Dengar Curhatan TKI, Fitri Carlina Makin Bersyukur

Jakarta : Fitri Carlina membawa pulang oleh-oleh berharga sepulang dari Thailand. Tiga hari berada di negeri Gajah Putih itu, Fitri menyempatkan diri curhat dengan para Tenaga Kerja Indonesia.

Dari obrolan itu, Fitri bersyukur diberi hidup yang lebih layak. "Aku lebih banyak ngobrol sama TKI di sana. Aku semakin menghargai hidup ini setelah mendengar cerita dari mereka," tutur Fitri di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2013).

Keberadaan Fitri di Thailand dalam rangka meluncurkan album barunya yang berjudul Anti Galau. Album itu didedikasikan bagi para buruh migran. Fitri mengamati pola kerja para TKI.

"Di sini mereka cari uang. Nanti kalau pulang, mereka buka yayasan atau ada juga yang bikin panti asuhan. Malah ada lho yang jadi calon legislatif," kata Fitri. (Fei)Liputan6

TKI Merupakan Persoalan Bangsa

Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi merupakan persoalan bangsa, menyangkut kemanusiaan dan martabat bangsa, sehingga harus segera ada peran institusi terkait.
“Dalam konteks ini, kita berpikir secara kemanusiaan dan martabat bangsa. Rakyat kita disana (Arab Saudi) kan menyangkut harkat dan martabat bangsa, apapun kita lakukan. Bagaimana ada ruang untuk menolong warga kita di sana yang tidak memiliki dokumen lengkap. Untuk kemanusiaan dan martabat bangsa, mari kita bekerja bersama untuk membantu mereka,” tegas Marzuki ketika melakukan rapat gabungan dengan pemerintah di Gedung Nusantara III, Rabu (26/6).
Dalam rapat membahas nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kesulitan memperpanjang dokumen izin tinggal dan perjalanan di Arab Saudi ini, hadir Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno, dan Anggota Komisi I Muhammad Najib.
Sedangkan dari pemerintah hadir Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Dari pihak swasta Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah.
Marzuki menyatakan jumlah TKI yang tidak memiliki dokumen ini cukup besar, sekitar 130 ribu TKI. Banyaknya jumlah TKI ini menyebabkan masalah di Imigrasi Arab Saudi. Untuk pengurusan dokumen, hanya diberikan pelayanan pada hari Rabu saja, dan jumlahnya terbatas, hanya 200 orang per hari.
“ Waktu pemutihan akan berakhir 3 Juli 2013, bagaimana 100 ribu lebih TKI ini dapat terdokumentasikan? Bisa 5 tahun tidak selesai. Saya minta institusi terkait agar tenggat tanggal waktu itu diperpanjang. Selain itu, pelayanan juga bisa ditingkatkan, mungkin dengan cara menambah loket, pelayanan lebih cepat lagi, atau ada upaya lain dari Pemerintah Arab Saudi untuk mempercepat hal ini,” ujar politisi Demokrat ini.
Terkait dengan kegiatan mafia atau praktik percaloan di Arab Saudi, Marzuki menyatakan bahwa terlalu banyak mafia atau calo di sana yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sesuatu. Ia menilai mungkin ada orang Indonesia yang menjadi mafia, dengan cara bekerjasama dengan orang lokal. Ia menegaskan bahwa hal ini merupakan persoalan yang mesti segera diselesaikan, namun tetap mengutamakan kemanusiaan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX Soepriyatno. Ia menyatakan bahwa pihaknya menemukan banyak mafia atau calo TKI di Arab Saudi. Harus segera ada penertiban untuk menyelamatkan martabat bangsa.
“Kita harus melakukan pemberantasan terhadap mafia-mafia di sana. Masalah TKI ini bukan hanya jumlahnya, tetapi banyaknya mafia dan praktek-praktek percaloan di sana yang luar biasa. Jika kita mau lakukan demi martabat bangsa, perlu ada penertiban. Ada aturan, ada kebijakan. Jadi jangan terus-terusan aturan dilanggar,” tegas Soepriyatno.
Terkait dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Soepriyatno menilai perlu adanya penertiban juga. Bila diperlukan, diberikan sanksi kepada PJTKI yang “nakal”.
“Jika PJTKI ini memang bekerja dengan baik, ya harus kita support. Tapi jika malah membuat masalah, ya harus diumumkan oleh Kemenakertrans. Saya melihat tidak ada sanksi yang tegas untuk PJTKInya, Kesempatan ini dapat dilakukan untuk penertiban,” tambah Soepriyatno.
Ia mengingatkan kepada pemerintah untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan di dalam negeri untuk warga Indonesia. Berdasarkan data dari Kemenlu, 28% TKI dari tahun 2005 sampai tahun 2012, overstayer di Arab Saudi adalah tujuan awalnya untuk umroh atau naik haji, namun tidak kembali ke Indonesia.
“Jadi tugas pemerintah itu memberikan pekerjaan kepada warganya di dalam negeri, bukan di luar negeri. Kebijakan pemutihan ini, adalah permintaan dari Pemerintah Arab Saudi agar pekerja Indonesia tetap berada di sana. Mereka membutuhkan kita. Kita ini Merah Putih, punya harkat dan martabat yang harus kita jaga, sehingga ini menjadi persoalan bersama, harus diselesaikan bersama,”  ujar Soepriyatno. (sf)
sumber >> dpr.go.id

