Metrotvnews.com, Pontianak:
Polda Kalimantan Barat
menangkap dua pemalsu
dokumen kependudukan seperti
ijazah. Keduanya menerima
orderan dari TKI dan calon
anggota legislatif. Jaringannya
terus dikejar. Sebab, dokumen
palsu ini berdampak kepada
kepemilikan dan status.
"Kebanyakan untuk TKI. Ini
berdampak pada nasib TKI kita
di luar negeri. Umur bisa
dipalsukan, ijazah juga," cetus
Direktur Reserse Kriminal Umum
Polda Kalbar Kombes Rudi
Hartono, Kamis (6/2).
Dua tersangka itu adalah Edy
Junaedi,44, pembuat dokumen-
dokumen bodong; dan Riki,35,
makelar dokumen itu. Mereka
ditangkap jajaran Direskrimum
Polda Kalbar di rumah pelaku, di
Jl Sultan Hamid II Komplek
Gerbang Permata Sari Asri No. G
12, Pontianak Timur, Kalbar,
Selasa (4/3).
Rudi menjelaskan, Edy memiliki
peran sebagai pemalsu beberapa
jenis dokumen kependudukan.
Dari yang sudah diakuinya, Edy
memalsukan Kartu Keluarga,
Akta Kelahiran, dan KTP untuk
wilayah Kalbar, Kalteng, DKI
Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali,
Sumatra, Sulawesi, Papua,
Maluku, NTT, NTB; SKCK dan
Akte Cerai untuk wilayah yang
belum teridentifikasi; serta Akte
Nikah wilayah Kalbar dan Pulau
Jawa.
"Buku Nikahnya, yang
bersangkutan mengisi sendiri,"
ucap dia.
Selain itu, ada pula pemalsuan
Ijasah SMP dan SMA. Dokumen
ini disinyalir sudah dipesan TKI
dan beberapa calon anggota
legislatif lokal untuk
meloloskannya dari persyaratan
administrasi minimal. Meski
begitu, Rudi enggan menyebut
nama-nama caleg itu.
"Nanti kita malah ikutan black
campaign," selorohnya.
Digarap pula pemalsuan BPKB
wilayah Kalbar; STNK sepeda
motor dan mobil untuk wilayah
Kota Pontianak dan Kubu Raya,
Kalimantan Barat; SIM C, A, dan
A Umum, B1 dan B1 Umum, B2
dan B2 Umum. Rudi mengaku
masih mendalami keterkaitannya
dengan pelaku curanmor.
Lebih gawat lagi, sambungnya,
ada pemalsuan Sertifikat Tanah
di wilayah Kota Pontianak. Jika
pemalsuan ini dibiarkan, ini
rentan terhadap sengketa tanah.
Mekanisme pemesanan
dokumen-dokumen palsu itu,
jelas Rudi, didahului dengan
pesanan. Peminat, katanya, mesti
memesan dulu lewat Riki. Baru
kemudian Riki menghubungi Edy
untuk membuat dokumen sesui
pesanan.
Tarifnya, ungkap dia, sangat
terjangkau. Untuk memesan
ijasah bodong, masyarakat cukup
mengeluarkan Rp 100 ribu, BPKB
Rp 500 ribu, STNK Rp 100 ribu,
SIM Rp 100 ribu, KK Rp 50 ribu,
KTP Rp 50 ribu, Akte Kelahiran
Rp 50 ribu, Akte Nikah Rp 100
ribu, Buku Nikah Rp 150 ribu,
Sertifikat Tanah Rp 300 ribu, dan
SKCK Rp 50 ribu.
"Uang tersebut adalah harga
untuk Riki (dari Edy). Sedangkan
(tarif) Riki kepada pemesan tidak
tahu berapa," sambung Rudi.
Modus pemalsuan dokumen-
dokumen itu, Rudi menjelaskan,
ada beberapa jenis. Pertama,
pelaku membeli blangko asli
sebagian dokumen itu dari
seseorang bernama Ika, di
Sungai Adong, Kubu Raya,
Kalbar. Pelaku sendiri tidak tahu
darimana Ika mendapat blanko
asli itu.
