bimbingan teknis diberikan bagi TKI yang akan diberangkatkan. Hal ini untuk memberikan berbagai pengetahuan nanti selama mengadu nasib di luar negeri. Dalam kegiatan bimbingan teknis ini, dia menyebutkan diikuti 20 calon TKI yang direkrut Formal Western Digital, yakni sebuah perusahaan di Malaysia yang bergerak di bidang perakitan hardisk. “Sebagian calon merupakan karyawan baru perusahaan dan sebagian memperpanjang kontrak yang habis masa kerjanya,” tuturnya. Marsono menambahkan bimbingan teknis bertujuan membekali calon TKI agar siap secara fisik maupun psikis menjelang keberangkatan, di antaranya prosedur penempatan kerja, dokumen pribadi dan aturan bekerja di perusahaan. Seluruh komitmen wajib dipatuhi mengingat para TKI ini bekerja di bidang formal alias bukan tenaga kasar. Mengenai kasus hamil di luar nikah, lanjutnya, perusahaan tidak mau mempekerjakannya karena akan menyulitkan kedua belah pihak, yakni manajemen dan pekerja. Dinsosnakertran juga khawatir TKI memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya demi mempertahankan kerjanya di luar negeri. “Maka dari kami minta jangan pacaran kebablasan. Sudah banyak kasus yang dipulangkan,” ujarnya. Selama ini, dia menuturkan kebanyakan calon TKI merupakan lulusan SMA/SMK yang berusia muda. Masing-masing menggunakan jasa agen pengiriman tenaga kerja berbeda dalam rangka memberangkatkannya ke Malaysia. Saat ini jumlah TKI asal Kabupaten Karanganyar di luar negeri pada tahun lalu terdata 257 orang. Mereka bekerja di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapura dan Brunai Darussalam. “Masa kerja di perusahaan berkisar dua tahun dan dapat diperpanjang setahun berikutnya,” tuturnya. Sumber solopos.com

BNP2TKI Gagal Lindungi Calon TKI Tujuan Korea

PanturaNews (Brebes) - Koordinator Formigran Indonesia, Jamalludin menilai penghargaan yang diberikan kepada BNP2TKI dan mantan kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat oleh HRD Korea sangat Kontradiktif dengan fakta di lapangan. Pasalnya, sejak 2007, BNP2TKI berperan sebagai pelaksana program TKI G to G Korea dengan menempatkan 4.303 0rang tenaga kerja (2007), 11.885 (2008), 2.202 (2009), 3.964 (2010), 6.325 (2011), dan 6.410 (2012). “Sementara pada 2013 BNP2TKI menempatkan 9.441 yang di tempatkan pada sektor Manufaktur (7.853), Fishing (1.520), Construction (63), Service (3) dan Agriculture (2), dan ini di klaim sebagai suatu keberhasilan capaian BNP2TKI tahun 2013,” ujar Jamal kepada PanturaNews.Com, melalui pressrealisnya, Jumat 13 Juni 2014. Apalagi, kata Jamal, menanggapi capaian penempatan TKI ke Korea Selatan pada tahun 2013 yang menempati posisi 1 dari 15 negara, hanyalah dari sisi kuantitas atau mengalami kenaikan jumlah kuota penempatan. Faktanya, lanjut Jamal, BNP2TKI telah mengabaikan masalah yang menimpa para TKI Korea. Dimana, 80% TKI Korea mengalami masalah ketika masa pra penempatan. Beberapa masalah masalah tersebut adalah pemaksaan harus melalui Lembaga Pendidikan Kursus/LPK. Kemudian, penahanan dokumen dan mayoritas para TKI yang di berangkatkan ke Korea Selatan terkena pungutan liar atau pungli hingga 40 juta rupiah per calon TKI. “Pungutan liarnya itu sampai sekarang terjadi,” terangnya. Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No: KEP 17/MEN/ II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 tentang biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Korea adalah biaya pengurusan dokumen keberangkatan sebesar kurang lebih Rp 3.280.000 dan deposit tiket pesawat keberangkatan kurang lebih Rp 5.350.000. “BNP2TKI hanya fokus pada penempatan dan lemah dalam melakukan pengawasan serta lemah dalam penegakan hukum, malah cenderung melakukan pembiaran. Terbukti praktek pungli hingga saat ini masih berlangsung,” katanya lagi. Menurutnya, lemahnya penegakan hukum serta pengawasan tersebut disebabkan tumpah tindih. Disatu sisi BNP2TKI sebagai badan penempatan (PJTKI pemerintah) dan disatu sisi lagi sebagai pengawasan atau perlindungan. Kondisi itu di perparah dengan Kemenakertrans yang tidak melakukan upaya pengawasan terhadap kinerja BNP2TKI sebagai operator. Untuk itu menjelang pelaksanaan tes EPS TOPIK PBT bahasa Korea 2014 yang akan di laksanakan pada 14-15 Juni 2014 di empat (4) kota, yakni Jakarta (Universitas Pancasila), Bandung (Ikopin), Solo (Universitas Negeri Surakarta) dan Malang (Universitas Islam Malang) yang akan di ikuti oleh 30.596 Calon TKI dari seluruh Indonesia, Formigran Indonesia menuntut agar Kepala BNP2TKI melakukan evaluasi dan reformasi sistem penempatan G to G Korea. Menindak tegas terhadap pelaku pungli baik terhadap oknum lembaga swasta maupun oknum pemerintah. Kemudian menuntut BNP2TKI agar gencar melakukan sosialisasi perlindungan terhadap calon TKI Korea tentang informasi tata cara bekerja ke negara Korea sebagai upaya pencegahan. Sumber panturanews.com

