Mampukah Gagasan Prabowo dan Jokowi Tuntaskan Polemik TKI?

Jakarta: Bila nantinya terpilih menjadi Presiden RI, baik Prabowo Subianto maupun Jokowi harus menghadapi banyak PR yang belum terselesaikan, salah satunya perihal tenaga kerja Indonesia. Masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri memang seakan tidak ada habisnya. Setiap tahun selalu muncul kasus baru yang membuat warga Indonesia merasa miris. Pada 2013 saja, ada sejumlah kasus penganiayaan dan ketidakpastian hukum yang mendera TKI. Yang paling menyita perhatian adalah kasus Wilfrida Soik dan Erwiana Sulistyaningsih. Wilfrida adalah TKI asal Atambua, Nusa Tenggara Timur. Ia Wilfrida dituduh membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Buruh migran itu bekerja pada Yeoh Meng Tatt untuk menjaga orang tuanya, Yeap Seok Pen, 60 tahun, yang mengidap penyakit parkinson. Dalam pengakuannya, Wilfrida yang kala itu masih berusia 16 tahun merasa jengkel karena sering dimarahi dan diperlakukan secara kasar oleh sang majikan. Oleh karena itu, Wilfrida pun akhirnya membunuh orang tua majikannya tersebut. Ia kemudian ditahan di penjara Pangkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan sebagai tersangka dan dituntut berdasarkan Pasal 302 Kanun Keseksaan (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Malaysia) dengan ancaman hukuman mati. Setelah terkatung-katung, pada 7 April 2014, pengadilan akhirnya memutuskan untuk membebaskan Wilfrida. Kisah Wilfrida ini juga sempat dibeberkan Prabowo dalam debat capres pada Minggu (23/6/2014). Dalam debat bertema Politik Internasional dan Pertahanan Nasional, Prabowo sempat menceritakan pengalamannya saat mendampingi Wilfrida menjalani proses hukum di negeri jiran. Sayangnya, penjabaran Prabowo hanyalah cerita tanpa disertai solusi untuk ke depannya. Kemudian, masih ingatkah Anda dengan TKI bernama Erwiana Sulistyaningsih. Kisahnya yang tragis di Hong Kong sempat menjadi perhatian dunia internasional. Bahkan nama Erwiana masuk dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Times sejajar dengan Beyonce Knowles, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Erwiana adalah TKI asal Ngawi, Jawa Timur. Pada 2013, Erwiana merelakan diri bekerja di negeri orang dan meninggalkan keluarganya. Namun, delapan bulan kemudian, ia kembali ke Indonesia dengan kondisi yang memprihatinkan. Tubuhnya penuh dengan luka, mulai dari luka ringan, memar, sampai luka berat hingga dirinya susah untuk berjalan. Erwiana telah mengalami penyiksaan dari majikannya, seorang ibu dua anak berusia 44 tahun. Sang majikan bahkan sempat mengancam akan membuhun keluarga Erwiana jia ia tidak bekerja dengan baik. Selain tidak digaji, Erwiana kemudian dikirim pulang dengan uang hanya sebesar US $9 di tangannya. Namun, nyatanya Erwiana enggan diam, ia lalu membeberkan kasusnya dan menunjuk sang majikan yang telah memberikan siksaan fisik dan psikis. Dengan dukungan keluarganya, Erwiana juga mampu mencari keadilan dan menjadikan dirinya contoh agar nasib nahas itu tidak terjadi kepada warga Indonesia lainnya. Kisah tragis tidak hanya menimpa TKI yang berangkat secara tidak resmi, bahkan Erwiana yang berangkat ke Hong Kong melalui prosedur dan agensi resmi tetap saja mengalami penyiksaan. Tidak sedikit pula TKI yang tak mendapatkan gaji meskipun hak itu sudah diperjanjikan sejak awal. Belum lagi perlakuan tak manusiawi lainnya yang dialami sebagian TKI. Melihat kasus di atas, baik Prabowo maupun Jokowi memiliki pendapat serupa. Keduanya sepakat bahwa inti dari permasalahan TKI adalah seleksi dan penempatan. Prabowo sepaham dengan Joko Widodo bahwa TKI harus menjalani proses seleksi, pelatihan, dan penempatan sebelum dikirim ke luar negeri. Menurut Prabowo, seleksi yang ketat dan bekal pendidikan merupakan modal untuk melindungi TKI di luar negeri. "Kita harus seleksi, didik dan siapkan sertifikasi. Karena banyak tenaga kerja kita yang diselundupkan. Ini namanya illegal human trafficking," kata Prabowo. Dengan seleksi, Prabowo mengatakan, TKI tidak hanya akan bekerja sebatas sebagai pembantu rumah tangga atau tukang sapu. Lalu, apakah analisis dan solusi keduanya bisa menyelesaikan permasalahan TKI? Kita lihat saja nanti.(berbagai sumber Mampukah Gagasan Prabowo dan Jokowi Tuntaskan Polemik TKI?

Bisnis Gurih Buruh Migran Ilegal

Cilacap - Setiap tahun, para pencari kerja di tanah air bertarung di lapangan kerja yang jumlahnya tak seimbang antara pekerjaan dengan para pencari kerja. Tawaran yang diberikan perusahaan pun tak semuanya menjanjikan, tetapi tetap saja antrean para pencari kerja mengular. Sebagian dari mereka tak punya pilihan karena harus menghidupi keluarga. Sebagian lainnya mencoba peruntungan di negeri orang dengan menjadi buruh migran. Itu pun melalui proses yang sangat panjang. Saat pembuatan dokumen, mereka harus rela berdesakan saat membuat paspor dengan yang lainnya. Mereka juga harus belajar bahasa negara tempat mereka nanti akan mencari nafkah. Itu semua merupakan cara menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang legal. Namun, di salah satu kota di pinggiran Jawa Tengah, yaitu Cilacap beredar kabar miring soal praktik perekrutan ilegal para buruh migran. Sponsor adalah calo atau broker yang tugasnya mencari calon tenaga kerja yang berminat bekerja di luar negeri dan terkadang mengiming-imingi dengan janji gaji yang menggiurkan dan majikan yang baik. Tak hanya itu, TKI yang kebanyakan wanita atau yang biasa dikenal Tenaga Kerja Wanita (TKW), usianya masih di bawah umur. Pemalsuan dokumen pun jadi pilihan tepat. Nasib para TKW yang telah direkrutpun terkatung-katung saat di tempat penampungan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saksikan pada tayangan video Sigi Investigasi SCTV, Minggu (22/6/2014). Sumber Bisnis Gurih Buruh Migran Ilegal

