Terjangkit malaria, TKI asal Lombok butuh bantuan darah

TKI. Merdeka.com/Arie Basuki

Pulang bekerja dari Malaysia, Rinalam (50) langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengidap penyakit malaria. Tenaga kerja Indonesia (TKI) asal lombok ini membutuhkan tujuh kantong darah golongan B akibat kekurangan darah.

Rinalam, warga asal Desa Loang Serak, Kecamatan Lingsar, Lombok, menjalani perawatan di kamar kelas III ruang Teratai RSUD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau sejak Jumat (21/6) kemarin. Dia kembali ke Tanah Air setelah dideportasi bersama ratusan TKI lainnya dari Pasir Gudang Johor ke Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang.

"Kondisi pasien sekarang sangat lemah dan sesak karena kekurangan darah golongan B akibat penyakit malaria vivax yang dideritanya," kata perawat RSUD Tanjungpinang, Elyn, Sabtu (29/6), seperti dikutip dari Antara.

Menurut Elyn, kondisi kesehatannya sudah sangat lemah akibat penyakit malaria yang diidapnya. Sejak menjalani perawatan, korban baru menerima satu kantong darah, sementara masih menunggu tujuh kantong lainnya dari Palang Merah Indonesia (PMI) Tanjungpinang, lombok.

"Satu kantong darah yang sudah masuk tubuh pasien itu belum mampu meningkatkan hemoglobin (Hb) darahnya yang masih tetap pada angka 4,7 dari 11 dalam kondisi normal," ujarnya.

Sementara, stok darah golongan B yang dimiliki PMI setempat sudah kosong. Di ruang rawat inap, Rinalam hanya tidur sendirian tanpa ditemani keluarga atau Satgas TKI Bermasalah.sumber

TKI Asal Banyuwangi Meninggal Tak Wajar di Arab Saudi

 
BANYUWANGI - Seorang TKI asal Jalan Musi, RT 01/02, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi secara tidak wajar.

Keluarga menerima informasi meninggalnya TKI bernama Hadi Wicaksono Katma (49) melalui surat dari Kementerian Luar Negeri RI. Di situ disebutkan bahwa Hadi meninggal dunia pada 9 April 2013, namun keluarga baru menerima kabar Sabtu, 29 Juni 2013.

Dalam surat tertanggal 21 Juni 2013 tersebut juga tercantum permintaan mengurus hak khusus (diyat) serta identifikasi kemungkinan kematian disebabkan hal tidak wajar atau penganiayaan.

Susianti, ibu Hadi, Minggu (30/6/2013), menuturkan, anaknya bekerja sebagai petugas dekorasi taman. Hadi bekerja di Arab Saudi 10 tahun lalu atau setelah bercerai dengan istrinya.

Dia mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengusut kasus ini serta segera memulangkan jenazah Hadi untuk dimakamkan.

Dia juga menyayangkan lambannya penyampaian informasi meninggalnya pria yang sudah memiliki seorang anak tersebut.

Selama bekerja di Arab Saudi, Hadi baru sekali pulang ke Indonesia, yakni tiga tahun lalu. Sementara komunikasi terakhir dengan keluarga terjadi pada Mei 2012. sumber

TKI Dibunuh di Malaysia

Kuala Lumpur ? Seorang pria asal Indonesia ditemukan tewas terbunuh di Malaka, Malaysia. Diduga kasus ini berkaitan dengan hubungan gelap yang dijalani WNI ini dengan seorang wanita yang telah bersuami. Kepolisian setempat menyebutkan, serangan itu diduga dilakukan sekelompok pria. Korban yang diketahui bernama Saiful Rahman ini ditemukan tergeletak tak bernyawa di dekat Water Treatment Hub yang ada di Air Bertam pada Senin (24/6) waktu setempat. Saiful ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Tangannya dalam keadaan dimutilasi. Otoritas setempat menyatakan, Saiful yang berasal dari Madura ini dinyatakan tewas akibat cedera parah di bagian kepala. Demikian seperti dilansir Asia One, Kamis (27/6). Terkait kasus ini, Kepala Kepolisian Kuala Lumpur, Raja Shahrom Raja Abdullah menyatakan, tiga warga Indonesia telah ditangkap demi membantu investigasi. Ketiganya berjenis kelamin pria dan berusia antara 25-32 tahun. Mereka dibekuk di sebuah apartemen di Subang Damai pada Selasa (25/6) kemarin. ?Selama interogasi, salah satunya mengakui ikut menyusun rencana pembunuhan Saiful terkait hubungan gelapnya,? jelas Raja Abdullah. Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa Saiful diduga terlibat hubungan gelap dengan seorang wanita Indonesia yang sudah menikah. Pembunuhan ini diduga kuat direncanakan oleh suami wanita tersebut, yang marah saat mengetahui perselingkuhan istrinya. Pasca kasus ini mencuat, si wanita yang menjalin hubungan gelap dengan Saiful dilaporkan menghilang. Penyelidikan kasus ini terus berlanjut dan polisi masih mengejar sejumlah orang yang diduga terlibat, termasuk si wanita Indonesia tersebut.sumber

Calon TKI Dihimbau Mendaftar Melalui Lembaga Resmi

Ilustrasi

Sijunjung, Seruu.com - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh menyatakan jika ada calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri agar mendaftar pada lembaga resmi atau Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat. "Bekerja ke luar negeri harus siap segalanya. Yang lebih penting adalah harus terdaftar identitasnya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota atau lembaga resmi. Agar tercatat identitasnya, sehingga jika ada permasalahan di Luar Negeri akan mudah melacaknya," ujar Poempida dalam sosialisasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui media tradisional yang diselenggarakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Lapangan Pasar Inpres Kabupaten Sijunjung, Sumbar, Sabtu (29/6/2013). Poempida mengatakan pencatatan identitas TKI sebelum berangkat ke Luar Nageri ini sangat penting dilakukan, sehingga jika TKI tersebut mengalami masalah di Luar negeri akan mudah dicari datanya dan diselesaikan. "Jika tidak terdaftar kita akan sulit mengurusnya dan melindunginya," paparnya. Pemerintah melalui BNP2TKI, lanjut Poempida, saat ini telah memiliki Sistem online TKI yaitu Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), dengan sistem online tersebut seluruh data TKI tecatat dengan baik dan lengkap. Sehingga jika TKI mengalami masalah di Luar Negeri akan mudah dipecahkan dan diberikan bantuan. Poempida mengucapkan terimakasih Kepada BNP2TKI yang telah melakukan sosialisasi program penempatan dan perlindungan TKI di Kabupaten Sijunjung ini. Ia mengatakan sosialisasi tatap muka secara langsung melalui pagelaran seni tradisional merupakan prorgam yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat terutama calon TKI, mantan TKI dan keluarganya. Melalui sosialisasi ini, fungsi penempatan dan perlindungan TKI dapat disampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang prosedur menjadi TKI yang berdokumen. "Sehingga jika terbuka pasar dan permintaaan peluang kerja masyarakat bisa memanfaatkannya. Tentu semua itu dilakukan melalui proses dan prosedur yang benar," tuturnya. Sementara itu Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan BNP2TKI Rohyati Sarosa mengatakan sosialisasi melalui media tradisional BNP2TKI di Kabupaten Sijunjung merupakan kegiatan sosialisasi yang ke sebelas yang dilakukan BNP2TKI pada tahun 2013 ini. Sebelumnya sosialisasi melalui media tradisional BNP2TKI telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Malang, Tulungagung, dan Ponorogo (Jawa Timur), Pemalang dan Cilacap (Jawa Tengah), Cirebon, Garut, dan Sukabumi (Jawa Barat), Lampung Timur (Lampung). Rohyati mengatakan Kabupaten Sijunjung merupakan daerah potensial dalam penempatan TKI di Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui, penempatan TKI formal di Sumbar cukup banyak. Selain dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh, Bupati Kabupaten Sijunjung Yuswir Arifin, Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan BNP2TKI Rohyati Sarosa, Kepala Biro Perencenaan dan Administrasi Kerjasama BNP2TKI Yunafri, Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Muklis, Kadisosnakertrans Kabupaten Sijunjung Irwandi, Kapolres Kabupaten Sijunjung Sugeng Riyadi, dan tokoh masyarakat setempat, kegiatan ini menyedot perhatian masyarakat karena menampilkan artis Ratu Si Kumbang dan Pelawak Mak Item yang cukup dikenal masyarakat setempat. [Irm] - See more at: http://utama.seruu.com/read/2013/06/29/171782/calon-tki-dihimbau-mendaftar-melalui-lembaga-resmi#sthash.w7NPk2Qs.dpuf

