Ini Ancaman Hukuman Bagi Penyelenggara Pilpres yang Lalai atau Nakal

Jakarta - Masing- masing kubu capres-cawapres meminta tim proses rekapitulasi suara diawasi secara ketat, terutama karena munculnya sejumlah data C1 yang janggal. Bagi para penyelenggara Pemilu, diminta jangan main-main karena mereka terikat aturan ketat dengan ancaman hukuman bervariasi. Untuk itu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendesak kepada KPU untuk segera memberikan klarifikasi, memberi penjelasan kepada publik tentang kejanggalan- kejanggalan scan C1. Selain itu, KPU diminta untuk cepat merespon dan bertindak dengan berkoordinasi bersama Bawaslu RI, serta Pihak Kepolisian jika ada potensi atau indikasi pidana pemilu. "Karena telah ditegaskan dalam UU No. 42/2008 tentang Pilpres, pasal 242," ujar Wakil Sekjen KIPP Indonesia Girindra Sandino dalam pernyataanya, Minggu (11/7/2014). Pasal 242 tersebut berbunyi: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dipidana, dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000, paling banyak 12.000.000. Hal tersebut jika ditemukan kesengajaan. Tak hanya itu saja, para penyelenggara Pemilu juga diancam dengan pasal lainnya, jika terbukti melakukan kelalaian yang hilangnya berkas acara. Hal itu diatur dalam Pasal 243 UU Pilpres. "Disebutkan bahwa setiap orang karena kelalaiannya menyebabkan hilang atau rusak berita acara pemungutan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang disegel dapat dipidana penjara paling sedikit 12 bulan, paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp 500 juta, paling banyak 1 Milyar," ujar Girindra. Selain itu, pidana mengenai pelanggaran Pilpres juga diatur dalam Pasal 244. Poin dalam pasal ini mengatur tentang setiap orang yang dengan segaja mengubah berita cara hasil pemungutan suara dan/atau sertfikat hasil penghitungan suara. Pidana penjara paling singkat 12 bulan, paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit 500 juta, paling banyak 1 Milyar. Sumber ↓
http://m.detik.com/news/pemilu2014/read/2014/07/14/044522/2635834/1562/ini-ancaman-hukuman-bagi-penyelenggara-pilpres-yang-lalai-atau-nakal

Sultan HB: Jangan Sebarkan Isu Pemicu Keresahan di Sosial Media

Tribun Jogja/Hasan Sakri Gazali Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memperlihatkan jari kelingking yang sudah dicelup tinta, tanda sudah memberikan hak suaranya.
YOGYAKARTA - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengimbau masyarakat yang aktif di media sosial agar tidak menyebarkan berbagai isu tidak benar terkait hasil Pemilihan Umum Presiden 2014 sehingga menimbulkan keresahan. Selain itu, Sultan juga berharap masyarakat tidak mudah terpancing oleh berbagai isu, baik sebelum maupun sesudah penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "Kami pimpinan daerah baik Polri, TNI serta tim sukses kedua pasangan capres dan cawapres sepakat bersama- sama menjaga kedamian DIY sebelum maupun pasca- pengumuman hasil resmi dari KPU RI," ujar Sri Sultan HB X saat jumpa pers seusai memimpin rapat pimpinan daerah di kantor Kepatihan, Minggu (13/07/2014) petang. Menurut Sultan, di zaman modern seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ratusan bahkan jutaan orang setiap hari membaca dan mengikuti perkembangan berita lewat media sosial. Oleh karena itu, isu pun sangat cepat menyebar ke masyarakat. "Silakan saja ber-media sosial. Itukan fungsinya untuk membangun komunikasi antar- anak bangsa. Namun jangan menyebarkan isu yang dapat menimbulkan keresahan- keresahan," tegasnya. Terkait adanya dua versi hasil quick count dari berbagai lembaga survei, Sultan menilai itu bukan hasil resmi. Masyarakat, simpatisan maupun relawan pendukung salah satu pasangan capres dan cawapres harus bersabar menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU RI. "Yang resmi kan KPU. Jadi sabar, tunggu saja hasil resminya dari KPU RI pada tanggal 22 Juli mendatang," pungkasnya. Sumber ↓ http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/13/sultan-hb-jangan-sebarkan-isu-pemicu-keresahan-di-sosial-media