11 Jenazah WNI Korban Kapal Karam di Malaysia Dipulangkan

10 Jenazah WNI korban tenggelamnya 2 kapal di perairan Pulau Carey, Kuala Langat, Selangor, Malaysia telah dipulangkan ke Tanah Air. Sementara 1 jenazah lainnya tengah dalam proses pemulangan. Kesepuluh jenazah itu dipulangkan hari ini menggunakan 2 maskapai. Sebanyak 8 dari 10 jenazah itu diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia menuju Banda Aceh via Jakarta. Sementara 2 jenazah lain menggunakan pesawat milik Malaysia Airlines dengan tujuan Medan. Dari Medan 2 jenazah itu diantar ke Aceh menggunakan perjalanan darat. Sementara itu, 1 jenazah asal Sumatera Utara saat ini juga tengah dalam proses pemulangan. Petugas dari KBRI Kuala Lumpur turut mendampingi pemulangan jenazah. Sementara itu, tim SAR Malaysia masih terus melakukan pencarian korban tenggelamnya dua kapal pada 18-19 Juni 2014 lalu itu. Saat ini telah ditemukan 14 jenazah korban yang terdiri atas 11 lelaki dan tiga perempuan. Sebanyak 11 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Mereka terdiri dari 10 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara tiga jenazah belum dapat dikembalikan kepada keluarga karena belum dapat diidentifikasi. Hanya dalam waktu 2 hari, sebanyak 2 kapal yang membawa TKI tenggelam. Kecelakaan pertama terjadi pada Rabu lalu. Kapal pengangkut 97 TKI yang akan pulang ke Tanah Air, tenggelam di perairan Kuala Langat, Selangor. Sebanyak 62 orang selamat, 10 tewas, dan selebihnya hilang. Kecelakaan kedua terjadi 1 hari kemudian di perairan Sepang, Kuala Lumpur. Kapal yang tenggelam itu membawa 27 TKI. Hingga kini belum jelas benar penyebab kedua kecelakaan tersebut. Sumber liputan6

AS Blacklist Thailand dan Malaysia atas Human Trafficking

Washington: Amerika Serikat memasukkan Thailand dan Malaysia ke daftar hitam (blacklist) atas kegagalan mereka memenuhi standar minimum dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia alias human trafficking. Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri John Kerry dalam acara tahunan Kemenlu AS di Washington, Jumat (20/6/2014). Ia memaparkan bagaimana 188 pemerintahan di seluruh dunia berperan dalam memerangi perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi lainnya. Sementara seperti dilansir AP, Kemenlu AS memuji kinerja Tiongkok, yang dinilai berkomitmen menghapuskan celah human trafficking via kamp pekerja. Sementara Thailand dan Malaysia hanya mendapatkan nilai rendah dari assessment AS. Padahal, Thailand telah berusaha sekuat tenaga untuk tampil baik di hadapan AS, pasar utama industri udang dan hasil laut Thailand. Sumber Metrotvnews.com

Kapal Tenggelam, 7 Korban Tewas TKI Asal Aceh

BANDA ACEH, KOMPAS Merujuk informasi yang dihimpun Biro Hubungan Masyarakat Pemerintahan Aceh dari Malaysia, hingga Jumat (20/6) siang, ada 14 orang yang tewas dalam insiden tenggelamnya kapal kayu yang mengangkut 97 tenaga kerja ilegal asal Indonesia. Sebanyak tujuh orang di antaranya telah teridentifikasi berasal dari Aceh. Pemerintah Aceh berjanji akan segera memulangkan para korban tewas tersebut. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintahan Aceh Murthalamuddin mengatakan, tujuh orang yang tewas asal Aceh itu adalah Iskandar asal Kabupaten Pidie, Mohammad Safry asal Kabupaten Bireuen, Mansurni asal Bireuen, Mahlil Muhar asal Bireuen, Abdorahman asal Kabupaten Aceh Timur, Rustam Efendi asal Banda Aceh, dan Ibrahim asal Aceh Utara. Kesemuanya diduga tenaga kerja ilegal yang paspornya telah habis masa berlakunya. Akibatnya, mereka menggunakan kapal kayu untuk menyeberang ke Indonesia. Adapun kapal kayu itu biasanya digunakan untuk menangkut barang dengan kapasitas setara 45 orang. ”Sebenarnya menggunakan kapal penyeberangan resmi lebih murah dan lebih aman. Namun, karena tidak ada dokumen resmi, mereka akhirnya menggunakan kapal penyeberangan ilegal,” ujar Murthalamuddin. Jumlah para korban yang belum teridentifikasi, kata Murthalamuddin, masih terus dicari identitasnya. Hal itu dilakukan dengan membuka Posko Pengaduan di Biro Humas Pemerintahan Aceh, Kompleks Kantor Gubernur Aceh. Adapun masyarakat bisa melaporkan melaui surat elektronik humas@acehprov.go.id atau Twitter @humasaceh atau Facebook https: // www.facebook. com/ birohumas.pemerintahaceh. Masyarakat pun bisa melapor lewat telepon seluler ke 081327720271 atau 085222221933. Masyarakat juga bisa datang langsung ke posko pengaduan tersebut. Hingga Jumat siang, ada 90 orang yang mengaku keluarga penumpang kapal itu melapor ke Posko Pengaduan Biro Humas Pemerintahan Aceh. Laporan itu sebagian besar dari masyarakat Aceh, sebagian lagi dari Sumatera Utara, Jambi, dan Jakarta. ”Kami segera meneruskan laporan itu kepada para perwakilan Pemerintah Aceh di Malaysia, seperti Kepala Dinas Sosial Aceh Bukhari, Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Said Rasul, dan Toko Masyarakat Aceh- Malaysia Teuku Mansur Usman guna mengidentifikasi korban selamat ataupun meninggal,” kata Murthalamuddin. Menurut kabar dari Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Malaysia yang diperoleh Pemerintah Aceh, ada 61 warga Aceh dari total 97 penumpang kapal tenggelam tersebut. Sisanya, para penumpang berasal dari sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara, Jambi, dan Jakarta. Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KBRI di Malaysia untuk segera memulangkan para korban tewas asal Aceh dalam peristiwa tersebut. ”Kami siap menanggung semua biaya pemulangan korban,” ucap dia. Zaini melanjutkan, pihaknya pun terus berkoordinasi dengan KBRI di Malaysia dan Pemerintah Malaysia agar para korban selamat asal Aceh bisa segera dipulangkan. ”Para korban itu memang bersalah karena tidak memiliki dokumen resmi dan pulang dengan cara ilegal. Namun, atas nama kemanusiaan, kami minta mereka bisa bebas dari jeratan hukum dan segera dipulangkan ke kampungnya masing-masing,” ujar Zaini. Sumber KOMPAS ACEH