Negara Taiwan Banyak Diminati TKW Situbondo

Sulitnya lapangan pekerjaan, membuat warga Situbondo banyak bekerja ke luar Negeri. Salah satu Negara tujuan mengadu nasib yaitu Taiwan. Beberapa tahun terakhir ini, banyak warga Situbondo bekerja ke Taiwan, sebagian lagi ke Hongkong dan Singapura. Rata-rata, mereka menjadi pembantu rumah tangga atau House Maid. Salah satu Tenaga Kerja Wanita, yang siap berangkat ke Taiwan bernama Lilis Dwi Wahyu Cahyaningsih, warga Dusun Kendal, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih. Wanita berusia 31 tahun ini, pagi kemarin telah merampungkan berkas keberangkatannya di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lilis akan menjadi pembatu rumah tangga di Taiwan selama 3 tahun, melalui Perusahaan Jasa Penyalur Tenaga Kerja, PT Antar Tenaga Kerja Mandiri. Menurut Lilis, dirinya sudah mengikuti pelatihan selama dua bulan. Selain pelatihan skill, Lilis mengaku mendapatkan kursus bahasa Taiwan. Lilis mengaku lebih tertarik bekerja ke Taiwan karena prospeknya bagus. Dengan menjadi pembantu rumah tangga, Lilis akan menerima gaji sebesar 5 juta perbulan, mendapatkan asuransi serta tunjangan dana insensif. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Disnakertrans Pemkab Situbondo, Yogie Sudharma, mengatakan, beberapa tahun TKW asal Situbondo yang bekerja ke Taiwan memang sangat mendominasi. Menurut Yogie, tahun ini ada 16 warga Situbondo bekerja ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 orang TKW bekerja ke Taiwan, ke Singapura dua orang, serta ke Hongkong dan Arab Saudi, masing-masing satu orang. Yogie menambahkan, pihaknya tidak akan mempersulit mengeluarkan ijin pemberangkatan TKW ke luar negeri, asalkan semua persyaratannya sudah lengkap. Yang tak kalah terpentingnya, perusahaan penyalur jasa tenaga kerjanya sudah terdaftar, dan Petugas lapangannya memiliki ID card dan sudah terlatih. BHASAFM

TKI di Hongkong Rentan Kanker Serviks

HONGKONG – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hongkong rentan terkena penyakit dan gangguan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan yang masih kurang dan minimnya informasi serta pemeriksaan kesehatan rutin yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. Salah satu penyakit yang sering mengenai perempuan adalah kanker serviks dan kanker payudara.

Hal itu dikatakan oleh Manager Pelayanan Medis LKC Dompet Dhuafa dr.Yeni Purnamasari. Dokter Yeni mengungkapkan, TKI di Hongkong berjumlah hampir 130.000 jiwa. Mereka bekerja di sektor domestik dan informal. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan usia produktif, berkisar 20-45 tahun.

Sebagai upaya promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan bagi para TKI di Hongkong mencegah penyakit kanker serviks, Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa bekerjasama dengan Layanan Kesehatan Terpadu (LKT) Dompet Dhuafa Hongkong  menggelar Seminar Kesehatan dan Deteksi Dini Kanker Serviks Serta Kanker Payudara.

Mengisi seminar kesehatan tersebut, LKC Dompet Dhuafa mengutus 1 orang dokter dan 1 bidan sebagai nara sumber. Seminar kesehatan yang berlangsung di Mesjid Ammar Wan Chai, Hongkong, tanggal 23 Juni 2013 dihadiri lebih 400 peserta dari para TKI yang bekerja di Hongkong.

“Seminar ini diperlukan agar para  TKI di Hongkong mendapat pengetahuan kesehatan dan terdeteksi sejak awal  apabila menderita penyakit, khususnya kanker serviks dan kanker payudara,” kata dr. Yeni Purnamasari, dokter yang mewakili LKC Dompet Dhuafa, sebagai pembicara dalam seminar, membahas tema  “Apa dan Bagaimana Kanker Serviks dan Kanker Payudara, Serta Upaya Deteksi Dininya”.

Berdasarkan data yang didapatkan, kanker payudara merupakan kanker kedua terbanyak sesudah kanker serviks pada wanita di Indonesia. Selain itu menurut data GLOBOCAN, IARC (2002), insidens kanker payudara di Indonesia adalah sebesar 26 per 100.000 penduduk wanita manakala mortaliti  mencapai 11,3 per 100.000 penduduk wanita.

“Kanker serviks dan payudara merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting, karena mortalitas dan morbiditasnya yang tinggi,” ungkap Dokter Yeni.

Selain topik tersebut, dalam seminar juga membahas materi terkait Pelatihan Kegawatan Pada Anak dan Dewasa. Agar para TKI, kata dokter Yeni, senantiasa sigap menghadapi kondisi kesehatan yang tidak diinginkan yang bisa mengancam nyawa.

Selain itu, para peserta juga mendapatkan pelatihan Periksa Payudara Sendiri (SADARI)  yang dipandu oleh tenaga bidan dari LKC Dompet Dhuafa Rohayani, AM.Keb. Usai seminar dan pelatihan, sebanyak 60 peserta mendapatkan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam asetat) secara gratis.-MJundi sumber kompasiana

TKI Asal Sulsel Meninggal di Malaysia

ENREKANG -- Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Dusun Terowali, Desa Tongkonan Basse, Kecamatan Masalle, Enrekang, dikabarkan meninggal di Serawak Malaysia.

TKI bernama Aris Sina ini, diketahui sudah meninggal sejak 13 Juni lalu. Hanya saja, kabarnya baru sampai di Enrekang Jumat (28/6)

Kabar tersebut diterima Kapolres Enrekang, AKPB Ika Waskita dari salah seorang staf polisi, AKBP Audi yang bertugas pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Malaysia.

"Saya dapat telepon langsung dari teman yang bertugas di sana. Minta dijembatani untuk koordinasi dengan keluarga almarhum. Informasi sementara, TKI tersebut meninggal karena serangan jantung," jelas Ika seperti yang dilansir FAJAR (JPNN Group), Jumat (28/6). (iad) sumber

Derita TKI di Malaysia

Bedeng yang ditinggalkan paraTKI di Malaysia

Tidak banyak yang mengetahui pada 7 Mei 2013, terjadi kebakaran yang melumatkan bedeng-bedeng tempat tinggal para buruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada proyek kondominium Aman Height Condominium, Seri Kembangan, Selangor, pinggiran Kuala Lumpur, Malaysia. Akibat kebakaran ini, semua harta TKI yang berjumlah 200 orang ludes terbakar, termasuk dokumen-dokumen pribadi dan izin kerja. Diantara 200 orang tersebut, 40 orang di antaranya adalah wanita yang juga bekerja sebagai buruh kasar, serta 6 orang anak-anak. Beruntung kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Pada saat TKI kehilangan segalanya, majikan TKI tersebut sama sekali tak peduli dan melakukan bantuan. Majikan hanya tahu TKI harus bekerja dan bekerja menyelesaikan proyek kondominium. Untungnya masyarakat Indonesia di Kuala Lumpur sangat tanggap dan segera memberikan bantuan, baik berupa pangan, sandang, dan kebutuhan lainnya. Pihak KBRI Kuala Lumpur juga cukup sigap dalam memberi bantuan dan pengurusan dokumen-dokumen yang musnah terbakar. Saat ini TKI sudah bekerja kembali dengan normal. Namun mereka sekarang tinggal di bedeng-bedeng dengan sanitasi yang memprihatinkan. Ketika team dari lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengunjungi tempat tinggal para TKI, terlihat para TKI tinggal di bedeng-bedeng yang berada di atas genangan air. Untuk masuk ke bedeng tersebut, kami harus berpijak pada papan-papan yang berada di atas air dengan hati-hati, bila tidak ingin tercebur ke dalam genangan air. Team ACT juga merasakan banyak sekali nyamuk dan bau menyengat. Tentu saja kondisi ini menimbulkan rawan penyakit bagi para penghuninya. Pengusaha yang memekerjakan TKI kita ini tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja...Mereka bekerja tanpa safety equipment dan tempat tinggal yang buruk. Tercatat di tahun 2012, TKI yang meninggal di Malaysia dan dikebumikan di tanah air adalah sekitar 700 orang, belum lagi yang dimakamkan di Malaysia. Penyebab kematian kebanyakan adalah TBC, meningitis, dan leptospirosis. Itu semua karena sanitasi tempat tinggal yang buruk. Diam yang jelas bukan solusi. Dibantu oleh sahabat-sahabat warga Malaysia yang simpati, kasus ini akan di urus di otoritas pemerintah. Seharusnyalah pengusaha Malaysia yang memekerjakan TKI kita harus memperlakukan TKI selayaknya manusia yang bermartabat. Banyak pengusaha Malaysia yang baik dalam memperlakukan para pekerja Indonesia. Namun untuk pengusaha yang tidak benar, selayaknya juga di urus. Kita ingin TKI diperlakukan dengan lebih baik. Wallahualam sumber

