ID Nasional Direksi PPTKIS untuk Pelayanan Terbaik

Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro didampingi Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan BNP2TKI Arifin Purba, dan Kabid Sistem Informasi Ade Ester Panjaitan, pada saat memberikan pengarahan kegiatan "Konsolidasi Penempatan TKI dan Pemberian ID Nasional" di Sentul, Bogor, Jawa Barat (Rabu, 05/03/2014)
Jakarta, BNP2TKI, Senin (11/03) - Penerbitan ID (Identitas Diri) Nasional bagi kalangan direksi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan terhadap calon TKI/TKI. Disamping itu, PPTKIS juga akan bertanggungjawab seutuhnya atas calon TKI/TKI yang direkrutnya.
Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro menyampaikan pernyataan itu saat memberikan arahan di depan sekitar 200-an manajer dan direksi PPTKIS se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang mengikuti "Konsolidasi Penempatan TKI dan Pemberian ID Nasional" pada Rabu (05/03/2014) lalu. "Yang bertanggungjawab didalam penempatan calon TKI/TKI itu manajer atau direksi dari PPTKIS, bukan PRCTKI (Petugas Rekrut Calon TKI). Karenanya manajer atau direksi PPTKIS perlu diberikan ID Nasional itu," kata Agusdin.
Hadir sebagai narasumber dalam "Konsolidasi Penempatan TKI dan Pemberian ID Nasional" itu antara lain, Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan BNP2TKI Arifin Purba, dan Kabid Sistem Informasi Ade Ester Panjaitan. Hadir pula Kepala BP3TKI Jakarta Delta, Kepala BP3TKI Serang Amien Amanullah, dan Kepala BP3TKI Bandung Hasan Abdullah.
Kegiatan "Konsolidasi Penempatan TKI dan Pemberian ID Nasional" sebelumnya dilakukan di Semarang untuk kalangan manajer atau direksi PPTKIS yang berada di Semarang dan Jawa Tengah. Lalu hal yang sama juga dilaksanakan di Surabaya untuk kalangan manajer atau direksi PPTKIS yang berada di Surabaya dan Jawa Timur. Kemudian secara bertahap akan dilakukan di daerah-daerah lain yang merupakan kantong TKI.
Agusdin menjelaskan, untuk mendapatkan ID Nasional itu manajer atau direksi PPTKIS sebelumnya disyaratkan mengikuti diskusi mengenai penerapannya yang dilakukan secara sistem online. Usai mengikuti diskusi masing-masing manajer atau direksi dari PPTKIS dilakukan pengambilan data diri, foto diri, dan sidikjari (finger print) dengan sistem biometric, guna keamanan dan kepastian data dirinya.
"Sistem online yang diciptakan dan dibangun BNP2TKI untuk pelayanan pendataan dan pendaftaran pada calon TKI/TKI ini dimaksudkan dapat mempermudah pengawasan pada TKI maupun PPTKIS," katanya.
Dengan dimilikinya ID Nasional, PPTKIS bisa dengan mudah melakukan perekrutan terhadap calon TKI/TKI, kendati di daerah domisili calon TKI/TKI tersebut tidak ada cabang dari PPTKIS. ID Nasional ini untuk pelayanan terbaik bagi PPTKIS. Berikut akan memberikan kepastian perlindungan bagi calon TKI/TKI yang direkrutnya.
Sebelumnya, BNP2TKI telah melakukan langkah pembenahan-pembenahan terkait mekanisme rekrut calon TKI/TKI. Di antaranya mengganti sebutan Sponsor menjadi Petugas Rekrut calon TKI (PRCTKI). Berikut dilakukannya akurasi data PRCTKI dalam Sistem Kompterisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dengan pemberian ID melalui proses biometrik foto diri dan sidik jari (finger print), sehingga tidak bisa ditukar atau digantikan kepada orang lain atau dengan ID Petugas Rekrut yang lainnya.
"Sehingga untuk pendaftaran calon TKI secara sistem online di Disnaker kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan hanya dapat dilakukan oleh Petugas Rekrut calon TKI yang telah diregistrasi dalam SISKOTKLN," kata Agusdin. "Adapun ID Nasional bagi manajer atau direksi PPTKIS ini berlaku secara nasional. Tujuan untuk pelayanan terbaik, yakni memudahkan mekanisme rekrut calon TKI/TKI dan bertanggungjawab," tambahnya.
Dalam catatan Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI, langkah pembenahan kepada petugas rekrut calon TKI yang difokuskan pada pengendalian selama Agustus 2012 hingga Januari 2014 telah teregistrasi sebanyak 5.627 orang petugas. Sedangkan penerbitan ID Nasional bagi manajer atau direksi PPTKIS diperlukan guna lebih mengoptimalkan pembenahan mekanisme rekrut calon TKI/TKI dan bertanggungjawab.***(Imam Bukhori) Sumber BNP2TKI