NASIB TKI : Hamil Di Luar Nikah, TKI Asal Karanganyar Dipulangkan

Calon tenaga kerja indonesia (TKI) asal Kabupaten Karanganyar tengah mengikuti bimbingan teknis prapemberangkatan di aula Dinsosnakertrans, Kamis (13/6/2014). (JIBI/Solopos/Indah Septiyaning W) KARANGANYAR–Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Karanganyar yang bekerja di sejumlah negara terpaksa dipulangkan. Hal ini lantaran mereka diketahui hamil diluar nikah. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar pun meminta para TKI kaum hawa untuk tidak pacaran di tempat kerjanya. Demikian disampaikan Kasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinsosnakertrans Karanganyar, Marsono dalam Bimbingan Teknis Prapenempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Dinsosnakertrans, Kamis (12/6). Dia menyebutkan dari beberapa penyebab kepulangan TKI wanita, dikarenakan hamil di luar nikah. Sehingga pekerjaannya menjadi terbengkalai. “Karena itu sejak sebelum pemberangkatan, kami mengingatkan untuk jangan pacaran kelewat batas. Nanti ndak dipulangkan paksa,” katanya. Marsono mengatakna bimbingan teknis diberikan bagi TKI yang akan diberangkatkan. Hal ini untuk memberikan berbagai pengetahuan nanti selama mengadu nasib di luar negeri. Dalam kegiatan bimbingan teknis ini, dia menyebutkan diikuti 20 calon TKI yang direkrut Formal Western Digital, yakni sebuah perusahaan di Malaysia yang bergerak di bidang perakitan hardisk. “Sebagian calon merupakan karyawan baru perusahaan dan sebagian memperpanjang kontrak yang habis masa kerjanya,” tuturnya. Marsono menambahkan bimbingan teknis bertujuan membekali calon TKI agar siap secara fisik maupun psikis menjelang keberangkatan, di antaranya prosedur penempatan kerja, dokumen pribadi dan aturan bekerja di perusahaan. Seluruh komitmen wajib dipatuhi mengingat para TKI ini bekerja di bidang formal alias bukan tenaga kasar. Mengenai kasus hamil di luar nikah, lanjutnya, perusahaan tidak mau mempekerjakannya karena akan menyulitkan kedua belah pihak, yakni manajemen dan pekerja. Dinsosnakertran juga khawatir TKI memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya demi mempertahankan kerjanya di luar negeri. “Maka dari kami minta jangan pacaran kebablasan. Sudah banyak kasus yang dipulangkan,” ujarnya. Selama ini, dia menuturkan kebanyakan calon TKI merupakan lulusan SMA/SMK yang berusia muda. Masing-masing menggunakan jasa agen pengiriman tenaga kerja berbeda dalam rangka memberangkatkannya ke Malaysia. Saat ini jumlah TKI asal Kabupaten Karanganyar di luar negeri pada tahun lalu terdata 257 orang. Mereka bekerja di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapura dan Brunai Darussalam. “Masa kerja di perusahaan berkisar dua tahun dan dapat diperpanjang setahun berikutnya,” tuturnya. Sumber solopos.com

BNP2TKI Gagal Lindungi Calon TKI Tujuan Korea

PanturaNews (Brebes) - Koordinator Formigran Indonesia, Jamalludin menilai penghargaan yang diberikan kepada BNP2TKI dan mantan kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat oleh HRD Korea sangat Kontradiktif dengan fakta di lapangan. Pasalnya, sejak 2007, BNP2TKI berperan sebagai pelaksana program TKI G to G Korea dengan menempatkan 4.303 0rang tenaga kerja (2007), 11.885 (2008), 2.202 (2009), 3.964 (2010), 6.325 (2011), dan 6.410 (2012). “Sementara pada 2013 BNP2TKI menempatkan 9.441 yang di tempatkan pada sektor Manufaktur (7.853), Fishing (1.520), Construction (63), Service (3) dan Agriculture (2), dan ini di klaim sebagai suatu keberhasilan capaian BNP2TKI tahun 2013,” ujar Jamal kepada PanturaNews.Com, melalui pressrealisnya, Jumat 13 Juni 2014. Apalagi, kata Jamal, menanggapi capaian penempatan TKI ke Korea Selatan pada tahun 2013 yang menempati posisi 1 dari 15 negara, hanyalah dari sisi kuantitas atau mengalami kenaikan jumlah kuota penempatan. Faktanya, lanjut Jamal, BNP2TKI telah mengabaikan masalah yang menimpa para TKI Korea. Dimana, 80% TKI Korea mengalami masalah ketika masa pra penempatan. Beberapa masalah masalah tersebut adalah pemaksaan harus melalui Lembaga Pendidikan Kursus/LPK. Kemudian, penahanan dokumen dan mayoritas para TKI yang di berangkatkan ke Korea Selatan terkena pungutan liar atau pungli hingga 40 juta rupiah per calon TKI. “Pungutan liarnya itu sampai sekarang terjadi,” terangnya. Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No: KEP 17/MEN/ II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 tentang biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Korea adalah biaya pengurusan dokumen keberangkatan sebesar kurang lebih Rp 3.280.000 dan deposit tiket pesawat keberangkatan kurang lebih Rp 5.350.000. “BNP2TKI hanya fokus pada penempatan dan lemah dalam melakukan pengawasan serta lemah dalam penegakan hukum, malah cenderung melakukan pembiaran. Terbukti praktek pungli hingga saat ini masih berlangsung,” katanya lagi. Menurutnya, lemahnya penegakan hukum serta pengawasan tersebut disebabkan tumpah tindih. Disatu sisi BNP2TKI sebagai badan penempatan (PJTKI pemerintah) dan disatu sisi lagi sebagai pengawasan atau perlindungan. Kondisi itu di perparah dengan Kemenakertrans yang tidak melakukan upaya pengawasan terhadap kinerja BNP2TKI sebagai operator. Untuk itu menjelang pelaksanaan tes EPS TOPIK PBT bahasa Korea 2014 yang akan di laksanakan pada 14-15 Juni 2014 di empat (4) kota, yakni Jakarta (Universitas Pancasila), Bandung (Ikopin), Solo (Universitas Negeri Surakarta) dan Malang (Universitas Islam Malang) yang akan di ikuti oleh 30.596 Calon TKI dari seluruh Indonesia, Formigran Indonesia menuntut agar Kepala BNP2TKI melakukan evaluasi dan reformasi sistem penempatan G to G Korea. Menindak tegas terhadap pelaku pungli baik terhadap oknum lembaga swasta maupun oknum pemerintah. Kemudian menuntut BNP2TKI agar gencar melakukan sosialisasi perlindungan terhadap calon TKI Korea tentang informasi tata cara bekerja ke negara Korea sebagai upaya pencegahan. Sumber panturanews.com

Korsel siap serap 10.200 TKI formal

Dokumen foto sejumlah Tenaga Kerja Indonesia sektor formal menjalani pelatihan sebelum ditempatkan ke Korea Selatan. (ANTARA/ Indrianto Eko Suwarso Bandung (ANTARA News) - Korea Selatan (Korsel) siap menyerap 10.200 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) formal tahun 2014 untuk masyarakat berpendidikan minimal sekolah menengah pertama (SMP) yang akan bekerja di industri bidang manufaktur dan perikanan. "Korea membutuhkan 10 ribuan orang tenaga kerja Indonesia untuk manufaktur dan perikanan. Sekarang dilakukan tesnya," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur usai meninjau peserta pelamar kerja ke Korsel di Kampus Ikopin, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu. Ia menuturkan, penyaluran tenaga kerja itu merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan yang setiap tahunnya menyediakan kuota untuk TKI. Para TKI itu, kata dia bekerja melalui pihak perusahaan yang memberi jaminan keamanan, hukum di negara tersebut, serta pendapatan yang cukup tinggi sebesar Rp9 juta sampai Rp11 juta per bulan. "Penempatan TKI ke Korsel didasarkan MoU antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan tentang pengiriman TKI ke Republik Korea yang dimulai sejak bulan Juli 2004," katanya. Seleksi penempatan TKI ke Korea tersebut dilaksanakan langsung oleh "Human Resources Development of Korea" (HRD) dan disetujui oleh "The Ministry of Employment and Labor Korea" atau Kementerian Tenaga Kerja Korsel. Pelamar untuk bekerja ke Korsel pada 2014 tercatat 30.596 orang terdiri dari 27.233 peserta laki-laki dan 3.363 peserta perempuan. Seluruh peserta mengikuti ujian kecakapan bahasa Korea melalui tes tertulis yang berlangsung serempak di empat tempat Kampus Universitas Pancasila, Jakarta, Kampus Ikopin, Sumedang, Jabar, Kampus Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo, dan kampus Universitas Islam Malang, Jawa Timur. "Dari seluruh peserta se-Indonesia itu diseleksi dulu, sebelum berangkat ada semacam penataran satu minggu, di sana diberikan berbagai informasi mengenai Korea," kata mantan Duta Besar Arab Saudi itu. Seorang peserta asal Cirebon, Jabar, Cahyono mengaku tertarik bekerja ke Korsel dengan upah setiap bulan mencapai Rp12 juta. Ia berharap bekerja di sana dapt mengubah kehidupan ekonominya sehingga mampu membiayai keluarga dan memiliki rumah. "Saya dulu kerja di Riau gajinya 1,2 juta sebulan, tidak cukup, mudah-mudahan bisa kerja di Korea, nanti gajinya untuk bangun rumah," kata pria yang mengaku belum menikah itu. Sementara itu, BNP2TKI sejak 2004 sampai 18 Desember 2013 telah mengirimkan TKI ke Korea Selatan sebanyak 50.538 orang. (*) Editor: Priyambodo RH Sumber antara.news