Bursa Kerja Banten Sediakan 12.226 Lowongan

Serang (AntaraBanten) - Bursa kerja yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten menyediakan  12.226 lowongan kerja dari 56 perusahaan.

Ribuan para pencari kerja menyerbu arena lokasi pameran bursa kerja Provinsi Banten 2013 yang dibuka Gubernur Banten di Alun-alun Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Serang, Kamis.

Sebelum para pelamar mencari lowongan pekerjaan sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikannya. Para pencari kerja tersebut tersebut terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran sebagai pelamar kerja sebagai syarat masuk ke arena bursa kerja.

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, pelaksanaan bursa kerja merupaka salah satu bentuk komitmen Pemprov Banten dalam memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

"Kami senantiasa bekerjasama dan komunikasi dengan pihak perusahaan di Banten, dalam hal perekrutan tenaga kerja. Ini bentuk upaya pemprov dalam menekan angka pengangguran," kata Ratu Atut.

Menurutnya, jumlah pengangguran di Banten terus mengalami penurunan. Data 2013 menunjukkan jumlah pengangguran di Banten mencapai  552.895 jiwa.

Selain membuka bursa kerja, kata dia, dalam mengatasi angka pengangguran tersebut, pihaknya mengajak Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) untuk mengoptimalkan pemanfaatan BLK serta meningkatkan  kualitas calon tenaga kerja.

"Tidak hanya calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri, tetapi juga mengoptimalkan kebutuhan tenaga kerja untuk perusahaan di Banten," katanya.

Kepala Disnakertrans Banten Erik Syehabudin mengatakan, pameran bursa kerja diikuti 10 instansi ketenagakerjaan dan 56 perusahaan dengan menyediakan 12.226 lowongan kerja.

Ia mengatakan, melalui bursa kerja perusahaan diharapkan memperoleh tenaga kerja yang profesional dan siap pakai. Sementara bagi pencari kerja, bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai minat, bakat, skill, dan kompetensi.

"Melalui hob fair ini diharapkan terjalin komunikasi antara perusahaan dan pencari kerja, sehingga tercipta hubungan emosional yang nyaman dan produktivitas kerja dapat terwujud," kata Erik.

Direktur Penempatan Pasar Tenaga Kerja Budi Hartawan dalam sambutan tertulisnya menyampaikan, salah satu yang masih menjadi permasalahan tenaga kerja yakni kualitas tenaga kerja. Sebab tenaga kerja terbesar masih didominasi lulusan SD-SMA yakni 54,6 juta orang, D III 3,2 juta, dan S1 8 juta.

Suami TKW hongkong Kubur Istri di Dalam Kakus Gara-gara Cemburu

Kawit (40), warga Dusun Juranggandul, Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, tega membunuh istrinya, Susanti (39), gara-gara cemburu. "Ya cemburu, dia baru pulang dari Hongkong, di rumah malah jalan-jalan sama lelaki lain," kata Kawit di markas Polres Tulungagung, Kamis (27/5/2013). Kawit menyerahkan diri ke polisi, Rabu (26/6/2013) sore. "Dia menyerahkan diri karena dihantui perasaan takut," kata Wakil Kepala Polres Kompol Indra Lutrianto Amstono di samping Kawit. Kecemburuan Kawit bermula ketika Susanti pulang dari merantau selama 3 tahun di Hongkong, Jumat (21/6/2013). Kawit mengaku, Susanti tidak memberitahu sebelumnya bahwa akan pulang. Ternyata, dia pulang diantar lelaki lain. Saat itu, katanya, Susanti mengenalkan lelaki pengantarnya itu sebagai temannya. Kawit pun menahan diri agar tidak emosi, apalagi ada kerabatnya juga saat itu. Keesokan harinya, Sabtu, pertengkaran di antara pasangan yang sudah memiliki dua anak itu kembali terjadi. Selama ditinggal ke Hongkong, Kawit mengasuh dua anaknya sendirian. Sebagai petani yang terkadang sibuk di sawah, Kawit terkadang juga menitipkan anak-anaknya di rumah orangtuanya, di Desa Aryo Jeding, Kecamatan Rejotangan. Menurut pengakuannya, selama merantau itu istrinya tidak pernah kirim uang untuk anak-anaknya. "Terus duitmu mbok gawe apa? (Lalu uangmu buat apa?)," kata Kawit mengenang ucapannya kepada Susanti. Namun, lanjutnya, Susanti justru marah-marah. "Cangkemmu aja takon-takon ae! (Mulutmu jangan tanya-tanya terus!)," kata Kawit menirukan jawaban istrinya. Pertengkaran hari itu selesai. Keesokan harinya, Minggu, Susanti pamit ke rumah temannya tetapi tidak menyebutkan secara jelas identitas maupun lokasinya. Hanya, kata Kawit, istrinya berjanji pulang sekitar pukul 18.00. Sebelum istrinya pulang, Kawit memergokinya bersama lelaki lain di jalan kampung. Kawit pun memaksa istrinya pulang, sedangkan lelakinya ngacir. Pada Minggu malam itu, pertengkaran hebat terjadi lagi di dalam rumah mereka. Lantaran sama-sama emosional, Susanti melemparkan mangkuk ke wajah Kawit. "Mangkuknya sampai pecah. Saya balas memukulkan batu bata ke kepalanya," ujar Kawit dalam bahasa Jawa. Susanti pun terhuyung-huyung hingga jatuh. Kawit yang kalap memukulnya lagi pakai pentungan kayu. Setelah memastikan Susanti tewas, Kawit menyalakan pompa air. Dia lalu menyeret mayat istrinya ke belakang rumah untuk dimasukkan ke kakus semi permanen yang tutupnya sekadar pakai kayu. Usai memendam mayat istrinya, ia menyiramkan air dari pompa untuk menghilangkan jejak. Sehari berikutnya, Senin, jika ditanya tetangganya soal keberadaan Susanti, Kawit menjawab bahwa dia sudah pergi lagi ke Hongkong. Namun, hanya sehari kemudian, Kawit merasa tidak nyaman sehingga menyerahkan diri ke polisi, Rabu (26/6/2013) sekitar pukul 16.00. "Pelakunya tunggal dan ini sifatnya spontan," kata Kompol Indra Lutrianto Amstono. Polisi pun menjerat Kawit dengan Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). "Ancaman hukumannya sampai 15 tahun penjara," katanya.
Laporan Wartawan Surya, Yuli
TRIBUNNEWS.COM

Dengar Curhatan TKI, Fitri Carlina Makin Bersyukur

Jakarta : Fitri Carlina membawa pulang oleh-oleh berharga sepulang dari Thailand. Tiga hari berada di negeri Gajah Putih itu, Fitri menyempatkan diri curhat dengan para Tenaga Kerja Indonesia.

