Novela Sangkal Pernyataan Adik Prabowo

JAKARTA - Novela Nawipa akhirnya buka suara setelah hampir sepekan 'menghilang'. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Paniai, Papua tersebut mengatakan tidak pernah mengalami intimidasi usai bersaksi untuk pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dalam kasus sengketa perselisihan pemilihan umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Selasa silam.
"Sampai saat ini saya tidak berada dalam kondisi terintimidasi," kata Novela di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2014).


Terkait keterangannya di persidangan MK pada Selasa (12/8) lalu, Novela tidak mau banyak berkomentar. Ia menegaskan sama sekali tidak mempermasalahkan hasil pemilihan presiden (Pilpres), namun yang dia sayangkan adalah tahapan-tahapannya. "Saya bicarakan yang terjadi di tempat kami. Kami tidak bicarakan hasil, kami bicarakan proses," ujarnya.
Ia berharap ke depannya di Papua proses Pilpres bisa berlangsung lebih baik lagi tahapan-tahapannya. Kesalahan-kesalahan yang menurutnya sudah terjadi pada pilpres 2014 ini tidak dijadikan alasan, terutama sistem Noken.
Sistem Noken yang ia maksud adalah sistem pemilihan umum di Papua, di mana kepala suku berwenang mewakili masyarakatnya untuk memilih. Pada suku yang menggunakan sistem noken, memungkinkan, semua suara dari seluruh komunitas masyarakat adat tertentu jatuh hanya pada salah satu pasangan. Hal itu juga yang digugat pasangan Prabowo - Hatta, karena perolehan suara pasangan tersebut kosong di Papua Barat.
"Jangan jadikan sistem noken sebagai alasan," kata dia.
Pernyataan langsung Novela ini membantah keterangan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Hashim Djojohadikoesomo. Rabu lalu, sehari setelah Novela bersaksi di MK, Hashim, adik Prabowo Subianto mengatakan menggelar konferensi pers dan mengatakan saksi-saksi untuk Prabowo-Hatta termasuk Novela dalam kondisi terintimidasi. Bahkan rumah Novela disebut dihancurkan orang tak dikenal.
Minggu kemarin, Novela menemui komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Natalius Pigai, yang dia anggap sebagai kakak sendiri.
Natalius Pigai lahir di Paniai Papua, 28 Juni 1975. Ia satu-satunya komisioner Komnas HAM periode 2012 - 2017 yang berasal dari Papua. Sebelum terpilih jadi komisioner KPU, Natalius aktivis sejumlah organisasi massa dan lembaga nonpemerintah, seperti PMKRI, Yayasan Sejati, Yayasan Cindelaras, Ketua Lembaga Studi Renaissance, dan Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional. Ia juga pernah menjadi staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Hashim, adik kandung Prabowo Subianto mengatakan, rumah Novela di Kampung Awaputu, Kabupaten Paniai, Papua, dirusak orang tak dikenal, Rabu (13/8) sehari setelah bersaksi yang membela pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.
"Saksi yang kami datangkan dari Papua telah mengalami intimidasi. Bahkan rumah Novela dihancurkan hari ini," kata Anggota koalisi merah putih untuk kebenaran dan keadilan, Hashim Djojohadikusumo dalam konferensi pers di Hotel Intercontinental Mid Plaza, Jakarta, Rabu (13/8) petang.
Hashim, mengatakan, tidak akan tinggal diam atas intimidasi yang dilakukan kepada saksi-saksinya. Langkah hukum akan segera diambil.
"Ini biadab, tidak boleh ditolerir. Tim kita akan meminta penegak hukum bertindak agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya," ujar Hashim. (Baca: Hashim: Rumah Novela Dihancurkan Orang Tak Dikenal
Novela merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Paniai. Selain itu, Novela juga menjabat sebagai Direktur CV Iyobai.
Bersama Novela, hadir pula ke Komnas HAM Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Deiyai, Paniai, Papua, Martinus Adi. Ia mengaku kecewa karena masyarakat Papua tidak diperlakukan sama untuk urusan pemilihan umum (pemilu). Hal tersebut kata dia terlihat dari proses pemilihan presiden (pilpres) 2014 di Papua yang tidak patut.
Martinus Adi mengatakan ia dan Novela bersaksi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Prabowo Subianto- Hatta Rajasa, tidak untuk mempermasalahkan hasil, namun proses yang tidak benar.
"Kami tidak persoalkan soal angkat. Kita ini negara merdeka, sekitar 43 tahun Papua berintegrasi, semua orang Papua mengikuti pemilihan, tidak ada satu dusun pun yang tidak ikut," kata Martinus.
Namun pada pilpres 2014 yang pencoblosannya dilaksanakan pada 9 Juli lalu, tak ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kampung halaman Novela. Hal itu pun membuanya kecewa, karena masyarakat Papua menurutnya harus diperlakukan sama seperti masyarakat di wilayah lain, termasuk soal proses pemilu.
"(Keterangan ini) Sesuai yang kami dengar dan kami rasa. Kami tidak didoktrin, tidak dipengaruhi," ujarnya.
Tidak Persoalkan Suara
Natalius Pigai menyebutkan kesaksian Novela Nawipa terkait gugatan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, telah dipolitisasi. Salah satunya dengan menyebut Novela mengalami intimidasi.
Natalius menyebutkan yang dipermasalahkan Novela dalam kesaksiannya Selasa lalu (12/8), tidak pernah mempermasalahkan hasil pemilihan presiden (pilpres) di Papua.
"Yang dipersoalkan itu tahapan pemilunya, bukan hasilnya. Seperti contohnya sosialisasi, pelatihan, dan macam macam lagi, itu semua harus dijalankan," kata Pigai.
Sebelum Novela datang ke kantor Komnas HAM, Natalius pun sempat menyampaikan perempuan Papua itu mendapat intimidasi.
Ia juga menyinggung soal pemberitaan media yang menyebut Novela sebagai gadis yang berasal dari pegunungan. Padahal menurutnya Hawabutu tempat Novela tinggal adalah pusat kota Painai Utara. Di tempat tinggal Novela ada kantor bupati, dinas pemerintah hingga bandar udara.
"Sepertinya media yang misinterpretasi. Saya kira setelah hari ini jangan lagi Novela dimuat, jangan (lagi) tokoh politik membicarakan Novela," terangnya.
Ia juga menghimbau saudara-saudaranya di tanah Papua, untuk menerima Novela sebagai mana mestinya saat nanti perempuan tersebut pulang ke kampung halamannya.
"Biarkan dia menjadi diri sendiri, jangan terlalu mencibir dia. Kalau di media sosial ada plus-minus, itu reaksi sosial biasa," katanya.
Sebelumnya diberitakan Tribun, Polda Papu juga mengaku tidak mengetahui adanya intimidasi dan perusakan terhadap rumah Novela. (Baca: Pagar Rumah Novela Dirusak Sebelum Pilpres Bukan Usai Bersaksi di MK

Berita terkait↓

Jelang Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres, Polisi di Jawa Barat Bersiaga