Tuntut Pemungutan Suara Tambahan, BMI di Hongkong Bikin Petisi

Ratusan warga negara Indonesia berunjuk rasa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Victoria Park, lapangan rumput terbuka di Hongkong, Minggu (6/7/2014) sore. Sekitar 500 sampai 1.000 WNI tidak dapat mencoblos karena keterbasan waktu.
JAKARTA - Ratusan buruh migran Indonesia (BMI) di Hongkong kecewa lantaran tak dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Presiden RI 2014. Pasalnya, BMI yang ingin mencoblos membludak hinggal empat kali lipat lebih dibanding dengan pemilihan anggota legislatif (pileg) April lalu. Relawan Pemantau Pemilu di Hongkong membuat petisi change.org/MemilihdiHongkong yang kini mendapat dukungan hampir 10 ribu orang. “Kami membuat petisi ini untuk mendesak agar KPU mengadakan pemungutan suara tambahan bagi mereka yang belum menggunakan hak pilihnya di Hongkong,” kata Fahmi, juru bicara Relawan Pemantau Pemilu di Hongkong. Selain membuat petisi, Tim Relawan Pemantau Pemilu di Hong Kong telah resmi memasukkan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Pilpres 6 Juli 2014 kepada Panwaslu Hong Kong pada tanggal 9 Juli 2014. “Ada dua pengaduan yang disampaikan, yaitu dugaan adanya ancaman/intimidasi terhadap calon pemilih, serta pelanggaran administrasi dalam penyelenggaran pemilu. Pelanggaran ini mengakibatkan sejumlah warga kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya,” jelas Fahmi. Menurut Fahmi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Hong Kong telah menerima dan menanggapi kedua pengaduan tersebut dan akan melakukan proses investigasi selama 7 hari ke depan (sampai dengan tanggal 16 Juli 2014). Pengaduan tersebut, tambah Fahmi, didasarkan pada temuan tim relawan sebagai berikut: 1. Setelah pukul 17.15 pada saat pemungutan suara (6 Juli), masih ada antrean 50-an warga (sebagian lainnya berteduh di pinggir lapangan) yang akhirnya tidak bisa memilih karena habisnya waktu penggunaan TPS di lapangan Victoria Park; 2. Protes terjadi karena para warga yang sudah antre itu sangat kecewa tidak dapat mencoblos. Pada saat kejadian, kami berhasil mendaftar 133 warga yang belum memilih dan mereka menutut diberi kesempatan untuk mencoblos. 3. Protes semakin menjadi ricuh karena dipicu oleh pihak yang mengintimidasi dengan mensyaratkan mereka memilih capres tertentu jika ingin mencoblos. Pada lokasi kericuhan, kami mendaftar para saksi yang menandatangani surat kesaksian. “Kami juga menuntut PPLN Hong Kong untuk menuntut Panitia Pengawas Pemilu dan Pemerintah untuk menginvestigasi kasus intimidasi tersebut,” tandas Fami dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu (13/7/2014). Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengingatkan kepada KPU bahwa memilih adalah hak konstitusional warga negara yang harus dijamin. Di lapangan, KPU diimbau agar jangan terpaku pada tahapan normatif pemilu, tetapi juga diperlukan inovasi. KPU juga harus pasang badan untuk menegaskan konstitusi. “Petisi di Change.org ini diharapkan menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih buruh migran di Hongkong yang tidak terpenuhi karena ada masalah manajemen penyelenggaraan pemilu,” tutup Anis. Sumber http://m.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/13/tuntut-pemungutan-suara-tambahan-bmi-di-hongkong-bikin-petisi

Hatta: Pengiriman TKW ke Luar Negeri Harus Dimoratorium

TKI ke luar negeri harus ber-skill, demi harkat bangsa. Calon wakil presiden Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa saat Debat Cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (29/06/2014). Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menegaskan bahwa pengiriman tenaga kerja wanita Indonesia harus dimoratorium. Selain itu dia mengatakan, di masa depan WNI yang dikirimkan harus yang ber-skill. Hal ini disampaikan Hatta saat menjawab pertanyaan Jusuf Kalla soal pengiriman TKI ke luar negeri pada debat malam ini, Minggu 29 Juni 2014. Hatta menegaskan banyaknya permasalahan yang menimpa TKW di luar negeri, maka pengirimannya harus dimoratorium. "Untuk wanita sebaiknya kita moratorium karena terlalu banyak persoalan, legal case, yang ganggu harkat martabat bangsa kita," kata Hatta. Selain itu untuk meningkatkan martabat bangsa ini, pemerintah harus berhenti mengirimkan para pekerja kasar atau tanpa skill. Nantinya, pekerja yang dikirim ke luar negeri adalah mereka yang punya kemampuan tertentu. "Kita boleh kirim ke luar negeri, tapi yang ber-skill bukan tenaga murah atau kasar karena mengganggu harkat dan martabat bangsa. TKI harus punya skill tertentu, sehingga mampu bersaing," kata Hatta. Selain itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita, pemerintah harus mengembangkan program wirausaha, usaha kecil menengah koperasi. "Agar meningkatkan tenaga kerja di tanah air sehingga jadi bangsa terhormat," tegas Hatta. Sumber news.viva.co.id

Presiden China ke Korsel, Korut Tembakkan Rudal

Pyongyang - Korea Utara (Korut) dilaporkan menembakkan rudal balistik ke laut yang terletak di timur Jepang menjelang kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Korea Selatan (Korsel). "Kedua rudal itu mendarat di laut wilayah internasional dari pesisir pantai Korut pada Minggu pagi (tadi)," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Korsel, seperti dimuat News.com.au, Minggu (29/6/2014). Kantor berita Korsel, Yonhap melaporkan, 2 rudal tersebut adalah misil Scud jarak pendek dengan rentang jarak peluncuran sekitar 300 mil atau 500 kilometer. Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera pun membenarkan bahwa Korut telah meluncurkan rudal balistiknya. Atas hal itu, Negeri Sakura memprotes Korut melalui kedutaan besarnya di Beijing. Peluncuran rudal ini dilakukan menjelang kunjungan Xi Jinping ke Korsel pada 3-2 Juli mendatang. Lawatan pemimpin China itu ke Seoul merupakan yang kali pertama dalam 2 dekade terakhir. Sementara China dalam beberapa tahun terakhir ini diketahui sebagai sekutu Korut. Beijing mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi, pasokan energi dan makanan ke Pyongyang. Namun hubungan kedua negara tersebut dikabarkan sedikit merenggang sejak Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada Korut yang membuat negeri tersebut semakin terisolasi. Bentuk sanksi yang diterapkan PBB kepada Korut di antaranya berupa larangan bagi elite Korea Utara mengimpor barang mewah, seperti kapal pesiar, mobil balap, mobil mewah, dan sejumlah perhiasan. Negara anggota PBB juga diminta memeriksa kargo mencurigakan Korea Utara. Credits: Rizki Gunawan Sumber liputan6.com