Tujuh Wanita Calon TKI Sumsel Dianiaya dan Disekap di Penampungan

Kompas.com/Ronny Adolof Buol
Ilustrasi TKI yang disekap di penampungan.
PALEMBANG - Tujuh orang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Sumatera Selatan, diduga dianiaya dan disekap di penampungan TKI yang berada di kawasan Kenten Palembang.
Atas kejadian ini, ke tujuh TKI melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolresta Palembang, Selasa (11/3/2014) Pukul 08.00 WIB.
Menurut Informasi yang di himpun, kejadian ini terkuak, setelah Yuli (35) salah satu TKI yang berasal dari Kabupaten Ogan Ilir (OI) , berhasil mengirim surat ke Maporesta Palembang.
Dalam suratnya, mengatakan dirinya ingin melaporkan ke Maporesta tetapi tak bisa, karena di kurung.
Setelah surat tersebut sampai dan dibaca oleh Kasat Reskrim Maporesta, jajaran Unit PPA langsung mendatangi TKP di kawasan Kenten. Tepatnya, di Mess Citra Fila Tanjung Harapan Blok D No 17, Kenten, Palembang, untuk melakukan penyelidikan.
Alhasil, tujuh TKI itu langsung dibawa ke Maporesta.
Ketika ditemui di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolresta Palembang, Yuli mengatakan, selama enam bulan dirinya berada di penampungan itu.
Ia mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pengelola penampungan TKI tersebut.
"Kami di sana sudah enam bulan. Kami disiksa dan dipaksa kerja, seperti mengecat dan membuat kandang ayam dipenampungan. Sudah enam bulan tetapi kami tak kunjung diberangkatkan ke Hong Kong" terangnya.
Yuli menambahkan, di tempat tersebut ada sekitar 40 orang wanita yang ingin menjadi TKI.
" 40 orang, semuanya dianiaya juga dan dipaksa kerja," ungkap Yuli yang terlhat trauma.
Kekinian, tujuh orang TKI wanita telah diamankan dari tempat penampungan untuk menjalani pemeriksaan di Mapolresta Palembang.
Selain itu, pihak pengelola penampungan TKI saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Mapolresta Palembang.
Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ipda Imelda saat dimintai keterangan enggan bercerita banyak.
"Nanti saja, sekarang mereka masih dalam pemeriksaan. Tapi ini bukan penyakapan namun hanya penganiayaan ," ungkap Imelda singkat. Sumber TRIBUNNEWS.COM

Dukun Malaysia Ikut Sibuk Cari Pesawat Hilang

Pencarian pesawat harus sesuai ajaran Islam, kata pejabat Malaysia.