"Tersangka mengisi blangko asli
kemudian diisi datanya," ujar dia.
Jika tidak ada blanko asli, Edy
terbiasa mencetak sendiri blanko
asli tapi palsu. Dokumen itu bisa
diisi sendiri oleh pelaku, atau
juga diserahkan kepada Riki
untuk kemudian pemesan
mengisi sendiri dokumennya.
Setiap pesanan dari Riki, Edy
langsung menerima pembayaran
sesuai harga yang
ditentukannya," imbuh dia.
Kepada polisi, pelaku mengaku
sudah beroperasi selama tiga
tahun. Omset per bulannya
mencapai Rp1,5 juta.
Dari penggerebekan rumah
pelaku, kata Rudi, pihaknya
sudah menyita sejumlah
dokumen bodong. Yakni, kartu
akta nikah, Cap "Untuk Duda"
dan "Untuk Janda", akta
kelahiran cetakan lama dan
baru, akta perkawinan, KTP,
Kartu Keluarga, notice Pajak,
STNK, hologram dokumen Akta
Kelahiran dan SIM, BPKB, Kartu
SIM A dan C Polresta Pontianak,
blangko SKCK.
Ditambahkannya, adapula
sertifikat tanah, Segel Sertifikat
Hak Milik dari Badan Pertahanan
Nasional, materai asli. Selain itu
ada plastik laminating KTP,
laminating dop, alat cetak
(pemindai atau scanner, tiga
printer, dan tiga komputer), alat
press laminating KTP, alat
pemotong kertas, serta alat
untuk memotong KTP.
"Edy Junaedi dan Riki serta
barang bukti diamankan di Dit
Reskrimum (Polda Kalbar) untuk
proses penyidikan lebih lanjut,"
tandasnya. (Arif Hulwan)
metrotvnews.com
Thursday, March 6, 2014
Rusuh di Jeddah, TKI Minta Segera Dipulangkan
Jakarta - Direktur
Migrant Care, Anis Hidayah,
mengatakan tenaga kerja Indonesia
yang berada di pusat penahanan
Al-Shemaisi, Jeddah, Arab Saudi,
masih menunggu untuk
dipulangkan. Mereka mendesak
untuk segera dikembalikan ke
Indonesia. "Jumlahnya sekitar 600-
an orang," kata Anis saat
dihubungi, Rabu, 5 Maret 2014.
Jumlah tersebut merupakan sisa
dari 12 ribu orang TKI yang
sebelumnya tinggal di sana. Anis
belum tahu kapan pastinya
sejumlah TKI tersebut akan
dipulangkan. Hanya saja, kata Anis,
mereka meminta untuk segera
dikembalikan ke tanah air.
Juru bicara Kementerian Luar
Negeri, Robert Matheus Michel
Tene, memastikan tidak ada
korban dari pihak warga negara
Indonesia dalam kerusuhan di
pusat penahanan Al-Shemaisi,
Jeddah. "Kami akan terus
berkoordinasi dengan perwakilan
Indonesia di sana," kata dia.
Pada Ahad malam lalu, sejumlah
pekerja asing terlibat kerusuhan
dengan penjaga keamanan di
pusat penahanan Al-Shemaisi,
Jeddah. Akibatnya, satu pekerja
asing meninggal dan sembilan
orang terluka.
Juru bicara kepolisian Mekkah,
Komandan Ati al-Qurashi,
mengatakan para tahanan
berusaha menimbulkan kekacauan.
"Polisi pun terpaksa turun tangan,
sehingga meenimbulkan korban
tewas dan luka dalam usaha
pengamanan," kata al-Qurashi
seperti yang dikutip Al-Jazeera,
Senin, 3 Maret 2014.
Namun, Al-Quraishi tak mau
menjelaskan penyebab kerusuhan
dan bagaimana kejadian detilnya.