Dari obrolan itu, Fitri bersyukur diberi hidup yang lebih layak. "Aku lebih banyak ngobrol sama TKI di sana. Aku semakin menghargai hidup ini setelah mendengar cerita dari mereka," tutur Fitri di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2013).

Keberadaan Fitri di Thailand dalam rangka meluncurkan album barunya yang berjudul Anti Galau. Album itu didedikasikan bagi para buruh migran. Fitri mengamati pola kerja para TKI.

"Di sini mereka cari uang. Nanti kalau pulang, mereka buka yayasan atau ada juga yang bikin panti asuhan. Malah ada lho yang jadi calon legislatif," kata Fitri. (Fei)Liputan6

TKI Merupakan Persoalan Bangsa

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi merupakan persoalan bangsa, menyangkut kemanusiaan dan martabat bangsa, sehingga harus segera ada peran institusi terkait.
“Dalam konteks ini, kita berpikir secara kemanusiaan dan martabat bangsa. Rakyat kita disana (Arab Saudi) kan menyangkut harkat dan martabat bangsa, apapun kita lakukan. Bagaimana ada ruang untuk menolong warga kita di sana yang tidak memiliki dokumen lengkap. Untuk kemanusiaan dan martabat bangsa, mari kita bekerja bersama untuk membantu mereka,” tegas Marzuki ketika melakukan rapat gabungan dengan pemerintah di Gedung Nusantara III, Rabu (26/6).
Dalam rapat membahas nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kesulitan memperpanjang dokumen izin tinggal dan perjalanan di Arab Saudi ini, hadir Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno, dan Anggota Komisi I Muhammad Najib.
Sedangkan dari pemerintah hadir Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Dari pihak swasta Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah.
Marzuki menyatakan jumlah TKI yang tidak memiliki dokumen ini cukup besar, sekitar 130 ribu TKI. Banyaknya jumlah TKI ini menyebabkan masalah di Imigrasi Arab Saudi. Untuk pengurusan dokumen, hanya diberikan pelayanan pada hari Rabu saja, dan jumlahnya terbatas, hanya 200 orang per hari.
“ Waktu pemutihan akan berakhir 3 Juli 2013, bagaimana 100 ribu lebih TKI ini dapat terdokumentasikan? Bisa 5 tahun tidak selesai. Saya minta institusi terkait agar tenggat tanggal waktu itu diperpanjang. Selain itu, pelayanan juga bisa ditingkatkan, mungkin dengan cara menambah loket, pelayanan lebih cepat lagi, atau ada upaya lain dari Pemerintah Arab Saudi untuk mempercepat hal ini,” ujar politisi Demokrat ini.
Terkait dengan kegiatan mafia atau praktik percaloan di Arab Saudi, Marzuki menyatakan bahwa terlalu banyak mafia atau calo di sana yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sesuatu. Ia menilai mungkin ada orang Indonesia yang menjadi mafia, dengan cara bekerjasama dengan orang lokal. Ia menegaskan bahwa hal ini merupakan persoalan yang mesti segera diselesaikan, namun tetap mengutamakan kemanusiaan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno. Ia menyatakan bahwa pihaknya menemukan banyak mafia atau calo TKI di Arab Saudi. Harus segera ada penertiban untuk menyelamatkan martabat bangsa.
“Kita harus melakukan pemberantasan terhadap mafia-mafia di sana. Masalah TKI ini bukan hanya jumlahnya, tetapi banyaknya mafia dan praktek-praktek percaloan di sana yang luar biasa. Jika kita mau lakukan demi martabat bangsa, perlu ada penertiban. Ada aturan, ada kebijakan. Jadi jangan terus-terusan aturan dilanggar,” tegas Soepriyatno.
Terkait dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Soepriyatno menilai perlu adanya penertiban juga. Bila diperlukan, diberikan sanksi kepada PJTKI yang “nakal”.
“Jika PJTKI ini memang bekerja dengan baik, ya harus kita support. Tapi jika malah membuat masalah, ya harus diumumkan oleh Kemenakertrans. Saya melihat tidak ada sanksi yang tegas untuk PJTKInya, Kesempatan ini dapat dilakukan untuk penertiban,” tambah Soepriyatno.
Ia mengingatkan kepada pemerintah untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan di dalam negeri untuk warga Indonesia. Berdasarkan data dari Kemenlu, 28% TKI dari tahun 2005 sampai tahun 2012, overstayer di Arab Saudi adalah tujuan awalnya untuk umroh atau naik haji, namun tidak kembali ke Indonesia.
“Jadi tugas pemerintah itu memberikan pekerjaan kepada warganya di dalam negeri, bukan di luar negeri. Kebijakan pemutihan ini, adalah permintaan dari Pemerintah Arab Saudi agar pekerja Indonesia tetap berada di sana. Mereka membutuhkan kita. Kita ini Merah Putih, punya harkat dan martabat yang harus kita jaga, sehingga ini menjadi persoalan bersama, harus diselesaikan bersama,”  ujar Soepriyatno. (sf)
sumber >> dpr.go.id

Tenaga Kerja yang Miliki Keahlian Khusus Jangan Hanya Dikontrak

PALANGKARAYA - Buruh Kalteng yang tergabung dalam organisasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SPSI) Kamis (27/6) melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan leadership training course (LTC) dan rapat kerja wilayah, di Aula Asrama Haji di Jalan George Obos Palangkaraya. Hadir dalam acara tersebut Ketua Korwil SBSI Kalteng Hatir Sata Tarigan, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Said Sulaeman dan puluhan anggota serikat buruh sejahtera indonesia (SBSI) se Kalteng untuk mengikuti sosialisasi empat pilar kebangsaan tersebut. Saat membuka kegiatan tersebut, Kadisnakertrans, Said Sulaeman, mengatakan, selayaknya tenaga kerja yang diperkerjakan dengan menggunakan keahliannya, misalnya ahli bor, masuk dalam keahlian, sehingga tidak boleh masuk tenaga kontrak, tetapi masuk tenaga atau karyawan tetap. "Inilah yang harus dibela, selama ini, banyak tenaga ahli atau karyawan yang memiliki kehalian oleh perusahaan masuk sebagai tenaga kontrak. Ini jelas menyalahi aturan, harusnya semacam ini masuk jadi karyawan tetap, kami sering memanggil pihak perusahaan, tetapi masih saja dilawan oleh pengusaha, kami akan tetap membela karyawan jika memang hak-haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan," kata Said Sulaeman. by  BANJARMASINPOST.CO.ID

Pengiriman TKI PLRT Dihentikan, Warga Hongkong Ketar-ketir

BNP2TKI, Hongkong (26/6): Rencana pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja domestik atau biasa disebut TKI PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) pada Tahun 2017, membuat warga Hong Kong ketar-ketir. Bahkan dikhawatirkan Hong Kong bakal menghadapi kelangkaan akut ketersediaan pembantu rumah tangga dengan bayaran rendah. Data Departemen Imigrasi Hong Kong melaporkan lebih dari 290 ribu pembantu rumah tangga (PRT) asing, terutama dari Indonesia, Filipina, dan Thailand, tinggal dan bekerja di wilayah administrasi khusus Hong Kong. Dikutip dari laman cnn.com, saat ini telah muncul ketakutan akan rencana Indonesia menghentikan ekspor tenaga kerja berketerampilan rendah 2017 nanti yang bisa menyebabkan kelangkaan pekerja dengan bayaran murah. Hal ini membuat pihak agensi mencari PRT dari wilayah lain. Bahkan pada pekan ini, Hong Kong dilaporkan menerima rombongan PRT pertama dari Bangladesh, India. Negara ini berharap menyediakan banyak lowongan untuk para wanita yang mau bekerja di negara asing dengan bayaran 3.920 dolar Hong Kong atau sekitar Rp 4,2 juta per bulan. Sebanyak 75 warga Bangladesh berikutnya akan tiba di Hongkong tiga bulan mendatang, diikuti sekitar 150 sampai 200 pembantu tiap bulan setelahnya. Managing Director dari Technic Employment Service Centre, Teresa Liu Tsui-lan, mengatakan jumlah PRT dari Filipina dan Indonesia saat ini tak terlalu banyak. "Kami punya kursus pelatihan yang baik untuk para PRT di Bangladesh selama tiga bulan di mana mereka belajar masakan China dan Kanton" lanjutnya. Dia mengatakan banyaknya persaingan dengan Singapura, Malaysia dan Taiwan membuat Hong Kong kesulitan merekrut PRT Indonesia. Meski Hong Kong menawarkan gaji yang lebih tinggi, jarak ketiga negara pesaing yang lebih dekat, memudahkan pekerja Indonesia untuk pulang ke tanah air. PRT Indonesia memang sangat dibutuhkan mengingat dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang terbatas, kemampuan bahasa Kanton-nya cenderung meningkat pesat. Sebaliknya PRT Filipina, yang seringkali berbahasa Inggris dengan baik, biasanya berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan para pekerja Hong Kong. Data departemen imigrasi Hong Kong menemukan sampai saat ini hanya ada 71 pekerja Bangladesh atau jauh lebih sedikit dibandingkan 152.557 PRT asal Indonesia dan 149.009 PRT asal Filipina. Untuk melamar pekerjaan di Hong Kong, para PRT Bangladesh ini mengaku membayar agensi di negaranya sebesar HK$ 13.000, lebih besar dari gajinya selama tiga bulan. Salah satu PRT, Khadiza Akter, mengatakan pada media dia akan bekerja di kota ini selama 5 tahun. Wanita satu anak ini ingin memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anaknya dan membangun usaha dengan suaminya yang bejerja sebagai sopir taksi. (ARW/Lip6)