Korsel siap serap 10.200 TKI formal

Dokumen foto sejumlah Tenaga Kerja Indonesia sektor formal menjalani pelatihan sebelum ditempatkan ke Korea Selatan. (ANTARA/ Indrianto Eko Suwarso Bandung (ANTARA News) - Korea Selatan (Korsel) siap menyerap 10.200 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) formal tahun 2014 untuk masyarakat berpendidikan minimal sekolah menengah pertama (SMP) yang akan bekerja di industri bidang manufaktur dan perikanan. "Korea membutuhkan 10 ribuan orang tenaga kerja Indonesia untuk manufaktur dan perikanan. Sekarang dilakukan tesnya," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur usai meninjau peserta pelamar kerja ke Korsel di Kampus Ikopin, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu. Ia menuturkan, penyaluran tenaga kerja itu merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan yang setiap tahunnya menyediakan kuota untuk TKI. Para TKI itu, kata dia bekerja melalui pihak perusahaan yang memberi jaminan keamanan, hukum di negara tersebut, serta pendapatan yang cukup tinggi sebesar Rp9 juta sampai Rp11 juta per bulan. "Penempatan TKI ke Korsel didasarkan MoU antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan tentang pengiriman TKI ke Republik Korea yang dimulai sejak bulan Juli 2004," katanya. Seleksi penempatan TKI ke Korea tersebut dilaksanakan langsung oleh "Human Resources Development of Korea" (HRD) dan disetujui oleh "The Ministry of Employment and Labor Korea" atau Kementerian Tenaga Kerja Korsel. Pelamar untuk bekerja ke Korsel pada 2014 tercatat 30.596 orang terdiri dari 27.233 peserta laki-laki dan 3.363 peserta perempuan. Seluruh peserta mengikuti ujian kecakapan bahasa Korea melalui tes tertulis yang berlangsung serempak di empat tempat Kampus Universitas Pancasila, Jakarta, Kampus Ikopin, Sumedang, Jabar, Kampus Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo, dan kampus Universitas Islam Malang, Jawa Timur. "Dari seluruh peserta se-Indonesia itu diseleksi dulu, sebelum berangkat ada semacam penataran satu minggu, di sana diberikan berbagai informasi mengenai Korea," kata mantan Duta Besar Arab Saudi itu. Seorang peserta asal Cirebon, Jabar, Cahyono mengaku tertarik bekerja ke Korsel dengan upah setiap bulan mencapai Rp12 juta. Ia berharap bekerja di sana dapt mengubah kehidupan ekonominya sehingga mampu membiayai keluarga dan memiliki rumah. "Saya dulu kerja di Riau gajinya 1,2 juta sebulan, tidak cukup, mudah-mudahan bisa kerja di Korea, nanti gajinya untuk bangun rumah," kata pria yang mengaku belum menikah itu. Sementara itu, BNP2TKI sejak 2004 sampai 18 Desember 2013 telah mengirimkan TKI ke Korea Selatan sebanyak 50.538 orang. (*) Editor: Priyambodo RH Sumber antara.news

JobsDB-BNP2TKI Kelola Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja Di Luar Negeri

Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Jakarta - Portal penyedia lowongan kerja, jobsDB hari ini menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terkait pengelolaan sistem informasi pasar kerja luar negeri melalui situs. "Kerja sama strategis akan menjawab keinginan para tenaga kerja terampil Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri," ujar Kepala BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansyur saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/04). Managing Director dan Country Manager jobsDB Indonesia, Ariadi Anaya menambahkan, kepercayaan yang diberikan BNP2TKI merupakan langkah awal untuk melebarkan peluang para pencari kerja ke luar negeri. Melalui kerja sama ini, para pencari kerja Indonesia yang akan ke luar negeri tidak dipungut biaya. "Kami harapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia sekaligus mengurangi praktik calo," ujar Ariadi. Dalam kerja sama ini akan dilaksanakan berbagai pelatihan bagi pegawai di lingkungan BNP2TKI, pengintegrasian situs lowongan kerja online BNP2TKI dengan aset digital yang dimiliki jobsDB, serta melakukan promosi sebagai sarana informasi dan komunikasi ke seluruh wilayah di Indonesia. Ariadi menyatakan, jobsDB bersama BNP2TKI akan segera menghadirkan microsite mengenai berbagai informasi dan lowongan bekerja ke luar negeri. "Micrositenya dalam 1-2 bulan ke depan akan diluncurkan," ujar Ariadi. Menurut Ariadi, saat membuka situs jobsDB nantinya dapat meng-klik microsite tersebut. Microsite ini tidak hanya menginfokan soal lowongan pekerjaan. Namun juga edukasi mengenai kisah-kisah sukses orang yang sudah bekerja di luar negeri, hingga cara bekerja di luar negeri. Selain online, realisasi kerjasama ini juga akan dilakukan secara offline di antaranya dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun jobfair. Adapun target kerja sama untuk saat ini merupakan para skill worker. Penulis: Carla Isati Octama/WBP Sumber beritasatu.com

Kisah Pahlawan Jember M Sroedji Dinovelkan

Kisah perjuangan seorang pahlawan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Letkol Mochammad Sroedji, mantan Komandan Brigade III Divisi I Damarwulan yang berjuang melawan Belanda dinovelkan oleh cucu almarhum, Irma Devita. Novel berjudul Sang Patriot tersebut diluncurkan dalam acara bedah buku dan diskusi bertema "Dari Jember Untuk Indonesia" yang diselenggarakan di auditorium R. Soemitro Radio Republik Indonesia (RRI) Jember, Kamis. "Novel setebal 266 halaman itu berdasarkan cerita nyata perjuangan kakek saya M. Sroedji dalam rentang waktu 1942 - 1949, namun kisah nyata itu ditulis dalam bentuk fiksi, sehingga menjadi sebuah novel," kata Irma di sela-sela peluncuran bukunya. Sroedji merupakan tentara yang berjuang di Kabupaten Jember melawan penjajah Belanda. Pejuang tersebut wafat akibat berondongan peluru pasukan Belanda pada tahun 1949. Dalam novel itu juga ditampilkan sosok Sroedji sebagai seorang komandan berkharisma yang begitu dicintai oleh anak buahnya. Jejak Sroedji di Jember setidaknya dapat dilihat dari monumen berupa patung yang berdiri di halaman kantor Pemkab Jember dan menjadi nama sebuah perguruan tinggi swasta yakni Universitas Mochammad Sroedji. "Saya berharap kisah tentang pahlawan Jember bisa masuk dalam muatan lokal pelajaran sejarah di kabupaten ini karena selama saya melakukan riset dan menulis buku, kisah yang menulis Letkol Sroedji masih sedikit," tuturnya. Kisah tentang Letkol Sroedji sangat menginspirasi bagaimana cara dia berjuang mempertahankan kemerdekaan RI ketika agresi militer Belanda kedua terjadi, dan jarang sekali buku sejarah pahlawan nasional yang dikemas dalam bentuk novel seperti "Sang Patriot". Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Bambang Hariyono menyambut baik usulan tentang kisah kepahlawanan Letkol Sroedji dimasukkan dalam muatan lokal mata pelajaran sejarah di Jember. "Usulan itu sangat bagus dan saya akan mendukung, namun untuk bisa masuk dalam muatan lokal mata pelajaran sejarah pada kurikulum tahun ini perlu dilakukan kajian terlebih dahulu," tuturnya. Ia mengaku sejarah tentang pahlawan Jember Letkol Sroedji masih sedikit, sehingga perlu digali lagi agar para pelajar bisa mengetahui perjuangannya dalam mempertahankan tanah air tercinta dari penjajahan Belanda. (KR-ZUM/T007) Editor: Ruslan Burhani Sumber ANTARA