Bahkan al-Qurashi tidak
menyebutkan nama serta
kebangsaan korban tewas atau
yang terluka. Al-Qurashi hanya
bilang, "kericuhan terjadi kala
pekerja asing menanti proses
deportasi."
AMRI MAHBUB
TEMPO.CO
Banyak TKI Yang Stres Di Penampungan Saudi
Kerusuhan di tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) overstayer di Jeddah, Arab Saudi pekan lalu, menandakan penanganan dari pemerintah Indonesia masih minim. Seharusnya, pihak pemerintah bisa mencegah hal itu terjadi.
Hal itu diungkapkan Direktur Migrant Care Anis Hidayah kepadaRakyat Merdekadi Jakarta, kemarin. Menurutnya, hal itu terjadi karena lambatnya pemerintah dalam melakukan pemulangan TKI overstayer. Padahal, para TKI sudah berada di penampungan sejak November 2013.
“Dalam kejadian ini penanganan pemerintah antiklimaks. Pemerintah sangat lambat melakukan penanganan dan tidak memperdulikan nasib rakyatnya. Para TKI dibiarkan menunggu tanpa kejelasan kapan akan dipulangkan ke Indonesia,” kata Anis.
Akibatnya, kata Anis, mayoritas TKI di penampungan mengalami stres berat, karena terlalu lama mendekam di tempat penampungan. Seharusnya, pemerintah segera memulangkan TKI yang berada di penahanan. Karena, mereka sudah tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pekerjaan dan kembali ke Tanah Air. Bahkan, untuk mendapatkan keduanya mereka dipersulit dan diabaikan.
Menurutnya, peristiwa kerusuhan ini harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah untuk mengevaluasi pengiriman TKI ke Arab Saudi. Selain itu, harus bisa melayani warga negaranya yang mencari nafkah di luar negeri dan memberikan kemudahan jika ada yang ingin kembali ke Tanah Air.
“Harusnya Pemerintah berbenah diri. Jangan terus menerus melakukan pengiriman TKI ke Arab Saudi, kecuali semua TKI yang di Saudi terbebas dari masalah. Akan tetapi, Pemerintah tidak melihat ke arah itu. Hanya mementingkan devisanya saja, tanpa memberikan perlindungan yang maksimal,” tudingnya.
Berdasarkan info dari Migrant Care, sudah ada dari para relawan yang menangani para TKI. Namun, pihaknya belum terlihat ada perwakilan pemerintah yang ikut mendampingi. “Jangan mentang-mentang tidak ada korban pemerintah jadi terkesan setengah hati. Perlakuan pemerintah harus adil dan tidak memandang ada korban atau tidak,” tuturnya.
Aktivis LSM Perlindungan Buruh Migran Lily Pujiati menyatakan, untuk melakukan pemulangan TKI Overstayer tidaklah sulit. Menurutnya, asalkan ada koordinasi yang baik antara Kemenlu dan KJRI, penanganan TKI akan lebih mudah. Sayangnya, selama ini koordinasi keduanya kacau balau dan tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya.
“Pemerintah melalui Kemenlu harus bisa melakukan pemulangan. Karena memang sudah tugas dari Kemenlu dan sudah ada anggarannya untuk memulangkan TKI. Kalau memang tidak bisa berarti power dalam diplomasi masih lemah,” ungkapnya.
Lily menyebut, masalah yang dihadapi TKI itu selalu sama. Diantaranya, nama seorang TKI tidak sama ketika berangkat dan pulang, sehingga paspornya tidak dapat dilacak dan sulit pulang. Lalu ada pengenaan denda terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Arab yang melebihi batas izin tinggal.
Lily menyarankan, agar masalah serupa tidak terulang lagi. TKI yang akan bekerja kembali ke Arab dan negara penempan lainnya. Harus diproses dengan benar. Pertama, mulai dari proses pemenuhan dokumen resmi. Karena banyak yang tidak berdokumen resmi. Kedua, kemampuan individu harus dilatih. Ketiga harus mengetahui negara penempatan dan budayanya.
