Migrant Care desak KPU-Bawaslu evaluasi "early voting"

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mendesak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengevaluasi pemungutan suara awal atauearly votingdi luar negeri.
"Penyelenggaraanearly votingdi Malaysia, kawasan di mana DPT (daftar pemilih tetap) di luar negeri terbesar, jauh dari harapan. Maka kami mendesak kepada penyelenggara Pemilu untuk mengevaluasi sosialisasi, rekrutmen penyelenggara, serta mekanisme pengawasan dan pemantauan," kata Anis dalam pernyataan tertulisnya hari ini.
Menurut dia, KPU harus serius membenahi DPT sekaligus meningkatkan kualitas sosialisasi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang.
Berdasarkan pemantauan Migrant Care di Malaysia dan Singapura, masih banyak Warga Negara Indonesia, khususnya buruh migran, belum mengetahuiearly voting.
"Banyak di antara mereka belum tahu mengenaiearly votingdan bahkan masih tetap menganggap bahwa Pileg berlangsung pada tanggal yang sama dengan penyelenggaraan pemungutan suara di Tanah Air, yakni 9 April," jelasnya.
Anis mengaku pihaknya memantau sejumlah tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN), khususnya di Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur, KBRI Singapura, Wisma Duta Besar Kuala Lumpur dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.
Untuk pelaksanaan pemungutan suara di Malaysia, Anis mengapresiasi inisiatif Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di sana yang membuat buku panduan mengenai Pemilu 2014.
"Namun sayang buku itu dibagikan pada saat hari pemungutan suara. Padahal sebenarnya itu bisa menjadi alat sosialisasi yang komprehensif," katanya.
Menurut data Migrant Care, sebanyak 1.700 WNI dari 163.812 DPT di tiga TPSLN Malaysia hadir untuk menggunakan hak pilihnya pada Minggu, sedangkan di Singapura hanya 13.058 WNI dari 121.000 DPT yang mencoblos.
Editor: Jafar M Sidik sumber antaranews.com

TKI ditemukan tewas di Malaysia

ilustrasì
Seorang
Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
ditemukan tewas dengan tanda
pencekikan dan handuk di leher.
Korban ditemukan tewas di teras
rumah majikannya di wilayah
Ipoh, Malaysia, Senin (7/4/2014).
Kepala polisi Ipoh, ACP Sum
Chang Keong menyatakan, TKI
berjenis kelamin perempuan
tersebut ditemukan oleh
majikannya terbaring di ruang
tamu sebuah rumah yang
ditempati oleh ibu dan mertua
majikannya.
"Majikan korban biasanya akan
melihat TKI tersebut saat ia
bangun pagi, tapi pagi ini dia
tidak melihatnya. Dan, ketika ia
membuka pintu, dia melihat
wanita berusia 32 tahun tersebut
berbaring di lorong," ungkap
Keong, seperti dilansir The Star.
Keong mengatakan, ketika
majikannya mendekati tubuh TKI
tersebut dan melihat handuk
putih di lehernya, ia segera
menghubungi polisi.
Keong mengatakan dalam
penyelidikan awal, polisi tidak
menemukan barang yang hilang
dan tidak menemukan tanda-
tanda perlawanan. TKI tersebut
diperkirakan tewas 12 jam
sebelum dia ditemukan oleh
majikannya.
"Majikan memasuki rumah
seperti biasa dan menemukan
pintu gerbang dan pintu utama
terkunci tanpa tanda-tanda
perusakan, tapi pintu belakang
terbuka," ungkap Keong.
Sumber http://sindonews.com/read/2014/04/07/40/851598/tki-ditemukan-tewas-di-malaysia

