491 WNI Overstayers dari Jeddah Tiba di Indonesia Hari Ini

Adapun jumlah WNI Overstayer yang dipulangkan pada tahap 4 sebanyak 491 orang, dengan komposisi 313 perempuan, 100 laki-laki, 38 anak-anak dan 40 bayi.
Penulis: Galuh | Editor: Erinaldi

Ilustrasi (viva.co.id)
―――――――
KLIKPOSITIF -Konjen RI di Jeddah memulangkan WNI Overstayers dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 981.
Sedikit berbeda dengan komposisi pemulangan pada tahap sebelumnya yang memprioritaskan kelompok rentan, pemulangan tahap ini mulai mengikutsertakan WNI Overstayers laki-laki.
Adapun jumlah WNI Overstayer yang dipulangkan pada tahap 4 sebanyak 491 orang, dengan komposisi 313 perempuan, 100 laki-laki, 38 anak-anak dan 40 bayi.
Pemulangan WNI Overstayers ke Jakarta didampingi dua staf KJRI Jeddah. Pesawat Garuda Indonesia yang menerbangkan WNI Overstayers dimaksud dijadwalkan akan mendarat di Jakarta pukul 09.30 WIB.
Dengan diberangkatkannya WNI Overstayers tahap 4, maka jumlah keseluruhan WNI Overstayers yang telah berhasil dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia ke tanah air telah mencapai angka 1.964 orang. Tahap selanjutnya pemulangan WNI Overstayers oleh Pemerintah Indonesia direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 30 November 2013.
Di samping upaya pemulangan WNI Overstayers yang terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi juga secara simultan terus melakukan proses penyelesaian dokumen perjalanan hingga pemulangan kepada seluruh overstayers termasuk WNI Overstayers.
Banyaknya jumlah overstayers dari berbagai negara membuat otoritas Pemerintah Arab Saudi terus bekerja keras untuk melakukan misi penuntasan overstayers di negaranya.
Saat ini, Pemerintah Arab Saudi juga memulangkan WNI Overstayers dengan jumlah 261 orang yang terdiri dari 179 perempuan, 15 anak-anak dan bayi, serta 67 laki-laki.
Pemulangan tersebut dilakukan dengan menggunakan pesawat udara Saudia SV 816 dan akan tiba di Jakarta pukul 11.00 WIB.
Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, maka jumlah WNI Overstayers yang masih berada di penampungan imigrasi Shumaysi saat ini diperkirakan berjumlah 7.814 orang, terdiri dari 5.284 perempuan termasuk anak-anak dan bayi, serta 2.530 laki-laki.
Sebagaimana yang dilakukan selama ini, KJRI Jeddah akan terus mengupayakan percepatan pemulangan WNI Overstayers, di antaranya dengan terus menjalin kerjasama dan komunikasi yang intens dengan otoritas Pemerintah Arab Saudi.
Saat ini tim KJRI Jeddah melalui mekanisme shifting terus menerus melakukan proses penyelesaian dokumen perjalanan bagi seluruh WNI Overstayers yang berada di penampungan imigrasi Shumaysi hingga proses pemulangan ke tanah air.
Selain itu, KJRI juga terus memonitor serta menindaklanjuti setiap laporan yang diterima, baik yang berkaitan dengan pengaduan yang disampaikan oleh pihak yang mengaku sebagai WNI overstayers di penampungan imigrasi Shumaysi, maupun yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia yang berada di Jeddah, LSM dan juga media.
Setiap laporan yang diterima, secara langsung ditindaklanjuti oleh staf KJRI yang bertugas selama 24 jam di penampungan imigrasi Shumaysi dan dikoordinasikan dengan pihak otoritas imigrasi setempat. Namun demikian sebagian laporan yang diterima tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Berdasarkan pengamatan di lapangan hingga saat ini, Matar Qadim yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya overstayers mulai kembali didatangi oleh WNI Overstayers, walaupun dalam jumlah yang tidak signifikan.
Dengan terus mengikuti perkembangan situasi dan kondisi para WNI overstayers di wilayah tersebut, dan dengan memerhatikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi terkait proses pemulangan overstayers, KJRI akan terus mengupayakan agar kiranya para WNI overstayers yang berada di luar penampungan imigrasi Shumaysi dapat kembali ditampung di penampungan imigrasi untuk selanjutnya dapat diproses pemulangannya. (ed)