Sebelumnya, telah terjadi kerusuhan di Tarhil Shumaysi, Jeddah, Arab Saudi, sebuah lokasi penampungan TKI yang akan dipulangkan ke negara asalnya pada hari minggu pekan lalu. Satu orang dilaporkan tewas dan sembilan lainnya luka-luka. Akan tetapi, belum diketahui negara asal para korban.
Berdasarkan data Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah per 21 Januari lalu, sekitar 1.400 buruh migran yang masih ditampung di Shumaysi. Mereka semua sedang menunggu dokumen deportasi untuk dipulangkan ke Indonesia. Jumlah tersebut termasuk ribuan warga negara Indonesia yang melampaui batas izin tinggal resmi(overstayers).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene mengatakan, tidak ada WNI yang menjadi korban dan terlibat dalam kejadian tersebut. “Informasi yang kami peroleh tidak ada korban. Kami akan terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia,” ujarnya.
Tene menambahkan, KJRI sudah memberi arahan kepada para TKI agar tertib menunggu giliran dipulangkan. Selama berada di Shumaysi, segala kebutuhan TKI overstayer ditanggung penuh pemerintah Arab Saudi. Sebab, fasilitas Shumaysi dan kebijakan deportasi buat buruh migran overstay merupakan kebijakan Arab Saudi.
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun ini kembali akan dikawal aparat kepolisian. Hal ini semakin mempertegas bahwa pelaksanaan UN tak ubahnya seperti kondisi berbahaya. Padahal, UN adalah kegiatan evaluasi atas hasil belajar siswa selama menempuh satu jenjang pendidikan.
Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan, melihat pelibatan aparat kepolisian sudah mempertegas bahwa UN adalah sebuah kondisi yang darurat. “Ini adalah situasi darurat untuk pendidikan nasional yang berawal dari ketidakpercayaan pemerintah kepada guru,” katanya saat dikontakRakyat Merdeka, kemarin.
Pelibatan polisi juga menandakan pelaksanaan UN tidak aman. “Ketika siswa sedang UN, pengawalan dari polisi akan membawa dampak psikologis bagi siswa, dimana siswa diintimidasi melalui kehadiran polisi, baik itu kehadiran polisi berseragam maupun mobil polisi di lingkungan sekolah,” katanya.
Iwan mengaku, prihatin karena saat pelaksanaan UN, para siswa, guru, dan pengawas dianggap sebagai orang jahat sehingga harus diawasi polisi. “Padahal secara teknis UN juga diawasi oleh perguruan tinggi,” imbuhnya.
Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai, pengawalan ketat aparat kepolisian dalam pelaksanaan ujian nasional terlalu berlebihan. “Kalau prinsipnya menjaga kerahasiaan, polisi sebaiknya ditempatkan pada beberapa titik dalam distribusi logistik UN, tapi tidak boleh keluyuran di sekolah-sekolah,” katanya.
Dia menilai pengawalan ketat kepolisian menunjukkan pemerintah gagal membangun sistem pendidikan yang mandiri dan juga pelaksanaan UN yang bermutu. “Yang harus ditangani itu bagaimana modus-modus pelanggaran dan kecurangan dalam UN harus dihukum,” ujarnya.
Doni juga mengusulkan agar pemerintah membuat mekanisme pelaporan terkait pelanggaran dan kecurangan dalam UN.
Setidaknya bakal ada 30 ribu personel polisi yang terlibat dalam penjagaan UN 2014. mengawasi di percetakan, mengawal pendistribusian, dan menjaga di gudang-gudang panitia provinsi.
Ketua Dewan Pakar Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia (Himitekindo) Badarudding Andi Picunang meminta mahasiswa terlibat aktif dan menjadi garda terdepan dalam memanfaatkan potensi kelautan Indonesia. Menurutnya, potensi laut harus dimaksimalkan untuk kemaslahatan rakyat.