TNI Kirim Satu SSK Pasukan ke Sumba Barat Daya

Kupang:Korem 161 Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur mengirim satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) pasukan ke Kabupaten Sumba Barat Daya untuk membantu mengamankan wilayah itu pasca pembakaran kantor KPU dan pembakaran rumah Ketua DPRD setempat.
"Pasukan akan diberangkatkan dengan kapal milik TNI Angkatan Laut," kata Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Achmad Yuliarto di Kupang, Senin (7/4).
Pengiriman pasukan tersebut bertujuan mengamankan pemilu legislatif di daerah itu, sekaligus membantu distribusi logistik ke wilayah terpencil. Untuk\ distribusi logistik, TNI menunggu permintaan dari penyelenggara pemilu. "TNI siap membantu KPU melancarkan distribusi logistik pemilu," kata Dia.
Menurut Dia, selama ini TNI baru diminta berpartisipasi membantu memperlancar distribusi logistik ke sebuah kecamatan di Kabupaten Manggarai. Adapun prajurit TNI yang akan diberangkatkan tersebut, naik kapal perang dari dermaga Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII Kupang.
Kendati dilakukan pengerahan pasukan, keamanan di Sumba Barat Daya dilaporkan sangat kondusif. Pasca pembakaran kantor KPU pada 28 Maret lalu, Polri telah mengirim satu SSK Brimob dari Jakarta ke Sumba Barat Daya. (Palce Amalo) (AGT)
Sumber Metrotvnews.com

Pencarian MH-370: Kapal Australia telusuri bunyi yang tertangkap radar

Setelah kapal China mendeteksi sinyal yang diduga menyerupai kotak hitam pesawat, giliran kapal Australia menelusuri ‘suara gaduh’ yang tertangkap radar.

Setelah kapal China mendeteksi sinyal yang diduga menyerupai kotak hitam pesawat, giliran kapal Australia menelusuri ‘suara gaduh’ yang tertangkap radar.
Sedianya kapal Australia “Ocean Shield” membantu kapal China “Haixun 1” untuk melacak sinyal yang diduga mengarah ke kotak hitam pesawat.
Namun, dengan ditemukannya bunyi gaduh yang tertangkap radar, kapal “Ocean Shield’ akhirnya memutuskan melacak lebih jauh sumber suara ini.
“Kami akan memantau temuan bunyi ini selama beberapa jam hingga beberapa hari,” jelas Marsekal Udara Angus Houston, purnawirawan Angkatan Udara Australia, yang memimpin tim pencarian internasional.
Ia juga memperingatkan banyak pihak untuk tak langsung mengambil kesimpulan atas temuan kapal Haixun 01.
“Sinyal pertama hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Sinyal berikutnya pada Sabtu siang, sekitar pukul 15:47 waktu Australia, bertahan 90 detik. Cuma itu yang kita dapat.”
Sebanyak 10 pesawat militer, dua pesawat sipil dan 13 kapal dijadwalkan menyisir area yang terdeteksi sinyal, yakni 2000 km barat laut kota Perth.
Marsekal Houston mengatakan, tim pesawat akan ditujukan untuk mendampingi Haixun 01 melacak sinyal yang mereka temukan.

Houston: pihak China membagikan segala informasi yang relevan

Laporan adanya sinyal yang dideteksi Haixun 01 pertama kali diberitakan media China.
“Saya sangat puas dengan koordinasi yang kita bangun dengan rekan-rekan China. Saya diskusi dua jam dengan Duta Besar China tadi malam dan kita berusaha keras agar segala konsultasi dan koordinasi disampaikan kepada saya karena itu tanggung jawab saya. Saya senang mendengarnya.”
Marsekal Houston menambahkan, penemuan bunyi yang tengah diselidiki “Ocean Shield” diterima, setelah konferensi pers perihal temuan Haixun 01 selesai dilakukan.