Simulasi Pengamanan Pengumuman MK, Jalan dari Jabar ke Jakarta Ditutup




Hari Ini Pengesahan Bukti Tertulis Gugatan Prabowo-Hatta




By tribunnews.com

Pertempuran Terakhir di MK

Jakarta- Pertempuran di Mahkamah Konstitusi (MK) antara kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK memasuki babak akhir hari ini. Ibarat perang Bratayudha, kedua kubu akan mengeluarkan kartu as masing-masing, yaitu mengajukan para ahli untuk didengarkan keterangannya di depan 'Sembilan Sulaiman'.
Sebagian besar para ahli tersebut adalah rekan-rekan saya yang selama ini menjadi teman berdiskusi, sekaligus teman berdebat dalam banyak hal dan kesempatan. Sekarang mereka berada di sisi yang berbeda dalam menyampaikan keterangan ahli. Sebagian di kubu Prabowo-Hatta, lainnya di Jokow-JK – tentu dengan pertimbangan ideologis atau pragmatis masing-masing.
Bagi ahli yang berada di kubu Prabowo-Hatta, tantangan untuk meyakinkan para hakim pasti sangatlah besar. Menyimak jalannya persidangan sejak 6 Agustus lalu hingga sidang terakhir pemeriksaan saksi-saksi kemarin (14/8/2014), saya berpendapat belum ada kesaksian yang mendukung dalil besar permohonan.
Pertama, dalil bahwa kubu Prabowo-Hatta unggul suara dengan 50,26 persen atau lebih dari 67 juta suara, dibandingkan Jokowo-JK yang diklaim hanya memperoleh 49,74 persen atau lebih dari 66 juta suara. Sepanjang yang dapat saya simak, tak ada satu pun saksi yang menguatkan klaim tersebut hingga pemeriksaan akhir saksi. Hal ini menambah kuat dugaan bahwa klaim unggul suara tersebut hanya 'tempelan'.
Kedua, dalil yang menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain soal kecurangan di hampir seluruh Tanah Papua dan Nias Selatan (Sumatera Utara), klaim kecurangan yang banyak ditonjolkan kubu Prabowo-Hatta adalah masalah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)

Putusan 2009

DPKTb adalah daftar pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), paspor, atau identitas kependudukan lainnya. Ihwal DPKTb bermula dari putusan MK tanggal 6 Juli 2009 atas permohonan yang pernah saya dan Maheswara Prabandono ajukan.
Pada Pemilu Legislatif 2009 ditengarai banyak warga negara yang mempunyai hak pilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Angka persisnya tidak ada yang tahu. Variasinya mulai dari jutaan hingga 40-an juta.
Regulasi Pemilu Legislatif 2009 menentukan bahwa hanya mereka yang tercantum dalam DPT yang berhak untuk memilih. Yang tidak tercantum, apa boleh buat, terpaksa harus menjadi golongan yang tidak dapat memilih (goltim), termasuk saya, yang sialnya ternyata tidak tercantum dalam DPT akibat sering berpindah-pindah tempat sebelum hidup menetap seperti sekarang.
Khawatir tidak tercantum lagi dalam DPT, saya dan rekan saya, Maheswara Prabandono, yang kebetulan juga goltim, mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang kami persoalkan ketentuan yang terkait dengan pembatasan bahwa hanya pemilih yang tercantum dalam DPT yang dapat memilih.
Kami menginginkan ketentuan tersebut hapus karena hak untuk memilih (the right to vote) adalah hak asasi manusia yang tidak seharusnya terkurangi karena alasan teknis-administratif seperti tidak tercantum dalam DPT. Padahal, mendaftar semua warga negara yang mempunyai hak untuk memilih adalah kewajiban penyelenggara pemilu, sehingga beban sesungguhnya berada pada mereka, bukan masing-masing pemilih.
Permohonan tersebut akhirnya dikabulkan, namun dengan pembatasan-pembatasan. Pertama, mereka hanya dapat memilih di RT atau RW tempat dikeluarkannya identitas kependudukan (kecuali yang menggunakan paspor dapat memilih di mana saja di luar negeri). Kedua, mereka baru bisa memilih dalam satu jam terakhir, dari pukul 12.00 sampai dengan 13.00.

Dalil Curang DPKTb

Putusan tahun 2009 itulah yang diadopsi oleh Peratuan KPU. Mereka yang memilih dengan KTP atau identitas kependudukan lainnya didaftar dalam DPKTb. Tentu saja, mereka hanya berhak memilih di RT/RW-nya masing-masing pada satu jam terakhir.
Ternyata, angka DPKTb lumayan besar, sekitar 2,9 juta, dan tersebar di puluhan ribu tempat pemungutan suara (TPS). Di antara pemilih dalam DPKTb tersebut, terdapat pemilih yang memilih tidak di lokasinya. Mereka berasal dari luar kota, bahkan dari luar provinsi. Jumlahnya mungkin kurang dari 1 juta, namun hukum administrasi pemilu saat ini menyatakan mereka tidak berhak memilih.
Fenomena inilah yang kemudian digadang-gadang oleh kubu Prabowo-Hatta untuk mengatakan telah terjadi kecurangan TSM oleh KPU. Tuntutannya, Jokowi-JK didiskualifikasi atau diadakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Nusantara.
Kubu Prabowo-Hatta menggunakan dalil 'bumi hangus', yaitu setiap ditemukan pemilih yang tidak berhak memilih di suatu TPS, wajib hukumnya dilakukan pemilihan ulang di tempat tersebut. Pemilih di satu TPS bisa mencapai angka maksimal 800 orang dan diperkirakan ada puluhan ribu TPS yang dijamah pemilih tidak berhak tersebut. Akibatnya, angka yang dipersoalkan bisa menjadi hampir 20 juta suara, alias sangat signifikan untuk mengejar margin suara sekitar 8,4 juta sebagaimana keputusan KPU tanggal 22 Juli lalu

Sesat Pikir

Saya menilai, terjadi sesat pikir dalam memandang persoalan DPKTb tersebut. Pertama, dalil 'bumi-hangus' tidak seharusnya digunakan. Kalau yang bermasalah hanya satu atau dua orang, tidak boleh mengorbankan ratusan suara lainnya dari pemilih yang tidak berdosa. Bila pemungutan suara ulang hendak dipaksakan karena ada satu atau dua orang yang tidak berhak memilih dalam suatu TPS, akan terjadi ketidakadilan bagi ratusan pemilih lain yang telah menunaikan hak politik secara benar dan bertanggung jawab. Bila diulang, belum tentu mereka bisa memilih kembali. Bisa saja mereka tidak berada di tempat ketika pemilihan ulang dilaksanakan, atau tidak mendapat cukup informasi akan pemungutan suara ulang tersebut.
Kedua, adanya pemilih tidak berhak tersebut tidak lantas bisa dikatakan telah terjadi kecurangan. Rumus kecurangan sangat sederhana, yaitu ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan dengan sebuah tindakan.
Mereka yang tidak berhak memilih tersebut tidak jelas memilih siapa. Siapa yang diuntungkan atau yang dirugikan oleh mereka sangat tidak bisa diketahui kendati kotak suara dibuka sekalipun. Apa yang dilakukan petugas TPS barulah sekadar melanggar administrasi pemilu, tetapi belum bisa dikategorikan sebagai kecurangan, apalagi yang bersifat TSM.
Ketiga, secara substantif, kalau saya hakim konstitusi, akan saya benarkan tindakan membolehkan pemilih dari luar RT/RW tersebut untuk memilih sepanjang mereka hanya memilih satu kali. Alasannya sederhana, hak untuk memilih adalah hak asasi manusia yang tak seharusnya dikurangi dengan alasan teknis-administratif.
Lagipula, dalam pilpres, di mana pun kita memilih, yang tercantum dalam surat suara tetap calon yang sama. Hal ini yang membedakan dengan pemilu legislatif yang diikuti banyak calon dengan pembagian wilayah Nusantara menjadi puluhan daerah pemilihan, sehingga orang harus memilih di dapilnya masing-masing.