JobsDB-BNP2TKI Kelola Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja Di Luar Negeri

Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Jakarta - Portal penyedia lowongan kerja, jobsDB hari ini menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terkait pengelolaan sistem informasi pasar kerja luar negeri melalui situs. "Kerja sama strategis akan menjawab keinginan para tenaga kerja terampil Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri," ujar Kepala BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansyur saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/04). Managing Director dan Country Manager jobsDB Indonesia, Ariadi Anaya menambahkan, kepercayaan yang diberikan BNP2TKI merupakan langkah awal untuk melebarkan peluang para pencari kerja ke luar negeri. Melalui kerja sama ini, para pencari kerja Indonesia yang akan ke luar negeri tidak dipungut biaya. "Kami harapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia sekaligus mengurangi praktik calo," ujar Ariadi. Dalam kerja sama ini akan dilaksanakan berbagai pelatihan bagi pegawai di lingkungan BNP2TKI, pengintegrasian situs lowongan kerja online BNP2TKI dengan aset digital yang dimiliki jobsDB, serta melakukan promosi sebagai sarana informasi dan komunikasi ke seluruh wilayah di Indonesia. Ariadi menyatakan, jobsDB bersama BNP2TKI akan segera menghadirkan microsite mengenai berbagai informasi dan lowongan bekerja ke luar negeri. "Micrositenya dalam 1-2 bulan ke depan akan diluncurkan," ujar Ariadi. Menurut Ariadi, saat membuka situs jobsDB nantinya dapat meng-klik microsite tersebut. Microsite ini tidak hanya menginfokan soal lowongan pekerjaan. Namun juga edukasi mengenai kisah-kisah sukses orang yang sudah bekerja di luar negeri, hingga cara bekerja di luar negeri. Selain online, realisasi kerjasama ini juga akan dilakukan secara offline di antaranya dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun jobfair. Adapun target kerja sama untuk saat ini merupakan para skill worker. Penulis: Carla Isati Octama/WBP Sumber beritasatu.com

Kisah Pahlawan Jember M Sroedji Dinovelkan

Kisah perjuangan seorang pahlawan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Letkol Mochammad Sroedji, mantan Komandan Brigade III Divisi I Damarwulan yang berjuang melawan Belanda dinovelkan oleh cucu almarhum, Irma Devita. Novel berjudul Sang Patriot tersebut diluncurkan dalam acara bedah buku dan diskusi bertema "Dari Jember Untuk Indonesia" yang diselenggarakan di auditorium R. Soemitro Radio Republik Indonesia (RRI) Jember, Kamis. "Novel setebal 266 halaman itu berdasarkan cerita nyata perjuangan kakek saya M. Sroedji dalam rentang waktu 1942 - 1949, namun kisah nyata itu ditulis dalam bentuk fiksi, sehingga menjadi sebuah novel," kata Irma di sela-sela peluncuran bukunya. Sroedji merupakan tentara yang berjuang di Kabupaten Jember melawan penjajah Belanda. Pejuang tersebut wafat akibat berondongan peluru pasukan Belanda pada tahun 1949. Dalam novel itu juga ditampilkan sosok Sroedji sebagai seorang komandan berkharisma yang begitu dicintai oleh anak buahnya. Jejak Sroedji di Jember setidaknya dapat dilihat dari monumen berupa patung yang berdiri di halaman kantor Pemkab Jember dan menjadi nama sebuah perguruan tinggi swasta yakni Universitas Mochammad Sroedji. "Saya berharap kisah tentang pahlawan Jember bisa masuk dalam muatan lokal pelajaran sejarah di kabupaten ini karena selama saya melakukan riset dan menulis buku, kisah yang menulis Letkol Sroedji masih sedikit," tuturnya. Kisah tentang Letkol Sroedji sangat menginspirasi bagaimana cara dia berjuang mempertahankan kemerdekaan RI ketika agresi militer Belanda kedua terjadi, dan jarang sekali buku sejarah pahlawan nasional yang dikemas dalam bentuk novel seperti "Sang Patriot". Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Bambang Hariyono menyambut baik usulan tentang kisah kepahlawanan Letkol Sroedji dimasukkan dalam muatan lokal mata pelajaran sejarah di Jember. "Usulan itu sangat bagus dan saya akan mendukung, namun untuk bisa masuk dalam muatan lokal mata pelajaran sejarah pada kurikulum tahun ini perlu dilakukan kajian terlebih dahulu," tuturnya. Ia mengaku sejarah tentang pahlawan Jember Letkol Sroedji masih sedikit, sehingga perlu digali lagi agar para pelajar bisa mengetahui perjuangannya dalam mempertahankan tanah air tercinta dari penjajahan Belanda. (KR-ZUM/T007) Editor: Ruslan Burhani Sumber ANTARA