Waktu untuk menemukan kotak hitam semakin berkurang

Kotak hitam pesawat hanya mampu memancarkan sinyal selama satu bulan, yang artinya sinyal itu akan padam dalam waktu dekat.
Anish Patel dari perusahaan Dukane Seacom, yang memproduksi sistem deteksi kotak hitam pesawat, menyebutkan, sinyal yang ditangkap kapal China kemungkinan besar berasal dari kotak hitam tersebut.
Namun Marsekal Houston mengungkapkan bahwa tim pencarian belum bisa menyimpulkan apa-apa.
“Haixun 01 beroperasi di laut dalam, sangat sangat dalam. Saya rasa di kedalaman 4000-4500 meter. Karena itu kita butuh kapal “HMS Echo” dan “Ocean Shield” untuk membantu di lokasi, karena mereka memiliki peralatan khusus yang bisa membantu menyimpulkan temuan di bawah laut,” jelasnya.
Sumber http://us.m.news.viva.co.id/abc/read/1291406/pencarian-mh-370-kapal-australia-telusuri-bunyi-yang-tertangkap-radar

Menteri Imin: Kebebasan Wilfrida Bukan Prestasi Prabowo

Bebasnya TKI asal
Indonesia, Wilfrida Soik, dari
hukuman mati di Malaysia bukan
hasil kerja satu orang, tetapi
telah diupayakan oleh
pemerintah sejak lama.
Demikian ditegaskan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Muhaimin Iskandar alias Cak
Imin. Ia menyebut, sejak Wilfrida
terjerat kasus pembunuhan di
negeri jiran itu, pemerintah telah
menyiapkan segala bantuan
hukum yang dibutuhkan.
"Sejak peristiwa itu terjadi,
pemerintah telah sediakan
pengacara lengkap," ujar Imin
yang di temui di komplek
pondok pesantren Luhur Al-
Tsaqofah, Jakarta, hari ini (Senin,
7/4).
Menurut Cak Imin, ketika
Prabowo Subianto membawakan
pengacara khusus untuk
Wilfrida, pengacara tersebut tak
bisa membantu karena aturan
yang berlaku meminta agar
pengacara disiapkan negara.
"Jadi yang bisa masuk tetap dari
kita. Jadi buat kita sih tidak
penting popularitas, yang
penting kerja," tandasnya.
Prabowo memang diketahui
mengawal kasus Wilfrida sejak
awal. Dengan kocek pribadinya
Prabowo membayar pengacara
papan atas Malaysia,
Muhammad Shafee Abdullah,
untuk membela Wilfrida selama
proses hukum berjalan. Dia juga
kerap datang mengikuti sidang
Wilfrida di Malaysia.
Sumber http://rmol.co/news.php?id=150192

Anas: Saya Memang Menyerang Pak SBY

Jakarta -Mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku sengaja membuka data-data terkait sumbangan fiktif dana kampanye partai berlambang mercy itu pada Pemilu 2009. Ini adalah serangan yang disiapkan tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah proyek Hambalang dan proyek-proyek lain itu untuk Presiden SBY.
"Dana Piplres 2009 terkait nyapresnya Pak SBY ya benar. Jadi kalau dibilang saya menyerang Pak SBY, saya bilang memang iya," kata Anas di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (7/4/2014).
Anas menjelaskan, serangan itu sengaja dilakukan sebagai respons dirinya terhadap sikap dan tindakan SBY yang merupakan Ketua Umum, Ketua Majelis Tinggi, dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. "(Serangan) itu hanya untuk memberikan respons apa yang saya alami dari sikap dan tindakan SBY," kata Anas.
Anas sendiri membantah, apa yang dilakukannya itu bertujuan untuk menghancurkan Partai Demokrat. Tetapi hanya semata-mata untuk menyerang SBY.
"Tidak ada rumusnya Anas menyerang Demokrat. Pertama, Anas pernah menjadi Ketua Umum Demokrat. Kedua, sahabat Anas sedang nyaleg di DPR, DPRD. Jadi tidak ada nyerang Partai Demokrat, tidak ada kamusnya Anas nyerang Demokrat," ujar Anas.
Terkait dengan sumbangan fiktif dana kampanye Partai Demokrat pada Pilpres 2009 sendiri, menurut Anas, datanya disajikan dari audit independen dan bersifat otentik.
Karenanya, dia berharap, KPK mau menindaklanjuti data-data tersebut, apakah terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemi atau tidak.
"Datanya itu otentik. Itulah yang perlu diselidki, apakah ada kaitan dengan Century atau tidak. Tugas saya adalah memberikan data, informasi yang valid, otentik, dan benar, bukan fitnah," pungkas Anas.
Sementara Partai Demokrat sempat membantah keterlibatannya dalam kasus Anas. Tudingan mantan Ketum Partai Demokrat itu dinilai sebagai fitnah tanpa bukti.
"Jangan nodai Partai Demokrat dengan kabar yang belum ada kebenarannya bahkan itu fitnah. Belum ada bukti, belum ada apa-apa. Sekarang ini kan juga masih proses hukum," kata Wakil Ketua Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf 22 Maret 2014 lalu. (Raden Trimutia Hatta)
Sumber Liputan6.com