BNP2TKI Panggil Pimpinan PT SKS Terkait Derita Kunaenah

Muhammad Syafrie, Direktur Pelayanan Pengaduan Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI Jakarta, BNP2TKI, Selasa (10/06) - BNP2TKI melalui Direktorat Pelayanan Pengaduan Deputi Bidang Perlindungan pada hari Senin siang (09/06/2014) melakukan pemanggilan terhadap pimpinan PT Sumber Kencana Sejahtera (SKS) terkait derita yang dialami Kunaenah. PT SKS adalah perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang menempatkan Kunaenah sebagai TKI bekerja di bidang Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Singapura. Kunaenah (25 tahun) adalah TKI asal Dk Nanggerang RT 04 RW 06 Desa Cikuya, Kecamatan Bandarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dia mengalami sakit dengan luka di sekujur tubuhnya yang diduga akibat penganiayaan. Kunaenah pulang dari Singapura dan tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno - Hatta - sebagaimana tertera cap stempel Imigrasi Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten, pada paspor yang dibawanya tertulis - tanggal 2 Juni 2014 lalu. Direktur Pemberdayaan Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI Arini Rahyuwati di Jakarta, Senin (09/06/2014) mengatakan, setelah ditelusuri didalam pendataan kepulangan TKI oleh petugas BNP2TKI di Lounge TKI Terminal 2 Bandara Soekarno - Hatta maupun di Balai Pelayanan Kepulangan TKI (BPK TKI) Selapajang, Tangerang, Banten, bahwa kepulangan Kunaenah dari Singapura hingga kemudian sampai tiba di kampung halamannya di Brebes, memang tidak terdata. Menurut Arini, sejak dikeluarkannya Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal yang mulai diberlakukan pada 26 Desember 2012, kepulangan TKI ke daerah asal diberikan kebebasan memilih, pulang sendiri atau melalui pelayanan angkutan kepulangan TKI di BPKTKI Selapajang, Tangerang, Banten. "Sejak diberlakukan Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2012 itu, kepulangan TKI dari luar negeri ke daerah asal benar-benar diberikan kebebasan memilih," tegas Arini. PPTKIS dan Asuransi Siap Bantu Ditempat terpisah, Direktur Pelayanan Pengaduan Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI Muhammad Syafrie di ruang kerjanya di Jakarta, Senin siang (09/06/2014) mengatakan, pihaknya pada hari Senin ini melakukan pemanggilan pada pimpinan PT SKS maupun Asuransi Konsorsium TKI Jasindo. Syafrie mengatakan, dalam data sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKO- TKLN) di Unit Layanan Crisis Center BNP2TKI tercatat bahwa Kunaenah lahir di Brebes 12 November 1989. Dia menjadi TKI bekerja sebagai PLRT diberangkatkan melalui PT SKS bekerjasama dengan Agency Jobs Culture International PTE LTD pada 7 April 2014. Kunaenah bekerja pada keluarga Man Kwan Lan yang beralamatkan di 201 Yishun Street 21 q07-49 Singapura 760201 Singapura. Dari informasi yang dihimpun di lapangan sebagaimana disampaikan saudara sepupu Kunaenah, Ramuji (48 tahun), bahwa saudaranya (Kunaenah, red.) dari Bandara Soekarno - Hatta dipulangkan dengan bus. Dia diturunkan di Desa Pejagan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Ramuji tidak tahu siapa yang memulangkan Kunaenah. Dari Pejagan, Kunaenah diantar tukang ojek ke rumah Sofiah, tukang urut di Desa Sitanggal, Kecamatan Brebes. Ramuji baru tahu Kunaenah pulang setelah Rofiah menghubunginya. "Dia (Kunaenah) masih trauma, belum bisa bercerita banyak," ujar Ramuji. Kunaenah adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Carsudin (60 tahun) dan Tuminah (50 tahun). Pada hari Minggu (08/06/2014) Kunaenah diantar untuk menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Brebes. Dikatakannya, selama bekerja di Singapura, Kunaenah sering mengeluh kepada Kusim. Melalui pesan singkat, Kunaenah mengaku sering dianiaya anak majikannya. Kunaenah mengaku sering diinjak-injak dan dipukuli anak majikannya karena dia takut saat disuruh memandikan anjing. "Kunaenah juga pernah disiram air panas di punggungnya. Di punggungnya banyak bekas luka," kata Tuminah, ibu Kunaenah. Sedangkan Rani, dokter jaga di IGD RSUD Brebes - seperti dilansir www. tempo. co. id Minggu (08/06/3014) - mengaku belum bisa menyimpulkan penyebab bekas luka di punggung dan tangan Kunainah. "Bercak-bercak hitam bekas luka itu bukan akibat pukulan benda tumpul," ujar Rani. Rani mengaku, mengenai kaki kanan Kunaenah yang sudah dibebat gips, tidak diketahui penyebabnya."Pasien akan di-roentgen dulu untuk mengetahui cedera apa di kakinya," tutur Rani. Syafrie mengatakan, PT SKS dan PT Asuransi Jasindo menyataakan kesediaan membantu biaya pemulangan TKI Kunaenah dari Singapura sampai ke tanah air, berikut biaya perawatan sebesar tagihan dari Rumah Sakit atau Balai Pengobatan. Syafrie menambahkan, Senin kemarin Staf Operasional PT SKS, Leba Fransiskus, dan Koordinator Asuransi TKI dari PT Asuransi Jasindo Heri Suzana Siagian menghadiri pemanggilan Direktorat Pengaduan Pelayanan BNP2TKI. Mereka menyatakan kesediaan untuk membantu TKI Kunaenah. Berikut PT SKS juga akan melakukan koordinasi dengan Agency TKI di Singapura terkait penyelesaian masalah yang dialami Kunaenah, termasuk gaji dan hak-haknya. Pihak PT Asuransi Jasindo juga bersedia membantu biaya untuk pendampingan hukum TKI Kunaenah sekira memang diperlukan untuk mengungkap kasusnya di Singapura. Kemudian untuk mengetahui lebih jauh mengenai luka di tubuh yang diderita Kunaenah apakah akibat bekas penganiayaan atau bukan, masih menunggu hasil visum dari pihak rumah sakit.*** (Imam Bukhori) Sumber BNP2TKI.GO.ID