Dalil Kualitas Pemilu

Saya menduga, ahli dari kubu Prabowo-Hatta akan menyatakan bahwa tidak bisa ditoleransi bila pemilu dilakukan dengan terjadi banyak pelanggaran kendati sekadar pelanggaran adiministratif, karena akan menciderai konstitusi yang telah mengamanatkan agar pemilu berlangsung secara luber dan jurdil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemungutan suara ulang untuk menjamin keadilan bagi peserta pemilu.
Mengenai fakta tidak signifikannya angka pemilih yang tidak berhak dikaitkan dengan margin 8,4 juta antara Prabowo-Hatta dan Jokowo-JK, ahli tersebut akan mengatakan, “Kita jangan lihat jumlah, tapi kualitas pemilu. Pemilu tidak akan berkualitas bila pelanggaran tersebut dibiarkan!”
Saya tetap ingin menghormati pendapat ahli tersebut, yang sering saya dengar dalam debat-debat di televisi. Bila patokannya yurisprudensi MK selama ini, saya punya keyakinan keterangan tersebut tidak akan diterima. Permohonan akan ditolak.
Namun, sebaliknya, saya pun bisa disela, “yakin boleh saja, tetapi keputusan ada di tangan ‘Sembilan Sulaiman’. Nah, bila segala sesuatunya di tangan sembilan hakim konstitusi, saya berharap ‘Sembilan Sulaiman’ tersebut tidak membuat putusan yang akan mengagetkan kita semua karena di luar nalar, akal sehat, dan pengetahuan yang kita serap selama ini.
Mudah-mudahan, 21 Agustus nanti, sembilan hakim konstitusi keluar dari ‘Sembilan Pintu Kebenaran’ dalam memutuskan gugatan Prabowo-Hatta sehingga semua kita mampu menerima dengan lapang dada dan taat apa pun yang diputuskan mereka.***
Jakarta, 15 Agustus 2014 �
*)Refly Harunadalah pakar hukum tata negara dan pengamat pemilu di Centre for Electoral Reform (Cetro)


By >> detik.com

Ada 4.014 TKI Jatim Kerja di Timur Tengah

SURABAYA- Pemprov Jatim memberikan peringatan kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jatim yang bekerja di luar negeri, khususnya negara-negara di Timur Tengah agar waspada terhadap ideologi dan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah atau yang dikenal dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, pada tahun 2014 ini, jumlah TKI asal Jatim yang bekerja di Timur Tengah mencapai 4.014 orang. Dari jumlah itu, 2.083 orang merupakan tenaga kerja formal dan 1.931 orang adalah tenaga kerja informal. Dari jumlah tersebut, terbanyak para TKI bekerja di Arab Saudi (2.573 orang), disusul Uni Emirat Arab (310), Qatar (124), Kuwait (55), Oman (29), Yordania (9), Bahrain (8), Irak (3), dan lainnya (3). “TKI asal Jatim yang bekerja di Syria (Suriah),” tegas Kepala Disnakertransduk Jatim Edi Purwinarto, Kamis (14/8/2014). Meski hanya ada tiga orang TKI asal Jatim yang bekerja di Irak, pihaknya tetap minta kepada mereka untuk selalu waspada dan tidak terpengaruh serta ikut terseret oleh gerakan dan paham ISIS

Baca Juga:

TKI Asal Jatim di Timur Tengah Diminta Waspadai ISIS
By >> https://id.berita.yahoo.com/ada-4-014-tki-jatim-kerja-di-timur-060758986.html

Layanan Pembuatan Kartu TKI di Soekarno-Hatta Dihapus

Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan menutup layanan pembuatan kartu tenaga kerja luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta mulai 1 September 2014. Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro mengatakan para calon buruh migran sudah tahu mekanisme pembuatan kartu, sehingga tak perlu disediakan gerai di bandara tersebut. "Layanan pembuatan dipindahkan ke BNP2TKI terdekat dari bandara, yaitu BP3TKI Ciracas dan Tangerang," ujar Agusdin ketika ditemui di kantornya, Senin, 11 Agustus 2014. (Baca: KPK Akan Panggil BNP2TKI Terkait Pemerasan TKI Kartu tenaga kerja luar negeri merupakan salah satu persyaratan bagi buruh migran. Kertas ini berfungsi sebagai kartu identitas bagi TKI dan sekaligus menjadi bukti bahwa prosedur bekerja di luar negeri telah terpenuhi. Namun tak semua buruh migran mengetahui syarat ini. Akibatnya, layanan pembuatan kartu diadakan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Sayangnya, layanan ini menjadi celah bagi mafia TKI untuk beraksi. (Baca: Migrant Care Laporkan Enam Anggota DPR Pemilik PJTKI Layanan ini, menurut Agusdin, gratis. Karena itu, dia tak ingin ada anggapan BNP2TKI memeras buruh migran. (Baca Polisi Tahan Lima Tersangka Pemeras TKI di Bandara Layanan pembuatan kartu tenaga kerja di Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta dianggap kurang efektif. Agusdin mencontohkan, di Terminal 3, dalam sehari, petugas hanya melayani pembuatan kartu kurang dari sepuluh. Adapun di Terminal 2 20-30 kartu per hari. Sedangkan petugas pembuatan kartu, kata Agusdin, harus berjaga 24 jam penuh. Agusdin menuturkan rencana pengalihan layanan pembuatan kartu ini sudah dicanangkan sejak lama, meski baru akan direalisasikan pada September mendatang. Ihwal waktu pemberlakuan kartu tersebut, Agusdin tak dapat memastikan.
By >> https://id.berita.yahoo.com/layanan-pembuatan-kartu-tki-di-soekarno-hatta-dihapus-103146203.html

Kisah TKW Baynah Asal Serang yang 'Terdampar' di Pontianak Kalbar

Baynah (foto: ist)


