Radar Berita TKI

Ramalan Jayabaya dan Suksesi Kepemimpinan Nusantara

Ramalan Jayabaya dan Suksesi Kepemimpinan Nusantara

Jakarta - Bait- bait Jongko Joyoboyo. Ramalan sosial politik yang menjadi pegangan sebagian masyarakat Jawa selama hampir 9 abad. Ramalan ini dipercaya sebagai buah pikiran Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah sejak tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Seperti ditayangkan Potret Menembus Batas SCTV, Minggu (20/7/2014), karena kesaktiannya Prabu Jayabaya dipercaya sejajar dengan para dewa. Bahkan berkat kesuciannya, Prabu Jayabaya di akhir hayatnya moksa. Ia dipercaya meninggalkan dunia menuju pusat alam semesta di mana Tuhan bertahta bersamaan dengan lenyapnya jasmani. Bagi masyarakat Jawa, Jongko Joyoboyo atau Ramalan Jayabaya punya tempat istimewa. Pewaris manuskrip tertua Jayabaya Serat Kalatidha adalah Keraton Surakarta Hadiningrat. Serat Kalatidha digubah pujangga keraton Raden Ngabehi Ronggowarsito 1,5 abad silam. Sebuah karya yang menjadi sumber inspirasi untuk mempertajam mata dan telinga batin. Menaklukkan hawa nafsu dan menangkap tanda-tanda zaman. Lewat kata-kata itulah, masyarakat mencari jawaban apa yang terjadi di kemudian hari. Kala itu, pujangga memainkan peran penting dalam lingkaran kekuasaan kerajaan. Jongko Joyoboyo juga dianggap sebagai karya sastra berupa tembang atau kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Sebagai karya Adiluhung, Ramalan Jayabaya dinilai memiliki tingkat kesusastraan yang amat tinggi. Tak sekedar ramalan tentang notonagoro yang disebut-sebut sebagai urutan kepemimpinan nasional. Kelebihan Ramalan Jayabaya adalah kemampuan menyusun periodisasi peradaban manusia hingga kurun abad ke-21. Di dalamnya termaktub ramalan perilaku masyarakat hingga pemerintahan yang korup. Selain Ramalan Jayabaya, Serat Kakawin Baratayudha adalah karya monumental lain yang muncul di era pemerintahan Jayabaya. Serat Kakawin Baratayudha digubah oleh Mpu Sedah dan Mpu Panuluh. Karya yang dalam masyarakat Jawa dikenal sebagai babak paling menegangkan di dalam dunia pewayangan. 9 Abad berlalu, Ramalan Jayabaya tetap tak terpinggirkan. Kehadirannya semakin bermakna ketika suksesi politik tanah air terjadi. Ramalan Jayabaya dipercaya menjadi jawaban ketidakpastian pemimpin masa depan. Karena Serat Jayabaya dianggap memiliki akurasi tersendiri. Serat Pustaka Raja di Keraton Solo adalah salah satu turunan Jongko Joyoboyo yang ditulis Pujangga Keraton Surakarta, Raden Ngabehi Ronggowarsito. Detil dalam tembang dandang gulo misalnya, dipercaya merujuk kepada kepemimpinan nusantara dari waktu ke waktu. Mantan Presiden Sukarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang dilambangkan sebagai Satrio Kinunjoro. Seorang yang mempunyai peran besar dengan pengalaman berkali-kali dipenjara. Sedangkan mantan Presiden Soeharto digambarkan sebagai pemimpin yang harus lengser karena tuntutan rakyatnya. Presiden Soeharto dilambangkan sebagai Satrio Mukti Wibowo. Kemudian Presiden BJ Habibie dilambangkan sebagai Satrio Jinumput atau Satrio Sumelo Atur. Almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur disebut sebagai Satrio Lelono Bumi. Yakni pemimpin yang gemar keliling dunia walau tidak bisa melihat. Adapun Megawati Sukarnoputri dipercaya sebagai Satria piningit. Yakni yang membawa nama besar sang ayah. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono disebut sebagai Satrio Pinilih. Yakni presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Seperti apakah gambaran pemimpin nusantara ini selanjutnya menurut Ramalan Jayabaya? Selengkapnya saksikan video "Potret: Ramalan Jayabaya dan Suksesi Kepemimpinan Nusantara" di bawah ini. (Riz)

Sumber ↓

KPU tetap umumkan hasil pilpres besok

Komisi Pemilihan Umum menyatakan akan tetap mengumumkan penetapan hasil rekapitulasi suara pemilu presiden, Selasa (22/07).