Seruan MUI Banyuwangi untuk Seluruh Masjid dan Musala Speeker Off Pukul 22.00

BANYUWANGI – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi mengimbau seluruh rumah makan dan restoran yang beroperasi di siang hari memasang penutup selama Ramadan. Selain itu,MUI juga telah mengirimkan edaran agar pengeras suara di masjid dan musala yang digunakan tadarus dimatikan mulai pukul 22.00. Ketua II MUI Banyuwangi, Nur Chozin mengatakan, demi menghormati umat Islam yang tengah berpuasa, rumah makan dan restoran yang beroperasi di siang hari diimbau memasang penutup. Itu perlu dilakukan agar mereka yang menyantap hidangan di dalam rumah makan atau restoran tersebut tidak terlihat dari luar. “Ini penting untuk menghormati umat yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan,” ujarnya melalui sambungan telepon kemarin (28/6). Dikatakan, MUI juga mengimbau tempat hiburan malam menghentikan aktivitasnya selama bulan suci Ramadan. Penutupan tempat hiburan malam itu perlu dilakukan agar umat Islam bisa tenang menjalankan ibadah. Kami juga mengimbau warga untuk tidak merokok di tempat terbuka di siang hari selama bulan suci Ramadan,” imbaunya. Lebih jauh dikatakan, MUI Banyuwangi telah mengirimkan surat edaran kepada pengurus masjid dan musala yang menggelar tadarus agar mematikan pengeras suara yang dipasang di atas tiang atau di atas bangunan mulai pukul 22.00. Sedangkan sound system berukuran kecil yang dipasang di dalam masjid atau musala tetap bisa dihidupkan. “Dengan demikian, tidak mengganggu umat yang beristirahat. Sehingga umat bisa sahur tepat waktu, dan esoknya tidak telat masuk kerja,” jelasnya. Selain beberapa hal di atas, penggunaan petasan dan kembang api juga tak luput dari perhatian MUI. Menurut Nur Chozin, setiap orang yang menyalakan kembang api harus bisa mengendalikan diri, jangan sampai mengganggu masyarakat apalagi sampai membahayakan keselamatan bersama. Ditanya mengenai masih banyaknya rumah makan yang kondisinya cenderung masih terbuka siang hari kemarin, Nur Chozin mengatakan hal itu harus dimaklumi. Sebab, sebagian umat baru akan menjalankan ibadah puasa mulai hari ini (29/6). Pemerintah pun memutuskan awal Ramadan jatuh pada hari ini. “Meskipun sebaiknya semua rumah makan dan restoran mulai memasang penutup kemarin, tetapi kalau ada yang masih terbuka, harus dimaklumi. Tetapi kami mengimbau mulai besok (hari ini) seluruh rumah makan mulai memasang penutup,” cetusnya. Dia menambahkan, perbedaan adalah rahmat. “Bahkan, pada pertemuan tokoh-tokoh agama sedunia dalam hal penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri beberapa waktu lalu, mereka sepakat untuk berbeda,” pungkasnya. Sementara itu, jamaah salat tarawih perdana di sejumlah masjid dan musala di wilayah Kecamatan Banyuwangi dan sekitarnya terpantau membeludak tadi malam. Saking membeludaknya, sebagian jamaah yang tidak kebagian tempat di dalam masjid atau musala harus bersembahyang di teras masjid atau musala tersebut. Bahkan, saking banyaknya warga yang menjalankan ibadah salat tarawih, sebagian ruas jalan di pusat Kota Penyu ini terpantau lebih lengang dibanding hari-hari biasa. Sumber RADAR

Petugas Amankan TKI Ilegal di Pelabuhan Ferry Labuan Bajo

Manggarai Barat: Tim Buru Sergap Polres Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal bersama lima orang korban penyelundupan anak-anak yang masih dibawah umur di Pelabuhan Ferry Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (27/6/2014) pukul 07.00 WITA. Akibat tidak mengantongi dokumen perjalanan mereka diamankan diruangan KP3 laut lalu dibawa menuju Polres untuk dimintai keterangan. Lihat video Disini

BNI Syariah Beri Pelatihan TKI Mengelola Keuangan secara Syariah

KOMPAS/RIZA FATHONI BNI Syariah JAKARTA, KOMPAS.com - Bank BNI Syariah bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memberikan fasilitas layanan perbankan dan pengelolaan keuangan syariah bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI), TKI, TKI Purna dan keluarganya. “Alhamdulillah terima kasih atas kepercayaan yang diberikan BNP2TKI mengikutsertakan BNI Syariah untuk mengedukasi para TKI menggunakan layanan perbankan syariah khususnya BNI Syariah, insya Allah kami siap mengelola amanah ini,” kata Direktur Utama BNI Syariah Dinno Indiano dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat (27/6/2014). BNI Syariah juga akan memberikan edukasi pengelolaan keuangan syariah kepada Calon TKI, TKI, TKI Purna termasuk pada saat Calon TKI mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur mengatakan pihaknya menyambut gembira atas dukungan BNI Syariah bagi para TKI. Selama ini, kata dia, TKI identik dengan hal nestapa dan menyedihkan seperti deportasi, melakukan kejahatan, dan sebagainya. "Padahal banyak TKI atau purna TKI yang membawa uang ke tanah air dan dijadikan modal untuk membuka usaha di tanah air. Kami pun berharap ke depan BNI Syariah dapat juga membiayai calon tenaga kerja yang akan berangkat tentunya dengan margin pembiayaan yang terjangkau,” ujar Gatot. Dinno mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen memudahkan layanan bagi TKI. Ia menyebut saat ini nasabah BNI Syariah di luar negeri, khususnya Hong Kong yang mencapai 11.000 nasabah. Tentunya dengan dukungan ATM baik di dalam negeri/di luar negeri, internet banking atau pun sms banking, mengirim uang dari luar negeri ataupun sebaliknya akan mudah dan cepat. "TKI pun diuntungkan karena dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan terpantau dengan baik,” jelas Dinno. Penulis: Sakina Rakhma Diah Setiawan Editor: Bambang Priyo Jatmiko By KOMPAS

Harta Dicuri saat Kebakaran, Pipik Dian Irawati Maafkan Pelaku

Jakarta Pipik Dian Irawati kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus pencurian yang ia alami ketika rumahnya terbakar pada 20 Juni lalu. Di kantor polisi, istri almarhum Ustad Jefri Al-Buchori itu sempat bicara dari hati ke hati dengan pelaku. Sepeti diberitakan, saat kediaman Pipik di Bukit Mas, Rempoa, Jakarta Selatan mengalami kebakaran pada Jumat (20/6/2014) dini hari, seorang pemuda berinisial IV (20) justru mencuri sejumlah uang di lantai dua rumah itu. Pipik baru sadar kehilangan uang setelah api padam. Beberapa hari setelah kejadian, polisi pun berhasil membengkuk pelaku dan menjebloskannya ke ruang tahanan. "Tadi sempat ketemu, kami ngobrol saja dari hati ke hati, saya nggak mau buruk sangka. Dia mengakui kesalahannya," kata Pipik. Kepada Pipik, pelaku meminta maaf dan menyatakan mencuri karena khilaf. Memaafkan si pelaku, Pipik pun menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke polisi. Sementara itu, hingga saat ini polisi masih belum mengetahui penyebab kebakaran hebat yang terjadi. Tim laboratorium forensik masih mendalami adanya dugaan bahwa kebakaran itu disebabkan kesengajaan dan ulah oknum tertentu. Sumber liputan6

