Konversi keringat ala TKI di Taiwan

Jakarta (ANTARA News) - "Saya merasa ini adalah berkah," ujar Sunarti sambil mengayunkan langkahnya meninggalkan Taipei Grand Mosque. Bukan lantaran selesai menunaikan shalat Jumat (29/8) di salah satu masjid besar di Ibu Kota Taiwan itu, dia mengucapkan kata-kata tersebut, melainkan mengenai kesehariannya yang tinggal satu atap dengan Jinshang di kawasan Yongha, Taipei, dalam sembilan tahun terakhir. "Sepertinya saya juga beruntung," ujarnya lagi disusul dengan ucapan hamdalah. Ia tak menyangka jika pekerjaannya di Taiwan adalah merawat dan mendampingi orang jompo. "Lebih tak menyangka lagi, ternyata saya bekerja pada keluarga yang seiman," ujarnya bersyukur. Di masjid agung di pusat Kota Taipei itu, Sunarti tidak sendiri. Dia bersama Jinshang. Keduanya bagaikan ibu dan anak meskipun berbeda latar belakang budaya dan tentunya strata sosial-ekonomi. Sunarti layaknya perempuan desa di daerah perbukitan tandus di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. "Apalagi usia saya sudah mendekati 50," katanya mengenai penampilannya yang dianggapnya tak pernah berubah sejak masih tinggal di Desa Ceraken, Kecamatan Munjungan. Jinshang, meskipun sudah berusia 83 tahun, tetap terkesan sebagai perempuan kelas menengah di Taiwan. Jinshang yang pensiunan guru itu tak pernah menganggap Sunarti sebagai orang rendahan. Begitu pula dengan Sunarti yang tidak pernah menganggap Jinshang sebagai patron. Hubungan keduanya terkesan alamiah sejak mereka dipertemukan sembilan tahun yang lalu. "Begitu ketemu, saya langsung merasa cocok. Karena merasa nyaman, dia saya anggap sebagai anak sendiri," ucap Jinshang. Kebutuhan kedua perempuan berbeda generasi itu hampir sama. Jinshang di sisa usianya ingin hidup bahagia dengan relaksasi dan hal-hal rekreatif lainnya. Demikian pula dengan Sunarti yang menganggap rekreasi bagian tak terpisahkan dari hidup yang dijalaninya jauh dari keluarga. Jinshang ingin merasa damai di kehidupannya kelak dengan memperbanyak ibadah. Sama halnya dengan Sunarti yang menganggap ibadah sebagai benteng keimanannya. "Setiap Jumat dan Minggu, dia selalu meminta saya bersama-sama ke masjid," ujar Sunarti. Langkah kaki kedua perempuan itu sudah hampir tiba di ujung perempatan Shinshang East Road yang padat oleh beragam kendaraan bermotor. Di depan toko peralatan elektronik, Jinshang menghentikan langkahnya. "Panas," ujarnya seraya meminta bantuan Sunarti untuk melepaskan jilbab dan baju muslimahnya. Suhu udara yang mencapai 38 derajat Celcius dalam beberapa hari terakhir itu sangat menggerahkan. Payung dan topi lebar menjadi bagian penting bagi masyarakat Taiwan untuk berlindung dari sengatan sinar matahari langsung. Dalam sekejap, Jinshang sudah berganti pakaian. Ia mengenakan topi lebar dan baju panjang bermotif bunga, sedangkan Sunarti tetap dengan baju muslimahnya. Keduanya berjalan beriringan menuju salah satu halte bus di Heping East Road Section 2 yang berjarak sekitar 300 meter dari Taipei Grand Mosque.

Kebun Cengkih

Tidak banyak memang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang nasibnya seperti Sunarti. Keberhasilan seorang TKI bukan lantaran dimanjakan oleh majikan, namun karena kegigihan dan ketekunannya di negeri orang. Sunarti bagian dari segelintir TKI yang berhasil di negeri orang karena ketekunan dan kesabarannya. Termasuk sabar menghadapi penderitaan yang telah diteguhkan dalam niat sebelum menyabung nasib di tanah perantauan. "Selama 15 bulan, gaji yang saya terima sangat kecil karena potongan dari agensi," katanya dengan menyebut angka 2.000 NT atau setara Rp800 ribu upah yang diterimanya setiap bulan itu selama hampir 1,5 tahun. Dengan gaji yang masih tergolong di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Trenggalek sekalipun, dia tetap bertahan pada keluarga Jinshang. Baginya iman merekatkan hubungannya dengan keluarga Jinshang. "Keluarga Jinshang, muslim semua. Dari empat anaknya, satu tinggal di Arab yang bekerja di perusahaan elektronik," tutur Sunarti. Tentu saja masalah iman bukan satu-satunya alasan. Jinshang merasakan adanya keteduhan, meskipun harus hidup bersama seseorang berbeda latar belakang. "Saya sangat merasa nyaman dan aman saja," ujarnya. Mengenai pengakuan majikannya itu, Sunarti mengaku tidak mempunyai trik khusus. "Saya ini wong ndeso (orang kampung). Semuanya berjalan begitu saja," ucapnya. Namun dia menganggap bahwa pekerjaan apa pun bila dilakukan dengan sepenuh hati, maka akan membawa hasil. "Saya pun merasa satu hati dengan nenek ini," kata Sunarti. Pada 9 September 2014, Sunarti mudik ke kampung halamannya di perbatasan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan. Keluarga Jinshang mengizinkan Sunarti libur selama dua pekan. "Biasanya baru seminggu di rumah, mereka sudah telepon saya," ujarnya. Selama ditinggal mudik Sunarti, Jinshang akan diawasi oleh salah satu anggota keluarga lainnya di Taiwan. "Ya ada keluarga yang mengawasi. Dia dulu pernah didampingi TKI lain, tapi tidak lama karena tidak ada kecocokan," kata Sunarti Dalam kurun waktu sembilan tahun bekerja pada keluarga Jinshang, Sunarti mendapatkan kesempatan tiga kali pulang kampung. Bulan depan merupakan yang ketiga kalinya bagi Sunarti untuk melepaskan kerinduan terhadap suami dan putra semata wayangnya yang duduk di bangku SMA di Kabupaten Trenggalek itu. Gaji Sunarti sudah tidak lagi dipangkas habis-habisan oleh agen. "Saya sudah berhubungan langsung dengan majikan setelah dua tahun pertama kontrak saya dengan agensi berakhir. Jadi, nggak ada lagi potongan," ucapnya. Kini, setiap bulan Sunarti menerima gaji bersih 15.000 NT atau setara Rp6 juta. "Saya masih mendapatkantambahan 3.000 NT (Rp1.200.000) per bulan," katanya mengenai insentif yang diberikan salah satu anak Jinshang yang bekerja sebagai polisi di Taipei. Keringat Sunarti itu kini telah dikonversikan dalam bentuk kebun cengkih seluas 1 hektare di kampung halamannya di Kabupaten Trenggalek. Kebun cengkih itu digarap Shoimin, suaminya. "Sampai sekarang, saya belum punya rencana usaha. Tapi saya tetap akan menjadikan kebun cengkih itu sebagai bekal masa depan saya dan keluarga," ucap perempuan yang tak pernah bermimpi memiliki kebuh cengkih seluas 1 hektare itu. Kebun cengkih milik Sunarti diperkirakan bakal makin luas karena keluarga Jinshang masih menginginkan Sunarti tinggal bersamanya selama tiga tahun lagi. Pemerintah Taiwan di bawah rezim Ma Ying-Jeou mengeluarkan kebijakan perpanjangan masa kerja tenaga kerja asing hingga 12 tahun. "Dulu awal-awal saya di sini, TKI hanya bisa diperpanjang sampai enam tahun. Lalu sembilan tahun. Sekarang di bawah presiden baru bisa sampai 12 tahun," ujarnya sumringah. (M038) Editor: Ella Syafputri ANTARA News

Pengibaran Merah Putih dan Penilaian Bodoh Terhadap BMI

Tim Paskibraka JBMI

Meskipun terjadi pro dan kontra, upacara peringatan hari perjuangan kemerdekaan Indonesia yang ke-69 di Hong Kong yang diselenggaran oleh JBMI-Hong Kong untuk pertama kalinya ini berjalan lancar dan sukses pada hari Minggu, 17 Agustus 2014 kemarin. Sekitar 450 peserta berbaris mengikuti upacara dengan khitmad dibawah terik panas yang begitu menyengat dari pukul 11.00 sampai 12.15 siang ini. Tidak seperti yang diramaikan di jejaring sosial, kegiatan upacara ini tidak menuai komplain baik dari Management Kowloon Park maupun kepolisian Hong Kong yang setia mendampingi. “Meski di rantau tapi kami tidak pernah melupakan sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Dalam keterbatasan, semaksimal mungkin kami akan mengenang dan belajar dari semangat mereka. Upacara bendera ini adalah salah satu bentuknya” jelas Sringatin setelah upacara selesai. Upacara bendera yang diinisitifi komunitas buruh migran Indonesia ini kedua kalinya diadakan di Hong Kong. Tahun kemarin, Orang Indonesia (OI) Merah Putih, salah satu anggota JBMI, telah melaksanakan upacara bendera meskipun tidak tepat pada tanggal 17 Agustus karena jatuh di hari Sabtu namun tetap dilangsungkan pada hari Minggunya, 18 Agustus 2013, sehingga buruh migran bisa berpartisipasi. Namun pada tahun ini, tanggal 17 Agustus jatuh pada hari Minggu sehingga lebih banyak BMI yang bisa berpartisipasi. “Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya, bukan hanya alamnya tetapi juga pengalamannya dalam perjuangan. Meski buta huruf dan tidak bersenjata modern, namun dengan persatuan nasional dari Sabang sampai Merauka, mereka mengusir penjajah dari negeri ini. Persatuan kaum muda pula yang berhasil menumbangkan kekuasaan penguasa orde baru dibawah pimpinan Soeharto.” terang Sringatin yang juga Pembina upacara. Seperti layaknya upacara bendera resmi, upacara di Kowloon Park ini juga mempunyai pasukan paskribraka dan koor paduan suara serta petugas-petugas pembaca text lainnya. Mereka telah berlatih selama tiga minggu untuk menyiapkan upacara ini. “Sebagai generasi muda, kita patut belajar dari pelajaran sejarah yaitu persatuan nasional. Di Hong Kong, persatuan buruh migran pula yang mampu merubah kondisi kita yang dulunya terbelakang, dibodohi dan dijerumuskan serta dirampas hak-haknya. Kini setahap demi setahap persatuan itu mampu merubah dan memperbaiki kondisi kerja dan peraturan yang merugikan sedikit demi sedikit “ tegas Sringatin. Menyikapi pro kontra yang beredar di jejaring sosial, Sringatin menjelaskan pelaksanaan upacara sudah mendapat ijin dari kepolisian Hong Kong dan juga diketahui Management Kowloon Park. “Kami mempertanyakan motif orang-orang yang mengkritisi bahkan menuduh kami bodoh. Apa salahnya jika JBMI atau kelompok lain mengadakan upacara bendera? Mereka yang menebarkan info yang salah dan rumor merendahkan mungkin sebenarnya membela kepentingan elemen-elemen tertentu yang anti BMI. Maka kami menyerukan agar kita semua harus berhati-hati” tegas Sringatin Di penghujung pidatonya, Sringatin berpesan kepada peserta upacara bahwa hal paling sederhana yang dilakukan sebagai perantau diluar negeri adalah dengan terus belajar, menolong sesama buruh migran yang membutuhkan dan mendukung perjuangan rakyat Indonesia untuk kesejahteraan. Yang paling pentingnya adalah berorganisasi sebagai alat persatuan. “Mari kita tidak berkecil hati, terus semangat dalam belajar, bekerja dan membangun persatuan dimanapun berada” pungkas Sringatin mengakhiri pidatonya. Sorenya pukul 3 – 6, JBMI menggelar pesta rakyat dengan berbagai lomba antara lain lomba lari estafet, makan kerupuk, makan koin di semangka, menari grupp One Billion Rising, memasukan bolpoin dalam botol dan menari diatas koran. Semangat dan keceriaan para peserta dan buruh migran yang turut penonton melengkapi peringatan Agustusan tahun ini. Menuju pengibaran bendera ↑

Menata barisan ↑

Mengheningkan cipta

Merah putih mendomisi

HBD Indonesia, we love you

Pres Rilis 18 Agustus 2014 JARINGAN BMI CABUT UUPPTKILN No. 39/2004 (JBMI) Referensi Sringatin, Koordinator JBMI (Tel: +852 69920878)

Sumber feranuraini.com

Novela Sangkal Pernyataan Adik Prabowo

JAKARTA - Novela Nawipa akhirnya buka suara setelah hampir sepekan 'menghilang'. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Paniai, Papua tersebut mengatakan tidak pernah mengalami intimidasi usai bersaksi untuk pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dalam kasus sengketa perselisihan pemilihan umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Selasa silam.
"Sampai saat ini saya tidak berada dalam kondisi terintimidasi," kata Novela di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2014).