Pontianak,- Kisah pilu dialami Baynah, TKW asal Serang, Banten. Dijanji upah ratusan ringgit bekerja Brunei Darussalam selama 2 tahun, dia kini terdampar di Pontianak dan hanya bisa membawa pulang 50 ringgit Brunei.
Kini, Baynah, berada di Shelter Dinas Sosial Kota Pontianak bekerjasama dengan Yayasan Nanda Dian Khatulistiwa. Dia pun bercerita apa yang telah dialaminya sejak pergi dari Banten untuk bekerja sebagai TKI di Brunei.
Keinginan kuat dia untuk mewujudkan keinginan anak keduanya membeli sepeda motor, membuat dia memutuskan untuk meninggalkan 4 anak dan suaminya, Bakrie (50), yang bekerja sebagai tukang becak, menuju Brunei Darussalam. Janji manis seorang calo TKI yang mengaku warga Pontianak, Kalimantan Barat, bakal mempekerjakannya di Brunei dengan gaji 300 ringgit Brunei, membuat dia optimis bisa mewujudkan keinginan anaknya itu.
Bertolak ke Brunei bersama 6 orang warga Serang lainnya, Baynah terpaksa harus berhutang Rp 2 juta dengan tetangganya saat itu untuk biaya akomodasi Jakarta-Pontianak. Pinjaman itu pun, berbunga perhari Rp 100.000.
"Saya yakin bisa bayar hutang setelah saya bekerja di sana (Brunei Darussalam) dengan gaji segitu (300 ringgit)," kata Baynah, di Shelter Dinas Sosial Kota Pontianak, Selasa (12/8/2014).
Tiba di Pontianak, Baynah sempat ditempatkan di penampungan yang dia tidak tahu persis lokasinya sebelum akhirnya dia diberangkatkan ke Brunei Darussalam menggunakan armada angkutan gelap melalui Kuching, Sarawak, Malaysia.
Di Brunei Darussalam, Baynah diserahkan sang calo TKI ke agen pekerja di Brunei dan disalurkan sebagai pembantu rumah tangga. Selama 2 tahun, Baynah memiliki 2 kali majikan berbeda dengan gaji 250 ribu ringgit Brunei. Selama itu, Baynah tidak pernah menikmati gajinya lantaran dipaksa dan diminta agen sebagai alasan membayar hutang kepada agen. Akhirnya, meski sang majikan membayarnya dengan rutin, dia tidak sanggup lagi untuk terus bekerja lantaran seringkali sakit-sakitan. Dia pun meminta pulang kembali ke Serang kepada majikan dan agen, saat lebaran Idul Fitri lalu, agar bisa berkumpul kembali bersama suami dan anak-anaknya. Namun, agen pun memaksanya untuk terus bekerja.
"Majikan saya baik. Saya tidak pernah menelpon tapi berkirim surat. Surat yang saya kirimkan sepertinya tidak pernah sampai," kenang Baynah.
Warga Desa Bingkuang RT 006 RW 06 Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang Banten itu, akhirnya dipulangkan majikannya. Majikannya saat itu berpesan agar uangnya disimpan agar tidak dicuri orang lain. Benar saja, sang agen pun kembali memeriksa barang bawaan tas pundak Baynah.
"Saya simpan 50 ringgit supaya tidak diambil," ujarnya.
Dari Brunei menuju Kuching di Sarawak, Malaysia, Baynah kembali menggunakan angkutan gelap. Melintasi Kuching, akhirnya dia masuk ke Pontianak. Usai turun dari angkutan sejenis mini bus, Baynah pun tidak sadarkan diri karena pingsan dan dibantu warga sekitar yang kemudian membawanya ke Dinas Sosial Kota Pontianak lantaran dikira sakit jiwa.
Baynah pun sempat dibawa ke RSJ Kota Pontianak untuk menjalani perawatan dengan pakaian satu-satunya yang dia kenakan. Belakangan diketahui, Baynah merupakan warga Serang, Provinsi Banten. Dalam perawatan, kondisi Baynah terus membaik sehingga akhirnya dia diperbolehkan meninggalkan RSJ setelah dinyatakan sehat dan ingatannya kembali pulih sedia kala.
"Saya ngomong kalau saya TKI dari Brunei," ucap Baynah.
Pihak Dinas Sosial Kota Pontianak pun telah memastikan bahwa Baynah tinggal di alamat yang tercantum di KTP. Rencananya, Baynah akan dipulangkan pada hari Rabu (13/8/2014), agar bisa kembali berkumpul bersama anak bungsunya yang dia tinggalkan saat berusia 3 tahun, suaminya Bakrie (50) dan 3 anak lainnya. Anak bungsunya, Afifah, dikabarnya juga tengah sakit-sakitan.


By> detik.com

Satgas TNI GagalkanTrafficking17 WNI ke Malaysia

17 WNI yang diamankan (Foto: Penkostrad)

Jakarta- Tentara TNI yang bertugas di kawasan Entikong, Kalimantan Barat, berhasil menggagalkan pergadangan manusia yang melibatkan 17 WNI. Rencananya 17 WNI itu akan dikirim ke Malaysia. Dalam rilis Penkostrad yang diterima detikcom, Selasa (12/8/2014), Satgas Yonif Linud 501 Kostrad Pos Kotis yang dipimpin oleh Letnan Dua Inf Puji Santoso memeriksa 17 orang WNI yang melewati perbatasan dengan menggunakan dua minibus pada Senin (4/8) lalu. Saat diperiksa ternyata 17 WNI tersebut tidak memiliki berkas yang lengkap. Dari hasil pemeriksaan, mereka mengaku akan bekerja di Malaysia. Mereka membawa KTP serta paspor namun tidak dilengkapi visa kerja, Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN), undangan bekerja dan jaminan kesehatan di negara tujuan. Akhirnya ke-17 WNI yang akan menjadi TKI ilegal itu diserahkan ke Polsek Entikong untuk diproses lebih lanjut. 17 WNI itu rata-rata berumur 23-40 tahun dan semuanya laki-laki yang berasal dari daerah Sambas dan Singkawang.
By > DETIK.COM

Waspada Pungli Tes Medis Calon TKI Korea Selatan

Ilustrasi Tes Medis




Firman heran mengetahui hasil tes medis yang menyatakan bahwa ia kurang darah. Pemuda asal Sulawesi Selatan yang kala itu merupakan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Korea Selatan ini masih tak percaya bahwa ia dinyatakan unfit dalam tes medis.
Suatu malam di tahun 2012 Firman berangkat ke Jakarta dari kota domisilinya Cilacap untuk mengikuti Preliminary Training di BP3TKI Ciracas. Pagi hari ia baru sampai di tempat diselenggarakannya Preliminary. Oleh petugas, ia bersama kawan-kawan CTKI lain yang sudah berada di sana langsung digiring ke sebuah bus untuk menempuh perjalanan ke tempat tes medis akan dilangsungkan.
“Ada dua tempat tes medis waktu itu dan saya kebagian di Insani Medical Centre Jakarta Timur,” ujar Firman.
Sampai di Insani Medical Centre, ia dan kawan-kawannya masih harus menunggu kurang lebih dua jam di tempat yang tidak nyaman. Tes medis berlangsung, lelaki yang telah menjadi TKI Korea selatan ini bercerita bahwa tes medis meliputi tes urin dan sampel darah. Selain itu ia disuruh untuk masuk ke sebuah ruangan dan disuruh telanjang untuk diukur tinggi serta berat badan.
Selesai pemeriksaan, Firman dan ketiga calon buruh migran lain ditahan oleh petugas Insani Medical Centre. Petugas berkata bahwa keempat orang tersebut dinyatakan unfit sesuai hasil tes medis. Satu orang terkena gangguan mata dan tiga orang kurang darah. Petugas Insani Medical Centre kemudian menawarkan obat penambah darah dengan harga 50 ribu.
“Mereka seperti mengasihani kami kalau tak lolos tes medis setelah Preliminary akan ke-pending datanya dan bisa makan biaya lebih banyak lagi jika mengurus di BP3TKI Ciracas. Kata petugas Insani, obat penambah darah itu bisa beli di luar, tetapi kalau beli di mereka jauh lebih murah dibanding beli di luar,” ungkap Firman pada Redaksi Buruh Migran.
Lelaki yang bekerja pada sebuah pabrik di Korea Selatan ini menyadari bahwa sebenarnya ia hanya kurang istirahat saja sehingga ketika diperiksa dianggap kurang darah. Pasalnya sebelum dan sesudah Preliminary ia sempat melakuka tes kesehatan dan hasilnya dinyatakan fit. Firman dengan terpaksa membeli tawaran obat dari pegawai Insani Medical Centre karena takut datanya di pending. Menurut Firman pungutan-pungutan ketika tes medis dinyatakan unfit itu kerap terjadi dan menimpa buruh migran yang akan berangkat ke Korea Selatan.
“Banyak teman-teman yang terkena unfit, padahal ketika tes medis ditempat lain dinyatakan fit. Mereka yang terkena unfit disuruh bayar untuk merubah hasil tes menjadi fit agar datanya tidak di pending,”kata Firman.
Cerita lainnya ketika Preliminary, calon TKI yang mempunyai rambut gondrong harus dipotong pendek sebelum diberangkatkan. Waktu itu ada pengumuman dan himbauan bagi TKI yang berambut panjang harus dipotong. Untuk potong rambut di tempat Preliminary tersebut calon TKI harus membayar 10 ribu. Selain itu di hari terakhir Preliminary ada permintaan untuk infaq yang katanya digunakan untuk pengajian dengan minimal 30 ribu rupiah. Buruh Migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan merupakan mereka yang ikut program penempatan G to G.