AWAL PUASA 1 RAMADAN 2014: Sabtu atau Minggu? Sidang Isbat Jumat tak Disiarkan Langsung TV

JAKARTA--Pemerintah melalui Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat (penentuan) awal puasa 1Ramadhan 1435 H/2014 M, pada Jumat (27/6/2014). Berbeda dengantahun-tahun sebelumnya, sidang isbat ini tidak akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi, namun hasil sidangnya akan disampaikan melalui konperensi pers secara terbuka, seusai pelaksanaan sidang. “Banyak masukan yang datang ke kami yang menyarankan sebaiknya proses diskusi dalam sidang itsbat tidak perlu ditayangkan secara langsung melalui televisi,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, seperti dimuat laman Kemenag, Selasa (24/6/2014) Menurutnya, pembahasan dalam proses sidang isbat itu menyangkut hal yang sangat teknis terkait penentuan awal bulan, ilmu perbintangan, dan teknis hisab-rukyat yang belum tentu bisa dipahami oleh masyarakat, apalagi jika tidak mengikutinya secara utuh. Halini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. “Ketidakpahaman ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karenanya banyak masukan agar proses diskusi tidak perlu ditayangkan secara langsung,” papar Menag. Adapun hasil sidang isbat yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat, menurut Menag, tetap akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui siaran langsung televisi. “Hasil atau kesimpulannya seperti apa, lalu keputusannya bagaimana, itu yang ditunggu masyarakat, dan karenanya pers perlu meliput itu,” ujarnya. Lukman mengemukakan, meskipun sebelum dilakukan sidang isbat, Kemenag melakukan lokakarya yang membahas penentuan awal Ramadlan 1435H, peluang terjadinya perbedaan awal Ramadan masih akan tetap terbuka karena tidak terjadinya titik temu dalam kriteria posisi hilal (bulan). Jika nanti setelah lokakarya masih terjadi perbedaan awal Ramadan (Muhammadiyah sudah menetukan 1 Ramadhan pada Sabtu, 28/6/2014), Menag berharap umat Islam untuk saling menghargai dan menghormati segala perbedaan. Misalnya, menurut sidang Isbat, awal Ramadan baru berlangsung Minggu (29/6/2014). Ia mengingatkan, bahwa perbedaan penerapan Ramadan merupakan persoalan klasik karena adanya perbedaan metode yang digunakan yakni metode hisab dan rukyat. Pemerintah sendiri, kata Menag, tetap wajib untuk menetapkan awal Ramadan sebagai bentuk tanggung jawabnegara. Menag meminta semua pihak untuk menghormati hasil sidang isbat nanti, meski tidak ada paksaan. "Indonesia bukan negara agama sepertiArab Saudi. Jadi Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya. Berbeda itu wajar," katanya lagi. Editor : Ismail Fahmi http://m.bisnis.com/quick-news/read/20140624/79/238291/awal-puasa-1-ramadan-2014-sabtu-atau-minggu-sidang-isbat-jumat-tak-disiarkan-langsung-tv

ASDP Siapkan 45 Kapal Hadapi Arus Mudik di Banyuwangi

Banyuwangi: Jelang Bulan Puasa Ramadan dan Lebaran, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) cabang Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur, telah menyiapkan 45 armada kapal. Kapal tersebut siap melayani arus mudik Lebaran 2014 di penyeberangan Jawa-Bali melalui jalur laut. Dari 45 armada kapal yang disiapkan, sebanyak 36 armada kapal akan diefektifkan untuk melayani arus mudik. Manager Operasional PT ASDP Pelabuhan Ketapang, Saharudin Koto, mengataakan pihaknya telah menyiapkan armada kapal yang cukup untuk menghadapi arus mudik Lebaran. Seluruh armada kapal yang ada diharapkan telah melakukan proses doking kapal, sehingga pada waktu musim arus mudik Lebaran, armada kapal telah siap dan aman bagi pelayaran dan penumpang. Menjelang Bulan Ramdan, di Pelabuhan Ketapang mulai dipadati arus mudik awal bulan puasa dari Bali menuju ke Jawa. Mereka adalah umat Muslim yang berada di Bali, yang ingin menjalani awal puasa di kampung halamannya. Sumber ASDP Siapkan 45 Kapal Hadapi Arus Mudik di Banyuwangi

Mampukah Gagasan Prabowo dan Jokowi Tuntaskan Polemik TKI?