Terkait keterangannya di persidangan MK pada Selasa (12/8) lalu, Novela tidak mau banyak berkomentar. Ia menegaskan sama sekali tidak mempermasalahkan hasil pemilihan presiden (Pilpres), namun yang dia sayangkan adalah tahapan-tahapannya. "Saya bicarakan yang terjadi di tempat kami. Kami tidak bicarakan hasil, kami bicarakan proses," ujarnya.
Ia berharap ke depannya di Papua proses Pilpres bisa berlangsung lebih baik lagi tahapan-tahapannya. Kesalahan-kesalahan yang menurutnya sudah terjadi pada pilpres 2014 ini tidak dijadikan alasan, terutama sistem Noken.
Sistem Noken yang ia maksud adalah sistem pemilihan umum di Papua, di mana kepala suku berwenang mewakili masyarakatnya untuk memilih. Pada suku yang menggunakan sistem noken, memungkinkan, semua suara dari seluruh komunitas masyarakat adat tertentu jatuh hanya pada salah satu pasangan. Hal itu juga yang digugat pasangan Prabowo - Hatta, karena perolehan suara pasangan tersebut kosong di Papua Barat.
"Jangan jadikan sistem noken sebagai alasan," kata dia.
Pernyataan langsung Novela ini membantah keterangan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Hashim Djojohadikoesomo. Rabu lalu, sehari setelah Novela bersaksi di MK, Hashim, adik Prabowo Subianto mengatakan menggelar konferensi pers dan mengatakan saksi-saksi untuk Prabowo-Hatta termasuk Novela dalam kondisi terintimidasi. Bahkan rumah Novela disebut dihancurkan orang tak dikenal.
Minggu kemarin, Novela menemui komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Natalius Pigai, yang dia anggap sebagai kakak sendiri.
Natalius Pigai lahir di Paniai Papua, 28 Juni 1975. Ia satu-satunya komisioner Komnas HAM periode 2012 - 2017 yang berasal dari Papua. Sebelum terpilih jadi komisioner KPU, Natalius aktivis sejumlah organisasi massa dan lembaga nonpemerintah, seperti PMKRI, Yayasan Sejati, Yayasan Cindelaras, Ketua Lembaga Studi Renaissance, dan Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional. Ia juga pernah menjadi staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Hashim, adik kandung Prabowo Subianto mengatakan, rumah Novela di Kampung Awaputu, Kabupaten Paniai, Papua, dirusak orang tak dikenal, Rabu (13/8) sehari setelah bersaksi yang membela pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.
"Saksi yang kami datangkan dari Papua telah mengalami intimidasi. Bahkan rumah Novela dihancurkan hari ini," kata Anggota koalisi merah putih untuk kebenaran dan keadilan, Hashim Djojohadikusumo dalam konferensi pers di Hotel Intercontinental Mid Plaza, Jakarta, Rabu (13/8) petang.
Hashim, mengatakan, tidak akan tinggal diam atas intimidasi yang dilakukan kepada saksi-saksinya. Langkah hukum akan segera diambil.
"Ini biadab, tidak boleh ditolerir. Tim kita akan meminta penegak hukum bertindak agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya," ujar Hashim. (Baca: Hashim: Rumah Novela Dihancurkan Orang Tak Dikenal
Novela merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Paniai. Selain itu, Novela juga menjabat sebagai Direktur CV Iyobai.
Bersama Novela, hadir pula ke Komnas HAM Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Deiyai, Paniai, Papua, Martinus Adi. Ia mengaku kecewa karena masyarakat Papua tidak diperlakukan sama untuk urusan pemilihan umum (pemilu). Hal tersebut kata dia terlihat dari proses pemilihan presiden (pilpres) 2014 di Papua yang tidak patut.
Martinus Adi mengatakan ia dan Novela bersaksi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Prabowo Subianto- Hatta Rajasa, tidak untuk mempermasalahkan hasil, namun proses yang tidak benar.
"Kami tidak persoalkan soal angkat. Kita ini negara merdeka, sekitar 43 tahun Papua berintegrasi, semua orang Papua mengikuti pemilihan, tidak ada satu dusun pun yang tidak ikut," kata Martinus.
Namun pada pilpres 2014 yang pencoblosannya dilaksanakan pada 9 Juli lalu, tak ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kampung halaman Novela. Hal itu pun membuanya kecewa, karena masyarakat Papua menurutnya harus diperlakukan sama seperti masyarakat di wilayah lain, termasuk soal proses pemilu.
"(Keterangan ini) Sesuai yang kami dengar dan kami rasa. Kami tidak didoktrin, tidak dipengaruhi," ujarnya.
Tidak Persoalkan Suara
Natalius Pigai menyebutkan kesaksian Novela Nawipa terkait gugatan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, telah dipolitisasi. Salah satunya dengan menyebut Novela mengalami intimidasi.
Natalius menyebutkan yang dipermasalahkan Novela dalam kesaksiannya Selasa lalu (12/8), tidak pernah mempermasalahkan hasil pemilihan presiden (pilpres) di Papua.
"Yang dipersoalkan itu tahapan pemilunya, bukan hasilnya. Seperti contohnya sosialisasi, pelatihan, dan macam macam lagi, itu semua harus dijalankan," kata Pigai.
Sebelum Novela datang ke kantor Komnas HAM, Natalius pun sempat menyampaikan perempuan Papua itu mendapat intimidasi.
Ia juga menyinggung soal pemberitaan media yang menyebut Novela sebagai gadis yang berasal dari pegunungan. Padahal menurutnya Hawabutu tempat Novela tinggal adalah pusat kota Painai Utara. Di tempat tinggal Novela ada kantor bupati, dinas pemerintah hingga bandar udara.
"Sepertinya media yang misinterpretasi. Saya kira setelah hari ini jangan lagi Novela dimuat, jangan (lagi) tokoh politik membicarakan Novela," terangnya.
Ia juga menghimbau saudara-saudaranya di tanah Papua, untuk menerima Novela sebagai mana mestinya saat nanti perempuan tersebut pulang ke kampung halamannya.
"Biarkan dia menjadi diri sendiri, jangan terlalu mencibir dia. Kalau di media sosial ada plus-minus, itu reaksi sosial biasa," katanya.
Sebelumnya diberitakan Tribun, Polda Papu juga mengaku tidak mengetahui adanya intimidasi dan perusakan terhadap rumah Novela. (Baca: Pagar Rumah Novela Dirusak Sebelum Pilpres Bukan Usai Bersaksi di MK

Berita terkait↓

Jelang Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres, Polisi di Jawa Barat Bersiaga




Simulasi Pengamanan Pengumuman MK, Jalan dari Jabar ke Jakarta Ditutup




Hari Ini Pengesahan Bukti Tertulis Gugatan Prabowo-Hatta




By tribunnews.com

Pertempuran Terakhir di MK

Jakarta- Pertempuran di Mahkamah Konstitusi (MK) antara kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK memasuki babak akhir hari ini. Ibarat perang Bratayudha, kedua kubu akan mengeluarkan kartu as masing-masing, yaitu mengajukan para ahli untuk didengarkan keterangannya di depan 'Sembilan Sulaiman'.
Sebagian besar para ahli tersebut adalah rekan-rekan saya yang selama ini menjadi teman berdiskusi, sekaligus teman berdebat dalam banyak hal dan kesempatan. Sekarang mereka berada di sisi yang berbeda dalam menyampaikan keterangan ahli. Sebagian di kubu Prabowo-Hatta, lainnya di Jokow-JK – tentu dengan pertimbangan ideologis atau pragmatis masing-masing.
Bagi ahli yang berada di kubu Prabowo-Hatta, tantangan untuk meyakinkan para hakim pasti sangatlah besar. Menyimak jalannya persidangan sejak 6 Agustus lalu hingga sidang terakhir pemeriksaan saksi-saksi kemarin (14/8/2014), saya berpendapat belum ada kesaksian yang mendukung dalil besar permohonan.
Pertama, dalil bahwa kubu Prabowo-Hatta unggul suara dengan 50,26 persen atau lebih dari 67 juta suara, dibandingkan Jokowo-JK yang diklaim hanya memperoleh 49,74 persen atau lebih dari 66 juta suara. Sepanjang yang dapat saya simak, tak ada satu pun saksi yang menguatkan klaim tersebut hingga pemeriksaan akhir saksi. Hal ini menambah kuat dugaan bahwa klaim unggul suara tersebut hanya 'tempelan'.
Kedua, dalil yang menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain soal kecurangan di hampir seluruh Tanah Papua dan Nias Selatan (Sumatera Utara), klaim kecurangan yang banyak ditonjolkan kubu Prabowo-Hatta adalah masalah Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)

Putusan 2009

DPKTb adalah daftar pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP), paspor, atau identitas kependudukan lainnya. Ihwal DPKTb bermula dari putusan MK tanggal 6 Juli 2009 atas permohonan yang pernah saya dan Maheswara Prabandono ajukan.
Pada Pemilu Legislatif 2009 ditengarai banyak warga negara yang mempunyai hak pilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Angka persisnya tidak ada yang tahu. Variasinya mulai dari jutaan hingga 40-an juta.
Regulasi Pemilu Legislatif 2009 menentukan bahwa hanya mereka yang tercantum dalam DPT yang berhak untuk memilih. Yang tidak tercantum, apa boleh buat, terpaksa harus menjadi golongan yang tidak dapat memilih (goltim), termasuk saya, yang sialnya ternyata tidak tercantum dalam DPT akibat sering berpindah-pindah tempat sebelum hidup menetap seperti sekarang.
Khawatir tidak tercantum lagi dalam DPT, saya dan rekan saya, Maheswara Prabandono, yang kebetulan juga goltim, mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang kami persoalkan ketentuan yang terkait dengan pembatasan bahwa hanya pemilih yang tercantum dalam DPT yang dapat memilih.
Kami menginginkan ketentuan tersebut hapus karena hak untuk memilih (the right to vote) adalah hak asasi manusia yang tidak seharusnya terkurangi karena alasan teknis-administratif seperti tidak tercantum dalam DPT. Padahal, mendaftar semua warga negara yang mempunyai hak untuk memilih adalah kewajiban penyelenggara pemilu, sehingga beban sesungguhnya berada pada mereka, bukan masing-masing pemilih.
Permohonan tersebut akhirnya dikabulkan, namun dengan pembatasan-pembatasan. Pertama, mereka hanya dapat memilih di RT atau RW tempat dikeluarkannya identitas kependudukan (kecuali yang menggunakan paspor dapat memilih di mana saja di luar negeri). Kedua, mereka baru bisa memilih dalam satu jam terakhir, dari pukul 12.00 sampai dengan 13.00.