Berita terkait :

Penipuan Tes Medis Bermodus KTKLN




BMI Korea Mendirikan Masjid di Kota Ansan




Seluk Beluk Program Penempatan TKI G to G ke Korea Selatan


By > http://buruhmigran.or.id

Tertipu hadiah atas nama BRI lewat SMS, Wati tekor Rp 19,9 juta

Gara-gara dapat pesan singkat (SMS) tipu-tipu yang mengabarkan dirinya mendapat hadiah dari Bank BRI, Risbowati (49) warga Jalan Pucang Asri IX, Perum Pucang Gading, Kelurahan Batursari, Mranggen, Demak, Jawa Tengah harus kehilangan uang senilai Rp 19,9 juta rupiah. Risbowati yang berprofesi sebagai Ibu rumah mengaku kena tipu ketika dirinya mendapatkan pesan singkat yang mengabarkan bahwa dirinya mendapat hadiah uang Rp 27 juta dari Bank BRI. "Karena saya menabung di bank itu, jadi saat diterima SMS saya percaya," Kata Risbowati kepada wartawan, saat melapor di SPKT Mapolrestabes Semarang, Jawa Tengah Senin (11/8). Karena senang mendapatkan kabar gembira, korban langsung menghubungi pengirim pesan singkat dengan nomor 085694253264. Risbowati mengaku menghubungi pelaku untuk mengkonfirmasi tentang hadiah yang dia terima. "Saat telepon yang menerima seorang pria mengaku bernama Gunawan Siregar, dari BRI Pusat di Jakarta," ungkapnya. Saat dihubungi, Korban pun diminta untuk mengirim uang melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dengan panduan Gunawan Siregar. Dia diminta mengirimkan uang berjumlah Rp 19,9 juta untuk biaya administrasi. Karena percaya, pelapor pun mentransfer uang yang diminta melalui mesin ATM BRI di Jalan Gajah, Semarang pada pukul 14.00 WIB Sabtu (9/8). "Totalnya Rp 19,9 juta uang yang saya kirim," jelasnya. Selain karena jumlah hadiah yang besar, korban mengaku makin percaya janji penipu tersebut lantaran korban akan mengirimkan hadiahnya setelah uang administrasi diterima pelaku. Ternyata, omongan manis pria yang mengaku bernama Gunawan Siregar hanya bohong belaka, buktinya hingga hari yang disepakati uang hadiah belum juga diterima oleh pelapor. Parahnya, saat dihubungi kembali melalui telepon, si Gunawan hilang tanpa kabar bahkan nomor ponsel yang sebelumnya digunakan untuk komunikasi sudah tidak bisa dihubungi. SMS tipu-tipu yang mengabarkan penerima mendapat hadiah, diperkirakan telah membuat puluhan orang harus kehilangan uang hingga puluhan juta. Namun begitu, kasus multi yang melibatkan sarana komunikasi itu belum juga terungkap. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Semarang.
By MERDEKA.COM

IPW: Ancaman Penculikan Ketua KPU Kejahatan Politik Tingkat Tinggi

JAKARTA -Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan ancaman penculikan Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Husni Kamil Malik oleh Ketua DPD Gerindra Jakarta Muhammad Taufik tidak bisa di bisa dianggap sepele, mengingat kasus penculikan masi merupakan sebuah kejahatan yang menakutkan di Indonesia. "Ancaman ini jangan dilihat hanya sebagai sekedar gertakan sambal, tapi harus dilihat sebagai sebuah aksi kriminal politik yang tidak hanya mengancam sistem demokratisasi," ujar Neta kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/8/2014). Neta menuturkan, kasus-kasus penculikan yang bersifat kriminal murni masih kerap terjadi di tanah air. Sementara kejahatan penculikan yang bernuansa politik masih menjadi trauma tersendiri bagi bangsa indonesia, mengingat masih banyak aktivis yang diculik pada 1998 hingga kini belum kembali dan masih hilang. "Sebab itu ancaman penculikan yang dilakukan Ketua Gerindra Jakarta itu adalah sebuah kejahatan politik tingkat tinggi," katanya. Menurutnya, ancaman itu sebuah sinyal bahwa ada pihak-pihak yang sedang berupaya membangkitkan kekuatan masa lalu dengan aksi penculikan yang pernah mereka lakukan terhadap para aktivis politik. "Sehingga ancaman itu dalam rangka membangkitkan trauma politik masa lalu yang bisa mengganggu proses Pilpres 2014," tegasnya.

Berita Terkait↓

KPU Datangkan Puluhan Kontainer Box Dari 14 Provinsi ke MK
Lalu Lintas didepan Gedung MK Ramai Lancar
Anggota KPU Kabupaten Jember Tegaskan Tidak Ada Money Politics
KPU Jember Tak Pernah Izinkan Pemilih Memilih di LuarDomisili KTP
KPU Surabaya: Data Prabowo-Hatta Banyak Tak Sesuai di Lapangan
By ↓
http://tribunnews.com

7 Kesalahan Yang Sering Dilakukan Pria Ketika Sedang Berhubungan Seks

Bercintamerupakan salah satu aktivitas yang paling di sukai banyak orang. Namun, saat bercinta bukan berarti selalu menyenangkan ya. Ada banyak sekali kesalahan yang di lakukan saat berhubungan seks, dan membuat hubungan seks tersebut menjadi tak menyenangkan. Mungkin bagi banyak orang bercintadengan pasangan merupakan hal yang sangat menyenangkan. Itu memang benar, tapi terkadang ada beberapa kesalahan yang dilakukan saat bercinta yang tanpa di sadari akan membuat hubungan seks tersebut menjadi tak menyenangkan. Terutama pada pria, pria sering kali melakukan kesalahan saat berhubungan seks, sehingga membuat pasangan wanitanya merasa tidak puas dan tak nyaman. Nah, mau tau apa saja kesalahan yang sering dilakukan oleh pria saat berhubungan seks? Yuk, langsung saja kita simak ulasannya yang berikut ini, seperti dilansir Merdeka.com.

1. Mengira seks bermula dari kamar tidur

Kebanyakan pria berpikir bahwa seks akan mulai saat mereka berada di kamar tidur. Padahal, pria bisa saja memulai seks dari tempat mana pun. Pria bisa memulai membelai pasangan wanitanya di mana pun sebelum ke tempat tidur untuk bercinta.