BNP2TKI Panggil Pimpinan PT SKS Terkait Derita Kunaenah

Muhammad Syafrie, Direktur Pelayanan Pengaduan Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI Jakarta, BNP2TKI, Selasa (10/06) - BNP2TKI melalui Direktorat Pelayanan Pengaduan Deputi Bidang Perlindungan pada hari Senin siang (09/06/2014) melakukan pemanggilan terhadap pimpinan PT Sumber Kencana Sejahtera (SKS) terkait derita yang dialami Kunaenah. PT SKS adalah perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang menempatkan Kunaenah sebagai TKI bekerja di bidang Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Singapura. Kunaenah (25 tahun) adalah TKI asal Dk Nanggerang RT 04 RW 06 Desa Cikuya, Kecamatan Bandarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dia mengalami sakit dengan luka di sekujur tubuhnya yang diduga akibat penganiayaan. Kunaenah pulang dari Singapura dan tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno - Hatta - sebagaimana tertera cap stempel Imigrasi Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten, pada paspor yang dibawanya tertulis - tanggal 2 Juni 2014 lalu. Direktur Pemberdayaan Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI Arini Rahyuwati di Jakarta, Senin (09/06/2014) mengatakan, setelah ditelusuri didalam pendataan kepulangan TKI oleh petugas BNP2TKI di Lounge TKI Terminal 2 Bandara Soekarno - Hatta maupun di Balai Pelayanan Kepulangan TKI (BPK TKI) Selapajang, Tangerang, Banten, bahwa kepulangan Kunaenah dari Singapura hingga kemudian sampai tiba di kampung halamannya di Brebes, memang tidak terdata. Menurut Arini, sejak dikeluarkannya Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal yang mulai diberlakukan pada 26 Desember 2012, kepulangan TKI ke daerah asal diberikan kebebasan memilih, pulang sendiri atau melalui pelayanan angkutan kepulangan TKI di BPKTKI Selapajang, Tangerang, Banten. "Sejak diberlakukan Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2012 itu, kepulangan TKI dari luar negeri ke daerah asal benar-benar diberikan kebebasan memilih," tegas Arini. PPTKIS dan Asuransi Siap Bantu Ditempat terpisah, Direktur Pelayanan Pengaduan Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI Muhammad Syafrie di ruang kerjanya di Jakarta, Senin siang (09/06/2014) mengatakan, pihaknya pada hari Senin ini melakukan pemanggilan pada pimpinan PT SKS maupun Asuransi Konsorsium TKI Jasindo. Syafrie mengatakan, dalam data sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKO- TKLN) di Unit Layanan Crisis Center BNP2TKI tercatat bahwa Kunaenah lahir di Brebes 12 November 1989. Dia menjadi TKI bekerja sebagai PLRT diberangkatkan melalui PT SKS bekerjasama dengan Agency Jobs Culture International PTE LTD pada 7 April 2014. Kunaenah bekerja pada keluarga Man Kwan Lan yang beralamatkan di 201 Yishun Street 21 q07-49 Singapura 760201 Singapura. Dari informasi yang dihimpun di lapangan sebagaimana disampaikan saudara sepupu Kunaenah, Ramuji (48 tahun), bahwa saudaranya (Kunaenah, red.) dari Bandara Soekarno - Hatta dipulangkan dengan bus. Dia diturunkan di Desa Pejagan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Ramuji tidak tahu siapa yang memulangkan Kunaenah. Dari Pejagan, Kunaenah diantar tukang ojek ke rumah Sofiah, tukang urut di Desa Sitanggal, Kecamatan Brebes. Ramuji baru tahu Kunaenah pulang setelah Rofiah menghubunginya. "Dia (Kunaenah) masih trauma, belum bisa bercerita banyak," ujar Ramuji. Kunaenah adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Carsudin (60 tahun) dan Tuminah (50 tahun). Pada hari Minggu (08/06/2014) Kunaenah diantar untuk menjalani perawatan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Brebes. Dikatakannya, selama bekerja di Singapura, Kunaenah sering mengeluh kepada Kusim. Melalui pesan singkat, Kunaenah mengaku sering dianiaya anak majikannya. Kunaenah mengaku sering diinjak-injak dan dipukuli anak majikannya karena dia takut saat disuruh memandikan anjing. "Kunaenah juga pernah disiram air panas di punggungnya. Di punggungnya banyak bekas luka," kata Tuminah, ibu Kunaenah. Sedangkan Rani, dokter jaga di IGD RSUD Brebes - seperti dilansir www. tempo. co. id Minggu (08/06/3014) - mengaku belum bisa menyimpulkan penyebab bekas luka di punggung dan tangan Kunainah. "Bercak-bercak hitam bekas luka itu bukan akibat pukulan benda tumpul," ujar Rani. Rani mengaku, mengenai kaki kanan Kunaenah yang sudah dibebat gips, tidak diketahui penyebabnya."Pasien akan di-roentgen dulu untuk mengetahui cedera apa di kakinya," tutur Rani. Syafrie mengatakan, PT SKS dan PT Asuransi Jasindo menyataakan kesediaan membantu biaya pemulangan TKI Kunaenah dari Singapura sampai ke tanah air, berikut biaya perawatan sebesar tagihan dari Rumah Sakit atau Balai Pengobatan. Syafrie menambahkan, Senin kemarin Staf Operasional PT SKS, Leba Fransiskus, dan Koordinator Asuransi TKI dari PT Asuransi Jasindo Heri Suzana Siagian menghadiri pemanggilan Direktorat Pengaduan Pelayanan BNP2TKI. Mereka menyatakan kesediaan untuk membantu TKI Kunaenah. Berikut PT SKS juga akan melakukan koordinasi dengan Agency TKI di Singapura terkait penyelesaian masalah yang dialami Kunaenah, termasuk gaji dan hak-haknya. Pihak PT Asuransi Jasindo juga bersedia membantu biaya untuk pendampingan hukum TKI Kunaenah sekira memang diperlukan untuk mengungkap kasusnya di Singapura. Kemudian untuk mengetahui lebih jauh mengenai luka di tubuh yang diderita Kunaenah apakah akibat bekas penganiayaan atau bukan, masih menunggu hasil visum dari pihak rumah sakit.*** (Imam Bukhori) Sumber BNP2TKI.GO.ID

MEDAN: Derita TKI Tak Kunjung Berhenti

Kata Surya Candra, paspor yang digunakan kebanyakan adalah paspor wisata atau pelancong, bukan paspor bekerja ke luar negeri. Lalu tidak adanya kepedulian dari pihak BP3TKI untuk melakukan pencegahan dan penangkalan (cekal) terhadap TKI ilegal. Juga besarnya kegiatan agensi TKI ilegal di negara ini (Indonesia -red). Kemudian, tidak tegasnya pihak Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja untuk membongkar jaringan sindikat agensi TKI ilegal. Bobroknya mental aparatur di atas dan bersikap apatis atas permasalahan ini dengan mengagungkan uang sebagai alat pembayaran yang sah untuk penyelesaian dokumen. "Lalu masuk kantong pribadi, bukan ke kas negara sebagai salah satu sumber devisa negara," ujar Surya Chandra. Rini R Sari menyebutkan secara teritorial memang pastilah lebih banyak lewat jalur Batam, cukup dekat dengan perjalanan laut. TKI - TKI yang sebagian besar bermasalah, kalau kita telaah, sebagian besar merupakan TKI dengan modal nekat saja untuk mengadu nasib. Modal pas - pasan sehingga tidak mungkin naik pesawat ataupun ikut jalur resmi. Jadi, mereka memilih menggunakan kapal laut atau ferri penyeberangan. Kalau masalah apakah ada banyak aparat yang disuap di Batam, ya itu walahualam lah. "Setiap daerah, terutama pintu perbatasan, memang rawan godaan seperti itu. Tinggal kemampuan pemerintah bersikap tegas dan tertib administrasi, serta mampu melindungilah yang akan membantu nasib pahlawan devisa kita itu," ujar Rini R Sari. Satria Madangkara mengungkapkan, di Tanjungbalai dan Asahan juga banyak TKI yang menggunakan dokumen palsu. Nama di pasport tidak sesuai dengan KTP asli. Banyak menggunakan paspor tembak. Para pegawai imigrasi main mata dengan calo. Unit layanan pengaduan 081392003339 ternyata fiktif. Pengaduan tidak pernah dilayani. Itulah Indonesia. Semua penuh dengan kebohongan. Mengadulah sama omak dan ayah. Hanya mereka yang mau mendengar pengaduan kita walau kadang mereka tidak bisa berbuat. "Itulah, sudah pembongak (pembohong -red) semua pemimpin ini. Sudah capek bangsa ini dibongaki, sejak pemilu. Muloi dari pilkades sampai ke pilpres, masih ada saja manusia yang peduli dengan sang pembongak. Mungkin karenab iming - iming duit, jabatan, atau proyek. "Tak tahulah awak itu jank. Sebagai orang bawah yang bodoh kita ini hanya menjadi penonton," ujar Satria Madangkara. Willy Pokrol Bambu menyebutkan, apapun ceritanya ini adalah kesalahan BP3TKI dan Kementrian Tenaga Kerja , mana mungkin mereka tidak mengetahui hal tersebut kalau tidak ada orang dalam yang kerjasama melegalkan praktek yang salah ini. Pastinyalah para TKI semua itu tidak mau kerja dengan menambah masalah baru. Bahkan banyak TKI yang tertipu dengan iming-iming legal dan akan dipekerjakan pada tempat yang baik pula. Sangat miris dengan hal ini. Nasib tenaga kerja Indonesia sebagai penghasil devisa untuk negara harus terlunta - lunta. Bahkan sering berujung pada hukuman di negeri orang, dikarenakan kepentingan sekelompok orang yang menghalalkan segara cara dengan mengekspolitasi tenaga kerja Indonesia. Pemerintah harus tegas dalam hal penanganan TKI. "Karena ini merupakan harkat - martabat bangsa Indonesia. Buatlah peraturan yang lebih tegas dan perlindungan terhadap TKI kita," ujar Willy Pokrol Bambu. Lukman Imen yakin sebenarnya gampangnya. Kita saja yang pura - pura bodoh menanganinya. Kenapa banyak keluar dari Batam? Karena Batam itu dekat ke Malaysia. Kalau dulu banyak dari Tanjung Balai, sekarang sudah berkurang. Karena Tanjung Balai sudah dilakukan penjagaan yang ketat terhadap daerah tersebut. Tinggal Batam dibuat aturan yang kuat dan pengawasan yang ketat saja, pasti berkurang. Penyebabnya yang paling urgen adalah negara ini tak mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, sehingga rakyat harus mencari penghidupan di negara lain. Para TKI itu ke sana karena kebutuhan ekonomi yang memaksa. Kita harus acungkan jempol untuk mereka. Jadi, pemerintah harus menanggung biaya para TKI yang mau berangkat ke luar negeri, bukan membebani mereka dengan biaya - biaya yang tinggi. "Karena dengan berangkatnya mereka ke sana, berarti mengurangi pengangguran dan mendatangkan devisa bagi bangsa ini. Jadi, kenapa mereka tidak difasilitasi oleh negara," tegas Lukman Imen. Sumber Derita TKI Tak Kunjung Berhenti