Kepulangan TKI Melalui Balai Selapajang Menurun

Jakarta (ANTARA) - Kepulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui Balai Pendataan Kepulangan TKI Selapajang, Tangerang, Banten, menurun sejak 26 Desember 2012, menjadi sekitar 300-400 orang dari waktu sebelumnya yang mencapai 800-1.000 orang. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Rabu, menyebutkan penurunan jumlah kepulangan TKI melalui Balai Pendataan Kepulangan TKI Selapajang terjadi akibat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 16/2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal tertanggal 26 September 2012 yang mulai diberlakukan 26 Desember 2012. "TKI sudah dibebaskan pulang langsung secara mandiri pada saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta," ucapnya. Ia berharap TKI yang pulang mandiri ke daerah asal harus waspada dan memiliki kesiapan, termasuk menghindari bujuk rayu orang tidak dikenal saat berada di area bandara dan bila ragu dengan keamanan selama di perjalanan, bisa menggunakan layanan pemulangan yang disediakan BNP2TKI di Balai Pendataan Kepulangan TKI Selapajang. Ketidaksiapan para TKI seringkali mengakibatkan kerugian di perjalanan, bahkan tak sedikit terjadi peristiwa perampokan dengan pembiusan di samping penganiayaan berat terhadap TKI, ujarnya. Ia mencontohkan perampokan diikuti pembuangan pada TKI Taiwan beberapa waktu lalu, Casri Utama Binti Darmanto (30), merupakan bukti masih rawannya risiko kejahatan untuk TKI kepulangan mandiri tanpa melewati Balai Pendataan Kepulangan TKI Selapajang. TKI asal Desa Cikakak RT 1/RW 4, Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah, itu bukan saja menderita kerugian barang bawaan cukup besar tetapi juga trauma. Sedangkan Balai Pendataan Kepulangan TKI di Selapajang, menurut Jumhur, memiliki kelengkapan fasilitas mulai ruang antrean TKI, penyimpanan barang TKI, operator angkutan TKI, biro perjalanan, layanan kesehatan dan psikologi TKI 24 jam, tempat tidur transit, perbankan, kantin, warung telekomunikasi, dan sarana penukaran valuta asing. Pelataran gedung berlantai dua itu dapat menampung parkir lebih 200 kendaraan roda empat, tempat tunggu sopir, dan sarana ibadah. Jumhur menyebutkan pemulangan melalui Balai Pendataan Kepulangan TKI Selapajang sejak 2007 telah berjumlah lebih dari 1,5 juta orang hingga diterima masing-masing keluarga TKI di tempat asalnya dengan aman dan terhindar dari risiko kejahatan. "Pengalaman dan jaminan keamanan TKI ini sudah berlangsung enam tahun, sejak BNP2TKI melayani pemulangan TKI yang tiba di TanahAir melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Maret 2007," tutur Jumhur. (ar)

Pembunuhan TKI Banyuwangi Terbit di Media Arab

 


BANYUWANGI - Berita tewasnya Endang Sulistiowati, 43, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Dusun Krajan, Desa Kaligung, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, karena dibunuh ternyata sudah beredar luas di Arab Saudi. Tragedi memilukan tersebut diterbitkan di media cetak ternama di negara tersebut.

Insiden berdarah yang dimuat di koran itu diterima keluarga melalui BlackBerry Massager (BBM). Dalam halaman koran tersebut, tampak jasad almarhumah tertutup kain.

Selain itu, tim medis dan pelaku pembunuhan diperlihatkan. Hanya, wajah pelaku tidak ditampilkan.

Riska Nurvianti, 19, putri almarhumah, menyatakan bahwa surat kabar itu menjadi bukti bahwa ibunya benar-benar dibunuh. Bahkan, dia meyakini bahwa pelaku berhasil ditangkap petugas.

''Yang membunuh ibu saya, katanya, orang Turki,'' ujarnya. sumber:

KUMPULAN TKI DAN TKW INDONESIA

Cegah Warga Jadi TKI, Buruh Migran Dilatih Kewirausahaan

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Paguyuban Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 'Maju Lestari' Desa Jangkaran, Kulonprogo akan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi buruh migran yang berlangsung 26-27 Juni, di Hotel Pandan Sari Glagah Temon Kulonprogo. "Paguyuban yang baru didirikan 17 Juni ini menjadi wadah buruh migran atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang pernah bekerja di luar negeri dan warga masyarakat yang peduli dengan buruh migran di Desa Jangkaran," kata Pembina Paguyuban TKI 'Maju Lestari', Dwi Purnami kepada Republika, Selasa (25/6). Pelatihan kewirausahaan akan diikuti 50 peserta (25 dari penjaringan di Jangkaran dan 25 dari penjaringan di Kokap). Pelatihan akan diberikan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). "Pelatihan yang kami usulkan dalam rapat paguyuban adalah olahan makanan bersumber dari produk pertanian dan perikanan lokal yaitu waluh (labu) dan udang," kata Dwi. Dengan Pelatihan tersebut diharapkan buruh migran mempunyai ketrampilan dan manajemen usaha yang baik, untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Sehingga akan mencegah mereka menjadi buruh migran ke luar negeri lagi atau memberikan alternatif pekerjaan dan usaha di dalam negeri. Agenda dari pelatihan tersebut adalah: - Rabu (26/6) tentang Kebijakan Pemda Kulonprogo dalam Kebijakan pemda Kulon Progo dalam pemberdayaan TKI Purna yang disampaikan Dinsosnakertrans Kulon Progo Peluang Usaha Kuliner dan Pengurusan Perizinan disampaikan Disperindag dan ESDM Kulon Progo; Izin Pendirian Koperasi yang disampaikan Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo; AMT (Achievement Motivation Training) Komunitas Hijau. - Kamis (27/6) tentang Program Fasilitasi dan Rehabilitasi Pemberdayaan TKI Purna Seksi si Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Yogyakarta; Succes Story (Pengalaman kesuksesan TKI Purna Triyono; Praktik pembuatan kue dan masakan oleh Balai Latihan Kerja Yogyakarta. Reporter : Neni Ridarineni Redaktur : Djibril Muhammad