2. Merasa mengerti apa yang di inginkan wanita

Saat bercinta kesalahan yang sering di lakukan oleh pria adalah sok mengerti tentang bagaimana cara mememuaskan wanita di atas ranjang. Padahal, nyatanya banyak wanita yang mengaku memalsukan orgasme saat bercinta dan itu tanpa sepengetahuan pasangannya. Ia mungkin ini di akibatkan karena pria terlalu sok mengerti keinginan wanita, sehingga mereka tidak mau menanyakan apa yang diinginkan wanita sebenarnya saat berhubungan seks. Padahal, komunikasi dengan baik sangat penting di lakukan untuk membuat seks semakin nikmat.

3. Tak ada improvisasi

Pria sering kali malas untuk melakukan improvisasi dalam hubungan seks mereka. Sering kali pria bersikap egois dengan mementingkan kenyamanan diri sendiri tanpa harus memikirkan kenyamanan pasangannya.

4. Terlalu fokus pada fisik

Pria sering kali terlalu fokus pada apa yang ia lihat, karena pria bisa bergairah dengan apa yang ia lihat. Sedangkan wanita bisa bergairah dengan apa yang menyentuh tubuhnya. Oleh karena itu, sebaiknya pria harus bisa membuat foreplay yang bagus sehingga wanita mudah bergairah untuk bercinta.

5. Mengira orgasme wanita sangat mudah

Banyak pria yang mengira bahwa wanita sangat mudah untuk orgasme, dengan melakukan penetrasi saja wanita sudah bisa orgasme. Padahal, kebanyakan wanita mengaku sangat sulit untuk merasakan orgasme, sehingga banyak sekali di antara mereka memalsukan orgasme. Tapi, pria bisa membuat wanita mudah berorgasme seperti dengan membiarkan wanita berada di atas. Karena di atas wanita lebih mudah untuk orgasme.

6. Tidak menggoda wanita

Pria sering kali melupakan keinginan wanita untuk di goda sebelum melakukan hubungan seksual. Seharusnya pria terlebih dahulu menggoda wanita dan membuatnya merasa sangat di inginkan. Dengan begitu hubungan seks tersebut akan terasa lebih menyenangkan.

7. Tidak paham klitoris

Kesalahan pria yang terakhir adalah tidak paham dengan klitoris. Pria sering kali tak paham jika wanita butuh rangsangan pada klitoris agar mencapai orgasme. Oleh sebab itulah wanita lebih sulit untuk merasakan orgasme saat berhubungan seks.
Itulah dia ke tujuh kesalahan yang sering dilakukan oleh pria saat berhubungan seksual.
Via palingseru.com

Malaysia Pertimbangkan Blokir Facebook

Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia akan mempelajari perlu-tidaknya pemblokiran terhadap Facebook setelah terjadi kasus pelecehan yang melibatkan situs jejaring sosial itu. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek, pihaknya sedang melakukan studi untuk mengumpulkan pandangan publik tentang masalah tersebut. "Jika orang-orang berpendapat bahwa Facebook harus ditutup, kami siap untuk itu, meski hal ini merupakan pendekatan radikal," katanya kepada wartawan setelah menutup Cheras Wanita Umno Delegates Meeting pada Sabtu lalu. Meski demikian, Ahmad Shabery, yang juga anggota Dewan Tertinggi UMNO, mengatakan sangat mustahil memblokir media sosial itu. Sebab, dari 15 juta warga Malaysia yang memiliki akun Facebook, hanya 2.000 orang yang melaporkan penyalahgunaan situs untuk tujuan yang tak benar. (Baca: Facebook Mulai Ditinggalkan Kamu Muda) "Banyak pebisnis yang juga menggunakan Facebook, banyak juga yang memanfaatkannya untuk menjalin ikatan keluarga dan tidak ada hubungannya dengan politik ... dan pengaduan yang diterima adalah sekitar 2.000 saja. Kita perlu melihatnya lagi," katanya. (Baca: Redam Demonstran, Thailand Blokir Facebook Mengomentari aksi individu yang menghina Yang Dipertuan Agung Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah di situs Facebook, Ahmad Shabery mengatakan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan kepolisian masih melakukan pelacakan. Sebelumnya, seseorang yang tidak bertanggung jawab sengaja menghina Tuanku Abdul Halim dengan mengunggah gambar kecelakaan berdarah dengan wajah Raja di akun Facebook-nya baru-baru ini
Via INDAH P.

TKI Diperas Aparat? Lapor LPSK!

Jakarta- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemberantasan praktik pemerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk pengungkapan kasus tersebut diharapkan adanya kerjasama semua pihak untuk melaporkan kepada pihak berwajib. “Keterangan dari saksi akan menjadi masukan berharga bagi aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus," ujar Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/8/2014). Menurutnya, potensi ancaman terhadap saksi pelapor tinggi dalam kasus ini, karena diduga melibatkan aparat penegak hukum maupun pejabat publik. Namun pihaknya memastikan tidak akan tinggal diam jika ada saksi pelapor yang nantinya menerima ancaman. “Untuk itu LPSK ada, maka masyarakat yang memiliki keterangan terkait pemerasan TKI dimohon agar tidak takut dan tetap melapor," jelasnya. LPSK sendiri telah memiliki kerjasama dengan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melindungi hak-hak saksi dan korban termasuk diantaranya kepolisian dan KPK yang saat ini sedang menangani kasus tersebut. LPSK akan segera memproses perlindungan mereka jika saksi pelapor telah memasukan laporan ke aparat penegak hukum dan LPSK. “Itu semua dalam rangka menjamin keselamatan saksi dan korban serta dalam rangka membantu terungkapnya sebuah tindak pidana," kata Lili. Dirinya juga mengimbau agar para TKI yang mengalami pemerasan untuk mencatat dan mengidentifikasi oknum aparat yang memeras mereka. “Catat nama, institusi dan ciri-ciri pelaku atau bahkan pakaian yang dikenakan agar mempermudah melaporkan”, kata dia. Pada 25 Juli lalu KPK, UKP4, Angkasa Pura dan Polri menggelar sidak di terminal khusus TKI Bandara Soekarno Hatta. Di sana diduga terjadi tindak pidana pemerasan dan pungli terhadap TKI yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam sidak tersebut KPK mengamankan belasan orang dimana 3 diantaranya oknum aparat.
Via Rini Friastuti- detikNews