Indonesia Bebaskan 2 TKI Dari Hukuman Mati

Kementerian Luar Negeri Indonesia berhasil membebaskan dua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari hukuman mati di Arab Saudi terkait tuduhan pembunuhan terhadap tenaga kerja asal Sri Lanka dalam kerusuhan di Jembatan Kandara pada 2010. "Kami telah membebaskan dua pria TKI dari hukuman mati bernama Anang Waluyo dan Hariyanto pada 8 Juni 2014. Mereka dituduh berkelahi dan membunuh seorang tenaga kerja asal Sri Lanka dalam kerusuhan di Kandara," kata Direktur Jenderal Perlindungan WNI Dirjen Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Tatang Budie Utama Razak saat jumpa pers di Jakarta, Senin siang. Tatang mengatakan Konsulat Jenderal RI di Jeddah telah melakukan upaya maksimal dalam membebaskan para TKI yang tidak bersalah tersebut. Dalam upayanya, kantor konsulat telah memberikan bantuan hukum melalui penunjukan pengacara bernama Khudran Al-Zahrani serta mendampingi selama mereka ditahan di penjara. Selain itu Kementerian juga mengirim tim ke Arab Saudi untuk membantu penyelesaian kasus dan memberikan pendampingan. "Konjen di Jeddah dan tim selalu mendampingi selama proses hukum berlangsung. Kasus tersebut dimulai sejak 2010 dan persidangan menyatakan bahwa keduanya tidak bersalah," kata Tatang. Kementerian akan memulangkan kedua TKI tersebut ke kampung halaman masing-masing di Lumajang, Jawa Timur dan Bantul, Jawa Tengah. Kedua TKI tersebut menyatakan apresiasi mereka terhadap upaya perlindungan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri. "Kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas upaya perlindungan dari RI, terutama dari Konjen RI di Jeddah dan Kementerian Luar Negeri," kata Anang yang menambahkan sipir di penjara Arab Saudi telah memperlakukan mereka dengan baik tanpa ada kekerasan. Hariyanto berpesan kepada seluruh TKI agar tidak melanggar peraturan hukum di Arab Saudi atau negara manapun. Kami telah belajar banyak dari kasus ini," kata Hariyanto. Bentrokan yang terjadi di jembatan Kandara pada Maret 2010 melibatkan sekitar 200-300 orang tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, Filipina, dan Sri Lanka. Perkelahian tersebut diduga disebabkan karena tenaga kerja asal Sri Lanka yang melecehkan perempuan TKI sehingga TKI lainnya tidak terima. Anang dan Hariyanto termasuk ke dalam mereka yang berkelahi dan didapati keduanya sedang mabuk saat kejadian sehingga menjadi tersangka. Pemerintah Arab Saudi membebaskan keduanya karena mereka dinyatakan tidak bersalah setelah tidak adanya bukti yang memberatkan mereka sebagai pelaku pembunuhan Sumber seruu.com

Migrant Care: Prabowo Menculik Kasus Wilfrida

Jakarta - Analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto tak memiliki visi-misi tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Namun, Prabowo mengklaim pembebasan Wilfrida Soik, seorang TKI dari hukuman gantung di Negeri Jiran, berkat jasanya. Padahal, kata dia, yang mengadvokasi dan menginvestigasi kasus itu sejak 2010 adalah Migrant Care. Prabowo datang belakangan pada Oktober 2013 lalu membonceng kasus Wilfrida. "Prabowo menculik kasus Wilfrida," kata dia. Kejadian tersebut, kata dia, setali tiga uang dengan klaim Prabowo yang bakal memberikan dana Rp 1 miliar tiap desa andai dirinya terpilih. "Lha, itu kan amanat undang-undang, tidak tiba- tiba keluar dari mulut Prabowo," ujarnya. Sebelumnya, pembebasan Wilfirda Soik dari hukuman gantung yang diklaim dilakukan oleh Prabowo Subianto dinilai belum cukup menjadi tolak ukur dalam penyelesaian masalah pekerja migran. Sebab, masih banyak perkara yang belum terselesaikan. "Jadi, tidak hanya bisa fokus dengan satu tenaga kerja Indonesia saja," kata juru bicara Jusuf Kalla, Poempida Hidayatulloh, di kawasan Condet, Jakarta Timur, Kamis, 29 Mei 2014. Poempida menyatakan masih banyak masih banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang membutuhkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, menurut Poempida, diperlukan kebijakan yang komprehensif. "Konteks dalam melindungi TKI tidak bisa dalam konteks pencitraan saja," ujar Poempida. MUHAMMAD MUHYIDDIN | SINGGIH SOARES Sumber TEMPO.CO