Disnaker Akan Periksa TKW yang Disiksa

SOREANG-Terkait penyiksaan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi yakni Ani Rohaeni, 32, warga Kampung Babakan, RT 02 RW 05 Desa Sindang Panon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bandung akan segera memeriksa kondisi Ani Rohaeni. Sekretaris Disnaker Kabupaten Bandung, Rukmana menjelaskan, pihaknya sudah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan ke rumah Ani. Setelah memeriksa nanti akan dilihat tindakan selanjutnya. "Iya, nanti kita akan melakukan pengecekan dan melihat kondisinya. Kita juga akan memeriksa data TKW tersebut. Apakah terdaftar di Disnaker atau tidak. Karena banyak warga yang berangkat bekerja ke luar dari daerah lain," ujar Rukmana, Selasa (25/6). Sebenarnya, lanjut dia, Kabupaten Bandung sudah melakukan moratorium penghentian pengiriman tenaga kerja sejak tahun 2010. Sebab, banyak kejadian buruk yang menimpa para tenaga kerja seperti penyiksaan oleh majikannya. "Memang untuk tenaga kerja seperti pembantu rumah tangga (PRT) kita hentikan dulu sampai saat ini. Namun untuk tenaga kerja profesi seperti perawat tetap kita jalankan," ujarnya. Selain itu, pihaknya mengaku kesulitan untuk mendata warga yang bekerja di luar negeri. Lantaran, banyak yang berangkat ke luar negeri dari daerah lain. Jika sudah terjadi hal yang buruk, pihak Pemkab akan kesulitan untuk membantu. Apalagi banyak penyalur tenaga kerja yang nakal karena tidak mau bertanggung jawab terhadap orang yang disalurkannya. "Bisa dibilang warga yang berangkat dari daerah lain itu ilegal. Karena KTP yang digunakan kan harus dari domisili asalnya. Jadi tidak bisa berangkat dari daerah lain. Karena kita merekomendasikan orang yang mau berangkat kerja ke luar untuk pembuatan paspornya," katanya. Untuk kasus yang menimpa Ani, kata dia, sebenarnya pihak penyalur tenaga kerja yang harus bertanggungjawab. Apalagi penyalur tenaga kerja itu bukan berasal dari Kabupaten Bandung."Itu memang menjadi persoalan untuk kita. Jika dia berangkat dari daerah lain, kita juga tidak mempunyai datanya," katanya. Untuk mengatasi hal yang sama terulang kembali, pihak Disnaker sebenarnya mempunyai kegiatan agar warga tidak memilih bekerja ke luar negeri. Bantuan sosial menjadi salah satu solusi yang ditawarkan Pemkab. Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Nenny Kencanawati merasa prihatin dengan kejadian yang menimpa Ani Rohaeni. "Seharusnya PJTKI yang mengirim Ani ke Arab Saudi harus bertanggung jawab terhadap keadaan Ani saat ini. Selain itu, Disnakertrans Kabupaten juga harus ikut ambil bagian untuk membantu Ani dalam menangani masalahnya," kata Nenny ketika di hubungi melalui telefon pribadinya, Selasa (25/6). Nenny menjelaskan, dengan kejadian ini bisa dijadikan pelajaran, karena belum tentu pemberangkatan ke Arab Saudi menjanjikan keuntungan yang besar. "Jangan sampai ada Ani-Ani yang lain dan memang kalau bisa jadikan menjadi TKW adalah opsi terakhir apabila sudah tak ada pekerjaan lain, karena belum tentu pergi ke sana akan menguntungkan," ungkapnya. Nenny mengimbau, jika memang ada warga khususnya di Jawa Barat, yang ingin berangkat ke Arab Saudi harus menggunakan jasa PJTKI yang legal, karena banyak sekali PJTKI yang tidak terdaftar. "Seharusnya, mereka (Calon TKI) sebelum dipekerjakan harus mengetahui siapa calon majikan yang akan mempekerjakannya, bahkan kalau bisa lihat dulu track record calon majikannya tersebut," terangnya. (try)
SUMBER

TKW asal Kediri tewas terbakar di Taiwan

 
MERDEKA.COM. Paisri (39) tenaga kerja wanita (TKW) tewas di Taiwan. Warga Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri ini tewas dalam kebakaran. Jenazah korban tiba di rumah duka, Senin dini hari (24/6).

"Kejadiannya sebenarnya sudah sejak 45 hari lalu dan jenazah baru bisa dibawa pulang sekarang. Korban sendiri sudah puluhan tahun menjadi TKW di Taiwan," kata Maisri (42) kerabat korban pada merdeka.com

Masih menurut Maisri, korban meninggalkan empat orang anak. Saat ini warga yang berada di dekat rumah duka tepatnya di Pamuksan Sri Aji Joyoboyo Kediri berkumpul menunggu kedatangan jenazah.
"Jenazah tiba di Bandara Juanda Surabaya, dan saat ini kami kerabatnya sedang menunggu," tambah Maisri.Sumber: Merdeka.com Sen, 24 Jun 2013

TKI Pulang Kampung Harus Waspada & Siap Diri

JAKARTA (Pos Kota) – Para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pulang kekampung halaman secara mandiri harus waspada dan memiliki kesiapan diri, agar tidak menjadi korban pembiusan dan perampokan.
“Kalau tidak siap pulang mandiri, sebaiknya memanfaatkan angkutan TKI melalui Balai Pendataan Kepulangan (BPK) TKI Selapajang, Tangerang, Banten,” imbau Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Moh. Jumhur Hidayat, Rabu.
Ia mengungkapkan BPK TKI Selapajang telah berpengalaman memulangkan TKI lebih 1,5 Juta orang sejak tahun 2007. Pengalaman dan jaminan keamanan TKI ini sudah berlangsung enam tahun, sejak BNP2TKI melayani pemulangan TKI yang tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Maret 2007,” kata Jumhur.
TKI yang ingin pulang mandiri, lanjutnya, harus bisa menghindari bujuk rayu orang tidak dikenal saat berada di area bandara. Dan jangan memanfaatkan jasa taksi gelap yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta.
Diakui, ketidaksiapan para TKI seringkali mengakibatkan kerugian di perjalanan, bahkan tak sedikit terjadi peristiwa perampokan dengan pembiusan di samping penganiayaan berat terhadap TKI. Ia mencontohkan, kasus yang menimpa  TKI dari Taiwan Casri Utama Binti Darmanto (30).
“Casri dibius dan dirampok. TKI asal Desa Cikakak Rt 1/Rw 4, Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah, itu bukan saja menderita kerugian barang bawaan cukup besar, tapi juga trauma psikis luar biasa,” ungkapnya.
Dijelaskannya, Sepanjang 2007-2012, jumlah TKI yang tiba di tanah air  mencapai 800-1000 orang per hari melalui BPK TKI. Selanjutnya, BNP2TKI melakukan pendataan sistem online  baik permasalahan/kasus, maupun mengatur jadwal pemulangan para TKI .
Namun sejak 26 Desember 2012 akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 16/2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal,  angka pemulangan TKI melewati BPK-TKI Selapajang menurun menjadi sekitar 300-400 orang per hari.
Jumhur menyebutkan, BPK-TKI di Selapajang memiliki kelengkapan fasilitas mulai ruang antrian TKI, penyimpanan barang, operator angkutan TKI, biro perjalanan, layanan kesehatan dan psikologi TKI 24 jam, tempat tidur transit TKI, perbankan, kantin, warung telekomunikasi, dan sarana penukaran valuta asing.
(tri/sir)

Pesan Marzuki Alie agar Insiden Jeddah Tak Terulang

suasana pertemuan Ketua DPR RI Marzuki Alie bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2013). Pertemuan dilakukan untuk membicarakan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. | KOMPAS.com/Indra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Marzuki Alie menyampaikan pesan kepada tiga wakil kementerian terkait kisruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (26/6/2013), di Gedung Parlemen, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Marzuki menyampaikan pesannya agar kisruh tersebut lekas selesai dan tidak terulang lagi. "Yang penting adalah pendampingan kepada TKI," kata Marzuki, di depan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, di Arab banyak TKI yang belum mengerti fungsi dari surat perjalanan laksana paspor (SPLP). Padahal surat itu dikeluarkan oleh Kemenhuk dan HAM, dan diberikan kepada TKI melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) sebagai surat legalitas untuk TKI ilegal. Untuk itu, Marzuki meminta kementerian terkait melakukan sosialisasi SPLP kepada TKI. Karena masih banyak TKI yang belum mengerti, bahkan menganggap remeh manfaat surat tersebut. "Tidak semua aturan di level pelaksanaan diinformasikan dengan benar. Nah, pendampingan pada TKI yang harus ditingkatkan, lindungi, dan tempatkan mereka sesuai aturan," ujarnya. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu sejumlah pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk di KJRI. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk konsulat dan berusaha menerobos untuk melakukan pembakaran gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan. Kerusuhan ini adalah buntut insiden pada Sabtu (8/6/2013). Saat itu para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Setidaknya tiga perempuan terluka dan pingsan. Perseteruan antara para pekerja, polisi, dan pejabat konsulat diduga dipicu oleh frustrasi para pekerja karena lamanya pengurusan dokumen dan kurangnya pengorganisasian di konsulat. Editor : Caroline Damanik

Negara-negara ASEAN Ini Kekurangan Tenaga Kerja

 

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan jumlah tenaga kerja di ASEAN akan mencapai sekitar 320 juta pada 2015. Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan jumlah penduduk ASEAN dipredikasi mencapai lebih dari 600 juta pada 2015. Angka itu diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan tenaga kerja.