Suhu Politik Thailand Memanas, SBY Minta Menlu Cek Kondisi WNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengenai perkembangan situasi politik di Thailand yang memanas seiring meluasnya aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok antipemerintah.
Atas laporan itu, Presiden SBY memerintahkan Menlu untuk memastikan keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) di Bangkok, Thailand.
"Telah memberikan arahan kepada Menlu untuk memastikan keselamatan warga negara kita, itu yang sudah disampaikan, dan kita mengikuti terus perkembangan permasalahan disana," ujar Staf khusus presiden bidang hubungan internasional Teuku Faizasyah di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/11/2013).
Selain itu, Presiden juga meminta WNI untuk meningkatkan kewaspadaan atas perkembangan situasi dan kondisi di tempat tinggal mereka.
Apalagi, menurutnya, pengalaman memanasnya suhu politik di Thailand bukan baru kali pertama terjadi. Pengalaman sebelumnya sudah pernah terjadi di negeri Gajah Putih itu.
"Beliau dilapori oleh Menlu mengenai perkembangan di sana. Beliau menyampaiakan arahan untuk memastikan warga negara," ujarnya.
KBRI Thailand bisa dihubungi melalui nomor telepon 0929-031103; 0929-961595; dan 09291-951596. Selain itu bisa diakses melalui http://www.kemlu.go.id /bangkok dan www.facebook.com/ komundasindonesia.dithailand.