“Kita patut berbangga karena Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendesain program yang menurut saya inilah yang kita butuhkan untuk menjadi negara maritim dan negara yang kuat, Jadi jangan selalu berpikir daratan. Sumber daya alam kelautan kita sangat kaya dan belum dimanfaatkan,” kata Badarudding dalam Simposium Nasional Kelautan Himitekindo di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, kemarin.
Badar menilai, program Blue Economy dari pemerintah tidak bisa hanya dilaksanakan secara teoritis, karena program inilah yang dapat menjadikan Indonesia negara maritim yang sesungguhnya.
Lebih jauh Badar yang merupakan inisiator berdirinya Himitekindo mengungkapkan, kebahagiaannya karena Himitekindo sudah menjadi organisasi yang besar dan telah tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Kondisi ini, diperkirakannya, akan menjadi modal besar untuk kemajuan Ilmu dan Teknologi kelautan Indonesia.
Badar menambahkan, Himitekindo merupakan inisiator berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibentuk dengan tujuan pengembangan Ilmu dan Teknologi Kelautan demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. “Pada saat kami rumuskan Himitekindo ini kami merekomendasikan untuk dibuat departemen khusus untuk kelautan, dan Alhamdulillah saat Gusdur menjadi Presiden keinginan kami ini dapat tercapai,” ujar Caleg Partai Golkar untuk daerah pemilihan DKI Jakarta III ini.
Turut hadir dalam Simposium Nasional Kelautan ini Menteri KKP Syarif Cicip Sutartjo dan perwakilan mahaiswa kelautan dari 20 universitas. *** sumber RMOL
Hal itu diungkapkan Direktur Migrant Care Anis Hidayah kepadaRakyat Merdekadi Jakarta, kemarin. Menurutnya, hal itu terjadi karena lambatnya pemerintah dalam melakukan pemulangan TKI overstayer. Padahal, para TKI sudah berada di penampungan sejak November 2013.
“Dalam kejadian ini penanganan pemerintah antiklimaks. Pemerintah sangat lambat melakukan penanganan dan tidak memperdulikan nasib rakyatnya. Para TKI dibiarkan menunggu tanpa kejelasan kapan akan dipulangkan ke Indonesia,” kata Anis.
Akibatnya, kata Anis, mayoritas TKI di penampungan mengalami stres berat, karena terlalu lama mendekam di tempat penampungan. Seharusnya, pemerintah segera memulangkan TKI yang berada di penahanan. Karena, mereka sudah tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pekerjaan dan kembali ke Tanah Air. Bahkan, untuk mendapatkan keduanya mereka dipersulit dan diabaikan.
Menurutnya, peristiwa kerusuhan ini harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah untuk mengevaluasi pengiriman TKI ke Arab Saudi. Selain itu, harus bisa melayani warga negaranya yang mencari nafkah di luar negeri dan memberikan kemudahan jika ada yang ingin kembali ke Tanah Air.
“Harusnya Pemerintah berbenah diri. Jangan terus menerus melakukan pengiriman TKI ke Arab Saudi, kecuali semua TKI yang di Saudi terbebas dari masalah. Akan tetapi, Pemerintah tidak melihat ke arah itu. Hanya mementingkan devisanya saja, tanpa memberikan perlindungan yang maksimal,” tudingnya.
Berdasarkan info dari Migrant Care, sudah ada dari para relawan yang menangani para TKI. Namun, pihaknya belum terlihat ada perwakilan pemerintah yang ikut mendampingi. “Jangan mentang-mentang tidak ada korban pemerintah jadi terkesan setengah hati. Perlakuan pemerintah harus adil dan tidak memandang ada korban atau tidak,” tuturnya.
Aktivis LSM Perlindungan Buruh Migran Lily Pujiati menyatakan, untuk melakukan pemulangan TKI Overstayer tidaklah sulit. Menurutnya, asalkan ada koordinasi yang baik antara Kemenlu dan KJRI, penanganan TKI akan lebih mudah. Sayangnya, selama ini koordinasi keduanya kacau balau dan tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya.