3 TKI di Singapura Terancam Hukuman Mati

Singapura (Antara
Kalbar) - Tiga
orang Tenaga
Kerja Indonesia
yang bekerja di Singapura
terancam hukuman mati karena
diduga terlibat dalam kasus
pembunuhan majikan, kata Duta
Besar RI Andri Hadi di Singapura,
Senin.
"Ada tiga orang yang terlibat
kasus hukum. Ketiganya
terancam hukuman mati," kata
Andri Hadi.
KBRI memberikan perlindungan
hukum, termasuk menyiapkan
pengacara handal untuk
membela ketiga TKI itu di
pengadilan.
Di tempat yang sama, Konsuler
KBRI untuk Singapura Sukmo
Yuwono mengatakan tiga TKI
yang menjadi tersangka
pembunuhan adalah TA, YA dan
DS, ketiganya berasal dari Pulau
Jawa.
KBRI bersama kuasa hukum
berupaya mencari celah agar tiga
TKI itu bebas dari ancaman
hukuman mati. Dan hasilnya,
dua di antaranya memiliki
peluang lepas dari hukum itu
yaitu TA dan DS.
TA, yang membunuh majikannya
yang berusia lanjut itu, oleh
dokter dinyatakan depresi.
"TA depresi, sehingga kami
harap bisa lepas dari hukuman
mati," kata dia.
Sedangkan DS diketahui berusia
di bawah batas yang diterapkan
di Singapura. DS saat ini masih
berusia 18 tahun, sehingga
diharapkan lolos dari jerat
hukuman mati.
"Nah, yang YA ini agak susah,
meski begitu kami tetap
berupaya agar hukuman YA bisa
diringankan," kata dia.
Kasus YA cukup unik, kata dia,
bercerita. YA mengaku
membunuh anak majikan setelah
beberapa hari jenazahnya
dikuburkan. Entah apa penyebab
YA tiba-tiba mengaku. Namun,
karena pengakuan itu dia
dijadikan tersangka.
"Kami menyewa pengacara-
pengacara yang handal. Tidak
hanya satu, melainkan beberapa.
Kami terus melakukan
komunikasi pendampingan," kata
dia.
Fungsi Penerangan Sosial Budaya
Konsuler KBRI di Singapura
Fachry Sulaiman mengatakan
pihaknya terus berupaya
menekan angka masalah TKI di
Singapura. Dan sejak dua tahun
terakhir, jumlah TKI bermasalah
terus berkurang.
Sumber: antarakalbar.com

