Pos pengaduan 24 jam untuk PRT di Saudi

Indonesia dan Saudi meneken perjanjian untuk melindungi pembantu rumah tangga Indonesia.
Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan menyediakan pos pengaduan 24 jam bagi pembantu rumah tanggal asal Indonesia di Saudi.
Penyediaan layanan pengaduan ini rencananya menjadi bagian dari pengawasan atas perlindungan para tenaga kerja Indonesia, kata juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suhartono kepada BBC Indonesia.
"Nantinya akan ada pos pengaduan 24 jam di perwakilan Indonesia dan juga akan ada pos pengaduan yang didirikan perwakilan pihak swasta," ungkap Suhartono usai penandatanganan perjanjian Indonesia -Saudidi Riyadh, hari Rabu (19/02).
Suhartono menjelaskan usai penandatanganan perjanjian perlindungan pembantu rumah tangga asal Indonesia di Saudi, kedua negara akan bertemu lagi untuk membahas hal-hal teknis.
Para pejabat di bawah menteri dari kedua negara akan membicarakan persoalan-persolan teknis melalui forum satuan tugas bersama (joint task force) dan kelompok kerja bersama (joint working group).
"Masih ada beberapa tahapan yang kami siapkan," katanya.
Karena masih ada proses lanjutan tersebut pemerintah Indonesia mengatakan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Saudi yang diperlakukan sejak 2011 belum akan dicabut dalam waktu dekat.
http://m.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140219_pengaduan_tkw?cid=dlvr.it

Prajurit Marinir evakuasi warga antisipasi lahar

ilustrasi Lahar Dingin Kelud Warga melihat kondisi Jembatan Pondok Agung yang rusak di Siman, Kediri, Jawa Timur, Rabu (19/2). Hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Kelud pada Selasa (18/2) sore, berimbas pada meluncurnya lahar dingin dan merobohkan sebagian dinding Waduk Siman. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean) ()

Surabaya (ANTARA News) - Satuan Tugas Marinir TNI AL di Posko Pujon mengerahkan satu peleton pasukan untuk mengevakuasi warga Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, guna mengantisipasi kepungan lahar dingin di wilayah setempat, Rabu sore.
"Pengerahan pasukan itu untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, mengingat hujan deras mengguyur kawasan puncak Gunung Kelud yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan bahaya banjir lahar dingin," kata Komandan Satgasmar Letkol Marinir Kurniawan BCP.
Dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Surabaya, ia menjelaskan pengerahan pasukan yang dipimpin Letda Mar Sholeh tersebut menyisir perkampungan Desa Pandansari dan memeriksa satu persatu rumah penduduk.
"Jika ada penghuninya, maka mereka akan diimbau agar segera kembali ke tempat pengungsian, apalagi hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Kelud
sehari sebelumnya telah mengakibatkan banjir lahar dingin hingga memutuskan jalan dan jembatan Pandansari-Selorejo," katanya.
Didampingi Wadansatgas Mayor Marinir Hadi Wibowo, ia mengatakan prajurit Marinir TNI AL tidak hanya melakukan penyisiran di Desa Pandansari, namun mereka juga mengimbau warga untuk kembali ke tempat pengungsian.
"Para prajurit juga sudah lama membantu warga desa setempat untuk melakukan pembersihan masjid, sekolahan, dan rumah warga di Dusun Munjung, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang," katanya.
Sementara itu, Pos Pengamatan Gunungapi Kelud Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kediri mencatat cuaca di sekitar puncak Gunung Kelud pada Rabu (19/2) siang hujan dan kabut tebal.
Antisipasi juga dilakukan petugas Polres Kediri. Petugas kepolisian melakukan patroli mencegah warga mendekati kantung lahar pascaerupsi Gunung Kelud (1.730 mdpl) yang ada di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
"Kami patroli, woro-woro, agar warga kembali ke tempat yang aman. Kami juga siapkan armada mengangkut mereka, karena sejumlah warga nekat pulang ke rumahya, walaupun saat ini status Gunung Kelud (1.730 mdpl) masih Awas," kata Wakil Kepala Polres Kediri Kompol Alfian Nurrizal.(*)
Editor: Ruslan Burhani
http://m.antaranews.com/berita/419965/prajurit-marinir-evakuasi-warga-antisipasi-lahar?cid=dlvr.it