“Pemerintah melalui Kemenlu harus bisa melakukan pemulangan. Karena memang sudah tugas dari Kemenlu dan sudah ada anggarannya untuk memulangkan TKI. Kalau memang tidak bisa berarti power dalam diplomasi masih lemah,” ungkapnya.
Lily menyebut, masalah yang dihadapi TKI itu selalu sama. Diantaranya, nama seorang TKI tidak sama ketika berangkat dan pulang, sehingga paspornya tidak dapat dilacak dan sulit pulang. Lalu ada pengenaan denda terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Arab yang melebihi batas izin tinggal.
Lily menyarankan, agar masalah serupa tidak terulang lagi. TKI yang akan bekerja kembali ke Arab dan negara penempan lainnya. Harus diproses dengan benar. Pertama, mulai dari proses pemenuhan dokumen resmi. Karena banyak yang tidak berdokumen resmi. Kedua, kemampuan individu harus dilatih. Ketiga harus mengetahui negara penempatan dan budayanya.
Sebelumnya, telah terjadi kerusuhan di Tarhil Shumaysi, Jeddah, Arab Saudi, sebuah lokasi penampungan TKI yang akan dipulangkan ke negara asalnya pada hari minggu pekan lalu. Satu orang dilaporkan tewas dan sembilan lainnya luka-luka. Akan tetapi, belum diketahui negara asal para korban.
Berdasarkan data Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah per 21 Januari lalu, sekitar 1.400 buruh migran yang masih ditampung di Shumaysi. Mereka semua sedang menunggu dokumen deportasi untuk dipulangkan ke Indonesia. Jumlah tersebut termasuk ribuan warga negara Indonesia yang melampaui batas izin tinggal resmi(overstayers).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene mengatakan, tidak ada WNI yang menjadi korban dan terlibat dalam kejadian tersebut. “Informasi yang kami peroleh tidak ada korban. Kami akan terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia,” ujarnya.
Tene menambahkan, KJRI sudah memberi arahan kepada para TKI agar tertib menunggu giliran dipulangkan. Selama berada di Shumaysi, segala kebutuhan TKI overstayer ditanggung penuh pemerintah Arab Saudi. Sebab, fasilitas Shumaysi dan kebijakan deportasi buat buruh migran overstay merupakan kebijakan Arab Saudi.
Mental Siswa & Guru Rawan Terganggu ...
Ujian Nasional Dikawal 30 Ribu PolisiPelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun ini kembali akan dikawal aparat kepolisian. Hal ini semakin mempertegas bahwa pelaksanaan UN tak ubahnya seperti kondisi berbahaya. Padahal, UN adalah kegiatan evaluasi atas hasil belajar siswa selama menempuh satu jenjang pendidikan.
Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan, melihat pelibatan aparat kepolisian sudah mempertegas bahwa UN adalah sebuah kondisi yang darurat. “Ini adalah situasi darurat untuk pendidikan nasional yang berawal dari ketidakpercayaan pemerintah kepada guru,” katanya saat dikontakRakyat Merdeka, kemarin.
Pelibatan polisi juga menandakan pelaksanaan UN tidak aman. “Ketika siswa sedang UN, pengawalan dari polisi akan membawa dampak psikologis bagi siswa, dimana siswa diintimidasi melalui kehadiran polisi, baik itu kehadiran polisi berseragam maupun mobil polisi di lingkungan sekolah,” katanya.
Iwan mengaku, prihatin karena saat pelaksanaan UN, para siswa, guru, dan pengawas dianggap sebagai orang jahat sehingga harus diawasi polisi. “Padahal secara teknis UN juga diawasi oleh perguruan tinggi,” imbuhnya.
Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai, pengawalan ketat aparat kepolisian dalam pelaksanaan ujian nasional terlalu berlebihan. “Kalau prinsipnya menjaga kerahasiaan, polisi sebaiknya ditempatkan pada beberapa titik dalam distribusi logistik UN, tapi tidak boleh keluyuran di sekolah-sekolah,” katanya.