Migrant Care: Banyak TKI di Malaysia Tak Tahu Hari Pencoblosan

Jakarta -
Pemilihan Pendahuluan atau
Early Voting Pemilu Legislatif RI
yang diselenggarakan di Malaysia
dan Singapura, mendapat
perhatian Migrant Care. Bagi
Migrant Care, pelaksanaan
Pemilihan Pendahuluan di 2
negeri jiran itu pada Minggu 6
April 2014, sangat penting untuk
dipantau.
Ini mengingat warga negara
Indonesia yang berada di dua
negara itu mayoritas adalah
buruh migran asal Tanah Air.
Pada 2009, Migrant Care juga
melakukan pemantauan
pelaksanaan pemilu (baik pemilu
legislatif maupun pemilihan
presiden) di dua negara ini dan
mayoritas pemilihnya adalah
buruh migran.
Sehari sebelum pencoblosan di
Malaysia, Migrant Care Sehari
sempat melakukan survei kepada
buruh migran yang ada di
Malaysia.
"Ternyata banyak di antara
mereka belum tahu mengenai
Pemilu Pendahuluan. (Mereka)
bahkan masih tetap menganggap
bahwa Pemilu Legislatif akan
berlangsung pada tanggal yang
sama dengan penyelenggaraan
di Tanah Air, 9 April 2014,"
demikian Migrant Care dalam
rilis yang diterima Liputan6.com,
Minggu (6/4/2014) malam.
Sekalipun Panitia Pemilu Luar
Negeri (PPLN) telah membuat
buku panduan Pemilu 2014 yang
dapat dijadikan sarana sosialisasi,
ternyata belum menyentuh
seluruh WNI di Malaysia.
"Sayang sekali buku tersebut
dibagikan pada saat hari
pemungutan suara," kata
Migrant Care.
Migrant Care melakukan
pemantauan di TPS-TPS yang
berada di KBRI Kuala Lumpur,
KBRI Singapore, Wisma Duta
(Rumah Dinas Duta Besar RI
untuk Malaysia) Kuala Lumpur
dan Sekolah Indonesia Kuala
Lumpur. Migrant Care juga
mencek silang dropping box di
kawasan industri Western Digital
di pinggiran Kota Kuala Lumpur.
Pemungutan suara tak hanya
dilakukan melalui mekanisme
pencoblosan langsung di TPS.
Namun juga melalui mekanisme
pos surat dan dropping box. Bagi
para buruh migran yang berada
di kawasan-kawasan Industri dan
perkebunan, mereka
menggunakan mekanisme
dropping box. Mekanisme pos
surat juga masih diterapkan.
Sumber liputan6.com

Tingkat partisipasi pemilih di Malaysia 'rendah'

Jumlah pemilih yang
menggunakan hak suara tidak
sebanding dengan DPT.

Tiga jam sebelum tempat
pemungutan suara ditutup,
baru sekitar 1.000 orang
memberikan suaranya dalam
pemilu legislatif Indonesia di
Kuala Lumpur, Malaysia,
padahal terdapat 322.429
pemilih yang terdaftar untuk
mencoblos langsung pada
Minggu (06/04).

Daftar pemilih tetap (DPT) untuk
kawasan pemilihan Kuala
Lumpur dan sekitar mencapai
402.730, sebanyak 322.429
seharusnya mencoblos langsung.
Sedangkan sisanya terdaftar
memilih melalui pos dan
dropbox atau lewat kotak undi
yang diantar ke lokasi di dekat
tempat kerja pemilih.
Namun kenyataannya tingkat
partisipasi pemilih langsung
sangat rendah.
"Memang ini tantangan yang
paling besar di Kuala Lumpur
khususnya karena walaupun hari
Minggu masyarakat kita tetap
bekerja. WNI kita adalah WNI
pekerja," kata Ketua Panitia Luar
Negeri di Malaysia, Freddy
Panggabaen kepada BBC
Indonesia melalui sambungan
telepon.
"Mereka yang terdaftar dalam
DPT tidak datang, yang datang
justru yang tidak terdaftar dalam
DPT."
Mereka yang tidak terdaftar
akhirnya diizinkan untuk memilih
setelah proses pencoblosan di
Kuala Lumpur sudah berjalan
lebih dari separuh dengan
menggunakan kertas suara
tambahan.
Keputusan ini, kata Freddy
Panggabean, atas arahan dari
KPU pusat di Jakarta.

