Radar Berita TKI

Ancaman Bom di Balaikota DKI Ditujukan untuk Jokowi

KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ancaman bom di Balaikota Jakarta pada Sabtu lalu ditujukan untuk Joko Widodo. "Aku enggak terlalu ingat ancamannya gimana, tapi yang pasti bilang, 'Hati-hati Pak Jokowi, kalau pulang lagi ke Balaikota, kita bom kantornya'. Di situ, dia panggil Pak Jokowi dengan sebutan 'Si Jawa'," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (22/7/2014). Dia mengaku tidak mengetahui siapa oknum yang mengirimkan pesan ancaman pengeboman tersebut. Namun, dia langsung memerintahkan agar gedung dan kawasan di Balaikota disterilkan. Untuk menyambut Jokowi yang akan kembali dari non-aktifnya sebagai Gubernur DKI, pria yang akrab disapa Ahok itu meminta Balaikota tetap diamankan dan disterilkan. "Besok ini kan Pak Jokowi pulang dulu ke Balaikota, kita harus amankan dan sterilkan," ucapnya.
Penulis: Kurnia Sari Aziza
Editor: Ana Shofiana Syatiri
Sumber↓

Prabowo Mundur dan Tolak Hasil Pilpres Tidak Pengaruhi KPU

Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra

Prabowo tidak bisa mundur dari pecapresan hanya beberapa saat menjelang KPU umumkan hasil final Pilpres, meski dengan alasan hak konstitusional. Hak konstitusional untuk mundur dari pencapresan tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi, dan UUD 1945 mendelegasikannya kepada undang-undang. Dalam UU Pilpres, sebagaimana dalam UU Pileg dan Pilkada, seorang calon yang sudah disahkan sebaga calon tidak boleh mundur dengan alasan apapun. Apalagi mundur ketika pencoblosan sudah dilakukan, hal tersebut tidak sejalan dengan UU Pilpres. Kalau Prabowo menolak hasil Pilpres dengan alasan banyak kecurangan, maka dia dapat mengajukannya ke MK atau laporkan pidana ke polisi. Tapi bukan dengan cara mundur sebagai calon ketika pencoblosan sudah selesai, apalagi menjelang KPU umumkan hasil akhir Pilpres. Keputusan Prabowo mundur tidaklah menyebabkan Pilpres 2014 hanya diikuti oleh hanya 1 pasangan calon, yakni hanya Jokowi dan JK saja. Karena itu keputusan Prabowo mundur dan menolak hasil Pilpres tidak perlu mempengaruhi KPU dalam menuntaskan tugasnya. Dengan kata lain, KPU terus saja melakukan rekapitulasi dan umumkan hasil Pipres, apapun hasilnya, walaupun tidak memuaskan siapapun. Kalau Pilpres sekarang ini gagal, maka akan terjadi kevakuman pemerintahan, sebab MPR tidak bisa memperpanjang masa jabatan SBY. Kevakuman pemerintahan tersebut sangat membahayakan bangsa dan negara, karena itu keselamatan negara harus diutamakan. Saya sarankan kepada Prabowo Hatta untuk bawa ke MK hasil Pilpres jika memang tidak memuaskan beliau dan buktikan kecurangan disana. Kita lihat nanti apa putusan MK, apakah hasil Pilpres sudah sah dan selesai atau harus Pilpres ulang di beberapa tempat yang curang. Kepada Prabowo Hatta dan timnya, saya himbau untuk tetap gunakan jalur hukum untuk menyelesaikan problema pilpres sekarang. Kepada Jokowi-JK dan timnya saya himbau untuk juga tetap menghormati hukum dan konstitusi dalam menghadapi problema Pilpres sekarang ini. Demikian pesan saya dari Vatican, Roma, Italy, semoga menjadi bahan perhatian semua pihak di tanah air. Salam hormat.