"Tentu akan kami selesaikan malam ini (Senin, 21 Juli 2014) atau besok (Selasa, 22 Juli 2014), dan kemudian akan kami tetapkan," kata anggota KPU, Hadar Gumay, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, di Kantor KPU, Senin (21/07) siang. Penyataan ini menanggapi tuntutan kubu capres Prabowo Subianto yang meminta KPU menunda pengumuman rekapitulasi suara selama dua bulan, terhitung sejak 22 Juli. Kubu Prabowo beralasan penundaan itu harus dilakukan karena mereka mengklaim ada kecurangan dalam proses penghitungan di sejumlah TPS yang merugikan pihaknya. "Kita minta rekapitulasi ini ditunda dulu sampai selesai masalah," kata Habiburohkman, saksi kubu Prabowo-Hatta di gedung KPU, kepada BBC Indonesia. Salah-satu yang dipersoalkan kubu Prabowo adalah pemungutan suara di 5.814 TPS di Jakarta. Mereka menuntut digelar pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut. Menurut Hadar Gumay, KPU sudah mengklarifikasi serta mengecek ulang di lokasi-lokasi tersebut. Namun, pihaknya tidak menemukan kecurangan seperti yang diklaim kubu Prabowo. "Sudah cukup berjalan (baik)," kata Hadar.

Tidak bisa pemungutan suara ulang

Tentang usulan pemungutan suara diulang, Hadar mengatakan, sesuai Undang- undang Pemilu, tuntutan pemungutan suara ulang tidak bisa dipenuhi saat ini karena waktunya sudah berakhir. "Pemungutan suara ulang itu maksimal selambatnya 10 hari setelah hari pemungutan suara," kata Hadar. Lagi pula, lanjutnya, setiap masalah seharusnya selesai di setiap tingkatan. Menanggapi rencana gugatan kubu Prabowo Subianto yang akan memperkarakan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Hadar Gumay mengatakan: "Tidak ada masalah, semua pihak punya hak dan kewajiban... Kami akan mengikuti prosedur."

Polisi dan TNI akan mengamankan proses pengumuman hasil rekapitulasi suara pilpres.

TNI menyatakan menjamin tidak akan ada kerusuhan saat pengumuman rekapitulasi.

Sampai Senin (21/07), Prabowo Subianto belum menyatakan secara terbuka untuk mengakui hasil rekapitulasi KPU. Mereka berencana untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Saya kira mengajukan gugatan ke MK merupakan hak konstitusi," kata Aburizal Bakrie, anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta. Ditanya apakah rencana gugatan kubu Prabowo ini akan mengurangi "legitimasi" KPU sebagai penyelenggara pemilu presiden, Hadar Gumay mengatakan: "Saya kira tidak." Sebaliknya, katanya, hasil keputusan MK bisa saja menegaskan bahwa hasil pemilu sudah berjalan sesuai harapan. Dia kemudian mencontohkan permintaan gugatan pemilu legislatif ke MK yang jumlahnya mencapai 700 gugatan, tetapi yang dikabulkan "cuma 21". "Jadi jumlah yang sangat sedikit," katanya. Berdasarkan rekapitulasi KPU tingkat provinsi, Jokowi-Kalla unggul 53,15% atas Prabowo- Hatta yang mendapat 46,85%. KPU memasuki penghitungan suara tahap akhir pada Senin (21/07) dan Selasa (22/07) besok. Setelah itu, KPU mengumumkan secara resmi siapa pemenangnya.