Dia menilai pengawalan ketat kepolisian menunjukkan pemerintah gagal membangun sistem pendidikan yang mandiri dan juga pelaksanaan UN yang bermutu. “Yang harus ditangani itu bagaimana modus-modus pelanggaran dan kecurangan dalam UN harus dihukum,” ujarnya.
Doni juga mengusulkan agar pemerintah membuat mekanisme pelaporan terkait pelanggaran dan kecurangan dalam UN.
Setidaknya bakal ada 30 ribu personel polisi yang terlibat dalam penjagaan UN 2014. mengawasi di percetakan, mengawal pendistribusian, dan menjaga di gudang-gudang panitia provinsi.
Rakyat Belum Nikmati Potensi Bisnis Kelautan
Himitekindo Minta Mahasiswa TerlibatKetua Dewan Pakar Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia (Himitekindo) Badarudding Andi Picunang meminta mahasiswa terlibat aktif dan menjadi garda terdepan dalam memanfaatkan potensi kelautan Indonesia. Menurutnya, potensi laut harus dimaksimalkan untuk kemaslahatan rakyat.
“Kita patut berbangga karena Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendesain program yang menurut saya inilah yang kita butuhkan untuk menjadi negara maritim dan negara yang kuat, Jadi jangan selalu berpikir daratan. Sumber daya alam kelautan kita sangat kaya dan belum dimanfaatkan,” kata Badarudding dalam Simposium Nasional Kelautan Himitekindo di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, kemarin.
Badar menilai, program Blue Economy dari pemerintah tidak bisa hanya dilaksanakan secara teoritis, karena program inilah yang dapat menjadikan Indonesia negara maritim yang sesungguhnya.
Lebih jauh Badar yang merupakan inisiator berdirinya Himitekindo mengungkapkan, kebahagiaannya karena Himitekindo sudah menjadi organisasi yang besar dan telah tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Kondisi ini, diperkirakannya, akan menjadi modal besar untuk kemajuan Ilmu dan Teknologi kelautan Indonesia.
Badar menambahkan, Himitekindo merupakan inisiator berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibentuk dengan tujuan pengembangan Ilmu dan Teknologi Kelautan demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. “Pada saat kami rumuskan Himitekindo ini kami merekomendasikan untuk dibuat departemen khusus untuk kelautan, dan Alhamdulillah saat Gusdur menjadi Presiden keinginan kami ini dapat tercapai,” ujar Caleg Partai Golkar untuk daerah pemilihan DKI Jakarta III ini.
Turut hadir dalam Simposium Nasional Kelautan ini Menteri KKP Syarif Cicip Sutartjo dan perwakilan mahaiswa kelautan dari 20 universitas. *** sumber RMOL
Delapan Puluh TKI Berhasil Diselamatkan dari Suriah
Masih ada sekitar 3.000 TKI lagi yang ada di tengah perang Suriah.
Situasi kota Homs, Suriah
Sebanyak 80 tenaga kerja Indonesia (TKI) berhasil dipulangkan dari Suriah di tengah gejolak perang di negara Timur Tengah itu. Puluhan tenaga kerja wanita ini tiba di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Selapajang, Tangerang, Banten, Rabu sore kemarin.
Salah satu TKI asal Jepara, Jawa Tengah, yang ikut dipulangkan dari Suriah, Nukriah, mengaku trauma dan enggan kembali bekerja di negara tersebut. Nukriah mengaku pasrah dengan keadaan di sana.
Saat keadaan aman, kata Nukriah, mereka melarikan diri dan meminta pertolongan pihak kepolisian. Nukriah merasa beruntung bisa pulang dalam keadaan selamat.
Normawati, direktur lembaga pendamping danpenerbangan tenaga kerja indonesia mengatakan bahwa kepulangan 80 TKI dari Indonesia itu dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia.