Hindari Pemerasan, TKI Sembunyikan Uang di Celana Dalam Tapi Masih Ketahuan

Jakarta- Cerita tentang pemerasan TKI memang tak ada habisnya. Sejumlah cara sudah dilakukan para pekerja agar terhindar dari 'tekanan' petugas, salah satunya dengan menyimpan uang di celana dalam, tapi masih saja ketahuan. Desi, pernah bekerja di Arab Saudi pada tahun 2008-2010. Tanggal 23 Juli 2010, dia pulang ke Indonesia. Selama dua tahun bekerja, dia menyimpan gajinya dan membawa tunai ke Indonesia dalam mata uang riyal Saudi. Kala itu dia membawa 19.200 riyal dengan kurs Rp 2.300 per riyal. "Saya sengaja menyimpan uang di dalam celana dalam yang sudah dijahit dan dilapisi plastik," tutur Desi kepada detikcom lewat surat elektronik, Jumat (8/8/2014). Setibanya di bandara, Desi digiring ke terminal khusus TKI . Dia disuruh naik bus, lalu hingga terminal berikutnya diminta turun dan dimintai uang. "Lalu kita disuruh beli tiket Elf tujuan Sukabumi dengan harga Rp 350 ribu. Tidak sampai di situ, saya didatangi petugas money changer dipaksa menukarkan uang," tambahnya. Dia sempat berbohong tak membawa uang, namun mereka tak percaya. Lalu, Desi dibawa ke kantor dan diminta untuk lepas baju oleh staf perempuan. Persembunyian uang Desi pun ketahuan. "Yang saya heran kenapa mereka bisa tahu kalau saya nyimpan uang di dalam CD (celana dalam-keluhnya. Agus, TKI lain, menceritakan hal yang sama. Dia pernah merasakan sendiri hal tersebut pada tahun 2007. Kala itu, dia hendak menjemput istrinya yang baru pulang bekerja dari Taiwan . "Saat saya mau ketemu tidak bisa. Dia dipaksa menunggu di pemberangkatan haji. Saya dapat ketemu setelah saya bayar Rp 50 ribu pada oknum TNI," terangnya. Setelah itu, dia mengajak istrinya pulang ke Karawaci, Tangerang. Namun dilarang oleh petugas berseragam dan meminta agar istrinya diantar ke alamat sesuai paspor di Banyuwangi , Jatim. Padahal saat itu Agus sudah menjelaskan datang sebagai suami. Bahkan dia membawa KTP dan surat nikah, lalu surat pindah rumah di Karawaci, Tangerang. Sempat berdebat lama dengan para oknum TNI, akhirnya petugas setuju istrinya diantar ke Tangerang, namun dengan syarat naik travel yang sudah disediakan bertarif Rp 150 ribu. Padahal Agus sudah bawa kendaraan sendiri. Bahkan naik taksi pun, kata Agus, ongkosnya tak sampai semahal itu. "Sampai di rumah, sopir pun masih minta ongkos antar lagi," terangnya. Anda sebagai TKI punya cerita lain atau yang sama dengan korban di atas? Kirim informasinya ke redaksi@detik.com .
DETIK/

Ini Nenek Maryam yang Mengasuh Wenni Korban Tsunami Bak Cucu Sendiri

10 Tahun Terpisah karena Tsunami

Banda Aceh- Wajahnya keriput. Tapi semangatnya masih membara. Dengan segala usaha, dia merawat dan mengasuh Wenni (14) bertahun-tahun. "Dia sudah saya anggap sebagai cucu sendiri," kata Maryam kepada wartawan, Kamis (7/8/2014). Maryam merupakan warga Desa Pulo Kayu, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya. Dia mulai merawat Wenni setelah anaknya, Bustamil, pergi bekerja ke Batam. Bustamil adalah nelayan yang menemukan Wenni terdampar di pulau Banyak, Aceh Singkil, pada Desember 2004 silam. Oleh Maryam, Wenni disebut sebagai yatim piatu korban tsunami. Karena itu, ia merasa berkewajiban merawatnya sebisa mungkin. Sesulit apapun kondisinya, ia tetap menghidupi bocah yang saat ditemukan berusia 4 tahun itu. Di luar dugaan, keluarga Wenni ternyata masih hidup. Rabu (6/8) kemarin, Wenni dijemput orangtuanya. Maryam mengaku ikhlas. "Dia anak rajin dan penurut," tutur Maryam.
detik.com

Ini Saran Polisi Bandara Soekarno-Hatta Agar TKI Tak Terjebak Taksi Gelap

Tragedi Pemerasan TKI

Jakarta - Tak sedikit TKI yang terjebak ongkos mahal karena menumpang taksi gelap. Maklum saja, kadang begitu turun dari pesawat di Bandara Soekarno- Hatta para TKI langsung diarahkan para calo untuk naik taksi gelap ke kampung halaman. Begitu naik, para TKI ini langsung dipalak dengan ongkos super mahal. Kapolres Bandara Soekarno- Hatta Kombes CH Pattopoi memberikan saran untuk menghindari TKI 'tersandera' taksi gelap. Soal ongkos taksi ini juga yang kerap disebut sebagai sindikat pemerasan di bandara. "Saya mengusulkan, yang pertama harus ada petunjuk saat turun di bandara ada informasi soal transportasi bagi TKI untuk mencari angkutan seperti apa," terang Pattopoi, Kamis (7/8/2014). Menurut dia, informasi itu bisa disampaikan lewat papan petunjuk atau ada konter khusus. Ditampilkan juga harga resmi misalnya ke Sukabumi dan Cianjur berapa. Jadi sudah jelas tarif perjalanan, menghindari harga yang ditembak. Pattopoi sudah menyampaikan ini dalam rapat koordinasi dengan pihak Angkasa Pura 2. "Nanti bisa saja Angkasa Pura bersama BNP2TKI menyediakan konter angkutan resmi di dalam dengan petunjuk dan tarif terpampang. Jadi ini jelas TKI bisa milih. Konter juga di dalam, jangan di luar," tegas dia. Memang persoalan yang dihadapi penyewaan konter di dalam yang mahal. Kemudian perlu dicegah juga jangan sampai ada pemaksaan TKI naik kendaraan, semua dipersilakan tanpa ada paksaan. Bila ada yang konter taksi yang memaksa agar menggunakan jasanya bisa langsung disanksi. Yang terutama tadi itu informasi mengenai tarif taksi. "Untuk mencegah penyimpangan dan calo, kita juga bikin tim gabungan dengan AP 2, kita akan menindak orang yang tidak ada izin atau tiket di arel conveyor," tuturnya. Mereka yang tak patuh, berada di areal conveyor tanpa izin akan dikenai pidana UU Penerbangan yang ancamannya 1 tahun penjara. Selain itu juga Pattopoi menerangkan soal TKI di mana dibagi dalam dua tipe. Yang pertama TKI mandiri, yakni pulang sendiri seperti penumpang lainnya, dan yang kedua TKI yang didata BNP2TKI. "Jadi TKI itu ada yang didata BNP2TKI di ruang khusus kemudian dibawa ke kantor BNP2TKI di Selapanjang untuk kepulangan, dan dinaikkan ke elf yang membawa TKI ke daerah. Itu ada 300-an elf yang mengantar TKI, itu wilayah di luar bandara," tutup Pattopoi menjelaskan soal TKI yang diatur kepulangannya oleh BNP2TKI. DETIK.COM