Razìa

Para pemilih menggunakan suara
mereka lewat dropbox di sebuah
pabrik di Selangor.
Selain karena alasan bekerja,
menurutnya, para pemilih tidak
menggunakan hak suaranya di
TPS mungkin karena mereka
sudah berpindah tempat.
Wahyu Susilo, analis kebijakan
Migrant Care, yang memantau
pemungutan suara di Kuala
Lumpur, mengatakan banyak
tenaga kerja Indonesia tidak
datang ke tempat-tempat
pemungutan suara antara lain
karena takut akan
razia
terhadap pekerja asing tanpa
izin
"Di Malaysia masih berlaku razia
6P (razia setelah proses
pemutihan berakhir) jadi teman-
teman juga merasa was-was.
Apalagi mereka mungkin harus
seharian berada di TPS," jelas
Wahyu Susilo kepada Rohmatin
Bonasir.
"Mereka baru pulang sore atau
malam, jadi saya kira itu potensi
adanya razia."
Faktor lain mengapa banyak
pemilih yang tidak mencoblos
langsung adalah jarak menuju
TPS, seperti dialami oleh Bagus
Hartono, seorang TKI yang
bekerja di sektor konstruksi di
Sekincan, negara bagian
Selangor.
"Kalau dari Sekincan ke
kedutaan di Kuala Lumpur
terlalu jauh, kurang lebih tiga
jam perjalanan. Memang saya
ada mobil, tetapi biaya untuk
beli minyak saja sampai 100
ringgit (sekitar Rp339.000) belum
termasuk tarif tol," tuturnya.
Ketika ditanya mengapa tidak
mengundi lewat pos, Bagus
Hartono mengatakan tidak
semua tenaga kerja paham akan
sistem tersebut dan sebagian dari
teman-temannya baru tahu tadi
malam bila hari ini adanya
pencoblosan.
Ketua Panitia Luar Negeri di
Malaysia Freddy Panggabaen
menegaskan sosialisasi pemilihan
telah dilakukan jauh hari, antara
lain melalui sosialisi langsung
maupun lewat media dan
internet.
Sumber http://m.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140406_pemilu_malaysia_pemilihan_luar_negeri

Indonesia-Arab Saudi Godok Nota Perjanjian TKI

Kairo (Antara
Kalbar) - Wakil
Menteri Luar
Negeri Arab Saudi,
Pangeran Abdul Aziz Bin
Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud
mempertanyakan mengenai
tindak lanjut Nota Perjanjian
Ketenagakerjaan Indonesia yang
telah ditandatangani kedua
negara.
Pengeran Abdul Aziz
menggarisbawahi Nota Perjanjian
Ketenagakerjaan Indonesia (TKI)
tersebut saat menerima Duta
Besar RI untuk Arab Saudi,
Abdurrahman Mohammad
Fachir, kata siaran pers KBRI
Riyadh yang diterima Antara
Kairo, Ahad.
Dubes AM Fachir pada Senin, 31
Maret 2014, menyerahkan
salinan Surat Kepercayaan
(Credential) kepada Wakil
Menteri Luar Negeri Arab Saudi,
Pangeran Abdul Aziz Bin
Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud
di Kementerian Luar Negeri
Kerajaan Arab Saudi.
Fachir menggantikan Dubes
Gatot Abdullah Mansur yang
telah mengakhiri masa tugasnya
di negeri yang diapit Teluk
Persia/Teluk Arab dan Laut
Merah itu.
Menurut Dubes Fachir, tindak
lanjut perjanjian TKI tersebut
masih dalam proses pengaturan
yang lebih rinci, dan akan
dibahas dalam komite bersama,
"Joint Working Committee" RI-
Arab Saudi.
Terkait keberadaan WNI di Arab
Saudi yang berjumlah 1,3 juta
orang, sebagian besar adalah
TKI, Dubes RI menyampaikan
keyakinannya bahwa keberadaan
mereka turut memberikan
kontribusi bagi pembangunan di
Arab Saudi.
"Oleh karena itu, Indonesia
mengharapkan bantuan
pemerintah Arab Saudi untuk
bekerja sama dalam mengelola
keberadaan WNI tersebut agar
bermanfaat bagi kedua negara,"
katanya.
Di samping itu, Dubes Fachir juga
menjelaskan hubungan bilateral
antar kedua negara, yang
dinilainya semakin meningkat,
ditandai adanya saling kunjung
antar pejabat kedua Negara.
Fachir mencontohkan, pada awal
tahun ini, dua pejabat tinggi
Arab Saudi berkunjung ke
Indonesia, yaitu Wakil Menteri
Pertahanan Pangeran Salman Bin
Sultan Bin Abdulaziz Al Saud
pada 23 Januari 2014 untuk
penandatanganan Perjanjian
Kerja sama Pertahanan.
Begitu pula kunjungan Pangeran
Khalid Bin Sultan Bin Abdul Aziz
Al Saud pada 14 Februari 2014
untuk menghadiri Musabaqah
Hifzil Quran dan Haditz ke-5
Tingkat Asia Pasifik.
"Pemerintah dan Rakyat
Indonesia mengharapkan kiranya
Raja Abdullah Bin Abdul Aziz
dan Putera Mahkota Pangeran
Salman Bin Abdul Aziz Al Saud
juga dapat berkunjung ke
Indonesia," tutur Dubes Fachir.
Pangerang Abdul Aziz
mengharapkan Dubes Fachir
untuk mendorong peningkatan
kerja sama ekonomi kedua
negara.
"Potensi kedua negara dalam
bidang ekonomi dan
perdagangan perlu ditingkatkan
dengan mendorong para pelaku
bisnis untuk mengkonkritkan
kerja sama ekonomi dan
pembangunan yang saling
menguntungkan," kata
Pangeran.
Dubes Fachir menjelaskan, kerja
sama ekonomi dan perdagangan
kedua negara meningkat cukup
menggembirakan, yang pada
2013 lalu mencapai delapan
miliar dolar AS.
Selain itu, Dubes RI juga
menyinggung hubungan antar
masyarakat atau "people to
people contact" juga terjalin
dengan baik, terefleksikan dari
kunjungan lebih dari 700.000
warga Negara Indonesia (WNI)
untuk melaksanakan haji dan
umroh pada 2013.
Diplomat karir yang fasih
berbahasa Arab itu sebelumnya
bertugas sebagai Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
di KBRI Kairo pada 2007-2011.
Masa tugas Dubes Fachir di
Kairo sempat diperpanjang
menyusul meledaknya revolusi di
Negeri Piramida itu yang
menumbangkan rezim Presiden
Hosni Mubarak.
(M043/Z. Abdullah)
Sumber antarakalbar.com