Pemandangan dari atas pesawat militer AN-26 milik Vietnam yang sedang melakukan pencarian pesawat Malaysia Airlines (Ilustrasi)
Keberadaan pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 yang hingga kini masih misterius menarik minat salah satu "bomoh" atau dukun di Malaysia. Dukun bernama Ibrahim Mat Zin itu pada Senin, 10 Maret 2014, mendatangi Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) untuk menggunakan mata batinnya mencari keberadaan lokasi pesawat jenis Boeing 777-200 ER.
DilansirThe Malaysia Insider, Ibrahim yang juga disebut Raja Bomoh Sedunia Nujum VIP, mengaku tiba di KLIA, karena diundang oleh salah satu pemimpin top Negeri Jiran. Pengakuannya ini tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya.
"Kami menggunakan kail perangkap ikan dan teropong bambu untuk mencari dan meminta agar penumpang di dalam pesawat bisa segera ditemukan," kata pria yang sudah menjadi dukun selama 50 tahun ini. Media yang merekam aksinya melihat dia memanjatkan doa di pintu masuk bandara. Namun, sayang setelah berdoa, Ibrahim masih belum memperoleh petunjuk soal keberadaan pesawat itu.
"Di dalam doa saya, mata saya merasa sakit dan penglihatan saya menjadi hitam. Saya kira pesawat masih berada di udara atau telah jatuh ke laut," ujar dia.
Dia berjanji, akan kembali lagi ke bandara dalam dua hari ke depan dan membawa sesuatu. Ibrahim pun turut meminta kepada semua pihak untuk berdoa bagi keselamatan para penumpang yang ada di dalam pesawat nahas itu.
Nama Ibrahim terkenal di Malaysia karena kerap menawarkan bantuan pada beberapa kasus. Salah satunya adalah tragedi runtuhnya bangunan apartemen Highland Tower yang terjadi pada 11 Desember 1993 lalu, menewaskan 48 orang.

Harus Sesuai Ajaran Islam

Pemerintah Malaysia mengatakan menyambut baik setiap bantuan yang datang, termasuk dari seorang dukun. Namun mereka mengingatkan agar metode yang digunakan para dukun ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
"Kami menghargai semua bantuan. Tapi apabila berkaitan dengan mistis, maka hal tersebut harus sesuai ajaran Islam," ungkap Menteri Seri Jamil Khir Baharom, dikutip dariThe Star.
Perdukunan dilarang dalam Islam karena sarat akan unsur kesyirikan, atau menyekutukan Allah dalam ibadah. Hukuman bagi pelaku perdukunan atau mereka yang mendatangi dukun juga tidak main-main, yaitu keluar dari agama Islam dan diancam neraka. (eh) by VIVAnews

Penulis: Yudhoyono langgar janji pada Surya Paloh

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan terkait terjadinya penembakan posko Caleg Partai Nasdem di Kantor DPP NasDem Jakarta, Senin (17/2). Partai NasDem mendesak aparat keamanan mengusut tuntas kasus penembakan posko Nasdem di Aceh Utara yang menggunakan senjata laras panjang jenis M-16 dan A1 yang diduga bermotif politik. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) ()


Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menjanjikan jabatan kepada Surya Paloh jika pihaknya terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2004, kata penulis Buku Surya Paloh Sang Ideolog, Usamah Hisyam.
"Semula SBY menawarkan jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika, tapi Pak Surya tidak pernah ingin menduduki jabatan menteri. Sebagai komitmen untuk posisi SP ke depan, SBY akhirnya sepakat menjanjikan posisi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden," kata Usamah dalam peluncuran Buku Surya Paloh Sang Ideolog, di Jakarta, Senin (10/3) malam.
Menurut dia, Surya hanya ingin agar Yudhoyono mau memperjuangkan gagasan restorasi nasional bila dia terpilih sebagai presiden. "Itu sebabnya SP dan Media Group all out mendukung dan memenangkan SBY dalam Pilpres 2004," kata dia.
Tetapi ketika Yudhoyono terpilih menjadi presiden, Surya yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, menerima telepon dari Menkopolkam Widodo AS yang menyampaikan pesan dari presiden.
Usamah mengatakan, ketika itu Widodo menyampaikan agar Surya sebaiknya fokus menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar saja sehingga tidak perlu lagi memikirkan untuk menempati jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.
Dalam buku tersebut juga menceritakan janji Presiden Yudhoyono lainnya yang tak pernah ditepati. Menurut Usamah, presiden, atas nama Pemerintah Indonesia pernah berjanji untuk memberikan penghargaan bintang jasa kepada Surya sebagai penggerak civil society atas peranannya membantu dampak tsunami Aceh. Tetapi, menurut dia, janji tersebut tak pernah terwujud hingga kini.
Pihaknya berharap buku yang ia tulis tersebut mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap sosok Surya Paloh. "Semoga masyarakat bisa melihat lebih obyektif lagi karena bisa menilai lebih dalam bagaimana karakter dan rekam jejak Pak Surya yang terangkum dalam buku ini," katanya.
Menurut dia, buku setebal 488 halaman itu ditulis selama dua tahun sejak 2012 hingga Februari 2014. Buku yang terdiri dari 10 bab itu mengisahkan lika-liku perjalanan karir bisnis dan politik pria berjenggot lebat itu.
Dalam acara tersebut dihadiri banyak tokoh antara lain Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia Rahmat Gobel, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Sineas Garin Nugroho, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Perdagangan M. Lutfi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Komisi VII DPR Sutan Batoegana. (A064)
Editor: B Kunto Wibisono
Sumber AntaraNews

Gempa 5,0 SR guncang Maluku Tenggara Barat

Jakarta (ANTARA News) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan telah terjadi gempa bumi berkekuatan 5,0 skala Richter, di 162 km barat laut Maluku Tenggara Barat, Selasa, pukul 00.31 WIB, dengan kedalaman 114 km.
(B014/Z002)
Editor: Tasrief Tarmizi sumber AntaraNews

Status Gunung Slamet jadi Waspada

Dokumen foto Gunung Slamet terlihat dari pos pendakian jalur Bambangan, Desa Kutabawa, Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. (ANTARA/Idhad Zakaria)
Jakarta (ANTARA News) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status aktivitas vulkanik Gunung Slamet yang semula di level I atau Normal menjadi level II atau Waspada, demikian keterangan Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
"Ini terhitung sejak Senin (10/3) malam pada pukul 21.00 WIB," catat Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.
Sutopo menjelaskan bahwa peningkatan kegempaan yang berasal dari aktivitas Gunung Slamet sudah berlangsung sejak Minggu (2/3).
Peningkatan kegempaan itu, katanya, dirasakan di lima kabupaten di wilayah Gunung Slamet, yakni Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Purbalingga.
Tercatat sejak Sabtu (8/3) hingga saat ini PVMBG mencatat telah terjadi 441 gempa embusan dan sembilan kali gempa vulkanik dangkal.
"Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak panik. Rekomendasi masyarakat, wisatawan, pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius dua kilometer dari kawah Gunung Slamet," ujar Sutopo.
Peningkatan aktivitas vulkanik terakhir Gunung Slamet terjadi pada Mei dan Juni 2009, yang ditandai dengan keluarnya lava pijar.
Berbagai gunung berapi yang saat ini berstatus Waspada, yaitu Slamet, Kelud, Raung, Ibu, Lewotobi Perempuan, Ijen, Gamkonora, Soputan, Sangeangapi, Papandayan, Dieng, Gamalama, Bromo, Semeru, Talang, Anak Krakatau, Marapi, Dukono, dan Kerinci. (*)
(T.M048/B/M029/M029) 11-03-2014 06:20:24
Editor: Priyambodo RH

Baca Juga ↓

Riau kewalahan atasi kebakaran hutan

BNPB imbau masyarakat lereng Merapi tetap tenang

Ketua BNPB: belum ada bukti kami korupsi

BNPB sosialisasikan rekonstruksi pasca gempa Gayo

Kelompok tak dikenal bakar hutan konservasi Riau
AntaraNews