Jakarta: Bila nantinya terpilih menjadi Presiden RI, baik Prabowo Subianto maupun Jokowi harus menghadapi banyak PR yang belum terselesaikan, salah satunya perihal tenaga kerja Indonesia. Masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri memang seakan tidak ada habisnya. Setiap tahun selalu muncul kasus baru yang membuat warga Indonesia merasa miris. Pada 2013 saja, ada sejumlah kasus penganiayaan dan ketidakpastian hukum yang mendera TKI. Yang paling menyita perhatian adalah kasus Wilfrida Soik dan Erwiana Sulistyaningsih. Wilfrida adalah TKI asal Atambua, Nusa Tenggara Timur. Ia Wilfrida dituduh membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Buruh migran itu bekerja pada Yeoh Meng Tatt untuk menjaga orang tuanya, Yeap Seok Pen, 60 tahun, yang mengidap penyakit parkinson. Dalam pengakuannya, Wilfrida yang kala itu masih berusia 16 tahun merasa jengkel karena sering dimarahi dan diperlakukan secara kasar oleh sang majikan. Oleh karena itu, Wilfrida pun akhirnya membunuh orang tua majikannya tersebut. Ia kemudian ditahan di penjara Pangkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan sebagai tersangka dan dituntut berdasarkan Pasal 302 Kanun Keseksaan (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Malaysia) dengan ancaman hukuman mati. Setelah terkatung-katung, pada 7 April 2014, pengadilan akhirnya memutuskan untuk membebaskan Wilfrida. Kisah Wilfrida ini juga sempat dibeberkan Prabowo dalam debat capres pada Minggu (23/6/2014). Dalam debat bertema Politik Internasional dan Pertahanan Nasional, Prabowo sempat menceritakan pengalamannya saat mendampingi Wilfrida menjalani proses hukum di negeri jiran. Sayangnya, penjabaran Prabowo hanyalah cerita tanpa disertai solusi untuk ke depannya. Kemudian, masih ingatkah Anda dengan TKI bernama Erwiana Sulistyaningsih. Kisahnya yang tragis di Hong Kong sempat menjadi perhatian dunia internasional. Bahkan nama Erwiana masuk dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Times sejajar dengan Beyonce Knowles, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Erwiana adalah TKI asal Ngawi, Jawa Timur. Pada 2013, Erwiana merelakan diri bekerja di negeri orang dan meninggalkan keluarganya. Namun, delapan bulan kemudian, ia kembali ke Indonesia dengan kondisi yang memprihatinkan. Tubuhnya penuh dengan luka, mulai dari luka ringan, memar, sampai luka berat hingga dirinya susah untuk berjalan. Erwiana telah mengalami penyiksaan dari majikannya, seorang ibu dua anak berusia 44 tahun. Sang majikan bahkan sempat mengancam akan membuhun keluarga Erwiana jia ia tidak bekerja dengan baik. Selain tidak digaji, Erwiana kemudian dikirim pulang dengan uang hanya sebesar US $9 di tangannya. Namun, nyatanya Erwiana enggan diam, ia lalu membeberkan kasusnya dan menunjuk sang majikan yang telah memberikan siksaan fisik dan psikis. Dengan dukungan keluarganya, Erwiana juga mampu mencari keadilan dan menjadikan dirinya contoh agar nasib nahas itu tidak terjadi kepada warga Indonesia lainnya. Kisah tragis tidak hanya menimpa TKI yang berangkat secara tidak resmi, bahkan Erwiana yang berangkat ke Hong Kong melalui prosedur dan agensi resmi tetap saja mengalami penyiksaan. Tidak sedikit pula TKI yang tak mendapatkan gaji meskipun hak itu sudah diperjanjikan sejak awal. Belum lagi perlakuan tak manusiawi lainnya yang dialami sebagian TKI. Melihat kasus di atas, baik Prabowo maupun Jokowi memiliki pendapat serupa. Keduanya sepakat bahwa inti dari permasalahan TKI adalah seleksi dan penempatan. Prabowo sepaham dengan Joko Widodo bahwa TKI harus menjalani proses seleksi, pelatihan, dan penempatan sebelum dikirim ke luar negeri. Menurut Prabowo, seleksi yang ketat dan bekal pendidikan merupakan modal untuk melindungi TKI di luar negeri. "Kita harus seleksi, didik dan siapkan sertifikasi. Karena banyak tenaga kerja kita yang diselundupkan. Ini namanya illegal human trafficking," kata Prabowo. Dengan seleksi, Prabowo mengatakan, TKI tidak hanya akan bekerja sebatas sebagai pembantu rumah tangga atau tukang sapu. Lalu, apakah analisis dan solusi keduanya bisa menyelesaikan permasalahan TKI? Kita lihat saja nanti.(berbagai sumber Mampukah Gagasan Prabowo dan Jokowi Tuntaskan Polemik TKI?

Bisnis Gurih Buruh Migran Ilegal

Cilacap - Setiap tahun, para pencari kerja di tanah air bertarung di lapangan kerja yang jumlahnya tak seimbang antara pekerjaan dengan para pencari kerja. Tawaran yang diberikan perusahaan pun tak semuanya menjanjikan, tetapi tetap saja antrean para pencari kerja mengular. Sebagian dari mereka tak punya pilihan karena harus menghidupi keluarga. Sebagian lainnya mencoba peruntungan di negeri orang dengan menjadi buruh migran. Itu pun melalui proses yang sangat panjang. Saat pembuatan dokumen, mereka harus rela berdesakan saat membuat paspor dengan yang lainnya. Mereka juga harus belajar bahasa negara tempat mereka nanti akan mencari nafkah. Itu semua merupakan cara menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang legal. Namun, di salah satu kota di pinggiran Jawa Tengah, yaitu Cilacap beredar kabar miring soal praktik perekrutan ilegal para buruh migran. Sponsor adalah calo atau broker yang tugasnya mencari calon tenaga kerja yang berminat bekerja di luar negeri dan terkadang mengiming-imingi dengan janji gaji yang menggiurkan dan majikan yang baik. Tak hanya itu, TKI yang kebanyakan wanita atau yang biasa dikenal Tenaga Kerja Wanita (TKW), usianya masih di bawah umur. Pemalsuan dokumen pun jadi pilihan tepat. Nasib para TKW yang telah direkrutpun terkatung-katung saat di tempat penampungan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saksikan pada tayangan video Sigi Investigasi SCTV, Minggu (22/6/2014). Sumber Bisnis Gurih Buruh Migran Ilegal