BNP2TKI Buka Job Fair Mantan TKI Jepang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membuka Job Fair mantan TKI Nurse dan Careworker Jepang yang diadakan di Balai Makarti Muktitama Kemennakertrans, Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Program ini diadakan atas kerjasama Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dengan BNP2TKI. Job Fair kali kedua TKI Purna Jepang diikuti 20 perusahaan, 1 panti jompo dan 14 rumah sakit yang tertarik untuk mempekerjakan kembali TKI Purna Nurse Careworker Jepang.
Hadir pada Job Fair kali ini, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Nabuo Kimaki, Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes, dr. Untung Suseno Sutarjo, Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah, Haposan Saragih, Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN I BNP2TKI, Naekma dan pejabat Kemenakertrans.
Menurut Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat, Job Fair ini diadakan untuk membantu penempatan kembali TKI Nurse dan Careworker yang sudah habis kontrak dari bekerja di Jepang. Diketahui, sejak 2008-2013 Indonesia telah menempatkan TKI perawat sebanyak 1.048 orang, terdiri dari 440 TKI nurse dan 608 TKI careworker.
BNP2TKI mencatat, sejak 2008 – 2013 sudah ada 410 mantan TKI nurse dan careworker yang telah kembali ke Indonesia terdiri dari 237 Nurse dan 173 Careworker.
Jumhur menjelaskan, TKI kesehatan dari Jepang ini telah memiliki sifat-sifat manusia unggul Jepang bercirikan kerja keras, disiplin, etos kerja yang tinggi dan bertanggungjawab. Dengan kualitas yang dimiliki ini mereka akan menjadi aset bagi perusahaan di manapun mereka ditempatkan.
"Mereka pulang dan dengan mudah diserap di tanah air karena kualitas yang tinggi. Karena kualitasnya itu maka gaji yang diperoleh bekerja di tanah air juga tinggi,” ujar Jumhur dalam rilis resmi yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Jumhur mengaku kurang terlalu 'happy' jika kaum profesional ini bekerja ke luar negeri. Mereka lebih dibutuhkan untuk mengabdi di tanah air. Masalahnya, mereka berangkat ke luar negeri karena belum terserap di dalam negeri.
"Saya senang kini TKI Purna Kesehatan Jepang bekerja di tanah air dan itu bagus sekali,” ujarnya.
Jumhur mengharapkan, sebaiknya, yang berangkat ke luar negeri adalah mereka yang semi skill dan bukannya kaum profesional dan berpendidikan tinggi.
Terkait tingkat kelulusan ujian Nasional Keperawatan di Jepang, Jumhur mengatakan bahwa TKI kita lebih banyak yang lulus daripada perawat Filipina. Selain Jepang, Indonesia juga menempatkan perawat ke Taiwan, Australia dan negara lainnya.
Program penempatan perawat ke Jepang berlangsung melalui program G to G ini berdasarkan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara BNP2TKI atas nama pemerintah Indonesia dengan JICWELS (Japan International Corporation for Welfare Services) yakni lembaga bentukan pemerintah Jepang yang membawahi program G to G penempatan TKI perawat - di Jakarta pada Mei 2008. Program ini menindaklanjuti kesepakatan Indonesia-Jepang Economic Partnership (IJEPA) yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe di Tokyo, Jepang, pada 20 Agustus 2007.
"Seluruh biaya penempatan ditanggung pihak Jepang. Per TKI pemerintah Jepang mengeluarkan biaya sekitar Rp 300 juta untuk biaya pelatihan 1 tahun ditambah dengan tunjangan per bulan Rp 3 juta," katanya.
Data BNP2TKI mencatat bahwa pada tahun 2008 sebanyak 208 orang (104 TKI nurse dan 104 TKI careworker), 2009 sebanyak 362 orang (173 TKI nurse dan 189 TKI careworker), 2010 sebanyak 116 orang (39 TKI nurse dan 77 TKI careworker), 2011 sebanyak 105 orang (47 TKI nurse dan 58 TKI careworker), 2012 sebanyak 101 orang (29 TKI nurse dan 72 TKI careworker), dan 2013 sebanyak 156 orang (48 TKI nurse dan 108 TKI careworker).

Cek Kondisi TKI, Komisi I DPR Kunjungi Arab Saudi

Komisi I akan soroti bantuan KBRI kepada TKI.

Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri berencana melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Kunker itu terkait pengawasan terhadap penanganan TKI di sana.
"Komisi I mengirim tim yang terdiri dari 7 orang anggota komisi, 5 wartawan, dan 3 staf," kata Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanudin di Gedung DPR, Rabu 27 November 2013.
Di sana, kata Tubagus, anggota komisi akan berdiskusi dengan Duta Besar Indonesia dan Konjen mengenai sejauh mana KBRI dan KJRI menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada TKI. Tubagus akan menyoroti perihal bantuan KJRI dan KBRI bagi warga negara di Arab Saudi.
"Langkah-langkah apa saja yang sudah dilaksanakan oleh KBRI dan KJRI terkait tugasnya? Kendala apa yang dihadapi? Kondisi di tempat penampungan seperti apa kami akan meninjaunya?" ujar dia.
Jika memang ada masalah, kata Tubagus, komisinya akan berusaha mencari solusi bersama dengan Komisi IX DPR Bidang Ketenagakerjaan, BNP2TKI, Menteri Sosial dan Menkokesra untuk mempercepat pemulangan TKI.
"Apakah menggunakan kapal TNI Angkatan Laut," kata dia.
Komisi I kata dia, akan berangkat pada tanggal 2 Desember 2013 dan kembali pada 7 Desember 2013. Anggota komisi yang akan berangkat adalah TB Hasanudin dari PDIP, Agus Gumiwang dari Fraksi Golkar, Fayakun dari Golkar, Safan dari PKS, Najib dari PAN, Safa Saepulloh Tamliha dari PPP. (sj)
©VIVA.co.id