JK Janjikan Pengacara di Semua KBRI

KAIRO, KOMPAS.com — Bakal calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) menjanjikan penyediaan pengacara di semua kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) bila dia dan pasangannya, Joko Widodo, terpilih untuk memimpin Indonesia. "Jika Bapak Joko Widodo dan saya terpilih dalam pemilihan presiden, maka kami akan menginstruksikan semua KBRI untuk menyediakan pengacara guna membantu warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri," kata JK dalam telekonferensi dengan relawan bakal capres-cawapres Jokowi-JK di Kairo, Mesir, Rabu (29/5/2014), seperti dikutip Antara. Janji JK tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan dari seorang relawan yang berprofesi sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di Mesir. "Saya adalah seorang TKW, mengharapkan kepada Bapak JK, bila terpilih jadi wakil presiden, agar membantu kami, melindungi kami ketika menghadapi persoalan, misalnya ada yang menzalimi kami," ucap relawan tersebut. Menurut JK, semua WNI di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, penyediaan pengacara sangat penting untuk upaya perlindungan. Menyinggung krisis politik di Mesir, JK menilai konflik itu terjadi akibat lemahnya pemerintah serta tidak meratanya ekonomi dan keadilan. "Indonesia harus memiliki pemerintahan yang kuat dan berwibawa serta didukung ekonomi yang kuat sehingga membendung timbulnya krisis seperti di Mesir sana. Krisis di Mesir terjadi akibat ketidakadilan, lemahnya pemerintahan, dan sulitnya ekonomi," katanya. Di sisi lain, JK juga berpesan kepada semua mahasiswa di Mesir untuk menuntut ilmu sesuai bidangnya agar membangun Indonesia pada masa depan. JK memaklumi bahwa mahasiswa Indonesia di Mesir umumnya berlajar agama. Namun, ia menyarankan agar mereka juga mendalami disiplin ilmu lain, seperti kewirausahaan, untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. "Ilmu agama itu penting, tetapi perlu pendalaman keterampilan ilmu lainnya untuk memberi nilai tambah demi keseimbangan urusan dunia dan akhirat," katanya. Koordinator Relawan Jokowi-JK di Mesir, Furqon Hidayat, menjelaskan, relawan yang baru saja dibentuk di Mesir ini beranggotakan unsur-unsur dari masyarakat, mahasiswa, dan tenaga kerja Indonesia. Sekitar seratus relawan menghadiri peresmian Relawan Jokowi-JK dan telekonferensi bersama bakal cawapres JK. Acara ini digelar di Asrama Mahasiswa Griya Jawa Tengah di Kairo. Jumlah WNI di Negeri Ratu Celopatra itu sekitar 6.000 orang. Editor: Sandro Gatra Sumber: KOMPAS

Berhenti Jadi TKI di HongKong, Pria Ini Raup Rp200 Miliar/Bulan

Hong Kong - Siapa sangka seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong bisa menjadi miliuner. Dengan usahanya yang gigih dan ulet, Wahyudi Chandra punya omzet lebih dari Rp 200 miliar per bulan dari bisnis pengiriman uang atau remitansi. Chandra mulai datang ke Hong Kong di tahun 1990-an, dan memulai kerjanya sebagai pegawai di sebuah restoran. Saat itu, selama bekerja di restoran, ia memanfaatkan waktu senggangnya sambil berjualan produk-produk Indonesia di Hong Kong. "3 tahun jadi TKI saya manfaatkan waktu libur untuk berjualan nasi," kata Chandra saat ditemui di Causeway Bay, Hong Kong, Minggu (1/6/2014). Chandra berkisah, selama 3 tahun merintis bisnisnya berjualan nasi, ia juga sambil melayani pengiriman uang TKI Hong Kong ke Indonesia. Menurutnya potensi pengiriman uang dari Hong Kong ke Indonesia cukup besar. "Pengelaman saya ini, saya merasa bahwa ini di dalam usaha kami ini benar-benar bagus. Saya membuka cabang sampai di mana-mana," ujarnya. Di tahun 1996, Chandra mengubah Visa- nya dari pekerja (TKI) menjadi pebisnis. Mulai dari situlah Chandra fokus menjalankan bisnis berjualan produk Indonesia dan melayani pengiriman uang. Sejak tahun 2000, dia mulai ekspansif dan membuka cabang beberapa titik di Hong Kong. Hingga 50 cabang pengiriman uang, dan warung makan di Hong Kong. "Sekarang sudah ada whole sale, travel, remitansi," kata pria yang berasal dari Lombok ini. Khusus untuk remitansi, setiap bulan Chandra melayani 30.000 transaksi dari TKI yang ada di Hong Kong. Tak tanggung- tanggung per bulan omzetnya dari transaksi remitansi saja bisa mencapai Rp 200 miliar lebih. Ia sangat terkenal di kalangan para TKI atau masyarakat Hong Kong dengan warungnya bernama Chandra. "Rp 200 miliar omzet hanya untuk remitansi," tutupnya. Sumber DETIK

Dilarang hubungi keluarga, calon TKI kabur dari penampungan

Seorang calon tenaga kerja Indonesia asal Sumbawa Timur, Nusa Teggara Timur, Ani Utangjua (44) memilih kabur dari penampungan. Tindakan itu dilakukannya karena dilarang menghubungi keluarga untuk mengabari penyakit yang dideritanya. "Saya tidak tahu alamat dan di mana lokasi penampungan saya selama ini. Saya ini masih baru datang ke Jakarta ini," katanya saat membuat laporan di Mapolresta Bekasi Kota, Sabtu (1/6), seperti dilansir dari Antara. Ani mengaku hanya mengingat penampungan tempatnya tinggal sementara itu, yakni berlokasi di sebuah daerah bernama Mutiara Timur di Kota Bekasi. Kepada wartawan, Ani menyebut sudah tinggal selama sebulan. "Saya sudah tinggal di penampungan selama lebih kurang sebulan. Saya kabur karena tidak betah dan sakit," beber dia. Pilihannya untuk kabur dari penampungan tak lepas dari larangan pengurus penampungan untuk dapat menghubungi keluarganya. Padahal, Ani sedang sakit dan ingin meminta kiriman uang dari keluarga. Atas penyakitnya itu pula, ia membatalkan kepergiannya menjadi TKW ke luar negeri. "Saya sudah jelaskan, kalau saya sudah tidak bisa bekerja, karena sakit," ungkapnya. Beberapa kali ia memohon izin untuk kembali ke kampung halamannya, namun pihak penampungan tetap melarang. "Tapi untuk nelpon keluarga tidak dikasih. Padahal saya ingin meminta uang kepada anak saya untuk ongkos pulang," tandasnya. Merasa sudah tak sabar, Ani pun memberanikan diri untuk merencanakan usaha kabur. Dia menyiapkan tas yang berisi baju dua lembar yang diselipkan digerbang tempat penampungan dekat tempat sampah. "Saya berpura-pura keluar untuk buang sampah dan akhirnya kabur dari sana dan minta sama tukang ojek diantar ke kantor polisi terdekat," lanjut ibu yang sudah memiliki tiga orang anak ini. Sementara saat ditanya soal kehidupan di penampungan, kata dia, kehidupan di dalam hanya sebatas bekerja untuk makan normal tiga kali sehari. "Tapi kami dilarang untuk komunikasi dan keluar tanpa izin," ujarnya. Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota AKP Siswo mengaku tengah memproses kasus itu dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memulangkan Ani ke kampungnya. "Kami akan serahkan Ani kepada pihak Dinas Sosial Kota Bekasi agar nantinya akan diantarkan ke kampung halamannya di NTT," pungkasnya. Sumber merdeka.com