11 Jenazah WNI Korban Kapal Karam di Malaysia Dipulangkan

10 Jenazah WNI korban tenggelamnya 2 kapal di perairan Pulau Carey, Kuala Langat, Selangor, Malaysia telah dipulangkan ke Tanah Air. Sementara 1 jenazah lainnya tengah dalam proses pemulangan. Kesepuluh jenazah itu dipulangkan hari ini menggunakan 2 maskapai. Sebanyak 8 dari 10 jenazah itu diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia menuju Banda Aceh via Jakarta. Sementara 2 jenazah lain menggunakan pesawat milik Malaysia Airlines dengan tujuan Medan. Dari Medan 2 jenazah itu diantar ke Aceh menggunakan perjalanan darat. Sementara itu, 1 jenazah asal Sumatera Utara saat ini juga tengah dalam proses pemulangan. Petugas dari KBRI Kuala Lumpur turut mendampingi pemulangan jenazah. Sementara itu, tim SAR Malaysia masih terus melakukan pencarian korban tenggelamnya dua kapal pada 18-19 Juni 2014 lalu itu. Saat ini telah ditemukan 14 jenazah korban yang terdiri atas 11 lelaki dan tiga perempuan. Sebanyak 11 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Mereka terdiri dari 10 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara tiga jenazah belum dapat dikembalikan kepada keluarga karena belum dapat diidentifikasi. Hanya dalam waktu 2 hari, sebanyak 2 kapal yang membawa TKI tenggelam. Kecelakaan pertama terjadi pada Rabu lalu. Kapal pengangkut 97 TKI yang akan pulang ke Tanah Air, tenggelam di perairan Kuala Langat, Selangor. Sebanyak 62 orang selamat, 10 tewas, dan selebihnya hilang. Kecelakaan kedua terjadi 1 hari kemudian di perairan Sepang, Kuala Lumpur. Kapal yang tenggelam itu membawa 27 TKI. Hingga kini belum jelas benar penyebab kedua kecelakaan tersebut. Sumber liputan6

AS Blacklist Thailand dan Malaysia atas Human Trafficking

Washington: Amerika Serikat memasukkan Thailand dan Malaysia ke daftar hitam (blacklist) atas kegagalan mereka memenuhi standar minimum dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia alias human trafficking. Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri John Kerry dalam acara tahunan Kemenlu AS di Washington, Jumat (20/6/2014). Ia memaparkan bagaimana 188 pemerintahan di seluruh dunia berperan dalam memerangi perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi lainnya. Sementara seperti dilansir AP, Kemenlu AS memuji kinerja Tiongkok, yang dinilai berkomitmen menghapuskan celah human trafficking via kamp pekerja. Sementara Thailand dan Malaysia hanya mendapatkan nilai rendah dari assessment AS. Padahal, Thailand telah berusaha sekuat tenaga untuk tampil baik di hadapan AS, pasar utama industri udang dan hasil laut Thailand. Sumber Metrotvnews.com

Kapal Tenggelam, 7 Korban Tewas TKI Asal Aceh

BANDA ACEH, KOMPAS Merujuk informasi yang dihimpun Biro Hubungan Masyarakat Pemerintahan Aceh dari Malaysia, hingga Jumat (20/6) siang, ada 14 orang yang tewas dalam insiden tenggelamnya kapal kayu yang mengangkut 97 tenaga kerja ilegal asal Indonesia. Sebanyak tujuh orang di antaranya telah teridentifikasi berasal dari Aceh. Pemerintah Aceh berjanji akan segera memulangkan para korban tewas tersebut. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintahan Aceh Murthalamuddin mengatakan, tujuh orang yang tewas asal Aceh itu adalah Iskandar asal Kabupaten Pidie, Mohammad Safry asal Kabupaten Bireuen, Mansurni asal Bireuen, Mahlil Muhar asal Bireuen, Abdorahman asal Kabupaten Aceh Timur, Rustam Efendi asal Banda Aceh, dan Ibrahim asal Aceh Utara. Kesemuanya diduga tenaga kerja ilegal yang paspornya telah habis masa berlakunya. Akibatnya, mereka menggunakan kapal kayu untuk menyeberang ke Indonesia. Adapun kapal kayu itu biasanya digunakan untuk menangkut barang dengan kapasitas setara 45 orang. ”Sebenarnya menggunakan kapal penyeberangan resmi lebih murah dan lebih aman. Namun, karena tidak ada dokumen resmi, mereka akhirnya menggunakan kapal penyeberangan ilegal,” ujar Murthalamuddin. Jumlah para korban yang belum teridentifikasi, kata Murthalamuddin, masih terus dicari identitasnya. Hal itu dilakukan dengan membuka Posko Pengaduan di Biro Humas Pemerintahan Aceh, Kompleks Kantor Gubernur Aceh. Adapun masyarakat bisa melaporkan melaui surat elektronik humas@acehprov.go.id atau Twitter @humasaceh atau Facebook https: // www.facebook. com/ birohumas.pemerintahaceh. Masyarakat pun bisa melapor lewat telepon seluler ke 081327720271 atau 085222221933. Masyarakat juga bisa datang langsung ke posko pengaduan tersebut. Hingga Jumat siang, ada 90 orang yang mengaku keluarga penumpang kapal itu melapor ke Posko Pengaduan Biro Humas Pemerintahan Aceh. Laporan itu sebagian besar dari masyarakat Aceh, sebagian lagi dari Sumatera Utara, Jambi, dan Jakarta. ”Kami segera meneruskan laporan itu kepada para perwakilan Pemerintah Aceh di Malaysia, seperti Kepala Dinas Sosial Aceh Bukhari, Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Said Rasul, dan Toko Masyarakat Aceh- Malaysia Teuku Mansur Usman guna mengidentifikasi korban selamat ataupun meninggal,” kata Murthalamuddin. Menurut kabar dari Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Malaysia yang diperoleh Pemerintah Aceh, ada 61 warga Aceh dari total 97 penumpang kapal tenggelam tersebut. Sisanya, para penumpang berasal dari sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara, Jambi, dan Jakarta. Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KBRI di Malaysia untuk segera memulangkan para korban tewas asal Aceh dalam peristiwa tersebut. ”Kami siap menanggung semua biaya pemulangan korban,” ucap dia. Zaini melanjutkan, pihaknya pun terus berkoordinasi dengan KBRI di Malaysia dan Pemerintah Malaysia agar para korban selamat asal Aceh bisa segera dipulangkan. ”Para korban itu memang bersalah karena tidak memiliki dokumen resmi dan pulang dengan cara ilegal. Namun, atas nama kemanusiaan, kami minta mereka bisa bebas dari jeratan hukum dan segera dipulangkan ke kampungnya masing-masing,” ujar Zaini. Sumber KOMPAS ACEH