Dalil Curang DPKTb

Putusan tahun 2009 itulah yang diadopsi oleh Peratuan KPU. Mereka yang memilih dengan KTP atau identitas kependudukan lainnya didaftar dalam DPKTb. Tentu saja, mereka hanya berhak memilih di RT/RW-nya masing-masing pada satu jam terakhir.
Ternyata, angka DPKTb lumayan besar, sekitar 2,9 juta, dan tersebar di puluhan ribu tempat pemungutan suara (TPS). Di antara pemilih dalam DPKTb tersebut, terdapat pemilih yang memilih tidak di lokasinya. Mereka berasal dari luar kota, bahkan dari luar provinsi. Jumlahnya mungkin kurang dari 1 juta, namun hukum administrasi pemilu saat ini menyatakan mereka tidak berhak memilih.
Fenomena inilah yang kemudian digadang-gadang oleh kubu Prabowo-Hatta untuk mengatakan telah terjadi kecurangan TSM oleh KPU. Tuntutannya, Jokowi-JK didiskualifikasi atau diadakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Nusantara.
Kubu Prabowo-Hatta menggunakan dalil 'bumi hangus', yaitu setiap ditemukan pemilih yang tidak berhak memilih di suatu TPS, wajib hukumnya dilakukan pemilihan ulang di tempat tersebut. Pemilih di satu TPS bisa mencapai angka maksimal 800 orang dan diperkirakan ada puluhan ribu TPS yang dijamah pemilih tidak berhak tersebut. Akibatnya, angka yang dipersoalkan bisa menjadi hampir 20 juta suara, alias sangat signifikan untuk mengejar margin suara sekitar 8,4 juta sebagaimana keputusan KPU tanggal 22 Juli lalu

Sesat Pikir

Saya menilai, terjadi sesat pikir dalam memandang persoalan DPKTb tersebut. Pertama, dalil 'bumi-hangus' tidak seharusnya digunakan. Kalau yang bermasalah hanya satu atau dua orang, tidak boleh mengorbankan ratusan suara lainnya dari pemilih yang tidak berdosa. Bila pemungutan suara ulang hendak dipaksakan karena ada satu atau dua orang yang tidak berhak memilih dalam suatu TPS, akan terjadi ketidakadilan bagi ratusan pemilih lain yang telah menunaikan hak politik secara benar dan bertanggung jawab. Bila diulang, belum tentu mereka bisa memilih kembali. Bisa saja mereka tidak berada di tempat ketika pemilihan ulang dilaksanakan, atau tidak mendapat cukup informasi akan pemungutan suara ulang tersebut.
Kedua, adanya pemilih tidak berhak tersebut tidak lantas bisa dikatakan telah terjadi kecurangan. Rumus kecurangan sangat sederhana, yaitu ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan dengan sebuah tindakan.
Mereka yang tidak berhak memilih tersebut tidak jelas memilih siapa. Siapa yang diuntungkan atau yang dirugikan oleh mereka sangat tidak bisa diketahui kendati kotak suara dibuka sekalipun. Apa yang dilakukan petugas TPS barulah sekadar melanggar administrasi pemilu, tetapi belum bisa dikategorikan sebagai kecurangan, apalagi yang bersifat TSM.
Ketiga, secara substantif, kalau saya hakim konstitusi, akan saya benarkan tindakan membolehkan pemilih dari luar RT/RW tersebut untuk memilih sepanjang mereka hanya memilih satu kali. Alasannya sederhana, hak untuk memilih adalah hak asasi manusia yang tak seharusnya dikurangi dengan alasan teknis-administratif.
Lagipula, dalam pilpres, di mana pun kita memilih, yang tercantum dalam surat suara tetap calon yang sama. Hal ini yang membedakan dengan pemilu legislatif yang diikuti banyak calon dengan pembagian wilayah Nusantara menjadi puluhan daerah pemilihan, sehingga orang harus memilih di dapilnya masing-masing.

Dalil Kualitas Pemilu

Saya menduga, ahli dari kubu Prabowo-Hatta akan menyatakan bahwa tidak bisa ditoleransi bila pemilu dilakukan dengan terjadi banyak pelanggaran kendati sekadar pelanggaran adiministratif, karena akan menciderai konstitusi yang telah mengamanatkan agar pemilu berlangsung secara luber dan jurdil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemungutan suara ulang untuk menjamin keadilan bagi peserta pemilu.
Mengenai fakta tidak signifikannya angka pemilih yang tidak berhak dikaitkan dengan margin 8,4 juta antara Prabowo-Hatta dan Jokowo-JK, ahli tersebut akan mengatakan, “Kita jangan lihat jumlah, tapi kualitas pemilu. Pemilu tidak akan berkualitas bila pelanggaran tersebut dibiarkan!”
Saya tetap ingin menghormati pendapat ahli tersebut, yang sering saya dengar dalam debat-debat di televisi. Bila patokannya yurisprudensi MK selama ini, saya punya keyakinan keterangan tersebut tidak akan diterima. Permohonan akan ditolak.
Namun, sebaliknya, saya pun bisa disela, “yakin boleh saja, tetapi keputusan ada di tangan ‘Sembilan Sulaiman’. Nah, bila segala sesuatunya di tangan sembilan hakim konstitusi, saya berharap ‘Sembilan Sulaiman’ tersebut tidak membuat putusan yang akan mengagetkan kita semua karena di luar nalar, akal sehat, dan pengetahuan yang kita serap selama ini.
Mudah-mudahan, 21 Agustus nanti, sembilan hakim konstitusi keluar dari ‘Sembilan Pintu Kebenaran’ dalam memutuskan gugatan Prabowo-Hatta sehingga semua kita mampu menerima dengan lapang dada dan taat apa pun yang diputuskan mereka.***
Jakarta, 15 Agustus 2014 �
*)Refly Harunadalah pakar hukum tata negara dan pengamat pemilu di Centre for Electoral Reform (Cetro)


By >> detik.com

Ada 4.014 TKI Jatim Kerja di Timur Tengah

SURABAYA- Pemprov Jatim memberikan peringatan kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jatim yang bekerja di luar negeri, khususnya negara-negara di Timur Tengah agar waspada terhadap ideologi dan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah atau yang dikenal dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, pada tahun 2014 ini, jumlah TKI asal Jatim yang bekerja di Timur Tengah mencapai 4.014 orang. Dari jumlah itu, 2.083 orang merupakan tenaga kerja formal dan 1.931 orang adalah tenaga kerja informal. Dari jumlah tersebut, terbanyak para TKI bekerja di Arab Saudi (2.573 orang), disusul Uni Emirat Arab (310), Qatar (124), Kuwait (55), Oman (29), Yordania (9), Bahrain (8), Irak (3), dan lainnya (3). “TKI asal Jatim yang bekerja di Syria (Suriah),” tegas Kepala Disnakertransduk Jatim Edi Purwinarto, Kamis (14/8/2014). Meski hanya ada tiga orang TKI asal Jatim yang bekerja di Irak, pihaknya tetap minta kepada mereka untuk selalu waspada dan tidak terpengaruh serta ikut terseret oleh gerakan dan paham ISIS

Baca Juga:

TKI Asal Jatim di Timur Tengah Diminta Waspadai ISIS
By >> https://id.berita.yahoo.com/ada-4-014-tki-jatim-kerja-di-timur-060758986.html

Layanan Pembuatan Kartu TKI di Soekarno-Hatta Dihapus

Jakarta - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan menutup layanan pembuatan kartu tenaga kerja luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta mulai 1 September 2014. Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro mengatakan para calon buruh migran sudah tahu mekanisme pembuatan kartu, sehingga tak perlu disediakan gerai di bandara tersebut. "Layanan pembuatan dipindahkan ke BNP2TKI terdekat dari bandara, yaitu BP3TKI Ciracas dan Tangerang," ujar Agusdin ketika ditemui di kantornya, Senin, 11 Agustus 2014. (Baca: KPK Akan Panggil BNP2TKI Terkait Pemerasan TKI Kartu tenaga kerja luar negeri merupakan salah satu persyaratan bagi buruh migran. Kertas ini berfungsi sebagai kartu identitas bagi TKI dan sekaligus menjadi bukti bahwa prosedur bekerja di luar negeri telah terpenuhi. Namun tak semua buruh migran mengetahui syarat ini. Akibatnya, layanan pembuatan kartu diadakan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Sayangnya, layanan ini menjadi celah bagi mafia TKI untuk beraksi. (Baca: Migrant Care Laporkan Enam Anggota DPR Pemilik PJTKI Layanan ini, menurut Agusdin, gratis. Karena itu, dia tak ingin ada anggapan BNP2TKI memeras buruh migran. (Baca Polisi Tahan Lima Tersangka Pemeras TKI di Bandara Layanan pembuatan kartu tenaga kerja di Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta dianggap kurang efektif. Agusdin mencontohkan, di Terminal 3, dalam sehari, petugas hanya melayani pembuatan kartu kurang dari sepuluh. Adapun di Terminal 2 20-30 kartu per hari. Sedangkan petugas pembuatan kartu, kata Agusdin, harus berjaga 24 jam penuh. Agusdin menuturkan rencana pengalihan layanan pembuatan kartu ini sudah dicanangkan sejak lama, meski baru akan direalisasikan pada September mendatang. Ihwal waktu pemberlakuan kartu tersebut, Agusdin tak dapat memastikan.
By >> https://id.berita.yahoo.com/layanan-pembuatan-kartu-tki-di-soekarno-hatta-dihapus-103146203.html

Kisah TKW Baynah Asal Serang yang 'Terdampar' di Pontianak Kalbar

Baynah (foto: ist)


Pontianak,- Kisah pilu dialami Baynah, TKW asal Serang, Banten. Dijanji upah ratusan ringgit bekerja Brunei Darussalam selama 2 tahun, dia kini terdampar di Pontianak dan hanya bisa membawa pulang 50 ringgit Brunei.
Kini, Baynah, berada di Shelter Dinas Sosial Kota Pontianak bekerjasama dengan Yayasan Nanda Dian Khatulistiwa. Dia pun bercerita apa yang telah dialaminya sejak pergi dari Banten untuk bekerja sebagai TKI di Brunei.
Keinginan kuat dia untuk mewujudkan keinginan anak keduanya membeli sepeda motor, membuat dia memutuskan untuk meninggalkan 4 anak dan suaminya, Bakrie (50), yang bekerja sebagai tukang becak, menuju Brunei Darussalam. Janji manis seorang calo TKI yang mengaku warga Pontianak, Kalimantan Barat, bakal mempekerjakannya di Brunei dengan gaji 300 ringgit Brunei, membuat dia optimis bisa mewujudkan keinginan anaknya itu.
Bertolak ke Brunei bersama 6 orang warga Serang lainnya, Baynah terpaksa harus berhutang Rp 2 juta dengan tetangganya saat itu untuk biaya akomodasi Jakarta-Pontianak. Pinjaman itu pun, berbunga perhari Rp 100.000.
"Saya yakin bisa bayar hutang setelah saya bekerja di sana (Brunei Darussalam) dengan gaji segitu (300 ringgit)," kata Baynah, di Shelter Dinas Sosial Kota Pontianak, Selasa (12/8/2014).
Tiba di Pontianak, Baynah sempat ditempatkan di penampungan yang dia tidak tahu persis lokasinya sebelum akhirnya dia diberangkatkan ke Brunei Darussalam menggunakan armada angkutan gelap melalui Kuching, Sarawak, Malaysia.
Di Brunei Darussalam, Baynah diserahkan sang calo TKI ke agen pekerja di Brunei dan disalurkan sebagai pembantu rumah tangga. Selama 2 tahun, Baynah memiliki 2 kali majikan berbeda dengan gaji 250 ribu ringgit Brunei. Selama itu, Baynah tidak pernah menikmati gajinya lantaran dipaksa dan diminta agen sebagai alasan membayar hutang kepada agen. Akhirnya, meski sang majikan membayarnya dengan rutin, dia tidak sanggup lagi untuk terus bekerja lantaran seringkali sakit-sakitan. Dia pun meminta pulang kembali ke Serang kepada majikan dan agen, saat lebaran Idul Fitri lalu, agar bisa berkumpul kembali bersama suami dan anak-anaknya. Namun, agen pun memaksanya untuk terus bekerja.
"Majikan saya baik. Saya tidak pernah menelpon tapi berkirim surat. Surat yang saya kirimkan sepertinya tidak pernah sampai," kenang Baynah.
Warga Desa Bingkuang RT 006 RW 06 Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang Banten itu, akhirnya dipulangkan majikannya. Majikannya saat itu berpesan agar uangnya disimpan agar tidak dicuri orang lain. Benar saja, sang agen pun kembali memeriksa barang bawaan tas pundak Baynah.
"Saya simpan 50 ringgit supaya tidak diambil," ujarnya.
Dari Brunei menuju Kuching di Sarawak, Malaysia, Baynah kembali menggunakan angkutan gelap. Melintasi Kuching, akhirnya dia masuk ke Pontianak. Usai turun dari angkutan sejenis mini bus, Baynah pun tidak sadarkan diri karena pingsan dan dibantu warga sekitar yang kemudian membawanya ke Dinas Sosial Kota Pontianak lantaran dikira sakit jiwa.
Baynah pun sempat dibawa ke RSJ Kota Pontianak untuk menjalani perawatan dengan pakaian satu-satunya yang dia kenakan. Belakangan diketahui, Baynah merupakan warga Serang, Provinsi Banten. Dalam perawatan, kondisi Baynah terus membaik sehingga akhirnya dia diperbolehkan meninggalkan RSJ setelah dinyatakan sehat dan ingatannya kembali pulih sedia kala.
"Saya ngomong kalau saya TKI dari Brunei," ucap Baynah.
Pihak Dinas Sosial Kota Pontianak pun telah memastikan bahwa Baynah tinggal di alamat yang tercantum di KTP. Rencananya, Baynah akan dipulangkan pada hari Rabu (13/8/2014), agar bisa kembali berkumpul bersama anak bungsunya yang dia tinggalkan saat berusia 3 tahun, suaminya Bakrie (50) dan 3 anak lainnya. Anak bungsunya, Afifah, dikabarnya juga tengah sakit-sakitan.