MEDAN: Derita TKI Tak Kunjung Berhenti

Kata Surya Candra, paspor yang digunakan kebanyakan adalah paspor wisata atau pelancong, bukan paspor bekerja ke luar negeri. Lalu tidak adanya kepedulian dari pihak BP3TKI untuk melakukan pencegahan dan penangkalan (cekal) terhadap TKI ilegal. Juga besarnya kegiatan agensi TKI ilegal di negara ini (Indonesia -red). Kemudian, tidak tegasnya pihak Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja untuk membongkar jaringan sindikat agensi TKI ilegal. Bobroknya mental aparatur di atas dan bersikap apatis atas permasalahan ini dengan mengagungkan uang sebagai alat pembayaran yang sah untuk penyelesaian dokumen. "Lalu masuk kantong pribadi, bukan ke kas negara sebagai salah satu sumber devisa negara," ujar Surya Chandra. Rini R Sari menyebutkan secara teritorial memang pastilah lebih banyak lewat jalur Batam, cukup dekat dengan perjalanan laut. TKI - TKI yang sebagian besar bermasalah, kalau kita telaah, sebagian besar merupakan TKI dengan modal nekat saja untuk mengadu nasib. Modal pas - pasan sehingga tidak mungkin naik pesawat ataupun ikut jalur resmi. Jadi, mereka memilih menggunakan kapal laut atau ferri penyeberangan. Kalau masalah apakah ada banyak aparat yang disuap di Batam, ya itu walahualam lah. "Setiap daerah, terutama pintu perbatasan, memang rawan godaan seperti itu. Tinggal kemampuan pemerintah bersikap tegas dan tertib administrasi, serta mampu melindungilah yang akan membantu nasib pahlawan devisa kita itu," ujar Rini R Sari. Satria Madangkara mengungkapkan, di Tanjungbalai dan Asahan juga banyak TKI yang menggunakan dokumen palsu. Nama di pasport tidak sesuai dengan KTP asli. Banyak menggunakan paspor tembak. Para pegawai imigrasi main mata dengan calo. Unit layanan pengaduan 081392003339 ternyata fiktif. Pengaduan tidak pernah dilayani. Itulah Indonesia. Semua penuh dengan kebohongan. Mengadulah sama omak dan ayah. Hanya mereka yang mau mendengar pengaduan kita walau kadang mereka tidak bisa berbuat. "Itulah, sudah pembongak (pembohong -red) semua pemimpin ini. Sudah capek bangsa ini dibongaki, sejak pemilu. Muloi dari pilkades sampai ke pilpres, masih ada saja manusia yang peduli dengan sang pembongak. Mungkin karenab iming - iming duit, jabatan, atau proyek. "Tak tahulah awak itu jank. Sebagai orang bawah yang bodoh kita ini hanya menjadi penonton," ujar Satria Madangkara. Willy Pokrol Bambu menyebutkan, apapun ceritanya ini adalah kesalahan BP3TKI dan Kementrian Tenaga Kerja , mana mungkin mereka tidak mengetahui hal tersebut kalau tidak ada orang dalam yang kerjasama melegalkan praktek yang salah ini. Pastinyalah para TKI semua itu tidak mau kerja dengan menambah masalah baru. Bahkan banyak TKI yang tertipu dengan iming-iming legal dan akan dipekerjakan pada tempat yang baik pula. Sangat miris dengan hal ini. Nasib tenaga kerja Indonesia sebagai penghasil devisa untuk negara harus terlunta - lunta. Bahkan sering berujung pada hukuman di negeri orang, dikarenakan kepentingan sekelompok orang yang menghalalkan segara cara dengan mengekspolitasi tenaga kerja Indonesia. Pemerintah harus tegas dalam hal penanganan TKI. "Karena ini merupakan harkat - martabat bangsa Indonesia. Buatlah peraturan yang lebih tegas dan perlindungan terhadap TKI kita," ujar Willy Pokrol Bambu. Lukman Imen yakin sebenarnya gampangnya. Kita saja yang pura - pura bodoh menanganinya. Kenapa banyak keluar dari Batam? Karena Batam itu dekat ke Malaysia. Kalau dulu banyak dari Tanjung Balai, sekarang sudah berkurang. Karena Tanjung Balai sudah dilakukan penjagaan yang ketat terhadap daerah tersebut. Tinggal Batam dibuat aturan yang kuat dan pengawasan yang ketat saja, pasti berkurang. Penyebabnya yang paling urgen adalah negara ini tak mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, sehingga rakyat harus mencari penghidupan di negara lain. Para TKI itu ke sana karena kebutuhan ekonomi yang memaksa. Kita harus acungkan jempol untuk mereka. Jadi, pemerintah harus menanggung biaya para TKI yang mau berangkat ke luar negeri, bukan membebani mereka dengan biaya - biaya yang tinggi. "Karena dengan berangkatnya mereka ke sana, berarti mengurangi pengangguran dan mendatangkan devisa bagi bangsa ini. Jadi, kenapa mereka tidak difasilitasi oleh negara," tegas Lukman Imen. Sumber Derita TKI Tak Kunjung Berhenti

Indonesia Bebaskan 2 TKI Dari Hukuman Mati

Kementerian Luar Negeri Indonesia berhasil membebaskan dua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari hukuman mati di Arab Saudi terkait tuduhan pembunuhan terhadap tenaga kerja asal Sri Lanka dalam kerusuhan di Jembatan Kandara pada 2010. "Kami telah membebaskan dua pria TKI dari hukuman mati bernama Anang Waluyo dan Hariyanto pada 8 Juni 2014. Mereka dituduh berkelahi dan membunuh seorang tenaga kerja asal Sri Lanka dalam kerusuhan di Kandara," kata Direktur Jenderal Perlindungan WNI Dirjen Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Tatang Budie Utama Razak saat jumpa pers di Jakarta, Senin siang. Tatang mengatakan Konsulat Jenderal RI di Jeddah telah melakukan upaya maksimal dalam membebaskan para TKI yang tidak bersalah tersebut. Dalam upayanya, kantor konsulat telah memberikan bantuan hukum melalui penunjukan pengacara bernama Khudran Al-Zahrani serta mendampingi selama mereka ditahan di penjara. Selain itu Kementerian juga mengirim tim ke Arab Saudi untuk membantu penyelesaian kasus dan memberikan pendampingan. "Konjen di Jeddah dan tim selalu mendampingi selama proses hukum berlangsung. Kasus tersebut dimulai sejak 2010 dan persidangan menyatakan bahwa keduanya tidak bersalah," kata Tatang. Kementerian akan memulangkan kedua TKI tersebut ke kampung halaman masing-masing di Lumajang, Jawa Timur dan Bantul, Jawa Tengah. Kedua TKI tersebut menyatakan apresiasi mereka terhadap upaya perlindungan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri. "Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas upaya perlindungan dari RI, terutama dari Konjen RI di Jeddah dan Kementerian Luar Negeri," kata Anang yang menambahkan sipir di penjara Arab Saudi telah memperlakukan mereka dengan baik tanpa ada kekerasan. Hariyanto berpesan kepada seluruh TKI agar tidak melanggar peraturan hukum di Arab Saudi atau negara manapun. Kami telah belajar banyak dari kasus ini," kata Hariyanto. Bentrokan yang terjadi di jembatan Kandara pada Maret 2010 melibatkan sekitar 200-300 orang tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, Filipina, dan Sri Lanka. Perkelahian tersebut diduga disebabkan karena tenaga kerja asal Sri Lanka yang melecehkan perempuan TKI sehingga TKI lainnya tidak terima. Anang dan Hariyanto termasuk ke dalam mereka yang berkelahi dan didapati keduanya sedang mabuk saat kejadian sehingga menjadi tersangka. Pemerintah Arab Saudi membebaskan keduanya karena mereka dinyatakan tidak bersalah setelah tidak adanya bukti yang memberatkan mereka sebagai pelaku pembunuhan Sumber seruu.com