NASIB TKI : Hamil Di Luar Nikah, TKI Asal Karanganyar Dipulangkan

Calon tenaga kerja indonesia (TKI) asal Kabupaten Karanganyar tengah mengikuti bimbingan teknis prapemberangkatan di aula Dinsosnakertrans, Kamis (13/6/2014). (JIBI/Solopos/Indah Septiyaning W) KARANGANYAR–Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Karanganyar yang bekerja di sejumlah negara terpaksa dipulangkan. Hal ini lantaran mereka diketahui hamil diluar nikah. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar pun meminta para TKI kaum hawa untuk tidak pacaran di tempat kerjanya. Demikian disampaikan Kasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinsosnakertrans Karanganyar, Marsono dalam Bimbingan Teknis Prapenempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Dinsosnakertrans, Kamis (12/6). Dia menyebutkan dari beberapa penyebab kepulangan TKI wanita, dikarenakan hamil di luar nikah. Sehingga pekerjaannya menjadi terbengkalai. “Karena itu sejak sebelum pemberangkatan, kami mengingatkan untuk jangan pacaran kelewat batas. Nanti ndak dipulangkan paksa,” katanya. Marsono mengatakna bimbingan teknis diberikan bagi TKI yang akan diberangkatkan. Hal ini untuk memberikan berbagai pengetahuan nanti selama mengadu nasib di luar negeri. Dalam kegiatan bimbingan teknis ini, dia menyebutkan diikuti 20 calon TKI yang direkrut Formal Western Digital, yakni sebuah perusahaan di Malaysia yang bergerak di bidang perakitan hardisk. “Sebagian calon merupakan karyawan baru perusahaan dan sebagian memperpanjang kontrak yang habis masa kerjanya,” tuturnya. Marsono menambahkan bimbingan teknis bertujuan membekali calon TKI agar siap secara fisik maupun psikis menjelang keberangkatan, di antaranya prosedur penempatan kerja, dokumen pribadi dan aturan bekerja di perusahaan. Seluruh komitmen wajib dipatuhi mengingat para TKI ini bekerja di bidang formal alias bukan tenaga kasar. Mengenai kasus hamil di luar nikah, lanjutnya, perusahaan tidak mau mempekerjakannya karena akan menyulitkan kedua belah pihak, yakni manajemen dan pekerja. Dinsosnakertran juga khawatir TKI memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya demi mempertahankan kerjanya di luar negeri. “Maka dari kami minta jangan pacaran kebablasan. Sudah banyak kasus yang dipulangkan,” ujarnya. Selama ini, dia menuturkan kebanyakan calon TKI merupakan lulusan SMA/SMK yang berusia muda. Masing-masing menggunakan jasa agen pengiriman tenaga kerja berbeda dalam rangka memberangkatkannya ke Malaysia. Saat ini jumlah TKI asal Kabupaten Karanganyar di luar negeri pada tahun lalu terdata 257 orang. Mereka bekerja di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapura dan Brunai Darussalam. “Masa kerja di perusahaan berkisar dua tahun dan dapat diperpanjang setahun berikutnya,” tuturnya. Sumber solopos.com

BNP2TKI Gagal Lindungi Calon TKI Tujuan Korea

PanturaNews (Brebes) - Koordinator Formigran Indonesia, Jamalludin menilai penghargaan yang diberikan kepada BNP2TKI dan mantan kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat oleh HRD Korea sangat Kontradiktif dengan fakta di lapangan. Pasalnya, sejak 2007, BNP2TKI berperan sebagai pelaksana program TKI G to G Korea dengan menempatkan 4.303 0rang tenaga kerja (2007), 11.885 (2008), 2.202 (2009), 3.964 (2010), 6.325 (2011), dan 6.410 (2012). “Sementara pada 2013 BNP2TKI menempatkan 9.441 yang di tempatkan pada sektor Manufaktur (7.853), Fishing (1.520), Construction (63), Service (3) dan Agriculture (2), dan ini di klaim sebagai suatu keberhasilan capaian BNP2TKI tahun 2013,” ujar Jamal kepada PanturaNews.Com, melalui pressrealisnya, Jumat 13 Juni 2014. Apalagi, kata Jamal, menanggapi capaian penempatan TKI ke Korea Selatan pada tahun 2013 yang menempati posisi 1 dari 15 negara, hanyalah dari sisi kuantitas atau mengalami kenaikan jumlah kuota penempatan. Faktanya, lanjut Jamal, BNP2TKI telah mengabaikan masalah yang menimpa para TKI Korea. Dimana, 80% TKI Korea mengalami masalah ketika masa pra penempatan. Beberapa masalah masalah tersebut adalah pemaksaan harus melalui Lembaga Pendidikan Kursus/LPK. Kemudian, penahanan dokumen dan mayoritas para TKI yang di berangkatkan ke Korea Selatan terkena pungutan liar atau pungli hingga 40 juta rupiah per calon TKI. “Pungutan liarnya itu sampai sekarang terjadi,” terangnya. Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No: KEP 17/MEN/ II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 tentang biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Korea adalah biaya pengurusan dokumen keberangkatan sebesar kurang lebih Rp 3.280.000 dan deposit tiket pesawat keberangkatan kurang lebih Rp 5.350.000. “BNP2TKI hanya fokus pada penempatan dan lemah dalam melakukan pengawasan serta lemah dalam penegakan hukum, malah cenderung melakukan pembiaran. Terbukti praktek pungli hingga saat ini masih berlangsung,” katanya lagi. Menurutnya, lemahnya penegakan hukum serta pengawasan tersebut disebabkan tumpah tindih. Disatu sisi BNP2TKI sebagai badan penempatan (PJTKI pemerintah) dan disatu sisi lagi sebagai pengawasan atau perlindungan. Kondisi itu di perparah dengan Kemenakertrans yang tidak melakukan upaya pengawasan terhadap kinerja BNP2TKI sebagai operator. Untuk itu menjelang pelaksanaan tes EPS TOPIK PBT bahasa Korea 2014 yang akan di laksanakan pada 14-15 Juni 2014 di empat (4) kota, yakni Jakarta (Universitas Pancasila), Bandung (Ikopin), Solo (Universitas Negeri Surakarta) dan Malang (Universitas Islam Malang) yang akan di ikuti oleh 30.596 Calon TKI dari seluruh Indonesia, Formigran Indonesia menuntut agar Kepala BNP2TKI melakukan evaluasi dan reformasi sistem penempatan G to G Korea. Menindak tegas terhadap pelaku pungli baik terhadap oknum lembaga swasta maupun oknum pemerintah. Kemudian menuntut BNP2TKI agar gencar melakukan sosialisasi perlindungan terhadap calon TKI Korea tentang informasi tata cara bekerja ke negara Korea sebagai upaya pencegahan. Sumber panturanews.com