Sumber ↓

KPU Tetap Lanjutkan Rekapitulasi Tanpa Saksi Prabowo-Hatta

KPU Tetap Lanjutkan Rekapitulasi Tanpa Saksi Prabowo-Hatta

Jakarta (Antara) - Komisi Pemilihan Umum Pusat tetap melanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Gedung KPU Pusat Jakarta, Selasa, setelah saksi -saksi dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melakukan aksi "walk-out" dari ruang rapat. "Kami harus menyelesaikan tugas kami merekapitulasi hasil Pemilu di tingkat nasional dan PPLN (panitia pemilihan luar negeri). Kami menyayangkan adanya penarikan saksi padahal sebentar lagi rekapitulasi selesai, tetapi itu hak semua pihak termasuk dari pasangan calon Nomor Urut 1," kata Hadar di sela-sela Rapat Pleno. Free Honeymoon Fund http:// www.HoneyFund.com Terkait ketidakhadiran saksi-saksi dari salah satu peserta Pilpres, dia menjelaskan kehadiran saksi bukan sebuah keharusan karena pihak KPU sesungguhnya telah mengundang mereka hadir di rapat pleno. "Jadi kami memang wajib menghadirkan saksi dari pasangan calon di semua tingkatan, sejak di tingkat TPS hingga nasional. Tetapi kehadiran mereka tidak bisa kami paksa, sekali pun mereka hadir dan menyatakan tidak setuju dengan hasil ini," kata Hadar. Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menolak proses dan hasil rekapitulasi Pilpres karena menilai proses Pilpres berlangsung cacat dan diduga terjadi kecurangan besar-besaran. Saksi Tim Pemenangan Prabowo- Hatta Rambe Kamarul Zaman di Jakarta, Selasa, membacakan surat yang ditandatangani pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengenai penolakan terhadap hasil Pilpres. "Atas beberapa pertimbangan, maka kami capres dan cawapres Prabowo-Hatta, sebagai pengemban mandat suara dari rakyat, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami (dengan) menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum, dan menarik diri dari proses yang tengah berlangsung saat ini," demikian kata Prabowo seperti dikutip Rambe.

Jelajahi Konten Terkait↓

Komisioner KPU Pertanyakan Kecurangan yang Dimaksud Kubu Prabowo-Hatta

(Ralat) Pembahasan Rekapitulasi Suara Diskors Menunggu Saksi Prabowo

Hatta Rajasa tak hadir saat Prabowo pidato tolak pilpres

Saksi Prabowo-Hatta hadir, rekapitulasi suara di KPU dilanjutkan

Sigit Nilai Tim Prabowo-Hatta Mau Pidanakan KPU Hanya Gurauan

Sumber↓

Milisi Pro-Rusia Serahkan Dua Kotak Hitam MH17

Milisi Pro-Rusia Serahkan Dua Kotak Hitam MH17

Torez - Setelah sempat menolak memberikan akses, milisi pro-Rusia di wilayah timur Ukraina akhirnya menyerahkan seluruh jenazah korban jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 bersama kotak hitam pesawat nahas itu. Milisi menyerahkan seluruh jenazah dan kotak hitam kepada tim ahli dari Malaysia yang ditugaskan ke lokasi jatuhnya MH17 lewat negosiasi alot. Social Security Strategy SocialSecurityInsideOut.com "Ini dia, kotak hitamnya," kata pemimpin milisi Alexander Borodai di pusat Kota Donetsk, seperti diberitakan Reuters, Senin, 21 Juli 2014. (Baca: 200 Kantong Jenazah MH17 Diterbangkan ke Belanda Boronai menyerahkan dua kotak hitam pesawat MH17 itu kepada delegasi Malaysia di Donetsk, kota yang diproklamirkan milisi sebagai ibu kota negara mereka dan lepas dari Ukraina, pada dinihari tadi, 22 Juli 2014. (Baca: MH17 Dihantam Buk, Ini Percakapan Milisi dan Rusia Anggota Dewan Keamanan Nasional Malaysia yang ikut dalam tim, Kolonel Mohamed, lalu mengecek dua kotak hitam itu. Dalam pertemuan itu, ia memastikan kondisi kedua kotak hitam yang diserahkan Borodai. "Kondisinya baik," ujar Mohamed. Penyerahan 298 jenazah dan dua kotak hitam dilakukan bersamaan dengan disetujuinya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk kasus jatuhnya MH17 di markas PBB, New York, Amerika Serikat. Resolusi yang digagas Australia dan disetujui secara bulat oleh seluruh anggota DK PBB menyerukan seluruh negara untuk bekerja sama membantu penyelamatan MH17 dan menuntut milisi membuka akses tanpa syarat apa pun untuk upaya penyelamatan dan penyelidikan. (Baca: Jenazah Korban MH17 'Disimpan' Separatis Pro-Rusia Pesawat MH17 dengan rute penerbangan dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur jatuh karena diterjang rudal saat terbang di wilayah timur Ukraina pada Kamis, 17 Juli 2014. Seluruh penumpang dan awaknya tewas akibat terjangan rudal. Penumpang yang tewas itu berasal dari Belanda, Australia, Malaysia, Indonesia, Inggris dan Amerika Serikat.

Sumber↓