Migrant Care: Prabowo Menculik Kasus Wilfrida

Jakarta - Analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto tak memiliki visi-misi tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Namun, Prabowo mengklaim pembebasan Wilfrida Soik, seorang TKI dari hukuman gantung di Negeri Jiran, berkat jasanya. Padahal, kata dia, yang mengadvokasi dan menginvestigasi kasus itu sejak 2010 adalah Migrant Care. Prabowo datang belakangan pada Oktober 2013 lalu membonceng kasus Wilfrida. "Prabowo menculik kasus Wilfrida," kata dia. Kejadian tersebut, kata dia, setali tiga uang dengan klaim Prabowo yang bakal memberikan dana Rp 1 miliar tiap desa andai dirinya terpilih. "Lha, itu kan amanat undang-undang, tidak tiba- tiba keluar dari mulut Prabowo," ujarnya. Sebelumnya, pembebasan Wilfirda Soik dari hukuman gantung yang diklaim dilakukan oleh Prabowo Subianto dinilai belum cukup menjadi tolak ukur dalam penyelesaian masalah pekerja migran. Sebab, masih banyak perkara yang belum terselesaikan. "Jadi, tidak hanya bisa fokus dengan satu tenaga kerja Indonesia saja," kata juru bicara Jusuf Kalla, Poempida Hidayatulloh, di kawasan Condet, Jakarta Timur, Kamis, 29 Mei 2014. Poempida menyatakan masih banyak masih banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang membutuhkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, menurut Poempida, diperlukan kebijakan yang komprehensif. "Konteks dalam melindungi TKI tidak bisa dalam konteks pencitraan saja," ujar Poempida. MUHAMMAD MUHYIDDIN | SINGGIH SOARES Sumber TEMPO.CO

JK Janjikan Pengacara di Semua KBRI

KAIRO, KOMPAS.com — Bakal calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) menjanjikan penyediaan pengacara di semua kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) bila dia dan pasangannya, Joko Widodo, terpilih untuk memimpin Indonesia. "Jika Bapak Joko Widodo dan saya terpilih dalam pemilihan presiden, maka kami akan menginstruksikan semua KBRI untuk menyediakan pengacara guna membantu warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri," kata JK dalam telekonferensi dengan relawan bakal capres-cawapres Jokowi-JK di Kairo, Mesir, Rabu (29/5/2014), seperti dikutip Antara. Janji JK tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan dari seorang relawan yang berprofesi sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di Mesir. "Saya adalah seorang TKW, mengharapkan kepada Bapak JK, bila terpilih jadi wakil presiden, agar membantu kami, melindungi kami ketika menghadapi persoalan, misalnya ada yang menzalimi kami," ucap relawan tersebut. Menurut JK, semua WNI di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, penyediaan pengacara sangat penting untuk upaya perlindungan. Menyinggung krisis politik di Mesir, JK menilai konflik itu terjadi akibat lemahnya pemerintah serta tidak meratanya ekonomi dan keadilan. "Indonesia harus memiliki pemerintahan yang kuat dan berwibawa serta didukung ekonomi yang kuat sehingga membendung timbulnya krisis seperti di Mesir sana. Krisis di Mesir terjadi akibat ketidakadilan, lemahnya pemerintahan, dan sulitnya ekonomi," katanya. Di sisi lain, JK juga berpesan kepada semua mahasiswa di Mesir untuk menuntut ilmu sesuai bidangnya agar membangun Indonesia pada masa depan. JK memaklumi bahwa mahasiswa Indonesia di Mesir umumnya berlajar agama. Namun, ia menyarankan agar mereka juga mendalami disiplin ilmu lain, seperti kewirausahaan, untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. "Ilmu agama itu penting, tetapi perlu pendalaman keterampilan ilmu lainnya untuk memberi nilai tambah demi keseimbangan urusan dunia dan akhirat," katanya. Koordinator Relawan Jokowi-JK di Mesir, Furqon Hidayat, menjelaskan, relawan yang baru saja dibentuk di Mesir ini beranggotakan unsur-unsur dari masyarakat, mahasiswa, dan tenaga kerja Indonesia. Sekitar seratus relawan menghadiri peresmian Relawan Jokowi-JK dan telekonferensi bersama bakal cawapres JK. Acara ini digelar di Asrama Mahasiswa Griya Jawa Tengah di Kairo. Jumlah WNI di Negeri Ratu Celopatra itu sekitar 6.000 orang. Editor: Sandro Gatra Sumber: KOMPAS

Berhenti Jadi TKI di HongKong, Pria Ini Raup Rp200 Miliar/Bulan

Hong Kong - Siapa sangka seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong bisa menjadi miliuner. Dengan usahanya yang gigih dan ulet, Wahyudi Chandra punya omzet lebih dari Rp 200 miliar per bulan dari bisnis pengiriman uang atau remitansi. Chandra mulai datang ke Hong Kong di tahun 1990-an, dan memulai kerjanya sebagai pegawai di sebuah restoran. Saat itu, selama bekerja di restoran, ia memanfaatkan waktu senggangnya sambil berjualan produk-produk Indonesia di Hong Kong. "3 tahun jadi TKI saya manfaatkan waktu libur untuk berjualan nasi," kata Chandra saat ditemui di Causeway Bay, Hong Kong, Minggu (1/6/2014). Chandra berkisah, selama 3 tahun merintis bisnisnya berjualan nasi, ia juga sambil melayani pengiriman uang TKI Hong Kong ke Indonesia. Menurutnya potensi pengiriman uang dari Hong Kong ke Indonesia cukup besar. "Pengelaman saya ini, saya merasa bahwa ini di dalam usaha kami ini benar-benar bagus. Saya membuka cabang sampai di mana-mana," ujarnya. Di tahun 1996, Chandra mengubah Visa- nya dari pekerja (TKI) menjadi pebisnis. Mulai dari situlah Chandra fokus menjalankan bisnis berjualan produk Indonesia dan melayani pengiriman uang. Sejak tahun 2000, dia mulai ekspansif dan membuka cabang beberapa titik di Hong Kong. Hingga 50 cabang pengiriman uang, dan warung makan di Hong Kong. "Sekarang sudah ada whole sale, travel, remitansi," kata pria yang berasal dari Lombok ini. Khusus untuk remitansi, setiap bulan Chandra melayani 30.000 transaksi dari TKI yang ada di Hong Kong. Tak tanggung- tanggung per bulan omzetnya dari transaksi remitansi saja bisa mencapai Rp 200 miliar lebih. Ia sangat terkenal di kalangan para TKI atau masyarakat Hong Kong dengan warungnya bernama Chandra. "Rp 200 miliar omzet hanya untuk remitansi," tutupnya. Sumber DETIK