Dia memperkirakan peningkatan jumlah tenaga kerja akan terjadi di negara-negara yang ekonominya masih lemah antara lain Filipina dan Kamboja.
»Sementara Thailand, Singapura, Malaysia dan Brunei bahkan diperkirakan akan mengalami kekurangan tenaga kerja setelah 2015. Sebab, ekonomi mereka tumbuh lebih cepat dibanding penambahan jumlah penduduknya,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Juni 2013.
Dengan gambaran itu, kata dia, ternyata selain menciptakan ancaman, masyarakat ekonomi ASEAN (AEC) juga membuka peluang usaha dan peluang pekerjaan. Karena itu, kata Suryo, penting bagi pemerintah dan semua pihak menyiapkan program-program jangka pendek guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia.
Menurut dia, program jangka pendek peningkatan produktivitas tersebut terutama perlu difokuskan pada kebijakan penguatan sumber daya manusia pada sektor usaha mikro kecil dan menengah dan bukan hanya persiapan sebagai buruh bagi usaha skala besar.
»Melalui program penciptaan enterpreneurship di sektor UMKM, Indonesia akan tetap menjadi tuan rumah di negaranya sendiri,” kata Suryo.
Seperti diketahui jumlah wirausahawan nasional hanya berjumlah 0,18 persen dari total jumlah penduduk. Sementara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, Indonesia memerlukan jumlah pengusaha lebih dari 2 persen atau sekitar 4 juta orang.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno mengatakan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 juga perlu diperhatikan. Pasalnya, salah satu elemen penting dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN nanti adalah adanya arus bebas tenaga kerja terampil dan profesional.

PINGIT ARIA

39.224 TKI Mengais Rejeki di Korea Selatan Selama 5 Tahun

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dikirim bekerja ke Korea Selatan sejak 2007 sampai Juni 2013 sebanyak 39.224 orang. Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan para TKI yang dikirim ke Korea telah dibekali terlebih dulu sehingga akan lebih matang dalam bekerja. "Jumlahnya sampai Juni 2013 sudah mencapai 4.130 orang," ujar Jumhur dalam acara pelepasan TKI ke luar negeri di Gedung Korea-Indonesia Technical dan Cultural Cooperation Center (KITCC), Jakarta, Senin (24/6/2013). Secara rinci, jumlah TKI yang bekerja di Korea pada 2007 sebanyak 4.303 orang, naik di 2008 sebanyak 11.885 orang. Kemudian di 2009 sebanyak 2.204 orang, pada 2010 sebanyak 3.968 orang, 2011 sebanyak 6.324 orang, tahun 2012 sebanyak 6.410 orang. Dia menuturkan, para TKI yang dikirimkan ke Korea akan bekerja di lima sektor yaitu manufaktur, konstruksi, pertanian, perikanan dan jasa. Dari sektor tersebut, yang paling terbanyak adalah sektor manufaktur. Selain Korea, lanjut Jumhur, BNP2TKI semenjak tahun 2008 sampai Mei 2013 juga sudah mengirim TKI ke Jepang untuk bekerja sebagai perawat. Dengan rincian pada 2008, TKI yang dikirimkan sudah 208 orang, pada 2009 sebanyakj 362 orang. Kemudian di 2010 sudah mengirim 116 orang, pada 2011 sebanyak 105 orang. Sementara pada 2012 sebanyak 101 orang, dan 2013 mengirim 156 orang. "Jadi total TKI yang dikirim ke Jepang dari tahun 2008 sampai Mei 2013 untuk bekerja sebagai Nurse dan Careworker sudah mencapai 1.048 orang," tegasnya. (Dis/Nur)Liputan6.com

Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Taiwan, Atin Safitri mengatakan, ada beberapa kebijakan pemerintah yang membuat TKI di luar negeri kecewa.

1. Terkait Asuransi TKI. ATKI menilai, banyak pelanggaran dalam kebijakan asuransi, dimana TKI dipaksa membeli asuransi, meskipun sudah diasuransikan pengguna di luar negeri. TKI juga tidak diberi polis asuransi, sehingga tak bisa mengklaim asuransi apabila mengalami musibah. Kalaupun pengurusan klaim asuransi meminta bantuan ke BNP2TKI, entah itu dalam pelaporan langsung ataupun melalui media call center, tetap saja klaim asuransi berbelit-belit dan susah mencairkannya. “Apabila klaim asuransi bisa cair, seringkali tidak sesuai dengan pertanggungan dari jenis risiko yang dijamin oleh konsorsiun asuransi TKI,” kata Atin dalam rilis yang diterima SP di Jakarta, Senin (24/6). 2. Terkait Perpanjangan Paspor Tanpa Biaya Dalam berbagai pemberitaan dikatakan pembuatan paspor itu gratis. Atin mempertanyakan hal itu. “Silakan kawan-kawan media periksa di lapangan, berapa biaya yang di tanggung TKI Taiwan dalam memperpanjang paspor. Resmi saja ada tarif yang dibebankan kepada TKI,” katanya. Misalnya, TKI yang memperpanjang paspor, maka sesuai ketentuan KDEI Bagian Imigrasi disebutkan untuk foto biometric biaya Nt.200 (Rp.66.000,-) dan ditambah biaya ganti buku Nt.250 (Rp.83.000,-). Biaya ini jika TKI datang sendiri ke Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) tanpa agensi. Di sisi lain, jika TKI membuat paspornya melalui agensi, biayanya mencekik leher para TKI. Di daerah Taipei, biayanya Nt.3000 sampai Nt.5000 (Rp1 juta – Rp 1,7 juta). “Belum lagi daerah pinggiran Taiwan, bisa Nt.5000 sampai Nt.10.000 per orang. Apakah itu yang dinamakan gratis, seperti yang diberitakan?” tanya dia. 3. Biaya Penempatan TKI Tujuan Taiwan Atin mengatakan, biaya penempatan TKI sampai saat ini masih mencekik leher. Calon TKI harus menanggung beban biaya penempatan sangat langit, dengan potongan gaji per bulan hingga 9 bulan lamanya untuk pekerja sektor informal (PRT). ”Kami TKI di Taiwan sudah berupaya untuk melakukan beragam cara untuk menyampaikan suara kepada pemerintah Indonesia, agar biaya penempatan TKI tujuan Taiwan diturunkan, dan disosialisasikan bahwa maksimal potongan gaji adalah 1 bulan gaji. Namun kami TKI di Taiwan hanya menemui jawaban yang sama yakni akan kita tindaklanjuti dan akan direvisi biaya penempatan TKI tujuan Taiwan,” katanya. 4. Re-Entry Hiring Tentang hal ini, Atin mengatakan, isu kenaikan gaji yang dinyatakan pemerintah berasal dari hasil pembicaraan KDEI dengan TETO pada bulan Agustus 2012 di Bali. Ketika itu, disepakati antara lain, gaji PRT Re-Entry dari NTD.15.840 (sekitar Rp5.250.000,-) naik menjadi NTD 18,780 (sekitar Rp.6.200.000,-). Ironisnya, kata dia, yang akan dibicarakan hanya gaji bagi pekerja yang memperpanjang kontrak secara mandiri (direct hiring). Sementara yang menggunakan agensi/PJTKI tidak bisa menikmati kenaikan gaji ini. “Ide sepihak dari pemerintah Indonesia melalui KDEI dan BNP2TKI ini sangat meresahkan. Bagaimana tidak, untuk meyakinkan kenaikan gaji BMI harus diskusi dengan majikan, majikan kemudian harus mengadakan wawancara dengan KDEI untuk pengurusan kontrak mandiri,” katanya. Atin mengatakan, yang dibutuhkan saat ini bukti, bukan janji. Intinya adalah semua yang ada dalam pemberitaan tersebut adalah bentuk kebohongan publik atas nama TKI Taiwan untuk kepentingan politik. “Jadi ATKI Taiwan memohon dengan tegas terhadap media yang memberitakan tersebut untuk mengklarifikasi kebenaran dari rilis berita tersebut,” katanya. This post was submitted by SP / IM.
sumber>> indonesiamedia.com