By> detik.com

Satgas TNI GagalkanTrafficking17 WNI ke Malaysia

17 WNI yang diamankan (Foto: Penkostrad)

Jakarta- Tentara TNI yang bertugas di kawasan Entikong, Kalimantan Barat, berhasil menggagalkan pergadangan manusia yang melibatkan 17 WNI. Rencananya 17 WNI itu akan dikirim ke Malaysia. Dalam rilis Penkostrad yang diterima detikcom, Selasa (12/8/2014), Satgas Yonif Linud 501 Kostrad Pos Kotis yang dipimpin oleh Letnan Dua Inf Puji Santoso memeriksa 17 orang WNI yang melewati perbatasan dengan menggunakan dua minibus pada Senin (4/8) lalu. Saat diperiksa ternyata 17 WNI tersebut tidak memiliki berkas yang lengkap. Dari hasil pemeriksaan, mereka mengaku akan bekerja di Malaysia. Mereka membawa KTP serta paspor namun tidak dilengkapi visa kerja, Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN), undangan bekerja dan jaminan kesehatan di negara tujuan. Akhirnya ke-17 WNI yang akan menjadi TKI ilegal itu diserahkan ke Polsek Entikong untuk diproses lebih lanjut. 17 WNI itu rata-rata berumur 23-40 tahun dan semuanya laki-laki yang berasal dari daerah Sambas dan Singkawang.
By > DETIK.COM

Waspada Pungli Tes Medis Calon TKI Korea Selatan

Ilustrasi Tes Medis




Firman heran mengetahui hasil tes medis yang menyatakan bahwa ia kurang darah. Pemuda asal Sulawesi Selatan yang kala itu merupakan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Korea Selatan ini masih tak percaya bahwa ia dinyatakan unfit dalam tes medis.
Suatu malam di tahun 2012 Firman berangkat ke Jakarta dari kota domisilinya Cilacap untuk mengikuti Preliminary Training di BP3TKI Ciracas. Pagi hari ia baru sampai di tempat diselenggarakannya Preliminary. Oleh petugas, ia bersama kawan-kawan CTKI lain yang sudah berada di sana langsung digiring ke sebuah bus untuk menempuh perjalanan ke tempat tes medis akan dilangsungkan.
“Ada dua tempat tes medis waktu itu dan saya kebagian di Insani Medical Centre Jakarta Timur,” ujar Firman.
Sampai di Insani Medical Centre, ia dan kawan-kawannya masih harus menunggu kurang lebih dua jam di tempat yang tidak nyaman. Tes medis berlangsung, lelaki yang telah menjadi TKI Korea selatan ini bercerita bahwa tes medis meliputi tes urin dan sampel darah. Selain itu ia disuruh untuk masuk ke sebuah ruangan dan disuruh telanjang untuk diukur tinggi serta berat badan.
Selesai pemeriksaan, Firman dan ketiga calon buruh migran lain ditahan oleh petugas Insani Medical Centre. Petugas berkata bahwa keempat orang tersebut dinyatakan unfit sesuai hasil tes medis. Satu orang terkena gangguan mata dan tiga orang kurang darah. Petugas Insani Medical Centre kemudian menawarkan obat penambah darah dengan harga 50 ribu.
“Mereka seperti mengasihani kami kalau tak lolos tes medis setelah Preliminary akan ke-pending datanya dan bisa makan biaya lebih banyak lagi jika mengurus di BP3TKI Ciracas. Kata petugas Insani, obat penambah darah itu bisa beli di luar, tetapi kalau beli di mereka jauh lebih murah dibanding beli di luar,” ungkap Firman pada Redaksi Buruh Migran.
Lelaki yang bekerja pada sebuah pabrik di Korea Selatan ini menyadari bahwa sebenarnya ia hanya kurang istirahat saja sehingga ketika diperiksa dianggap kurang darah. Pasalnya sebelum dan sesudah Preliminary ia sempat melakuka tes kesehatan dan hasilnya dinyatakan fit. Firman dengan terpaksa membeli tawaran obat dari pegawai Insani Medical Centre karena takut datanya di pending. Menurut Firman pungutan-pungutan ketika tes medis dinyatakan unfit itu kerap terjadi dan menimpa buruh migran yang akan berangkat ke Korea Selatan.
“Banyak teman-teman yang terkena unfit, padahal ketika tes medis ditempat lain dinyatakan fit. Mereka yang terkena unfit disuruh bayar untuk merubah hasil tes menjadi fit agar datanya tidak di pending,”kata Firman.
Cerita lainnya ketika Preliminary, calon TKI yang mempunyai rambut gondrong harus dipotong pendek sebelum diberangkatkan. Waktu itu ada pengumuman dan himbauan bagi TKI yang berambut panjang harus dipotong. Untuk potong rambut di tempat Preliminary tersebut calon TKI harus membayar 10 ribu. Selain itu di hari terakhir Preliminary ada permintaan untuk infaq yang katanya digunakan untuk pengajian dengan minimal 30 ribu rupiah. Buruh Migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan merupakan mereka yang ikut program penempatan G to G.

Berita terkait :

Penipuan Tes Medis Bermodus KTKLN




BMI Korea Mendirikan Masjid di Kota Ansan




Seluk Beluk Program Penempatan TKI G to G ke Korea Selatan


By > http://buruhmigran.or.id

Tertipu hadiah atas nama BRI lewat SMS, Wati tekor Rp 19,9 juta

Gara-gara dapat pesan singkat (SMS) tipu-tipu yang mengabarkan dirinya mendapat hadiah dari Bank BRI, Risbowati (49) warga Jalan Pucang Asri IX, Perum Pucang Gading, Kelurahan Batursari, Mranggen, Demak, Jawa Tengah harus kehilangan uang senilai Rp 19,9 juta rupiah. Risbowati yang berprofesi sebagai Ibu rumah mengaku kena tipu ketika dirinya mendapatkan pesan singkat yang mengabarkan bahwa dirinya mendapat hadiah uang Rp 27 juta dari Bank BRI. "Karena saya menabung di bank itu, jadi saat diterima SMS saya percaya," Kata Risbowati kepada wartawan, saat melapor di SPKT Mapolrestabes Semarang, Jawa Tengah Senin (11/8). Karena senang mendapatkan kabar gembira, korban langsung menghubungi pengirim pesan singkat dengan nomor 085694253264. Risbowati mengaku menghubungi pelaku untuk mengkonfirmasi tentang hadiah yang dia terima. "Saat telepon yang menerima seorang pria mengaku bernama Gunawan Siregar, dari BRI Pusat di Jakarta," ungkapnya. Saat dihubungi, Korban pun diminta untuk mengirim uang melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dengan panduan Gunawan Siregar. Dia diminta mengirimkan uang berjumlah Rp 19,9 juta untuk biaya administrasi. Karena percaya, pelapor pun mentransfer uang yang diminta melalui mesin ATM BRI di Jalan Gajah, Semarang pada pukul 14.00 WIB Sabtu (9/8). "Totalnya Rp 19,9 juta uang yang saya kirim," jelasnya. Selain karena jumlah hadiah yang besar, korban mengaku makin percaya janji penipu tersebut lantaran korban akan mengirimkan hadiahnya setelah uang administrasi diterima pelaku. Ternyata, omongan manis pria yang mengaku bernama Gunawan Siregar hanya bohong belaka, buktinya hingga hari yang disepakati uang hadiah belum juga diterima oleh pelapor. Parahnya, saat dihubungi kembali melalui telepon, si Gunawan hilang tanpa kabar bahkan nomor ponsel yang sebelumnya digunakan untuk komunikasi sudah tidak bisa dihubungi. SMS tipu-tipu yang mengabarkan penerima mendapat hadiah, diperkirakan telah membuat puluhan orang harus kehilangan uang hingga puluhan juta. Namun begitu, kasus multi yang melibatkan sarana komunikasi itu belum juga terungkap. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Semarang.
By MERDEKA.COM

IPW: Ancaman Penculikan Ketua KPU Kejahatan Politik Tingkat Tinggi

JAKARTA -Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan ancaman penculikan Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Husni Kamil Malik oleh Ketua DPD Gerindra Jakarta Muhammad Taufik tidak bisa di bisa dianggap sepele, mengingat kasus penculikan masi merupakan sebuah kejahatan yang menakutkan di Indonesia. "Ancaman ini jangan dilihat hanya sebagai sekedar gertakan sambal, tapi harus dilihat sebagai sebuah aksi kriminal politik yang tidak hanya mengancam sistem demokratisasi," ujar Neta kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/8/2014). Neta menuturkan, kasus-kasus penculikan yang bersifat kriminal murni masih kerap terjadi di tanah air. Sementara kejahatan penculikan yang bernuansa politik masih menjadi trauma tersendiri bagi bangsa indonesia, mengingat masih banyak aktivis yang diculik pada 1998 hingga kini belum kembali dan masih hilang. "Sebab itu ancaman penculikan yang dilakukan Ketua Gerindra Jakarta itu adalah sebuah kejahatan politik tingkat tinggi," katanya. Menurutnya, ancaman itu sebuah sinyal bahwa ada pihak-pihak yang sedang berupaya membangkitkan kekuatan masa lalu dengan aksi penculikan yang pernah mereka lakukan terhadap para aktivis politik. "Sehingga ancaman itu dalam rangka membangkitkan trauma politik masa lalu yang bisa mengganggu proses Pilpres 2014," tegasnya.