Dilarang hubungi keluarga, calon TKI kabur dari penampungan

Seorang calon tenaga kerja Indonesia asal Sumbawa Timur, Nusa Teggara Timur, Ani Utangjua (44) memilih kabur dari penampungan. Tindakan itu dilakukannya karena dilarang menghubungi keluarga untuk mengabari penyakit yang dideritanya. "Saya tidak tahu alamat dan di mana lokasi penampungan saya selama ini. Saya ini masih baru datang ke Jakarta ini," katanya saat membuat laporan di Mapolresta Bekasi Kota, Sabtu (1/6), seperti dilansir dari Antara. Ani mengaku hanya mengingat penampungan tempatnya tinggal sementara itu, yakni berlokasi di sebuah daerah bernama Mutiara Timur di Kota Bekasi. Kepada wartawan, Ani menyebut sudah tinggal selama sebulan. "Saya sudah tinggal di penampungan selama lebih kurang sebulan. Saya kabur karena tidak betah dan sakit," beber dia. Pilihannya untuk kabur dari penampungan tak lepas dari larangan pengurus penampungan untuk dapat menghubungi keluarganya. Padahal, Ani sedang sakit dan ingin meminta kiriman uang dari keluarga. Atas penyakitnya itu pula, ia membatalkan kepergiannya menjadi TKW ke luar negeri. "Saya sudah jelaskan, kalau saya sudah tidak bisa bekerja, karena sakit," ungkapnya. Beberapa kali ia memohon izin untuk kembali ke kampung halamannya, namun pihak penampungan tetap melarang. "Tapi untuk nelpon keluarga tidak dikasih. Padahal saya ingin meminta uang kepada anak saya untuk ongkos pulang," tandasnya. Merasa sudah tak sabar, Ani pun memberanikan diri untuk merencanakan usaha kabur. Dia menyiapkan tas yang berisi baju dua lembar yang diselipkan digerbang tempat penampungan dekat tempat sampah. "Saya berpura-pura keluar untuk buang sampah dan akhirnya kabur dari sana dan minta sama tukang ojek diantar ke kantor polisi terdekat," lanjut ibu yang sudah memiliki tiga orang anak ini. Sementara saat ditanya soal kehidupan di penampungan, kata dia, kehidupan di dalam hanya sebatas bekerja untuk makan normal tiga kali sehari. "Tapi kami dilarang untuk komunikasi dan keluar tanpa izin," ujarnya. Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota AKP Siswo mengaku tengah memproses kasus itu dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memulangkan Ani ke kampungnya. "Kami akan serahkan Ani kepada pihak Dinas Sosial Kota Bekasi agar nantinya akan diantarkan ke kampung halamannya di NTT," pungkasnya. Sumber merdeka.com

Wajah TKI Banyuwangi yang koma berubah saat dengar lagu Rhoma

MERDEKA.COM. Direktur RSUD Blambangan H Taufik Hidayat, mengatakan ada perubahan pada wajah Sihatul Alfiyah (25), tenaga kerja wanita (TKW) asal Desa Plampangrejo, Kecamatan Cluring, yang koma akibat disiksa majikan di Taiwan, saat diterapi dengan diperdengarkan lagu-lagunya Rhoma Irama. "Iya memang ada perubahan (saat diperdengarkan lagu-lagunya Rhoma), terutama wajahnya. Dia diam saja, mulutnya belum bisa bicara, tapi matanya sudah bisa dibuka saat diminta terapis," kata Taufik saat dihubungi merdeka.com, Rabu (28/5). Selain diperdengarkan lagunya Rhoma Irama, terapis dari tim dokter yang menangani Alfiyah juga membimbingnya mengangkat tangan. Tangan Alfiyah diangkat, lalu digerak-gerakkan untuk membantunya pulih. "Terapis juga membantunya menggerakkan tangan, diangkat, diturunkan. Itu terapi pemulihan. Nanti detailnya kami akan jumpa pers lagi," kata Taufik. Sebelumnya, Taufik juga menyebut kondisi Sihatul Alfiyah (25) kini mulai membaik. Pelan- pelan dia mulai menunjukkan respon positif dengan orang-orang di sekitarnya. "Mesin ventilator untuk membantu bernapas sudah kami lepas. Tapi dia masih membutuhkan bantuan tabung oksigen untuk bernapas. Jadi satu jam diuji coba dilepas, dia bisa bertahan bernapas secara normal. Kemudian tabung oksigen dipasang lagi. Tapi sudah secara bertahap dilepas," ujarnya. Selain itu, Taufik melanjutkan, Alfiyah juga sudah mulai menunjukkan respon positif saat diperiksa. Dia misalnya, sudah bisa merasakan nyeri saat disuntik, dicukit, atau dikasih stimulus nyeri. "Dulu saat disuntik atau dicukit dia itu diam saja. Sekarang dia sudah merespon baik, misalnya dia menggeser tangan saat dicukit, menggeser bokongnya saat disuntik. Pada saat tertentu, saat diminta membuka mata oleh terapisnya, dia sudah bisa. Jadi kemajuannya sudah pesat," katanya. Sumber Merdeka.com

