Sosok Peduli TKI Telah Pergi

JPNN.COM JAKARTA – Almarhum Ketua MPR RI Taufik Kiemas, merupakan tokoh yang secara terus menerus mendorong lahirnya regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan tokoh yang memiliki kepedulian tinggi terhadap segudang permasalahan TKI di luar negeri.

Kedua hal inilah yang paling membekas dalam ingatan Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, ketika berbicara sosok politisi senior pendiri partai politik PDI Perjuangan tersebut.

“Kerja-kerja pelayanan TKI yang saya lakukan, itu dimonitor oleh beliau (Taufik). Beliau benar-benar memberi arahan, sekaligus memotivasi saya untuk lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugas-tugas yang ada,” ujarnya di Jakarta, Minggu (9/6).

Perhatian khusus tersebut menurut Jumhur, diberikan tidak saja ketika di media massa ramai diberitakan terkait kasus-kasus penistaan yang dialami TKI di berbagai negara. Namun jauh sebelum itu, Taufik kerap mendorong pemerintah benar-benar lebih tanggap terhadap kesejahteraan para TKI yang ada. “Jadi beliau tidak pernah berhenti memberi perhatian langsung dengan meminta pemerintah lebih tanggap melakukan perlindungan maksimal,” katanya.

Karena itu mantan aktivis mahasiswa yang berasal dari Institut Teknologi Bandung era 80-an ini, menyatakan Indonesia sangat kehilangan sosok peduli wong cilik almarhum Taufik Kiemas, yang meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Nasional Singapura pada Sabtu (8/6) pukul 19.05 waktu setempat akibat menderita penyakit jantung.

"TK (Taufik Kiemas) adalah simbol pemaknaan nasionalis religius, yang saat ini fenomenanya memang berkembang cukup luas di PDIP. Hal ini tentu tidak lepas dari semangat dan cita-citanya, yakni menciptakan gairah perjuangan baru kepada wong cilik melalui kehadiran elemen muda Islam di PDIP,” ujarnya.

Jumhur mengaku kepergian TK telah mewariskan ruh perjuangan bagi orang muda pada umumnya. Karena semasa hidup, almarhum sangat menaruh perhatian terhadap regenerasi bangsa, baik dalam keperluan lingkup kepemimpinan partai maupun menyangkut agenda tampuk pimpinan nasional.

"Beliau di akhir hayatnya bagai tanpa henti memberi dukungan moral untuk kaum muda dan bahkan kerap meminta elit nasional agar melapangkan orang-orang muda menjadi calon pemimpin masa depan bangsa," ujarnya.

Karena itu Jumhur berharap semangat dan cita-cita almarhum tidak boleh dipadamkan utamanya terkait hasrat mewujudkan kehadiran orang muda di panggung kepemimpinan nasional.(gir/jpnn)

PJE "Pekanbaru Job Expo" tawarkan 4.500 lowongan kerja luar negeri

Sejumlah pencari kerja mengamati daftar perusahaan pada bursa tenaga kerja "Pekanbaru Job Expo 2012" di Pekanbaru, Senin (16/4). Tahun ini PJE digelar pada 10 hingga 13 Juni 2013. (FOTO ANTARA/FB Anggoro)

Pekanbaru (ANTARA News) - Pameran bursa tenaga kerja "Pekanbaru Job Expo" (PJE) akan menawarkan 4.500 lowongan kerja di luar negeri yang bisa dimanfaatkan pencari kerja di Kota Pekanbaru, Riau, dan sekitarnya. "Lowongan kerja yang tersedia bukan hanya untuk kebutuhan lokal, melainkan ada 4.500 lowongan untuk ditempatkan di luar negeri," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Priabudi di Pekanbaru, Minggu. PJE diselenggarakan Pemko Pekanbaru pada 10-13 Juni di Hotel Mutiara, Pekanbaru. Acara tersebut rutin digelar setiap tahun, dan kali ini dalam rangka meramaikan HUT Kota Pekanbaru ke-229 pada 23 Juni mendatang. Menurut Priabudi, lowongan kerja di luar negeri ini paling mayoritas berasal dari perusahaan di Jepang dan Korea Selatan. Lowongan kerja tersebut membutuhkan tingkat skill yang cukup tinggi karena untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Sebabnya, lowongan kerja yang tersedia bukan untuk menjadi tenaga kerja kasar, melainkan untuk sektor formal bidang kesehatan, jasa dan konstruksi. "Lowongan di Korea Selatan itu sebagian besar untuk perawat, tenaga kesehatan. Kemudian di Jepang sebagai pekerja jasa konstruksi bangunan, bukan pembantu rumah tangga," ujarnya. Dengan adanya pameran bursa kerja ini, ia berharap dapat membantu masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dan mampu mengurangi tingkat pengangguran. Ia menambahkan, PJE juga akan diikuti oleh 67 perusahaan lokal hingga internasional mulai dari rumah sakit, perusahaan kelapa sawit, hingga perusahaan minyak PT Chevron Pacific Indonesia. Editor: Suryanto

Cak Imin Pastikan Tutup Perusahaan yang Masih Pekerjakan Anak

detikfinance Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar pastikan mencabut izin kerja perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak. Bahkan, pihak perusahaan bisa mendapat sanksi pidana. "Para pengusaha harus tahu bahwa dalam UU Perlindungan Anak mempekerjakan anak di bawah umur adalah dilarang. Bagi yang tetap memaksakan anak untuk bekerja, perlu mendapat tindakan tegas dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan tuntutan sanksi pidana," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/6/2013) Alasannya, menurut Muhaimin jelas karena belum cukup secara umur dan dimungkinkan berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan anak. Sejauh ini, Ia menuturkan sosialisasi dan pendekatan khusus berupa persuasif dan bantuan ekonomi untuk mencegah bertambahnya pekerja anak pun telah dilakukan. "Kita telah melakukan pendekatan khusus untuk melarang anak usia sekolah untuk bekerja bersekolah. Kita terus kerahkan para pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan monitoring dan penindakan tegas terhadap keberadaan pekerja anak ini," jelasnya. Sebagai contoh, Ia menceritakan kasus perusahaan kuali di Tangerang yang telah mempekerjakan pekerja anak telah dituntut atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan karena mempekerjakan anak pada bentuk pekerjaan terburuk. Maka perusahaan dituntut hukuman pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta. "Diperlukan upaya-upaya untuk menganalisa dampak jangka panjang dari program tersebut. Apa saja kendala mereka, apakah mereka masih tetap berada di unit pendidikan, atau apakah mereka kembali lagi ke pekerjaan semula karena tuntutan ekonomi keluarga," ucapnya. Untuk itu harus ditingkatkan sinergitas antar sektor, karena tanpa kerjasama dari para stakeholder, baik aparatur pusat maupun daerah, pihak pengusaha, elemen masyarakat maupun media, Program Penanggulangan Pekerja Anak tidak dapat terwujud "Peran serta masyarakat, pemerintah pusat dan daerah serta instansi terkait dibutuhkan untuk meningkatkan sinergitas guna mengurangi jumlah pekerja anak dan mengembalikannya ke dunia pendidikan," tegasnya.