Berita Terkait↓

KPU Datangkan Puluhan Kontainer Box Dari 14 Provinsi ke MK
Lalu Lintas didepan Gedung MK Ramai Lancar
Anggota KPU Kabupaten Jember Tegaskan Tidak Ada Money Politics
KPU Jember Tak Pernah Izinkan Pemilih Memilih di LuarDomisili KTP
KPU Surabaya: Data Prabowo-Hatta Banyak Tak Sesuai di Lapangan
By ↓
http://tribunnews.com

7 Kesalahan Yang Sering Dilakukan Pria Ketika Sedang Berhubungan Seks

Bercintamerupakan salah satu aktivitas yang paling di sukai banyak orang. Namun, saat bercinta bukan berarti selalu menyenangkan ya. Ada banyak sekali kesalahan yang di lakukan saat berhubungan seks, dan membuat hubungan seks tersebut menjadi tak menyenangkan. Mungkin bagi banyak orang bercintadengan pasangan merupakan hal yang sangat menyenangkan. Itu memang benar, tapi terkadang ada beberapa kesalahan yang dilakukan saat bercinta yang tanpa di sadari akan membuat hubungan seks tersebut menjadi tak menyenangkan. Terutama pada pria, pria sering kali melakukan kesalahan saat berhubungan seks, sehingga membuat pasangan wanitanya merasa tidak puas dan tak nyaman. Nah, mau tau apa saja kesalahan yang sering dilakukan oleh pria saat berhubungan seks? Yuk, langsung saja kita simak ulasannya yang berikut ini, seperti dilansir Merdeka.com.

1. Mengira seks bermula dari kamar tidur

Kebanyakan pria berpikir bahwa seks akan mulai saat mereka berada di kamar tidur. Padahal, pria bisa saja memulai seks dari tempat mana pun. Pria bisa memulai membelai pasangan wanitanya di mana pun sebelum ke tempat tidur untuk bercinta.

2. Merasa mengerti apa yang di inginkan wanita

Saat bercinta kesalahan yang sering di lakukan oleh pria adalah sok mengerti tentang bagaimana cara mememuaskan wanita di atas ranjang. Padahal, nyatanya banyak wanita yang mengaku memalsukan orgasme saat bercinta dan itu tanpa sepengetahuan pasangannya. Ia mungkin ini di akibatkan karena pria terlalu sok mengerti keinginan wanita, sehingga mereka tidak mau menanyakan apa yang diinginkan wanita sebenarnya saat berhubungan seks. Padahal, komunikasi dengan baik sangat penting di lakukan untuk membuat seks semakin nikmat.

3. Tak ada improvisasi

Pria sering kali malas untuk melakukan improvisasi dalam hubungan seks mereka. Sering kali pria bersikap egois dengan mementingkan kenyamanan diri sendiri tanpa harus memikirkan kenyamanan pasangannya.

4. Terlalu fokus pada fisik

Pria sering kali terlalu fokus pada apa yang ia lihat, karena pria bisa bergairah dengan apa yang ia lihat. Sedangkan wanita bisa bergairah dengan apa yang menyentuh tubuhnya. Oleh karena itu, sebaiknya pria harus bisa membuat foreplay yang bagus sehingga wanita mudah bergairah untuk bercinta.

5. Mengira orgasme wanita sangat mudah

Banyak pria yang mengira bahwa wanita sangat mudah untuk orgasme, dengan melakukan penetrasi saja wanita sudah bisa orgasme. Padahal, kebanyakan wanita mengaku sangat sulit untuk merasakan orgasme, sehingga banyak sekali di antara mereka memalsukan orgasme. Tapi, pria bisa membuat wanita mudah berorgasme seperti dengan membiarkan wanita berada di atas. Karena di atas wanita lebih mudah untuk orgasme.

6. Tidak menggoda wanita

Pria sering kali melupakan keinginan wanita untuk di goda sebelum melakukan hubungan seksual. Seharusnya pria terlebih dahulu menggoda wanita dan membuatnya merasa sangat di inginkan. Dengan begitu hubungan seks tersebut akan terasa lebih menyenangkan.

7. Tidak paham klitoris

Kesalahan pria yang terakhir adalah tidak paham dengan klitoris. Pria sering kali tak paham jika wanita butuh rangsangan pada klitoris agar mencapai orgasme. Oleh sebab itulah wanita lebih sulit untuk merasakan orgasme saat berhubungan seks.
Itulah dia ke tujuh kesalahan yang sering dilakukan oleh pria saat berhubungan seksual.
Via palingseru.com

Malaysia Pertimbangkan Blokir Facebook

Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia akan mempelajari perlu-tidaknya pemblokiran terhadap Facebook setelah terjadi kasus pelecehan yang melibatkan situs jejaring sosial itu. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek, pihaknya sedang melakukan studi untuk mengumpulkan pandangan publik tentang masalah tersebut. "Jika orang-orang berpendapat bahwa Facebook harus ditutup, kami siap untuk itu, meski hal ini merupakan pendekatan radikal," katanya kepada wartawan setelah menutup Cheras Wanita Umno Delegates Meeting pada Sabtu lalu. Meski demikian, Ahmad Shabery, yang juga anggota Dewan Tertinggi UMNO, mengatakan sangat mustahil memblokir media sosial itu. Sebab, dari 15 juta warga Malaysia yang memiliki akun Facebook, hanya 2.000 orang yang melaporkan penyalahgunaan situs untuk tujuan yang tak benar. (Baca: Facebook Mulai Ditinggalkan Kamu Muda) "Banyak pebisnis yang juga menggunakan Facebook, banyak juga yang memanfaatkannya untuk menjalin ikatan keluarga dan tidak ada hubungannya dengan politik ... dan pengaduan yang diterima adalah sekitar 2.000 saja. Kita perlu melihatnya lagi," katanya. (Baca: Redam Demonstran, Thailand Blokir Facebook Mengomentari aksi individu yang menghina Yang Dipertuan Agung Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah di situs Facebook, Ahmad Shabery mengatakan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan kepolisian masih melakukan pelacakan. Sebelumnya, seseorang yang tidak bertanggung jawab sengaja menghina Tuanku Abdul Halim dengan mengunggah gambar kecelakaan berdarah dengan wajah Raja di akun Facebook-nya baru-baru ini
Via INDAH P.

TKI Diperas Aparat? Lapor LPSK!

Jakarta- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemberantasan praktik pemerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk pengungkapan kasus tersebut diharapkan adanya kerjasama semua pihak untuk melaporkan kepada pihak berwajib. “Keterangan dari saksi akan menjadi masukan berharga bagi aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus," ujar Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/8/2014). Menurutnya, potensi ancaman terhadap saksi pelapor tinggi dalam kasus ini, karena diduga melibatkan aparat penegak hukum maupun pejabat publik. Namun pihaknya memastikan tidak akan tinggal diam jika ada saksi pelapor yang nantinya menerima ancaman. “Untuk itu LPSK ada, maka masyarakat yang memiliki keterangan terkait pemerasan TKI dimohon agar tidak takut dan tetap melapor," jelasnya. LPSK sendiri telah memiliki kerjasama dengan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melindungi hak-hak saksi dan korban termasuk diantaranya kepolisian dan KPK yang saat ini sedang menangani kasus tersebut. LPSK akan segera memproses perlindungan mereka jika saksi pelapor telah memasukan laporan ke aparat penegak hukum dan LPSK. “Itu semua dalam rangka menjamin keselamatan saksi dan korban serta dalam rangka membantu terungkapnya sebuah tindak pidana," kata Lili. Dirinya juga mengimbau agar para TKI yang mengalami pemerasan untuk mencatat dan mengidentifikasi oknum aparat yang memeras mereka. “Catat nama, institusi dan ciri-ciri pelaku atau bahkan pakaian yang dikenakan agar mempermudah melaporkan”, kata dia. Pada 25 Juli lalu KPK, UKP4, Angkasa Pura dan Polri menggelar sidak di terminal khusus TKI Bandara Soekarno Hatta. Di sana diduga terjadi tindak pidana pemerasan dan pungli terhadap TKI yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam sidak tersebut KPK mengamankan belasan orang dimana 3 diantaranya oknum aparat.
Via Rini Friastuti- detikNews

Hindari Pemerasan, TKI Sembunyikan Uang di Celana Dalam Tapi Masih Ketahuan

Jakarta- Cerita tentang pemerasan TKI memang tak ada habisnya. Sejumlah cara sudah dilakukan para pekerja agar terhindar dari 'tekanan' petugas, salah satunya dengan menyimpan uang di celana dalam, tapi masih saja ketahuan. Desi, pernah bekerja di Arab Saudi pada tahun 2008-2010. Tanggal 23 Juli 2010, dia pulang ke Indonesia. Selama dua tahun bekerja, dia menyimpan gajinya dan membawa tunai ke Indonesia dalam mata uang riyal Saudi. Kala itu dia membawa 19.200 riyal dengan kurs Rp 2.300 per riyal. "Saya sengaja menyimpan uang di dalam celana dalam yang sudah dijahit dan dilapisi plastik," tutur Desi kepada detikcom lewat surat elektronik, Jumat (8/8/2014). Setibanya di bandara, Desi digiring ke terminal khusus TKI . Dia disuruh naik bus, lalu hingga terminal berikutnya diminta turun dan dimintai uang. "Lalu kita disuruh beli tiket Elf tujuan Sukabumi dengan harga Rp 350 ribu. Tidak sampai di situ, saya didatangi petugas money changer dipaksa menukarkan uang," tambahnya. Dia sempat berbohong tak membawa uang, namun mereka tak percaya. Lalu, Desi dibawa ke kantor dan diminta untuk lepas baju oleh staf perempuan. Persembunyian uang Desi pun ketahuan. "Yang saya heran kenapa mereka bisa tahu kalau saya nyimpan uang di dalam CD (celana dalam-keluhnya. Agus, TKI lain, menceritakan hal yang sama. Dia pernah merasakan sendiri hal tersebut pada tahun 2007. Kala itu, dia hendak menjemput istrinya yang baru pulang bekerja dari Taiwan . "Saat saya mau ketemu tidak bisa. Dia dipaksa menunggu di pemberangkatan haji. Saya dapat ketemu setelah saya bayar Rp 50 ribu pada oknum TNI," terangnya. Setelah itu, dia mengajak istrinya pulang ke Karawaci, Tangerang. Namun dilarang oleh petugas berseragam dan meminta agar istrinya diantar ke alamat sesuai paspor di Banyuwangi , Jatim. Padahal saat itu Agus sudah menjelaskan datang sebagai suami. Bahkan dia membawa KTP dan surat nikah, lalu surat pindah rumah di Karawaci, Tangerang. Sempat berdebat lama dengan para oknum TNI, akhirnya petugas setuju istrinya diantar ke Tangerang, namun dengan syarat naik travel yang sudah disediakan bertarif Rp 150 ribu. Padahal Agus sudah bawa kendaraan sendiri. Bahkan naik taksi pun, kata Agus, ongkosnya tak sampai semahal itu. "Sampai di rumah, sopir pun masih minta ongkos antar lagi," terangnya. Anda sebagai TKI punya cerita lain atau yang sama dengan korban di atas? Kirim informasinya ke redaksi@detik.com .
DETIK/

Ini Nenek Maryam yang Mengasuh Wenni Korban Tsunami Bak Cucu Sendiri

10 Tahun Terpisah karena Tsunami

Banda Aceh- Wajahnya keriput. Tapi semangatnya masih membara. Dengan segala usaha, dia merawat dan mengasuh Wenni (14) bertahun-tahun. "Dia sudah saya anggap sebagai cucu sendiri," kata Maryam kepada wartawan, Kamis (7/8/2014). Maryam merupakan warga Desa Pulo Kayu, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya. Dia mulai merawat Wenni setelah anaknya, Bustamil, pergi bekerja ke Batam. Bustamil adalah nelayan yang menemukan Wenni terdampar di pulau Banyak, Aceh Singkil, pada Desember 2004 silam. Oleh Maryam, Wenni disebut sebagai yatim piatu korban tsunami. Karena itu, ia merasa berkewajiban merawatnya sebisa mungkin. Sesulit apapun kondisinya, ia tetap menghidupi bocah yang saat ditemukan berusia 4 tahun itu. Di luar dugaan, keluarga Wenni ternyata masih hidup. Rabu (6/8) kemarin, Wenni dijemput orangtuanya. Maryam mengaku ikhlas. "Dia anak rajin dan penurut," tutur Maryam.
detik.com