Dia juga menyerukan penghapusan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 16 tahun 2012 soal kepulangan mandiri TKI. Menurutnya, UU tersebut tidak berpihak pada perlindungan TKI.
"Sejak 2013 sudah ada 5.000 TKI yang dipulangkan dari Suriah dan saat ini masih ada kurang lebih 3.000 TKI yang belum pulang. Rencananya pemerintah Indonesia akan memulangkan secara bertahap hingga semua TKI di Suriah pulang semua," kata Normawati.
Setibanya di Tangerang, puluhan TKW ini langsung didata dan akan dipulangkan ke rumah mereka masing-masing.
Menurut PBB, sudah lebih dari 100.000 orang tewas dalam konflik yang sudah memasuki tahun ketiga di Suriah. Perundingan damai antara pejuang revolusi dan pemerintah Suriah belum menemui titik terang karena Presiden Bashar al-Assad menolak untuk turun. (eh)
Sumber VIVAnews
Situasi kota Homs, Suriah
Sebanyak 80 tenaga kerja Indonesia (TKI) berhasil dipulangkan dari Suriah di tengah gejolak perang di negara Timur Tengah itu. Puluhan tenaga kerja wanita ini tiba di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Selapajang, Tangerang, Banten, Rabu sore kemarin.
Salah satu TKI asal Jepara, Jawa Tengah, yang ikut dipulangkan dari Suriah, Nukriah, mengaku trauma dan enggan kembali bekerja di negara tersebut. Nukriah mengaku pasrah dengan keadaan di sana.
Saat keadaan aman, kata Nukriah, mereka melarikan diri dan meminta pertolongan pihak kepolisian. Nukriah merasa beruntung bisa pulang dalam keadaan selamat.
Normawati, direktur lembaga pendamping danpenerbangan tenaga kerja indonesia mengatakan bahwa kepulangan 80 TKI dari Indonesia itu dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia.
Dia juga menyerukan penghapusan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 16 tahun 2012 soal kepulangan mandiri TKI. Menurutnya, UU tersebut tidak berpihak pada perlindungan TKI.
"Sejak 2013 sudah ada 5.000 TKI yang dipulangkan dari Suriah dan saat ini masih ada kurang lebih 3.000 TKI yang belum pulang. Rencananya pemerintah Indonesia akan memulangkan secara bertahap hingga semua TKI di Suriah pulang semua," kata Normawati.
Setibanya di Tangerang, puluhan TKW ini langsung didata dan akan dipulangkan ke rumah mereka masing-masing.
Menurut PBB, sudah lebih dari 100.000 orang tewas dalam konflik yang sudah memasuki tahun ketiga di Suriah. Perundingan damai antara pejuang revolusi dan pemerintah Suriah belum menemui titik terang karena Presiden Bashar al-Assad menolak untuk turun. (eh)
Sumber VIVAnews
Jenazah Jojon dalam Perjalanan, Ratusan Orang Sudah Padati TPU Kebon Pedes
Setelah disalatkan di Masjid Al Munawaroh, Sentul City, jenazah komedian Jojon akan langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Pedes, Bogor, Jawa Barat.
Pantauan detikHot, hingga pukul 13.00, Kamis (6/4/2014) makam sudah disiapkan. Begitu juga dengan tenda berukuran sedang sudah lebih dulu berdiri di atas makam.
Tidak hanya itu, pemandangan tak biasa juga terliha di TPU. Selain awak media yang ingin meliput, ratusan orang dari warga kampung sekitar juga terlihat berdesakan ingin berdiri paling dekat dengan liang lahat.
"Mau lihat almarhum, saya kagum sama Pak H Jojon," ujar salah seorang warga.
Jojon tutup usia karena serangan jantung dan asma di RS Premier Jatinegara sekitar pukul 06.10 WIB. Ia mengembuskan napas terakhir pada usia 66 tahun.
(kmb/mmu)
Sumber
Detik_Hot
Subscribe to:
Posts (Atom)
.jpg "Solusi")