Rehabilitasi rumah korban Kelud disiapkan Rp1 triliun

Desa Rusak Suasana rumah-rumah rusak di desa Pandansari, Ngantang, Malang, Jawa Timur, Senin (17/2). Sekitar 300 rumah rusak di desa yang terdekat dengan Gunung Kelud tersebut. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Surabaya (ANTARA Nws) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk merehabilitasi rumah milik warga di sejumlah daerah yang menjadi korban erupsi Gunung Kelud.
"Untuk rehabilitasi kawasan bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun. Tapi, dana sebanyak ini tidak akan ditanggung Pemprov sendirian," ujar Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di Surabaya, Rabu.
Pihaknya mengaku anggaran tersebut ditanggung bersama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kota/kabupaten.
Tidak itu saja, Pemprov Jatim juga membentuk tim gabungan untuk memverifikasi rumah-rumah dan bangunan milik warga yang rusak untuk segera dilakukan pergantian.
Menurut Wagub yang akrab disapa Gus Ipul itu, asumsinya sekitar 20 ribu rumah yang rusak akibat Gunung Kelud meletus pada Kamis (13/2) malam. Asumsi ini didasarkan pada jumlah pengungsi yang mencapai 80 ribu orang. Bila satu keluarga terdiri dari empat orang maka ada sekitar 20 ribu rumah yang harus diperbaiki.
"Tapi, tentunya ada rumah yang cuma rusak gentengnya, tapi ada juga yang rusak berat. Ini yang masih dilakukan pendataan," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.
Gus Ipul juga telah menggelar rapat dengan Biro Kesejahteraan Rakyat. Dalam rapat tersebut dihasilkan bahwa yang menjadi perhatian adalah antisipasi terkait rencana pengumuman Gubernur Jatim tentang status terkini Gunung Kelud, Kamis (20/2).
"Kalau pun besok warga diperbolehkan pulang, bagaimana dengan rumahnya? Apakah bisa ditempati atau tidak? Ini yang juga harus menjadi perhatian," kata Gus Ipul.
Pemprov Jatim, kata dia, bakal mengutamakan rehabilitasi rumah dan sekolah karena merupakan objek vital yang harus segera diperbaiki.
Ditemui di tempat terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim Achmad Iskandar mengacungkan jempol kepada segenap tim gabungan penanganan letusan Gunung Kelud. Selain penanganan sebelum erupsi, hingga rencana setelah erupsi.
"Setiap bencana, yang paling berbahaya justru ketika masa menunggu ketidakjelasan setelahnya. Mau pulang, rumah masih rusak. Kalau di pengungsian juga bosan dan anggarannya keluar terus," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
http://m.antaranews.com/berita/419969/rehabilitasi-rumah-korban-kelud-disiapkan-rp1-triliun?cid=dlvr.it

Gerindra Tolak Penghentian Moratorium TKI Arab Saudi

KBRN, Jakarta : Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berencana untuk menandatangani perjanjian bilateral(Memorandum of Understanding/MoU)terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Rencananya MoU kedua negara tersebut akan ditandatangani di Riyadh, Arab Saudi pada Rabu (19/2/2014) ini. Artinya, moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi itu bakal segera diakhiri. Rencananya MoU kedua negara tersebut akan ditandatangani di Riyadh, Arab Saudi, pada 19 Februari 2014.
Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Irawan Ronodipuro mengatakan bahwa Partai Gerindra menolak dengan tegas penghentian moratorium antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan pengiriman TKI.
“Janganlah kita menempatkan tenaga kerja kita sebelum ada kepastian dari Pemerintah Arab Saudi. Apakah Pemerintah Arab Saudi dapat menjamin keselamatan tenaga kerja kita disana? Hal ini kan belum bisa dipastikan. Jangan sampai nantinya justru akan menambah masalah baru.” tegas Irawan, di Jakarta, Selasa (18/2/2014) petang.
Irawan juga mengatakan, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh rakyatnya, termasuk rakyat yang bekerja di luar negeri.
“Jangan sampai pemerintah membahayakan rakyatnya sendiri. Sampai saat ini persoalan TKI masih banyak yang belum selesai. Dengan tegas, Gerindra menyatakan bahwa penghentian moratorium TKI Arab Saudi adalah sebuah kesalahan besar,” tegasnya.
Sumber http://rri.co.id/index.php/berita/90597/Gerindra-Tolak-Penghentian-Moratorium-TKI-Arab-Saudi#.UwQodXX-nZY.twitter