Sumber ↓

Gugatan Hasil Pilpres ke MK Takkan Didukung Rakyat

JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Airlangga, Haryadi, mengatakan, jika ada gugatan hasil Pilpres yang dilakukan oleh salah satu kubu pasangan capres cawapres diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka hal itu tidak akan mendapat dukungan dan apresiasi dari elemen masyarakat manapun. Bukan itu saja, kata Haryadi, segala bentuk protes baik aksi unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan ke KPU oleh kubu yang kalah dalam Pilpres, juga akan dianggap angin lalu oleh masyarakat. Railway Rolling Stock IEC webstore.ansi.org "Sebab itu semua akan dianggap hanya prasangka politik yang tak mendasar. Jadi tidak akan mendapat apresiasi masyarakat. Jika masih ada yang mengapresiasi, maka itu sama artinya dengan mengapresiasi prasangka politik yang tak mendasar," kata Dosen Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) itu, Minggu (20/7/2014). Haryadi menjelaskan saat ini masyarakat berada dalam tahap yang tenang untuk meninggu hasil Pilpres serta berharap semua kubu yang ada menerimanya dengan lapang dada. Karenanya, kata Haryadi, segala bentuk protes atas hasil Pilpres yang ditetapkan KPU, akan dianggap hanya merupakan instrumen politik untuk mengurangi rasa malu kubu mereka yang kalah atas kontestasinya di Pilpres 2014. "Jadi itu akan dianggap hanya sebagai cara untuk tutupi rasa malu saja. Pilihan langkah yang salah, karena akan menambah malu. Tapi ini bisa dimengerti," katanya. Menurut Haryadi yang penting dan sangat perlu ditegaskan adalah bahwa faktanya kedua kubu, yakni masing-masing pendukung capres telah melakukan pelanggaran atau kecurangan dimana hal itu sudah diatasi di level dimana kecurangan atau pelanggaran itu terjadi. Umumnya, kata dia, pelanggaran atau kecurangan terjadi karena pemilih mencoblos dua kali di TPS yang berbeda. "Solusi coblos ulang sudah dilakukan di beberapa TPS. Sehingga, jika dalam verifikasi dan penetapan hasilnya di level provinsi sampai KPU masih ada protes dan demo, maka hal itu akan dianggap tak lebih sebagai kecurigaan dan prasangka yang tidak berdasarkan fakta saja," katanya. Haryadi menambahkan protes, walk out serta penolakan penandatangan hasil rekap oleh para saksi pendukung Prabowo- Hatta di beberepa provinsi serta saat saat rekap nasional di KPU, nantinya bisa dijadikan dasar sebagai gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Sepertinya cara walk-out dan menolak menandatangani berita acara penetapan hasil Pilpres di beberapa provinsi seperti di DKI, Jawa Timur, dan Bangka, tampaknya akan menjadi dasar argumen mereka menggugat kekalahan Prabowo-Hatta ke MK," kata Haryadi. Namun, katanya, sekali lagi hal itu tidak akan mendapat apresiasi masyarakat. Menurutnya kecurigaan adanya kecurangan yang dihembuskan tim pemenangan salah satu kubu hanya sebatas kecurigaan saja dan bukan hal mendasar. "Sebagian besar kecurigaaan kecurangan karena ada warga yang diperbolehkan mencoblos dengan bukti KTP dan keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat, tanpa dilengkapi pengantar surat model A-5 atau surat keterangan pindah mencoblos. Dan itu sudah diatasi dengan pemilihan ulang," katanya. Jadi, tambah Haryadi, basis nalar dari tindakan protes, walk-out, demo dan rencana menggugat ke MK itu hanyalah sebatas curiga saja dan bukan mengacu bukti faktual perihal pelanggaran.(Budi Malau)

Putin Janji Bantu Mengembalikan Jasad Korban dan Kotak hitam MH17

Putin Janji Bantu Mengembalikan Jasad Korban dan Kotak hitam MH17

Amsterdam: Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji membantu mengembalikan jasad korban dan kotak hitam dari pesawat Malaysia Airlines yang dikuasai pemberontak di Ukraina. Hal ini disampaikan Putin kepada Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, lewat sambungan telepon, Minggu (20/7) waktu setempat. Putin yang diyakini memberikan pengaruh pada pemberontak pro-Rusia akhirnya berjanji setelah percakapan yang ketiga kali dengan Mark, sejak pesawat MH17 jatuh pada Kamis (17/7) lalu. "Selain memungkinkan untuk masuk pada lokasi kecelakaan, percakapan dengan Putin terfokus pada hal-hal penting seperti lokasi kereta di mana ratusan jenazah di dalam gerbong dan penyerahan kotak hitam," kata seorang juru bicara pelayanan pers pemerintah Belanda, seperti dilansir dari AFP, Senin (21/7/2014) "Pada kedua poin, Putin berjanji kerja sama penuh," tambah dia. Adapun diketahui, dari 298 penumpang dalam pesawat yang ditembak, banyak diisi penumpang Belanda. Sebelumnya diketahui, sebanyak 200 mayat diambil dari puing pesawat di Ukraina Timur dan dimasukkan ke dalam gerbong kereta pendingin sambil menunggu kedatangan penyelidik internasional. Bahkan, pemberontak Ukraina mengkalim mereka telah memiliki kotak hitak pesawat, yang sangat berguna buat proses penyelidikan kecelakaan. (TII)

Terbaru Dari Dunia↓