'TKI harus punya kontrak kerja jika ingin tetap di Arab'

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Wardana mengatakan, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah memegang Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) diwajibkan untuk segera mencari tempat bekerja baru dan membuat kontrak kerja. Ini karena SPLP sendiri memiliki batas waktu berlaku selama satu tahun. "Bagi mereka yang ingin bekerja di Arab harus ada kontrak kerja dahulu, unsur perlindungan harus ada, juga izin tinggal. Baru akan diganti dengan paspor," ujar Wardana di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (24/6). Wardana mengatakan, pihaknya telah memberikan informasi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait status SPLP ini yang berlaku lazimnya parpor. Tetapi, belum tentu TKI yang memegang SPLP berarti telah mendapat amnesti dari Pemerintah Arab Saudi, mengingat dokumen ini hanya merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan kemurahan hati Raja Arab Saudi. "Saya sampaikan kepada pihak Arab Saudi, bahwa SPLP sama dokumennya dengan paspor, hanya saja SPLP ini berlaku sampai satu tahun," terang Wardana. Selanjutnya, Wardana menjelaskan, jika dalam waktu satu tahun pemegang SPLP tidak juga memiliki kontrak kerja dan tidak mengganti dengan paspor, maka secara otomatis TKI yang bersangkutan harus kembali ke Indonesia. Terkait dengan biaya kepulangan, dia menjelaskan, pemerintah tidak menanggung hal itu. "Kalau dalam satu tahun tidak mengganti passpor, berarti dia harus pulang. Karena sifatnya mandiri, maka dia harus membiayai sendiri. Kami hanya memfasilitasi sarananya, tetapi atas biaya sendiri," pungkas Wardana. Sumber: Merdeka.com

Pulang dari Arab, Ani tak Bisa Melihat

SEPULANGNYA dari tanah rantau, ibu tiga anak ini harus menerima keadaan matanya yang tidak bisa melihat. Warga Banjaran itu telah lima tahun menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi. Namun selama empat tahun terakhir ia mengalami penyiksaan oleh majikannya. Ani Rohaeni (32) bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dengan tekad memperbaiki keadaan ekonomi, ia berangkat menjadi TKW pada tahun 2008. Setibanya di Arab Saudi, ia ditempatkan untuk bekerja di Riyadh. Selama satu tahun ia bekerja di sana dan tidak pernah menerima perlakuan yang buruk. Sang majikan di Riyadh melarang Ani untuk memiliki telepon genggam. Alasannya, Ani ditakutkan tidak kerasan bekerja di sana. Namun, secara diam-diam ia membeli sebuah telepon agar bisa menghubungi keluarganya di kampung. Karena tidak menerima Ani memiliki telepon, majikannya pun kemudian tidak mempekerjakannya kembali. Sang majikan mengembalikan Ani ke tempat penampungan para pekerja. "Di tempat penampungan itu, banyak tenaga kerja dari berbagai negara, seperti India, Nepal, dan Filipina. Tempat itu merupakan tempat bagi para pekerja yang dibilang nakal. Di sana kami dikumpulkan dan kemudian akan kembali disalurkan. Namun penyalurannya seperti memperjualbelikan orang. Saya saja dijual ke majikan yang baru seharga 14.000 real atau sekitar Rp 50.000.000," ujar Ani di kediamannya Kampung Babakan, RT 02/05, Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Senin (24/6/2013). Ia kemudian bekerja di Al Gesim, kota yang berjarak empat jam dari Riyadh. Majikan barunya bernama Muhammad Nasir Soakhli. Di tempat kerja yang baru, ia mulai mengalami penyiksaan setiap hari. Jika melakukan kesalahan seperti memecahkan gelas atau menjatuhkan cucian, ia akan dipukul dengan benda tumpul. "Selama empat tahun setiap hari saya disiksa. Kalau enggak ada kesalahan juga, pasti nyari kesalahan biar bisa mukul saya. Kalau ada jemuran yang jatuh saja, saya dipukul," katanya. Setiap harinya ia harus bekerja dari pukul 07.00 hingga 17.00. Setelah bekerja, ia baru bisa mendapat jatah makan. Makanan yang diberikan pun merupakan nasi sisa majikan. Ia pun harus tidur di kamar mandi berukuran 2x2 meter selama bekerja di sana. "Setelah pukul 17.00 saya bisa makan dan istirahat, tapi di kamar mandi. Nanti jam 00.00 sampai subuh saya juga harus kerja lagi. Nanti subuh baru dikasih makan satu roti tawar. Enggak pernah makan yang lain. Saya juga pernah kabur empat kali, tapi ditemukan terus sama majikan," ujar Ani, yang ditemani kedua anaknya. Akibat penyiksaan itu, matanya tidak bisa melihat. Karena itu pula, majikannya bersedia memulangkan Ani dengan syarat ia tidak mengadu ke kedutaan Indonesia. Gajinya selama empat tahun pun dibayarkan. Setiap bulan ia mendapat 800 real. Namun majikannya mengambil uang gajinya itu sebesar 4.000 real atau Rp 10 juta untuk dibelikan oleh-oleh untuk keluarganya di rumah. "Memang dibeliin hadiah buat orang rumah. Tapi pas dibuka isinya cuma sajadah, boneka, tasbih, baju anak, ikat rambu, bondu, dan sepatu. Masa barang segitu harganya sampai Rp 10 juta. Sebenarnya kontrak saya cuma dua tahun. Tapi majikan melarang saya pulang," katanya. Ia pun dipulangkan oleh majikan dengan menitipkan kepada Nur, TKW yang berasal dari Cianjur. Nur menjadi orang yang mengantarkan Ani dari bandara di Arab hingga menuju rumahnya di Banjaran. Ia berharap pemerintah bisa memberinya perhatian. Ia menginginkan keadilan atas tindakan majikannya yang sewenang-wenang. "Saya boleh pulang asal jangan bilang ke kedutaan. Saya waktu di sana nerima saja karena sudah pengen cepet pulang. Kalau enggak seperti itu saya pasti susah pulang," ujarnya. Sejak tanggal 29 Mei, ia sudah berada di tempat tinggalnya. Bersama ketiga anak dan orang tuanya, ia kini menjalani hidup. Suaminya telah menikah lagi sejak delapan bulan ia bekerja di Arab Saudi. Untuk menyambung hidup ia mengandalkan sisa gaji yang didapatnya. "Mata sudah saya periksakan ke rumah sakit Cicendo. Kata dokter mata, saya sudah tidak bisa melihat. Kalau dioperasi juga cuma buat nyambungin sarafnya. Itu juga harus tiga kali dioperasinya. Saya tidak menerima penyiksaan itu karena membuat keadaan saya menjadi seperti ini," katanya. Ani berencana mengadukan perbuatan majikan dan penyalur tenaga kerja ke kepolisian karena tidak bertanggung jawab. Ia hanya menginginkan keadilan atas kasus yang menimpanya. Anak pertama Ani, Ika Kaswati (13), berharap pemerintah memperhatikan kondisi ibunya. Siswi kelas dua SMP itu mengaku sedih dengan kondisi yang dialami ibunya. "Sedih banget, soalnya Mama berangkat dalam keadaan baik. Tapi pas pulang kondisinya seperti ini. Saya mau minta keadilannya saja sekarang," ujar Ika sambil berurai air mata. (*)Sumber>> TRIBUNNEWS.COM