Ini Saran Polisi Bandara Soekarno-Hatta Agar TKI Tak Terjebak Taksi Gelap

Tragedi Pemerasan TKI

Jakarta - Tak sedikit TKI yang terjebak ongkos mahal karena menumpang taksi gelap. Maklum saja, kadang begitu turun dari pesawat di Bandara Soekarno- Hatta para TKI langsung diarahkan para calo untuk naik taksi gelap ke kampung halaman. Begitu naik, para TKI ini langsung dipalak dengan ongkos super mahal. Kapolres Bandara Soekarno- Hatta Kombes CH Pattopoi memberikan saran untuk menghindari TKI 'tersandera' taksi gelap. Soal ongkos taksi ini juga yang kerap disebut sebagai sindikat pemerasan di bandara. "Saya mengusulkan, yang pertama harus ada petunjuk saat turun di bandara ada informasi soal transportasi bagi TKI untuk mencari angkutan seperti apa," terang Pattopoi, Kamis (7/8/2014). Menurut dia, informasi itu bisa disampaikan lewat papan petunjuk atau ada konter khusus. Ditampilkan juga harga resmi misalnya ke Sukabumi dan Cianjur berapa. Jadi sudah jelas tarif perjalanan, menghindari harga yang ditembak. Pattopoi sudah menyampaikan ini dalam rapat koordinasi dengan pihak Angkasa Pura 2. "Nanti bisa saja Angkasa Pura bersama BNP2TKI menyediakan konter angkutan resmi di dalam dengan petunjuk dan tarif terpampang. Jadi ini jelas TKI bisa milih. Konter juga di dalam, jangan di luar," tegas dia. Memang persoalan yang dihadapi penyewaan konter di dalam yang mahal. Kemudian perlu dicegah juga jangan sampai ada pemaksaan TKI naik kendaraan, semua dipersilakan tanpa ada paksaan. Bila ada yang konter taksi yang memaksa agar menggunakan jasanya bisa langsung disanksi. Yang terutama tadi itu informasi mengenai tarif taksi. "Untuk mencegah penyimpangan dan calo, kita juga bikin tim gabungan dengan AP 2, kita akan menindak orang yang tidak ada izin atau tiket di arel conveyor," tuturnya. Mereka yang tak patuh, berada di areal conveyor tanpa izin akan dikenai pidana UU Penerbangan yang ancamannya 1 tahun penjara. Selain itu juga Pattopoi menerangkan soal TKI di mana dibagi dalam dua tipe. Yang pertama TKI mandiri, yakni pulang sendiri seperti penumpang lainnya, dan yang kedua TKI yang didata BNP2TKI. "Jadi TKI itu ada yang didata BNP2TKI di ruang khusus kemudian dibawa ke kantor BNP2TKI di Selapanjang untuk kepulangan, dan dinaikkan ke elf yang membawa TKI ke daerah. Itu ada 300-an elf yang mengantar TKI, itu wilayah di luar bandara," tutup Pattopoi menjelaskan soal TKI yang diatur kepulangannya oleh BNP2TKI. DETIK.COM

Cerita Kepala BNP2TKI Saat Nyamar di Bandara: Pemerasan Memang Sistematis

Komplotan PNS Pemeras

Jakarta - Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdul Mansyur mengakui adanya upaya pemerasan yang sistematis terhadap TKI di Bandara Soekarno-Hatta. Dia melihat sendiri praktik ini saat sidak sambil menyamar di Bandara Soekarno-Hatta. Gatot menjabat sebagai kepala BNP2TKI menggantikan Jumhur Hidayat sejak 19 Maret 2014 lalu. Tak lama setelah itu, dia mengaku langsung sidak ke bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di terminal umum, untuk mengecek kabar pemerasan terhadap TKI. Di sidak perdana, dia menyamar sebagai penumpang biasa. "14 April saya sidak menyamar, mau cek gimana pola pemerasan dari mana dan bagaimana. Ternyata memang, tidak salah kalau disebut sistematis," kata Gatot saat berbincang dengan detikcom, Kamis (7/8/2014). KPK sebelumnya menyebut pemerasan TKI di Bandara sistematis, masif dan terstruktur. Dia menyaksikan sejumlah TKI yang digiring orang-orang berseragam sejak turun dari belalai pesawat. Dia tak bisa memastikan dari instansi mana pria berseragam tersebut, yang jelas bukan dari anak buahnya. "Yang pasti punya otoritas masuk ke dalam, dan atas izin otoritas penerbangan. Bajunya dari mana saya nggak tahu," tegasnya. Setelah itu, Gatot melihat TKI tersebut melewati berbagai pemeriksaan, dari mulai Imigrasi, Bea Cukai, bahkan ada polisi dan anggota TNI. Belum selesai sampai di situ, para TKI juga kemudian 'diperas' oleh para porter pembawa barang, hingga di luar bandara dicecar oleh calo-calo taksi gelap. "Banyak sekali orang-orangnya, mungkin ada yang membantu, tapi salah satu salah duanya pasti meras," ungkapnya. Temuan itu kemudian dia sampaikan pada Dirut Angkasa Pura 29 April 2014. Dia menceritakan semuanya dan direspons oleh para direktur Angkasa Pura dengan mengatakan sudah ada langkah penindakan hingga pemecatan. Bahkan AP mengaku sudah memasang 820 CCTV di lokasi untuk mencegah praktik tersebut. Setelah itu, Gatot juga mengadukan hal tersebut ke Kapolres Bandara Soekarno- Hatta dan Tangerang Selatan. Semua instansi lain pun dia hubungi. Namun ternyata praktik itu memang tak bisa dibasmi secara tuntas, termasuk saat KPK, Mabes Polri dan UKP4 menggelar sidak. Khusus di jalur TKI, Gatot berjanji akan melakukan sejumlah perbaikan. Yang paling dekat adalah menggelar lelang ulang bagi money changer dan travel yang bekerjasama di jalur tersebut. Kontrak para penyewa saat ini tidak akan diperpanjang lagi, sebelum digelar lelang baru. "Nanti kontrak mereka habis 31 Desember, tidak akan saya perpanjang. Saya tutup dulu, sampai lelang lagi," tegasnya. DETIK.COM

Migrant Care Beberkan 10 Modus Pemerasan TKI di Bandara

JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care, yang khusus menangani buruh migrant, membeberkan 10 modus pemerasan yang kerap dialami Tenaga Kerja Indonesia( TKI) di bandara. Direktur Migrant Care, Anis Hidayah mengaku sudah melaporkan 10 modus yang dilakukan oknum petugas bandara dari berbagai institusi itu ke KPK. "Ada manipulasi penukaran uang, tarif angkutan ke daerah asal, pungli porter barang, pembelian voucher pulsa secara paksa, pengiriman barang via cargo," kata Anis di KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2014). Lima modus pemerasan tersebut menurut Anis, biasanya dilakukan dengan paksa oleh petugas di terminal khusus TKI Bandara Soekarno-Hatta. "Ada juga pencairan asuransi, pencairan cek, pungutan untuk kepulangan mandiri lewat terminal 2, angkutan gelap, serta memperlama tinggal di bandara," kata Anis. Praktik seperti ini menurut catatan Migrant Care, sudah terjadi sejak 1986. "Buruh migrant selama ini hanya dijadikan objek," tegasnya. Karena itu, Anis dan TKI berharap pada KPK untuk bisa menindak serta memberikan efek jera pada para oknum pemeras pahlawan devisa. "Kami sudah melakukan advokasi ke berbagai lembaga terkait, namun tidak ada perubahan sampai saat ini," ujarnya.
https://id.berita.yahoo.com/migrant-care-beberkan-10-modus-pemerasan-tki-di-103323596.html

Migrant Care Laporkan Enam Anggota DPR Pemilik PJTKI

Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat yang menangani buruh migran, Migrant Care, menyampaikan data mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan ada enam anggota DPR yang mempunyai PJTKI. "Saya kira mereka melakukan pola-pola abuse of power yang lebih sistemik dan terstruktur," ujar Anis di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 6 Agustus 2014. Sayangnya, dia tidak mau menyebutkan nama enam anggota legislatif itu. (Baca: Migrant Care Laporkan Data Pemerasan TKI ke KPK Menurut dia, kepemilikan PJTKI tersebut bisa menghambat reformasi birokrasi dalam hal penempatan dan perlindungan TKI. Selain itu, kata Anis, tugas anggota DPR selaku pembuat regulasi bisa saja terpengaruh. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan anggota DPR itu tak hanya punya PJTKI, tapi beberapa ada juga yang memiliki perusahaan travel pemulangan TKI. "Harapannya kan agar mereka bisa menyampaikan aspirasi para TKI," ujarnya. Padahal, melalui perusahaan travel inilah pemerasan TKI terjadi. Para pahlawan devisa ini dikenai tarif yang sangat mahal. Untuk membenahi pelayanan terhadap buruh migran, Adnan mengatakan, KPK akan memanggil lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, anggota DPR, dan pemangku kepentingan lainnya. "Kalau DPR, nanti kita minta penjelasannya dulu," ujar Adnan. (Baca: Pemerasan TKI Bentuk Perbudakan Modern Migrant Care bersama enam TKI korban pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta mengadu ke KPK. Aduan ini merupakan tindak lanjut atas inspeksi mendadak KPK bersama Bareskrim Polri, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta Angkasa Pura di Terminal 2D Soekarno- Hatta pada 26 Juli lalu. Tim gabungan ini mencokok dua anggota polisi, satu anggota Pomdan Jaya, dan 15 preman yang diduga selama ini menjadi calo serta pemeras TKI.
LINDA TRIANITA Tempo.co

KPK akan Kirim Rekomendasi ke Presiden, Minta Evaluasi Kinerja BNP2TKI

Jakarta - Keberadaan BNP2TKI diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan TKI. Nyatanya, setelah sekian lama dibentuk, BNP2TKI belum bisa mengurai ruwetnya manajemen pengelolaan TKI. Setelah melakukan sidak dan melakukan kajian, KPK akan segera mengirimkan rekomendasi ke presiden. Isinya, evaluasi soal keberadaan dan kinerja BNP2TKI. "Kami terima informasi menarik, bahwa sebenarnya menurut kajian ini adalah pola perbudakan modern yang menempatkan kita setara negara-negara yang memperlakukan tenaga kerja tidak manusiawi. Jadi, rekomendasi KPK kepada presiden dan nantinya bisa diteruskan presiden terpilih terkait keberadaan BNP2TKI," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2014). Menurut Pandu, ada beberapa opsi yang akan direkomendasikan. Salah satu opsi adalah mengambil alih BNP2TKI karena dianggap tidak efektif keberadaannya. "Ada opsi apakah dilikuidasi atau diubah bentuknya," jelas Pandu. Dalam waktu dekat, KPK akan memanggil pihak Kemenakertrans dan BNP2TKI. Pemanggilan itu terkait dengan adanya laporan bahwa Kemenakertrans dan BNP2TKI yang tidak mengindahkan rekomendasi beberapa pihak untuk perbaikan manajemen pengelolaan TKI. "Bahasa halusnya jangan memeriksa, tapi berkoordinasi. Nanti kita kirimkan surat untuk berkoordinasi," tutur Pandu. Sebelumnya, Pandu menyebut bahwa telah terjadi pembiaran yang dilakukan pihak yang berwenang mengelola TKI, yakni Kemenakertrans dan BNP2TKI. Akibat pembiaran itu, aksi pemerasan terhadap TKI hingga saat ini masih jamak terjadi. "Permasalahan kesemrawutan tata kelola TKI tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada pembiaran. Anda sendiri tahu, praktik itu bisa berjalan selama ini karena ada pembiaran," ungkapnya.
DETIK