Anak TKI Sabah Ikut Ujian Kesetaraan

NUNUKAN, suaramerdeka.com - Ujian kesetaraan untuk tingkat SMP (paket B) dan tingkat SD (paket A) di Kota Kinabalu, Negeri Sabah, Malaysia diikuti sebanyak 795 anak tenaga kerja Indonesia (TKI). Dadang, Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) di Kota Kinabalu saat dihubungi dari Nunukan, Senin (26/5) mengatakan peserta ujian kesetaraan paket A dan paket B tersebut berasal dari puluhan "community learning center (CLC)" yang tersebar di sejumlah perusahaan di wilayah kerja Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu. Peserta ujian kesetaraan paket tersebut masing- masing untuk paket A sebanyak 778 orang dan paket B sebanyak 17 orang. Sebenarnya, lanjut dia, total peserta ujian kesetaraan paket A yang terdaftar sebanyak 906 orang dan paket B sebanyak 17 orang namun jumlah siswa yang tidak sempat mengikuti ujian kesetaraan itu sebanyak 128 orang untuk paket A. Dadang mengaku, tidak mengetahui jumlah berdasarkan jenis kelaminnya namun pada intinya seluruhnya merupakan anak-anak WNI yang bekerja di Negeri Sabah di wilayah kerja Konjen RI Kota Kinabalu. Wilayah kerja Konjen RI Kota Kinabalu diantaranya Sandakan, Keningau, Telupid dan Kota Kinabalu sendiri yang hampir seluruh perusahaan terdapat sekolah bagi anak TKI yang lebih dikenal CLC. Sumber Anak TKI Sabah Ikut Ujian Kesetaraan

Curhat Kartika Tentang Kekalahan Kasusnya

Kartika menceritakan kasusnya Minggu, 25 Mei 2014, Kartika Puspitasari, BMI Hong Kong yang mengalami penyiksaan dan dikurung selama satu minggu di dalam kamar mandi tanpa air dan makan, datang ke Vicktoria Park di markas organisasi Wanodya Indonesia Club. Dia menceritakan kejadian yang menimpanya saat dia bekerja di rumah majikan yang tidak menggajinya selama dua tahun lebih, bahkan ia memperlihatkan bekas luka luka di tubuhnya, salah satunya adalah bekas luka di bagian lengannya yang diiris dengan silet. Bekas luka tersebut mengakibatkan lengannya seperti terlihat daging tumbuh dari dalam. Saat ditanya apa yang dirasakannya saat itu, Ia menjawab bahwa perlakuan kasar dan penyiksaan itu kerap diterimanya hampir setiap hari, karena saking sering hingga dia tidak merasakan apa-apa (kebal atau mati rasa). Sementara kawan kawan BMI sekitar yang ikut mendengarkan terlihat tegang, geram. Bahkan beberapa dari mereka ada yang terlihat berkaca kaca seperti ikut merasakan sakit yang dialami Kartika waktu itu. Apa yang membuatnya berhasil menumbuhkan keberanian lari, ia menjawab dengan hati-hati sekali seperti kembali kepada kejadian waktu itu. "Saya diancam gigi saya akan dirontokkan" jelasnya. Menanggapi kekalahan kasusnya, dia tetap optimis akan menuntut banding, sidang lanjutan akan digelar tanggal 9 juni di Jordan, pukul 9.30. "Itu adalah sidang penentuan buat saya, berharap sekali bisa mendapatkan gaji saya yang tidak dibayar selama dua tahun lebih. Begitu jelasnya." Harapnya Sementara Ryan Aryanti, ketua dari organisasi Wanodya Indonesia Club mengajak kawan-kawan untuk memberikan dukungan terhadap Kartika, dia berharap kawan-kawan BMI yang bisa keluar pada hari persidangan Kartika nanti bisa ikut mendampingi untuk mensuportnya agar Kartika tidak merasa bahwa dia sendirian. Mega Vriestian, salah satu koordinator SOLIKA Solidaritas Untuk Kartika) membuat penggalangan dana terbuka untuk Kartika. Selama menunggu persidangan Kartika tidak diperbolehkan untuk bekerja dan penggalangan dana yang dilakukan adalah untuk membantu keluarga Kartika di tanah air. "Kondisi psikologisnya sangat trauma, dia butuh pendampingan psikologis untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan dia juga butuh penerjemah yang bisa diandalakan untuk membantu proses persidangannya nanti" Terang Mega. Dihubungi secara terpisah melalui whatsaap, KONJEN RI di Hong Kong mengatakan, " kami selalu memberikan pendampingan bagi mbak Kartika dan juga menghormati proses hukum pemerintah Hong Kong." terangnya Setelah mendapat balasan dari Konjen Chalif Akbar tentang kasus Kartika, kawan-kawan buruh migran yang tergabung dalam Aliansi Migran Progresi (AMP) dan massa luas mengirimkan sms tuntutan kepada KJRI agar mengupayakan pembelaan maksimal serta upaya naik banding dan menjamin Kartika mendapatkan hak gaji dan hak-hak lainnya. Namun sejauh mana pendampingan itu dilakukan oleh KJRI? Pendampingan yang dilakukan kasus perkasus, hanya akan menjadi tambal sulam bagi permaslahan yang menimpa Buruh Migran Indonesia. Pemerintah Indonesia sepertinya tidak mau belajar dari apa yang terjadi, bahwa kasus-kasus yang ada adalah akibat dari kebijakan-kebijakan yang bukan menjadi kebutuhan dasar buruh migran tetapi tetap diberlakukan. Sumber web fera nuraini