Korsel siap serap 10.200 TKI formal

Dokumen foto sejumlah Tenaga Kerja Indonesia sektor formal menjalani pelatihan sebelum ditempatkan ke Korea Selatan. (ANTARA/ Indrianto Eko Suwarso Bandung (ANTARA News) - Korea Selatan (Korsel) siap menyerap 10.200 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) formal tahun 2014 untuk masyarakat berpendidikan minimal sekolah menengah pertama (SMP) yang akan bekerja di industri bidang manufaktur dan perikanan. "Korea membutuhkan 10 ribuan orang tenaga kerja Indonesia untuk manufaktur dan perikanan. Sekarang dilakukan tesnya," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur usai meninjau peserta pelamar kerja ke Korsel di Kampus Ikopin, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu. Ia menuturkan, penyaluran tenaga kerja itu merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan yang setiap tahunnya menyediakan kuota untuk TKI. Para TKI itu, kata dia bekerja melalui pihak perusahaan yang memberi jaminan keamanan, hukum di negara tersebut, serta pendapatan yang cukup tinggi sebesar Rp9 juta sampai Rp11 juta per bulan. "Penempatan TKI ke Korsel didasarkan MoU antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan tentang pengiriman TKI ke Republik Korea yang dimulai sejak bulan Juli 2004," katanya. Seleksi penempatan TKI ke Korea tersebut dilaksanakan langsung oleh "Human Resources Development of Korea" (HRD) dan disetujui oleh "The Ministry of Employment and Labor Korea" atau Kementerian Tenaga Kerja Korsel. Pelamar untuk bekerja ke Korsel pada 2014 tercatat 30.596 orang terdiri dari 27.233 peserta laki-laki dan 3.363 peserta perempuan. Seluruh peserta mengikuti ujian kecakapan bahasa Korea melalui tes tertulis yang berlangsung serempak di empat tempat Kampus Universitas Pancasila, Jakarta, Kampus Ikopin, Sumedang, Jabar, Kampus Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo, dan kampus Universitas Islam Malang, Jawa Timur. "Dari seluruh peserta se-Indonesia itu diseleksi dulu, sebelum berangkat ada semacam penataran satu minggu, di sana diberikan berbagai informasi mengenai Korea," kata mantan Duta Besar Arab Saudi itu. Seorang peserta asal Cirebon, Jabar, Cahyono mengaku tertarik bekerja ke Korsel dengan upah setiap bulan mencapai Rp12 juta. Ia berharap bekerja di sana dapt mengubah kehidupan ekonominya sehingga mampu membiayai keluarga dan memiliki rumah. "Saya dulu kerja di Riau gajinya 1,2 juta sebulan, tidak cukup, mudah-mudahan bisa kerja di Korea, nanti gajinya untuk bangun rumah," kata pria yang mengaku belum menikah itu. Sementara itu, BNP2TKI sejak 2004 sampai 18 Desember 2013 telah mengirimkan TKI ke Korea Selatan sebanyak 50.538 orang. (*) Editor: Priyambodo RH Sumber antara.news

JobsDB-BNP2TKI Kelola Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja Di Luar Negeri

Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Jakarta - Portal penyedia lowongan kerja, jobsDB hari ini menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terkait pengelolaan sistem informasi pasar kerja luar negeri melalui situs. "Kerja sama strategis akan menjawab keinginan para tenaga kerja terampil Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri," ujar Kepala BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansyur saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/04). Managing Director dan Country Manager jobsDB Indonesia, Ariadi Anaya menambahkan, kepercayaan yang diberikan BNP2TKI merupakan langkah awal untuk melebarkan peluang para pencari kerja ke luar negeri. Melalui kerja sama ini, para pencari kerja Indonesia yang akan ke luar negeri tidak dipungut biaya. "Kami harapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia sekaligus mengurangi praktik calo," ujar Ariadi. Dalam kerja sama ini akan dilaksanakan berbagai pelatihan bagi pegawai di lingkungan BNP2TKI, pengintegrasian situs lowongan kerja online BNP2TKI dengan aset digital yang dimiliki jobsDB, serta melakukan promosi sebagai sarana informasi dan komunikasi ke seluruh wilayah di Indonesia. Ariadi menyatakan, jobsDB bersama BNP2TKI akan segera menghadirkan microsite mengenai berbagai informasi dan lowongan bekerja ke luar negeri. "Micrositenya dalam 1-2 bulan ke depan akan diluncurkan," ujar Ariadi. Menurut Ariadi, saat membuka situs jobsDB nantinya dapat meng-klik microsite tersebut. Microsite ini tidak hanya menginfokan soal lowongan pekerjaan. Namun juga edukasi mengenai kisah-kisah sukses orang yang sudah bekerja di luar negeri, hingga cara bekerja di luar negeri. Selain online, realisasi kerjasama ini juga akan dilakukan secara offline di antaranya dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun jobfair. Adapun target kerja sama untuk saat ini merupakan para skill worker. Penulis: Carla Isati Octama/WBP Sumber beritasatu.com