Hasil Temuan KPK: Ada Anggota DPR Punya PJTKI dan Perusahaan Travel TKI

Jakarta - Pihak KPK telah menerima berbagai data dan telah dikaji terkait karut marut pengelolaan TKI. Berdasarkan hasil temuan KPK, ada beberapa anggota DPR yang mempunyai perusahaan PJTKI dan travel yang biasa melayani TKI saat pulang dari bekerja. "Ada beberapa anggota DPR yang mempunyai PJTKI dan perusahaan travel," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2014). Namun, Pandu belum mau membuka identitas para anggota DPR yang mempunyai PJTKI itu. KPK akan mendalami ada tidaknya peran para PJTKI dan perusahaan travel milik anggota DPR dalam proses penyimpangan pengelolaan TKI. "Nanti kami dalami dulu, nama- namanya sudah ada," jelas Pandu. Sementara itu, Direktur Migrant Care, Anis Hidayah juga mengaku mengantongi nama- nama anggota DPR yang bermain di jasa penyaluran TKI. Bahkan, data detail juga sudah diserahkan ke KPK. "Ada 6 anggota DPR yang punya PJTKI. Datanya lengkap mulai dari nama dan asal partai. Kami sudah serahkan ke KPK agar bisa dinilai apakah itu abuse of power dengan pola terstruktur dan masif jadi bukan hanya menghambat reformasi birokrasi pengelolaan TKI, tapi juga masalah perundangan terkait TKI," jelas Anis.
DETIK

Derita TKI di Bandara Cengkareng, Dipaksa Telanjang untuk Tukarkan Uang

Mukmainah di KPK (Foto: Nadia/detikcom)

Jakarta - Kisah pilu TKI hampir tidak ada habisnya. Seperti yang dialami Mukmainah, salah seorang TKI asal Tegal yang harus menerima perlakuan tidak menyenangkan saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Mukmainah yang menjadi TKI di Taiwan ini mendapat perlakuan keji saat dirinya pulang ke Indonesia. Ia mengaku pernah disuruh telanjang oleh oknum bandara lantaran dirinya tak mau menukar uang asing yang dimiliki pada tahun 2011 dan 2012 lalu. "Iya, suruh dibuka baju semuanya, sampai dibawa ke kamar mandi disuruh ikut, cari duit mata uang asing itu," ujar Mukmainah kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/8/2014). Mukmainah datang ke KPK bersama dengan Migrant Care untuk menyampaikan masalah yang menimpanya. Hal ini dilakukan pasca sidak yang dilakukan oleh KPK terhadap maraknya pemerasan TKI di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (25/7/2014) lalu. Mukmainah bercerita dirinya pernah dipaksa dan digiring ke sebuah ruangan, dia dimintai sejumlah uang sebelum diantar pulang ke rumahnya di kampung. Mukmainah menganggap pihak bandara terlibat dalam aksi tersebut. "Di bandara itu rasanya ada pekerja (menyebutkan lembaga pengurus TKI, red), di situ juga ada yang pakai seragam aparat juga lagi. Trus di situ misal kita diantar sampai ke rumah lalu kita pas mau turun jarak sekitar satu kilometer yang kira-kira mau turun itu disuruh bayar ke sopir. Kami kasih Rp 100 ribu mereka tidak terima, mereka mintanya lebih," ceritanya. Atas kejadian tersebut, Mukmainah langsung melaporkan ke Migrant Care untuk ditindak lebih lanjut. Sebelumnya KPK, UKP4, dan Bareskrim Polri melakukan sidak di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pasca sidak, terjadi penurunan praktik calo dan pemerasan. "Angkasa Pura 2, pengelola bandara juga akan segera membuat Posko untuk menampung pengaduan dan menindaklanjuti serta menghubungi Tim Sidak bila ditemukan ada praktek pemerasan lagi," kata Bambang, Senin (28/7/2014).
Sumber

Massa Prabowo Bentrok dengan Polisi di KPU Jatim

Surabaya - Massa pendukung Prabowo-Hatta yang menggelar aksi mengawal gugatan sengketa pemilihan presiden 2014 di sekitar kantor KPU Jawa Timur sempat terlibat bentrok dengan petugas kepolisian, Rabu, 6 Agustus 2014. "Ayo-ayo, maju ke depan, kawan-kawan relawan," aba-aba koordinator aksi di atas truk, Soepriyatno. (Baca: Pendukung Prabowo Bergerak ke Gedung DPR
Mereka pun mendesak polisi mundur. "Ayo, polisi mundur di belakang barikade," kata salah satu polisi memberi komando, yang kemudian membuat polisi langsung berpindah di balik barikade kawat berduri. Mobil water cannon maju beberapa meter untuk mengantisipasi adanya aksi anarkis dari para pengunjuk rasa. Tidak lama berselang, truk yang digunakan untuk orasi menabrak barikade kawat berduri dan mobil water cannon beberapa kali. Karena didorong oleh massa hingga akhirnya saling menabrak sampai terdengar bunyi "brak" sangat keras, bagian belakang truk rusak parah. Dua water cannon menyemprotkan air ke arah massa. Mereka bubar, lari kocar- kacir. Satu pendukung Prabowo tampak berdarah dan ditolong polisi untuk diobati. "Ayo, minggir-minggir, jangan dipukuli," kata salah satu Provos Polisi yang berusaha melindungi orang yang terluka tersebut dari pukulan kayu para polisi yang berjaga. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Polisi Setija Junianta yang hadir di lokasi kejadian langsung menggelar perundingan di kantor KPU Jawa Timur, yang melibatkan Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Jawa Timur Faf Adisiswo dan Sekretaris KPU Jatim Jonathan Judianto. "Saya tadi sudah koordinasi dengan Pak Faf dan Pak Jonathan. Kita akan beri waktu berorasi selama satu jam di depan KPU. Nanti anggota saya kita atur," tutur Setija meredakan bentrokan.
EDWIN FAJERIAL id.berita.yahoo

Hakim MK Minta Tim Prabowo-Hatta Gunakan Argumen Konkret

Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mendalami gugatan Tim Prabowo-Hatta. Salah satu Hakim MK, Prof. Dr. Aswanto menyarankan penggugat menggunakan kalimat jelas agar lebih mudah dipahami. Aswanto juga meminta penggugat membuat kalimat yang tidak kontradiktif dengan apa yang dimohonkan kepada MK. "Butuh argumen konkeret, contoh, saudara (penggugat- red) menggunakan kalimat 'ada indikasi money politics', tentu kalau kita bicara indikasi, tidak sinkron dengan permintaan anda, anda meminta konkret tapi anda menyuguhi kami indikasi," ujar Aswanti dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014). Tak hanya itu, penggugat juga diminta menggunakan kalimat tak bersayap. "Gunakan yang konkret sehingga kami tidak kesulitan mereka-reka apa yang saudara inginkan. Mungkin bisa menggunakan (kalimat) bermakna tunggal agar kami tidak kesulitan," tambahnya. (OJE)

Berita Terkait ↓

Prabowo: Sebagai Calon yang Didukung 7 Partai Saya Tersakiti

Massa Pendukung Prabowo-Hatta Longmars ke Gedung MK

Demonstran Terus Bertambah,Jalan Merdeka Barat Ditutup

Prabowo Bacakan Sambutan, Ketua MK: Pak, Bisa Dipersingkat?

metrotvnews.com

Ini Lho yang Prabowo-Hatta Gugat

Jakarta: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Agendanya membahas soal permohonan yang diajukan pasangan nomor urut satu itu. Secara garis besar, dalam permohonannya, Prabowo- Hatta menduga adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada hampir seluruh provinsi di Indonesia kala Pemilu Presiden 9 Juli lalu. Setidaknya ada empat jenis kecurangan disebut terjadi saat itu. Pertama, jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Lalu, jumlah surat suara yang gunakan juga tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Selain itu, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dari suatu tempat pemungutan suara (TPS) lain, jauh lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb. Terakhir, pemilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) juga lebih besar dari yang tercantum dalam DPKTb. Kecurangan ini disebut terjadi pada 55.485 TPS di seluruh Indonesia. Ini mengakibatkan sebesar 22.543.811 suara menjadi bermasalah. Sebanyak 1.596.277 terjadi di 12 Kabupaten di Papua yang menggunakan sistem Noken. "Akibat pelanggaran besar tersebut, secara signifikan sangat merugikan pihak pemohon," tulis kubu Prabowo- Hatta dalam permohonannya. Mereka juga memaparkan jumlah perolehan suara yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak benar. KPU menetapkan perolehan suara Prabowo-Hatta sebesar 62.576.444 (46,85%) sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebesar 70.997.833 (53,15%) dengan jumlah keseluruhan suara 133.574.277. Menurut hitungan tim pasangan nomor urut 1, jumlah sebenarnya kubu Prabowo- Hatta adalah 67.139.153 (50,25%). Sementara Jokowi-JK memperoleh 66.435.124 (49,47%) suara. Total seluruh suara sebesar 133.574.277. Ada selisih 8.424.389 suara yang akan mereka tunjukan kebenarannya di persidangan. Selanjutnya, Prabowo-Hatta juga menjelaskan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon KPU dan pihak terkait pasangan nomor urut dua di hampir seluruh provinsi. Mereka meyakini ada mobilisasi pemilih melalui DPTb dan DPKTb, pengkondisian hasil perhitungan yang dilakukan KPU, politik uang. Kemudian, KPU disebut tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pencoblosan dilakukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara massal, dan terakhir pencoblosam dilakukan dua kali oleh orang yang sama. Atas dasar inilah, kubu Prabowo-Hatta meminta MK mengabulkan seluruh permohonannya. Mereka juga memohon agar MK menyatakan Surat Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang penetapan dan pengumuman rekap hasil penghitungan suara pilpres 2014 tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum tetap. MK pun diminta menyatakan perolah suara yang sah ada suara versi mereka. Terakhir, kubu Prabowo-Hatta memohon MK untuk memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan serta penghitungan suara ulang di beberapa TPS di seluruh Indonesia. (BOB) metrotvnews.com

Sidang Perdana Sengketa Pilpres Resmi Digelar

Jakarta: Sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) resmi digelar di Mahkamah Konstitusi. Sidang digelar sekitar pukul 09.50 WIB. Ketua MK Hamdan Zoelva membuka sidang dengan menjelaskan mekanisme sidang. Hamdan menyebut, alokasi waktu yang diberikan kepada MK sangat singkat. "Sidang ini dilaksanakan secara cepat karena hanya diberi waktu 15 hari kerja. Kita manfaatkan waktu ini sebaik- baiknya," ujar Hamdan, Rabu (6/8/2014). MK juga akan mengambil kebijakan pembatasan jumlah saksi sesuai alokasi waktu. Sementara sidang dilaksanakan dengan runtutan yang sudah ditentukan. "Sidang pendahuluan, selanjutnya mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu dan pembuktian pada 8 Agustus. Waktu sidang pembuktian kita jadwalkan sampai 15 Agustus. Selanjutnya dimanfaatkan hakim mempelajari dan menganalisis sehingga batas akhir pada 21 Agustus harus dibacakan putusan penyelesaian perkara ini," jelas Hamdan. Sidang akan dibagi dalam beberapa sesi, yakni sidang sesi pagi, siang, dan malam (jika dibutuhkan dan memungkinkan). (OJE)
metrotvnews.com