Cerita Kepala BNP2TKI Saat Nyamar di Bandara: Pemerasan Memang Sistematis

Komplotan PNS Pemeras

Jakarta - Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdul Mansyur mengakui adanya upaya pemerasan yang sistematis terhadap TKI di Bandara Soekarno-Hatta. Dia melihat sendiri praktik ini saat sidak sambil menyamar di Bandara Soekarno-Hatta. Gatot menjabat sebagai kepala BNP2TKI menggantikan Jumhur Hidayat sejak 19 Maret 2014 lalu. Tak lama setelah itu, dia mengaku langsung sidak ke bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di terminal umum, untuk mengecek kabar pemerasan terhadap TKI. Di sidak perdana, dia menyamar sebagai penumpang biasa. "14 April saya sidak menyamar, mau cek gimana pola pemerasan dari mana dan bagaimana. Ternyata memang, tidak salah kalau disebut sistematis," kata Gatot saat berbincang dengan detikcom, Kamis (7/8/2014). KPK sebelumnya menyebut pemerasan TKI di Bandara sistematis, masif dan terstruktur. Dia menyaksikan sejumlah TKI yang digiring orang-orang berseragam sejak turun dari belalai pesawat. Dia tak bisa memastikan dari instansi mana pria berseragam tersebut, yang jelas bukan dari anak buahnya. "Yang pasti punya otoritas masuk ke dalam, dan atas izin otoritas penerbangan. Bajunya dari mana saya nggak tahu," tegasnya. Setelah itu, Gatot melihat TKI tersebut melewati berbagai pemeriksaan, dari mulai Imigrasi, Bea Cukai, bahkan ada polisi dan anggota TNI. Belum selesai sampai di situ, para TKI juga kemudian 'diperas' oleh para porter pembawa barang, hingga di luar bandara dicecar oleh calo-calo taksi gelap. "Banyak sekali orang-orangnya, mungkin ada yang membantu, tapi salah satu salah duanya pasti meras," ungkapnya. Temuan itu kemudian dia sampaikan pada Dirut Angkasa Pura 29 April 2014. Dia menceritakan semuanya dan direspons oleh para direktur Angkasa Pura dengan mengatakan sudah ada langkah penindakan hingga pemecatan. Bahkan AP mengaku sudah memasang 820 CCTV di lokasi untuk mencegah praktik tersebut. Setelah itu, Gatot juga mengadukan hal tersebut ke Kapolres Bandara Soekarno- Hatta dan Tangerang Selatan. Semua instansi lain pun dia hubungi. Namun ternyata praktik itu memang tak bisa dibasmi secara tuntas, termasuk saat KPK, Mabes Polri dan UKP4 menggelar sidak. Khusus di jalur TKI, Gatot berjanji akan melakukan sejumlah perbaikan. Yang paling dekat adalah menggelar lelang ulang bagi money changer dan travel yang bekerjasama di jalur tersebut. Kontrak para penyewa saat ini tidak akan diperpanjang lagi, sebelum digelar lelang baru. "Nanti kontrak mereka habis 31 Desember, tidak akan saya perpanjang. Saya tutup dulu, sampai lelang lagi," tegasnya. DETIK.COM

Migrant Care Beberkan 10 Modus Pemerasan TKI di Bandara

JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care, yang khusus menangani buruh migrant, membeberkan 10 modus pemerasan yang kerap dialami Tenaga Kerja Indonesia( TKI) di bandara. Direktur Migrant Care, Anis Hidayah mengaku sudah melaporkan 10 modus yang dilakukan oknum petugas bandara dari berbagai institusi itu ke KPK. "Ada manipulasi penukaran uang, tarif angkutan ke daerah asal, pungli porter barang, pembelian voucher pulsa secara paksa, pengiriman barang via cargo," kata Anis di KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2014). Lima modus pemerasan tersebut menurut Anis, biasanya dilakukan dengan paksa oleh petugas di terminal khusus TKI Bandara Soekarno-Hatta. "Ada juga pencairan asuransi, pencairan cek, pungutan untuk kepulangan mandiri lewat terminal 2, angkutan gelap, serta memperlama tinggal di bandara," kata Anis. Praktik seperti ini menurut catatan Migrant Care, sudah terjadi sejak 1986. "Buruh migrant selama ini hanya dijadikan objek," tegasnya. Karena itu, Anis dan TKI berharap pada KPK untuk bisa menindak serta memberikan efek jera pada para oknum pemeras pahlawan devisa. "Kami sudah melakukan advokasi ke berbagai lembaga terkait, namun tidak ada perubahan sampai saat ini," ujarnya.
https://id.berita.yahoo.com/migrant-care-beberkan-10-modus-pemerasan-tki-di-103323596.html

Migrant Care Laporkan Enam Anggota DPR Pemilik PJTKI

Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat yang menangani buruh migran, Migrant Care, menyampaikan data mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan ada enam anggota DPR yang mempunyai PJTKI. "Saya kira mereka melakukan pola-pola abuse of power yang lebih sistemik dan terstruktur," ujar Anis di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 6 Agustus 2014. Sayangnya, dia tidak mau menyebutkan nama enam anggota legislatif itu. (Baca: Migrant Care Laporkan Data Pemerasan TKI ke KPK Menurut dia, kepemilikan PJTKI tersebut bisa menghambat reformasi birokrasi dalam hal penempatan dan perlindungan TKI. Selain itu, kata Anis, tugas anggota DPR selaku pembuat regulasi bisa saja terpengaruh. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan anggota DPR itu tak hanya punya PJTKI, tapi beberapa ada juga yang memiliki perusahaan travel pemulangan TKI. "Harapannya kan agar mereka bisa menyampaikan aspirasi para TKI," ujarnya. Padahal, melalui perusahaan travel inilah pemerasan TKI terjadi. Para pahlawan devisa ini dikenai tarif yang sangat mahal. Untuk membenahi pelayanan terhadap buruh migran, Adnan mengatakan, KPK akan memanggil lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, anggota DPR, dan pemangku kepentingan lainnya. "Kalau DPR, nanti kita minta penjelasannya dulu," ujar Adnan. (Baca: Pemerasan TKI Bentuk Perbudakan Modern Migrant Care bersama enam TKI korban pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta mengadu ke KPK. Aduan ini merupakan tindak lanjut atas inspeksi mendadak KPK bersama Bareskrim Polri, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta Angkasa Pura di Terminal 2D Soekarno- Hatta pada 26 Juli lalu. Tim gabungan ini mencokok dua anggota polisi, satu anggota Pomdan Jaya, dan 15 preman yang diduga selama ini menjadi calo serta pemeras TKI.
LINDA TRIANITA Tempo.co

KPK akan Kirim Rekomendasi ke Presiden, Minta Evaluasi Kinerja BNP2TKI

Jakarta - Keberadaan BNP2TKI diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan TKI. Nyatanya, setelah sekian lama dibentuk, BNP2TKI belum bisa mengurai ruwetnya manajemen pengelolaan TKI. Setelah melakukan sidak dan melakukan kajian, KPK akan segera mengirimkan rekomendasi ke presiden. Isinya, evaluasi soal keberadaan dan kinerja BNP2TKI. "Kami terima informasi menarik, bahwa sebenarnya menurut kajian ini adalah pola perbudakan modern yang menempatkan kita setara negara-negara yang memperlakukan tenaga kerja tidak manusiawi. Jadi, rekomendasi KPK kepada presiden dan nantinya bisa diteruskan presiden terpilih terkait keberadaan BNP2TKI," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2014). Menurut Pandu, ada beberapa opsi yang akan direkomendasikan. Salah satu opsi adalah mengambil alih BNP2TKI karena dianggap tidak efektif keberadaannya. "Ada opsi apakah dilikuidasi atau diubah bentuknya," jelas Pandu. Dalam waktu dekat, KPK akan memanggil pihak Kemenakertrans dan BNP2TKI. Pemanggilan itu terkait dengan adanya laporan bahwa Kemenakertrans dan BNP2TKI yang tidak mengindahkan rekomendasi beberapa pihak untuk perbaikan manajemen pengelolaan TKI. "Bahasa halusnya jangan memeriksa, tapi berkoordinasi. Nanti kita kirimkan surat untuk berkoordinasi," tutur Pandu. Sebelumnya, Pandu menyebut bahwa telah terjadi pembiaran yang dilakukan pihak yang berwenang mengelola TKI, yakni Kemenakertrans dan BNP2TKI. Akibat pembiaran itu, aksi pemerasan terhadap TKI hingga saat ini masih jamak terjadi. "Permasalahan kesemrawutan tata kelola TKI tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada pembiaran. Anda sendiri tahu, praktik itu bisa berjalan selama ini karena ada pembiaran," ungkapnya.
DETIK