Kartika Ajukan Banding Kasus Penyiksaannya

Kartika BMI Hong Kong yang Pernah Disiksa Majikannya Minggu (25/4), Kartika Puspitasari, BMI Hong Kong yang mengalami penyiksaan dan dikurung selama satu minggu di dalam kamar mandi tanpa air dan makan datang ke Victoria Park di markas organisasi Wanodya Indonesia Club. Ia menceritakan kejadian yang menimpanya saat bekerja di rumah majikan yang tidak menggajinya selama dua tahun lebih. Kartika juga memperlihatkan bekas luka-luka di tubuhnya. Salah satunya adalah bekas luka di bagian lengan yang diiris dengan silet. Bekas luka tersebut terlihat seperti daging tumbuh dari dalam. Saat ditanya apa yang dirasakannya saat itu, ia menjawab bahwa perlakuan kasar dan penyiksaan itu kerap diterimanya hampir setiap hari. Saking seringnya disiksa, hingga kini ia sering tak merasakan apa-apa (kebal atau mati rasa) pada bekas lukanya. Sementara itu kawan-kawan BMI yang ikut mendengarkan cerita Kartika terlihat tegang dan geram. Bahkan beberapa dari mereka ada yang terlihat berkaca kaca seperti ikut merasakan sakit yang dialami Kartika waktu itu. Lantas apa yang membuatnya punya keberanian untuk lari? Kartika menjawab hati-hati sekali, seperti kembali pada kejadian waktu itu, “Saya diancam gigi saya akan dirontokkan,” jelasnya. Menanggapi kekalahan kasusnya di pengadilan Hong Kong, ia tetap optimis akan menuntut banding. Sidang lanjutannya akan digelar tanggal 9 juni di Jordan, pukul 9.30. “Itu adalah sidang penentuan buat saya, berharap sekali lagi bisa mendapatkan gaji saya yang tak dibayar selama dua tahun lebih,” begitu harapnya. Sementara Ryan Aryanti, ketua dari organisasi Wanodya Indonesia Club mengajak kawan-kawan untuk memberikan dukungan terhadap Kartika. Ia berharap kawan-kawan BMI bisa keluar pada hari persidangan Kartika untuk mensuport Kartika agar ia tak merasa sendirian. Mega Vriestian, salah satu koordinator Solidaritas Untuk Kartika (SOLIKA) membuat penggalangan dana terbuka untuk Kartika. Selama menunggu persidangan, sesuai peraturan, Kartika tidak diperbolehkan untuk bekerja. Penggalangan dana itu dilakukan untuk membantu keluarga Kartika di tanah air. “Kondisi psikologisnya sangat trauma, ia butuh pendampingan psikologis untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan ia juga butuh penerjemah yang bisa diandalakan untuk membantu proses persidangannya nanti,” terang Mega. Dihubungi secara terpisah melalui Whatsapp, Konjen RI di Hong Kong, Chalif Akbar mengatakan, “Kami selalu memberikan pendampingan bagi mbak Kartika dan juga menghormati proses hukum pemerintah Hong Kong,” terangnya. Setelah mendapat balasan dari Konjen tentang kasus Kartika, kawan-kawan buruh migran yang tergabung dalam Aliansi Migran Progresi (AMP) dan massa luas mengirimkan sms tuntutan kepada KJRI agar mengupayakan pembelaan maksimal serta upaya naik banding. Selain itu juga KJRI harus menjamin Kartika mendapatkan hak gaji dan hak- hak lainnya. Namun sejauh mana pendampingan itu dilakukan oleh KJRI? Pendampingan yang dilakukan kasus perkasus hanya akan menjadi tambal sulam bagi permasalahan yang menimpa BMI. Pemerintah Indonesia sepertinya tidak mau belajar dari apa yang terjadi, bahwa kasus-kasus yang ada adalah akibat dari kebijakan- kebijakan yang bukan menjadi kebutuhan dasar buruh migran yang masih tetap diberlakukan. Sumber Kartika Ajukan Banding Kasus Penyiksaannya

Jika tetap tak ramah, Indonesia harus setop ekspor TKI ke Arab

MERDEKA.COM. Ancaman Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk melanjutkan moratorium atau penghentian sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi didukung penuh Migrant Care. Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo melihat kebijakan itu sebagai langkah tepat. Wahyu meminta pemerintah berani menjalankan kebijakan itu jika tidak ada niat baik dari Arab untuk lebih ramah terhadap tenaga kerja dari Indonesia. "Nyatakan bahwa RI tak lagi menjadikan Saudi tujuan utama TKI. Jika tidak ada perubahan sikap yang signifikan sebaiknya dihentikan," tegas Wahyu kepada merdeka.com, Selasa (27/5). Wahyu sekaligus menegaskan bahwa pengiriman TKI harus diarahkan ke negara ramah dan memiliki sistem perlindungan terhadap tenaga kerja dari negara lain. "Harus diarahkan ke negara yang ramah perlindungan TKI," ucapnya. Adik kandung Wiji Thukul ini memandang, niat penghentian pengiriman TKI ke Arab tidak hanya karena pendapatan tak layak. Ada hal yang lebih penting dari itu. "Tak hanya soal gaji, tetapi juga harus menyangkut komitmen Saudi melindungi TKW, menindak pelaku pemerkosaan dan penganiayaan dan menghapus kafala system," tandasnya. Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengancam akan melanjutkan moratorium. Kecuali jika pemerintah Negara Petrodolar itu sepakat menggaji TKI minimal 1.900 riyal atau setara Rp 5,81 juta per bulan. "Kita kukuh tetap meminta Rp 5,8 juta. Dan yang penting moratorium tetap berjalan sampai sekarang," ancam pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut. Adapun gaji sebesar 1.900 riyal itu termasuk insentif sebesar 400 riyal. Ini lantaran TKI sering diminta bekerja di hari libur, biasanya Jumat. Sayang, permintaan tersebut ditolak oleh Arab Saudi, pekan lalu. "Enggak tahu kenapa mereka menolak Mungkin bagi mereka kemahalan, tapi kita tetap di posisi awal," beber Cak Imin. Seorang sumber dari Saudi Council of Chambers (SCC) yang mengikuti jalannya negosiasi mengungkapkan, Arab Saudi menawarkan gaji 1.000 riyal per bulan dengan tambahan 200 riyal untuk TKI yang bekerja pada Jumat. "Pemerintah Saudi tak bisa menerima usulan Indonesia tadi. Akibatnya, visa untuk pekerja Indonesia tak bisa dikeluarkan kecuali ada kesepakatan di antara keduanya," ujar sumber itu seperti dilansir situs dream.co.id (21/5). Ditemui terpisah, pengusaha bidang perekrutan tenaga kerja untuk Arab Saudi Faisal Al- Harandahah mengatakan, permintaan gaji dari Indonesia kemahalan dan dianggap mengeksploitasi penduduk Arab Saudi. Kerajaan disarankan mencari negara alternatif pemasok tenaga kerja, semisal, Filipina, Sri Lanka, Maroko, dan India. Faisal sesumbar permintaan gaji tinggi justru akan merugikan Indonesia. Alasannya, Arab Saudi merupakan pasar tenaga kerja terbesar. Selain Indonesia, Arab Saudi telah menandatangani kerja sama serupa dengan tiga negara lain. Tak hanya itu, 14 negara juga telah menyatakan ketertarikannya untuk mengekspor tenaga kerja ke Arab Saudi. Indonesia menerapkan moratorium pengiriman buruh migran ke Arab Saudi sejak 1 Agustus 2011. Ini atas desakan DPR dan lembaga swadaya akibat maraknya pelanggaran hak asasi terhadap TKI yang bekerja di sana. Kedua pemerintah mulai menjajaki diskusi mengakhiri moratorium Februari tahun ini. Indonesia mengajukan sejumlah poin untuk disepakati. Antara lain, jenis pekerjaan dan jam kerja, tempat kerja, hak dan kewajiban bagi pengguna jasa dan TKI, gaji dan cara pembayarannya. Kemudian satu hari libur dalam seminggu ditambah cuti, serta jangka waktu perpanjangan dan penghentian perjanjian kerja. Sumber Jika tetap tak ramah, Indonesia harus setop ekspor TKI ke Arab