Dapat Kabar Indonesia-Arab Saudi Teken MoU TKI, Anggota DPR Meradang

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Rieke
Dyah Pitaloka meminta Pemerintah untuk
secara transparan membuka rencana
penandatangani nota kesepahaman (MoU)
Indonesia-Arab Saudi yang rencananya
dilakukan hari ini.
Menurut Rieke, pada Rabu (19/2) di Riyadh,
Pemerintah melalui para pembantunya
akan menandatangani MoU dengan Saudi
Arabia, terkait TKI. Sementara Komisi IX
DPR RI tak pernah diinformasikan
mengenai hal tersebut. Justru kabar
diperoleh dari pernyataan yang dilansir
media di Arab Saudi.
"Perjanjian dengan negara lain memang
otoritas pemerintah, namun Komisi IX
sebagai mitra kerja tak berlebihan apabila
berurun pikiran terhadap klausul-klausul
perjanjian agar marwah perlindungan
menjadi intisari perjanjian tersebut," jelas
Rieke di Jakarta, Rabu (19/2).
Ditambahkan Rieke, "Kami menolak
penandatanganan perjanjian antara RI dan
Saudi sebelum klausul-klausul perjanjian
disampaikan terbuka pada DPR RI dan
Rakyat Indonesia."
Dia menilai, MoU itu ada kaitan dengan
rencana penghapusan moratorium
pengiriman TKI ke Arab Saudi. Padahal,
masih banyak kasus-kasus kejahatan yang
menimpa para TKI yang belum diselesaikan
Pemerintah.
Rieke menekankan, apabila perjanjian RI-
Saudi tetap dijalankan dan moratorium
pengiriman diakhiri, maka Pemerintah
nyata-nyata melanggar UU 39/2004.
Terutama Pasal 29 soal penempatan calon
TKI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperhatikan
harkat, martabat, hak asasi manusia,
perlindungan hukum, pemerataan
kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga
kerja dengan mengutamakan kepentingan
nasional.
Pada kesempatan itu, Rieke juga
menyatakan, pihaknya meminta bantuan
KPK untuk melakukan penyelidikan
terhadap indikasi keterlibatan oknum di
kementerian dan lembaga pemerintahan
yang menangani TKI dalam bisnis
perdagangan TKI.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/NAD
http://m.beritasatu.com/nasional/167100-dapat-kabar-indonesiaarab-saudi-teken-mou-tki-anggota-dpr-meradang.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Aktifitas Orang di Sepanjang Lintasan Lahar Sebaiknya Disetop

Metrotvnews.com, Jakarta: Surono, mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana pada Badan Geologi, menyebut segala aktifitas manusia yang dilakukan di sejumlah sungai yang berhulu di Gunung Kelud untuk disetop jika hujan turun di puncak gunung tersebut. Langkah ini diambil guna mengantisipasi korban jiwa yang jatuh akibat banjir lahar yang terseret air hujan yang menuruni lereng.
"Kalau ada hujan, sebaiknya kegiatan di sepanjang sungai disetop dan warga segera menyingkir," kata Kepala Pusat Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Surono saat dihubungi, Selasa (18/2) malam.
Komentar Surono sebagai respons atas terjadinya banjir lahar hujan lahar pada Selasa (18/2) pada pukul 16.30 WIB lalu yang membawa kerusakan sejumlah infrastruktur.
Dia mengingatkan, ditengarai imbas dari eruspi masih tersisa sekitar 50 juta meter kubik material vulkanik di puncak Kelud. Jika terjadi hujan, niscaya material berupa pasir, batu dan potongan kayu tersebut akan luruh ke bawah dan menghancurkan segalanya di sepanjang lintasan.
Surono mengaku tidak mengetahui volume material yang terseret air hujan pada peristiwa banjir lahar hujan Selasa lalu. Pantauan aliran lahar, lanjut dia sudah menjadi kewenangan Kementerian PU.(Cornelius Eko Susanto)
Editor: Mufti Sholih
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/18/6/217022/Aktifitas-Orang-di-Sepanjang-Lintasan-Lahar-Sebaiknya-Disetop?utm_source=metrotvnews&utm_medium=twitter

Juru Kamera Metro TV: Listrik Padam di Wilayah Kali Sambong

Metrotvnews.com, Malang: Juru Kamera Metro TV Antonius Masake mengabadikan gambar saat lahar dingin menerjang Kali Sambong. Saat itu dirinya menyaksikan warga tengah dievakuasi oleh pihak TNI dan Basarnas.
Editor: Deni Fauzan
METRO-TV