MK Gelar Sidang Gugatan Hasil Pilres Prabowo-Hatta Hari Ini

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) siap memulai rangkaian sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden 2014, Rabu (6/8/2014). Sidang perdana perkara 01/ PHPU.PRES/XII/2014 itu akan dibuka pukul 09.30 WIB dengan agenda pemeriksaan perkara. Ruang sidang plano lantai dua gedung MK akan menjadi lokasi tempat persidangan digelar. Nantinya, Hakim MK akan mengulik kelengkapan dan penjelasan permohonan dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Besok (6/8/2014) itu, seperti biasa dalam sidang pertama untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan dari pemohon tentang materi gugatan yang diajukan. Setelah itu MK, akan memberikan nasehat-nasehat. Diberikan oleh hakim mana tahu dalam permohonan secara formal ada yang harus diperbaiki," ujar Ketua MK, Hamdan Zoelva, usai halal bi halal di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014) kemarin. Dari nasihat yang diberikan hakim, lanjut Hamdan, pemohon akan diminta memperbaiki permohonannya. Kubu Prabowo-Hatta wajib menyampaikan perbaikan permohonan kepada panitera MK pada Kamis (7/8/2014) sampai pukul 10.00 WIB. Diketahui, kubu Prabowo-Hatta mengajukan gugatan PHPU ke MK pada Jumat (22/7/2014) lalu. Dalam perkara itu, kubu Prabowo-Hatta bertindak sebagai pemohon. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam posisi termohon. Gugatan dilayangkan pasangan calon presiden nomor urut satu itu lantaran adanya indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif pada pemilu presiden 9 Juli lalu. (JCO)
metrotvnews.com

Terjaring Razia Pemerasan TKI, 2 Anggota Polisi Dikenai Sanksi Disiplin

Jakarta - Polda Metro Jaya memberikan hukuman terhadap 2 oknum polisi yang terjaring razia di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta atas dugaan keterlibatan pemerasan TKI. Keduanya dikenakan sanksi indisipliner karena berada di area bandara. "Yang kita kenakan (terhadap oknum) disiplinnya saja, kenapa kamu (anggota-red) ada di situ," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (5/8/2014). Rikwanto menyebut, kedua oknum tersebut adalah anggota Polres Bandara Soekarno-Hatta. Saat terjaring razia pekan lalu, keduanya memang sedang lepas dinas. "Memang lagi lepas dinas, artinya cari tambahan di luar jam kerja dan mereka mengenakan pakaian preman," imbuhnya. Sementara soal dugaan apakah keduanya terlibat dalam pemerasan terhadap TKI yang baru pulang dari luar negeri atau tidak, Rikwanto mengungkap, sejauh ini keduanya belum terbukti melakukan tindak pidana. "Mereka hanya terjaring razia, ada di situ. Tetapi kita tidak temukan adanya tindak pidana yang dilakukan keduanya di situ," lanjutnya. Mengenai sanksi disiplin yang diberikan kepada keduanya, kata dia, bisa berupa teguran hingga kurungan sampai 30 hari. Sebelumnya, Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan razia di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Razia dilakukan karena adanya informasi soal pemerasan yang dilakukan oleh oknum petugas di bandara terhadap TKI/TKW yang baru pulang dari luar negeri.

DETIK

ISIS Kuasai Kota Pertama di Libanon

Arsal – Para militan dari Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah berhasil menjebol perbatasan Libanon dan menguasai kota pertamanya, Arsal, yang berbatasan langsung dengan Suriah. Mereka juga sudah mendirikan check-point di kota tersebut, meskipun belum secara resmi mendeklarasikan bahwa Arsal merupakan bagian dari Negara Islam. (Baca: ISIS Lebarkan Sayap ke Libanon

Mengutip laporan Telegraph, Selasa, 5 Agustus 2014, sejumlah tentara Libanon masih terus dikerahkan di Arsal, sehingga memunculkan kekhawatiran akan timbulnya perpecahan yang lebih besar. Banyak yang risau situasi ini akan mempengaruhi 40 ribu warga lokal dan 120 ribu pengungsi Suriah yang berada di sana. (Baca: ISIS Kuasai 3 Kota di Utara Irak
»Serangan terhadap martabat nasional Libanon tidak akan luput dari hukuman,” kata Perdana Menteri Libanon Tammam Salam, yang juga menyebut tindakan ISIS ini sebagai hal yang "sakit". Namun perebutan Arsal ini disebut telah mendapat dukungan dari ulama Sunni di Libanon yang tergabung dalam Jabhat al-Nusra, suatu organisasi yang berafiliasi dengan Al-Qaidah yang juga memiliki cabang di Suriah. Namun hal ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. (Baca: Ini Nama Kelompok MilisiBersenjata di Irak
Perebutan Kota Arsal dipicu oleh penangkapan Abu Ahmed Joumaa, pemimpin brigade Tentara Pembebasan Suriah yang kemudian menyatakan setia pada ISIS, pada Sabtu lalu oleh tentara Libanon. Mereka mengatakan Joumaa ditangkap karena bermaksud menyerang pos-pos militer dan menyatakan Arsal sebuah »emirat Islam”. Sementara itu, tentara Libanon juga mendapat dukungan Hizbullah, yang mengendalikan sebagian besar daerah Syiah di sana untuk merebut kembali Kota Arsal.
ANINGTIAS JATMIKA
ISIS Kuasai Kota Pertama di Libanon

Iran Persenjatai Roket ke Hamas untuk Lawan Israel

Teheran - Israel mengklaim agresi militer yang mereka lancarkan ke Gaza, Palestina merupakan upaya untuk membentengi diri dari serangan roket Hamas yang kerap dilontarkan ke Tel Aviv. Sementara menurut Sektretaris Dewan Kebijakan Pemerintah Iran Mohsen Rezaei, roket yang dilancarkan Hamas bertujuan untuk mempertahankan diri bagi warga Palestina. Mohsen juga mengungkap roket itu berasal Iran. Iran selama ini telah memberikan transfer teknologi ke Hamas untuk mengembangkan senjata roket. Meski sejumlah pengamat menilai kemampuannya masih kurang dahsyat, dan kerap dilumpuhkan Iron Dome Israel. "Roket pertahanan Palestina berasal dari teknologi yang kami transfer. Kami harus melakukan ini demi pertahanan warga Palestina, sehingga mereka bisa bertahan dari blokade Israel dan melindungi diri mereka," ujar Mohsen, seperti Liputan6.com kutip dari Al-Arabiya, Selasa (5/8/2014). Mohsen yang merupakan Mantan Komandan Angkatan Bersenjata Iran itu, juga mendesak Hamas untuk menangkap tentara Israel yang nantinya akan digunakan untuk negosiasi dengan negeri zionis. Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengimbau seluruh pihak internasional untuk membantu dengan memberikan senjata Hamas untuk mempertahankan diri dan menghadang serangan dari Israel. "Anjing rabies ini, serigala rakus ini, telah menyerang orang tak bersalah. Kemanusiaan harus menunjukkan reaksinya. Ini adalah genosida, sebuah bencana skala sejarah," kata Khamenei dalam pidato menyambut Idul Fitri, 29 Juli lalu. "Rakyat (di Gaza) terkepung di wilayah sempit, dengan perbatasan yang ditutup, tak ada jaminan mereka mendapatkan air dan listrik, harus menghadapi musuh bersenjata." Iran tak akan mengakui keberadaan negara Israel dan mendukung sejumlah kelompok militan anti-Israel, seperti Hamas Palestina dan Hizbullah Lebanon. Israel mulai melancarkan serangan yang mereka sebut "Protective Edge Operation" sejak 8 Juli lalu. Hingga kini, warga yang menjadi korban tewas di Gaza mencapai 1.834 orang. Sementara ada 67 orang Israel yang tewas, terdiri dari 64 tentara dan tiga warga sipil. Saat ini, Hamas dan Israel tengah menjalani gencatan senjata selama tiga hari tanpa syarat, mulai Selasa ini pukul 05.00 waktu setempat. Namun kesepakatan damai sejenak sebelumnya kerap dilanggar Israel. Negeri Zionis tetap melancarkan serangan saat masa gencatan senjata beberapa hari lalu. (Tnt)
http://m.liputan6.com/news/read/2086619/iran-persenjatai-roket-ke-hamas-untuk-lawan-israel

Bawa Badik ke Halal Bi Halal MK, Seorang Penyusup Diamankan

Jakarta: Seorang pria kedapatan membawa senjata tajam jenis badik ke acara halal bi halal yang digelar Mahkamah Konstitusi, Selasa (5/8/2014) pagi. Beruntung, upaya pria yang diduga penyusup itu berhasil digagalkan petugas keamanan MK. "Tadi ketahuan (bawa badik) pas tasnya di-scan," ujar seorang petugas yang tak mau disebut nama, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014). Akibatnya, petugas menyita identitas penyusup itu. Pada KTP diketahui pria itu bernama Syahril Mahulauw. Sementara baik di SIM A dan C, ia bernama Syahrul Mahulauw yang berdomisili di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Petugas menerangkan, kala itu penyusup berkemeja putih datang untuk mengikuti halal bi halal MK. Ia datang sendirian dan tak memiliki undangan. Pria itu mengaku datang sebagai relawan. Namun tak menyebut relawan apa dan dari mana. Saat ditanya alasannya membawa badik, ia pun tak menuturkannya secara jelas. Dengan sigap, petugas pengaman pun mengamankan penyusup itu. Setelah berkoordinasi dengan kepolisian, pria itu dibawa ke Polsek Gambir, Jakarta Pusat. (OJE)

http://m.metrotvnews.com/read/2014/08/05/273542

ISIS Resmi Dilarang di Indonesia

ISIS

Pemeritah Indonesia akhirnya mengeluarkan sikap resmi terkait keberadaan ISIS di tanah air. ISIS secara resmi dilarang berkembang di Indonesia dalam naungan NKRI (Negara Kesatuan RI) yang Bhineka Tunggal Ika. Keputusan penolakan penyebaran ideologi ISIS di Indonesia tersebut menjadi salah satu hasil rapat kabinet yang telah dilangsungkan di Jakarta pada Senin (4/8/2014) dan sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Joko Suyanto. Menurut Djoko, setiap upaya pengembangbiakan paham ISIS harus dicegah, dan Indonesia tidak boleh menjadi tempat persemaian. “Pemerintah akan mencegah berdirinya perwakilan- perwakilan dalam bentuk formal atau informal oleh semua pihak di Indonesia, oleh seluruh komponen masyarakat,” tutur Djoko. Selain itu, lanjut Djoko, masyarakt tidak terpengaruh, dan jangan mudah terprovokasi bergabung dalam ISIS. ” Kita semua peduli terhadap apa yang terjadi di negara Timur Tengah namun kepedulian kita akan jauh bermanfaat bila dilakukan dalam bantuan kemanusian,” papar Djoko. Dia menjelaskan laporan yang diterima banyak orang Islam garis keras dan moderat tidak setuju keberadaan paham ini di Indonesia. “Laporan yang saya terima anaknya Abubakar Baasyir tidak seteuju paham ini berkembang meskipun dari Bapak Abubakar ada surat yang menunjukkan dukungan,” jelasnya. Presiden SBY dalam pidato pengantarnya dalam rapat terbatas tersebut juga menyatakan, rakyat Indonesia untuk tak mudah terpancing dengan bergabung bersama kelompok militan ISIS. Sebelumnya beredar video berdurasi bertajuk ‘Join the Ranks’ yang diunggah kelompok ISI. Video itu memperlihatkan seorang pria Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS yang mengajak muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk membantu ISIS dari segi kekuatan fisik maupun finansial, SBY pun meminta masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan melihat persoalan Timur Tengah dengan jernih. “Kami memantau (kelompok) yang disebut dengan Islamic State yang menyerukan kepada siapapun yang beragama Islam untuk berjuang bersama,” kata SBY. Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan ISIS adalah organisasi berpaham radikal yang menggunakan kekerasan demi memperjuangkan keyakinannya. “Mereka ingin perjuangkan negara Islam di Irak dan Suriah,” kata dia. Menteri Hukum dam HAM, Amir Syamsuddin, mengungkapkan Pemerintah tengah mengkaji usulan mengenai pencabutan kewarganegaraan Indonesia kepada mereka yang ikut bergabung ke dalam kelompok ISIS. Sumber