Prabowo hadiri sidang Wilfrida di Malaysia

Prabowo Bertolak ke Malaysia untuk menghadiri dan mendampingi seorang TKW asal Nusa Tenggara Timur, Wilfrida Soik yang terancam hukuman mati (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri persidangan vonis TKW asal NTT, Wilfrida Soik yang terancam hukuman mati di Malaysia pada masa tenang kampanye Pemilu 2014 ini.
"Prabowo akan menemani pengacara Muhammad Shafee Abdullah yang ditunjuk untuk mendampingi sidang Wilfrida," kata Koordinator Prabowo Media Center Budi Purnomo Karjodihardjo usai mengantar capres dari Partai Gerindra itu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu.
Prabowo terbang ke Malaysia untuk mendampingi sidang vonis terhadap Wilfrida Soik Minggu siang.
Budi menjelaskan, esok Senin Pengadilan Kota Bahru Kelantan, Malaysia akan mengeluarkan putusan untuk menentukan nasib Wilfrida. Dalam peradilan sebelumnya, TKI asal Belu, Nusa Tenggara Timur ini dituntut hukuman mati atas dugaan pembunuhan.
Kedatangan Prabowo itu untuk memberikan dukungan moril kepada Wilfrida karena orang tua Wilfrida sebelum meninggal memberikan amanat yang menitipkan nasib anaknya kepada Prabowo.
"Kami mohon dukungan dan dari seluruh rakyat Indonesia agar Wilfrida Soik dibebaskan dari hukuman mati," ujar Budi.
Wilfrida yang didakwa pasal pembunuhan terancam dikenai hukuman maksimal pidana mati. Buruh migran ini belum genap 17 tahun saat dikirim ke Malaysia.
Wilfrida menyatakan, tindakannya adalah upaya bela diri dari kekerasan majikan yang kerap memarahi dan memukulinya.
Editor: Jafar M Sidik sumber antaranews.com