Wajah TKI Banyuwangi yang koma berubah saat dengar lagu Rhoma

MERDEKA.COM. Direktur RSUD Blambangan H Taufik Hidayat, mengatakan ada perubahan pada wajah Sihatul Alfiyah (25), tenaga kerja wanita (TKW) asal Desa Plampangrejo, Kecamatan Cluring, yang koma akibat disiksa majikan di Taiwan, saat diterapi dengan diperdengarkan lagu-lagunya Rhoma Irama. "Iya memang ada perubahan (saat diperdengarkan lagu-lagunya Rhoma), terutama wajahnya. Dia diam saja, mulutnya belum bisa bicara, tapi matanya sudah bisa dibuka saat diminta terapis," kata Taufik saat dihubungi merdeka.com, Rabu (28/5). Selain diperdengarkan lagunya Rhoma Irama, terapis dari tim dokter yang menangani Alfiyah juga membimbingnya mengangkat tangan. Tangan Alfiyah diangkat, lalu digerak-gerakkan untuk membantunya pulih. "Terapis juga membantunya menggerakkan tangan, diangkat, diturunkan. Itu terapi pemulihan. Nanti detailnya kami akan jumpa pers lagi," kata Taufik. Sebelumnya, Taufik juga menyebut kondisi Sihatul Alfiyah (25) kini mulai membaik. Pelan- pelan dia mulai menunjukkan respon positif dengan orang-orang di sekitarnya. "Mesin ventilator untuk membantu bernapas sudah kami lepas. Tapi dia masih membutuhkan bantuan tabung oksigen untuk bernapas. Jadi satu jam diuji coba dilepas, dia bisa bertahan bernapas secara normal. Kemudian tabung oksigen dipasang lagi. Tapi sudah secara bertahap dilepas," ujarnya. Selain itu, Taufik melanjutkan, Alfiyah juga sudah mulai menunjukkan respon positif saat diperiksa. Dia misalnya, sudah bisa merasakan nyeri saat disuntik, dicukit, atau dikasih stimulus nyeri. "Dulu saat disuntik atau dicukit dia itu diam saja. Sekarang dia sudah merespon baik, misalnya dia menggeser tangan saat dicukit, menggeser bokongnya saat disuntik. Pada saat tertentu, saat diminta membuka mata oleh terapisnya, dia sudah bisa. Jadi kemajuannya sudah pesat," katanya. Sumber Merdeka.com

Anak TKI Sabah Ikut Ujian Kesetaraan

NUNUKAN, suaramerdeka.com - Ujian kesetaraan untuk tingkat SMP (paket B) dan tingkat SD (paket A) di Kota Kinabalu, Negeri Sabah, Malaysia diikuti sebanyak 795 anak tenaga kerja Indonesia (TKI). Dadang, Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) di Kota Kinabalu saat dihubungi dari Nunukan, Senin (26/5) mengatakan peserta ujian kesetaraan paket A dan paket B tersebut berasal dari puluhan "community learning center (CLC)" yang tersebar di sejumlah perusahaan di wilayah kerja Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu. Peserta ujian kesetaraan paket tersebut masing- masing untuk paket A sebanyak 778 orang dan paket B sebanyak 17 orang. Sebenarnya, lanjut dia, total peserta ujian kesetaraan paket A yang terdaftar sebanyak 906 orang dan paket B sebanyak 17 orang namun jumlah siswa yang tidak sempat mengikuti ujian kesetaraan itu sebanyak 128 orang untuk paket A. Dadang mengaku, tidak mengetahui jumlah berdasarkan jenis kelaminnya namun pada intinya seluruhnya merupakan anak-anak WNI yang bekerja di Negeri Sabah di wilayah kerja Konjen RI Kota Kinabalu. Wilayah kerja Konjen RI Kota Kinabalu diantaranya Sandakan, Keningau, Telupid dan Kota Kinabalu sendiri yang hampir seluruh perusahaan terdapat sekolah bagi anak TKI yang lebih dikenal CLC. Sumber Anak TKI Sabah Ikut Ujian Kesetaraan

Curhat Kartika Tentang Kekalahan Kasusnya

Kartika menceritakan kasusnya Minggu, 25 Mei 2014, Kartika Puspitasari, BMI Hong Kong yang mengalami penyiksaan dan dikurung selama satu minggu di dalam kamar mandi tanpa air dan makan, datang ke Vicktoria Park di markas organisasi Wanodya Indonesia Club. Dia menceritakan kejadian yang menimpanya saat dia bekerja di rumah majikan yang tidak menggajinya selama dua tahun lebih, bahkan ia memperlihatkan bekas luka luka di tubuhnya, salah satunya adalah bekas luka di bagian lengannya yang diiris dengan silet. Bekas luka tersebut mengakibatkan lengannya seperti terlihat daging tumbuh dari dalam. Saat ditanya apa yang dirasakannya saat itu, Ia menjawab bahwa perlakuan kasar dan penyiksaan itu kerap diterimanya hampir setiap hari, karena saking sering hingga dia tidak merasakan apa-apa (kebal atau mati rasa). Sementara kawan kawan BMI sekitar yang ikut mendengarkan terlihat tegang, geram. Bahkan beberapa dari mereka ada yang terlihat berkaca kaca seperti ikut merasakan sakit yang dialami Kartika waktu itu. Apa yang membuatnya berhasil menumbuhkan keberanian lari, ia menjawab dengan hati-hati sekali seperti kembali kepada kejadian waktu itu. "Saya diancam gigi saya akan dirontokkan" jelasnya. Menanggapi kekalahan kasusnya, dia tetap optimis akan menuntut banding, sidang lanjutan akan digelar tanggal 9 juni di Jordan, pukul 9.30. "Itu adalah sidang penentuan buat saya, berharap sekali bisa mendapatkan gaji saya yang tidak dibayar selama dua tahun lebih. Begitu jelasnya." Harapnya Sementara Ryan Aryanti, ketua dari organisasi Wanodya Indonesia Club mengajak kawan-kawan untuk memberikan dukungan terhadap Kartika, dia berharap kawan-kawan BMI yang bisa keluar pada hari persidangan Kartika nanti bisa ikut mendampingi untuk mensuportnya agar Kartika tidak merasa bahwa dia sendirian. Mega Vriestian, salah satu koordinator SOLIKA Solidaritas Untuk Kartika) membuat penggalangan dana terbuka untuk Kartika. Selama menunggu persidangan Kartika tidak diperbolehkan untuk bekerja dan penggalangan dana yang dilakukan adalah untuk membantu keluarga Kartika di tanah air. "Kondisi psikologisnya sangat trauma, dia butuh pendampingan psikologis untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan dia juga butuh penerjemah yang bisa diandalakan untuk membantu proses persidangannya nanti" Terang Mega. Dihubungi secara terpisah melalui whatsaap, KONJEN RI di Hong Kong mengatakan, " kami selalu memberikan pendampingan bagi mbak Kartika dan juga menghormati proses hukum pemerintah Hong Kong." terangnya Setelah mendapat balasan dari Konjen Chalif Akbar tentang kasus Kartika, kawan-kawan buruh migran yang tergabung dalam Aliansi Migran Progresi (AMP) dan massa luas mengirimkan sms tuntutan kepada KJRI agar mengupayakan pembelaan maksimal serta upaya naik banding dan menjamin Kartika mendapatkan hak gaji dan hak-hak lainnya. Namun sejauh mana pendampingan itu dilakukan oleh KJRI? Pendampingan yang dilakukan kasus perkasus, hanya akan menjadi tambal sulam bagi permaslahan yang menimpa Buruh Migran Indonesia. Pemerintah Indonesia sepertinya tidak mau belajar dari apa yang terjadi, bahwa kasus-kasus yang ada adalah akibat dari kebijakan-kebijakan yang bukan menjadi kebutuhan dasar buruh migran tetapi tetap diberlakukan. Sumber web fera nuraini