Tenaga Kerja yang Miliki Keahlian Khusus Jangan Hanya Dikontrak

PALANGKARAYA - Buruh Kalteng yang tergabung dalam organisasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SPSI) Kamis (27/6) melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan leadership training course (LTC) dan rapat kerja wilayah, di Aula Asrama Haji di Jalan George Obos Palangkaraya. Hadir dalam acara tersebut Ketua Korwil SBSI Kalteng Hatir Sata Tarigan, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Said Sulaeman dan puluhan anggota serikat buruh sejahtera indonesia (SBSI) se Kalteng untuk mengikuti sosialisasi empat pilar kebangsaan tersebut. Saat membuka kegiatan tersebut, Kadisnakertrans, Said Sulaeman, mengatakan, selayaknya tenaga kerja yang diperkerjakan dengan menggunakan keahliannya, misalnya ahli bor, masuk dalam keahlian, sehingga tidak boleh masuk tenaga kontrak, tetapi masuk tenaga atau karyawan tetap. "Inilah yang harus dibela, selama ini, banyak tenaga ahli atau karyawan yang memiliki kehalian oleh perusahaan masuk sebagai tenaga kontrak. Ini jelas menyalahi aturan, harusnya semacam ini masuk jadi karyawan tetap, kami sering memanggil pihak perusahaan, tetapi masih saja dilawan oleh pengusaha, kami akan tetap membela karyawan jika memang hak-haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan," kata Said Sulaeman. by  BANJARMASINPOST.CO.ID

Pengiriman TKI PLRT Dihentikan, Warga Hongkong Ketar-ketir

BNP2TKI, Hongkong (26/6): Rencana pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja domestik atau biasa disebut TKI PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) pada Tahun 2017, membuat warga Hong Kong ketar-ketir. Bahkan dikhawatirkan Hong Kong bakal menghadapi kelangkaan akut ketersediaan pembantu rumah tangga dengan bayaran rendah. Data Departemen Imigrasi Hong Kong melaporkan lebih dari 290 ribu pembantu rumah tangga (PRT) asing, terutama dari Indonesia, Filipina, dan Thailand, tinggal dan bekerja di wilayah administrasi khusus Hong Kong. Dikutip dari laman cnn.com, saat ini telah muncul ketakutan akan rencana Indonesia menghentikan ekspor tenaga kerja berketerampilan rendah 2017 nanti yang bisa menyebabkan kelangkaan pekerja dengan bayaran murah. Hal ini membuat pihak agensi mencari PRT dari wilayah lain. Bahkan pada pekan ini, Hong Kong dilaporkan menerima rombongan PRT pertama dari Bangladesh, India. Negara ini berharap menyediakan banyak lowongan untuk para wanita yang mau bekerja di negara asing dengan bayaran 3.920 dolar Hong Kong atau sekitar Rp 4,2 juta per bulan. Sebanyak 75 warga Bangladesh berikutnya akan tiba di Hongkong tiga bulan mendatang, diikuti sekitar 150 sampai 200 pembantu tiap bulan setelahnya. Managing Director dari Technic Employment Service Centre, Teresa Liu Tsui-lan, mengatakan jumlah PRT dari Filipina dan Indonesia saat ini tak terlalu banyak. "Kami punya kursus pelatihan yang baik untuk para PRT di Bangladesh selama tiga bulan di mana mereka belajar masakan China dan Kanton" lanjutnya. Dia mengatakan banyaknya persaingan dengan Singapura, Malaysia dan Taiwan membuat Hong Kong kesulitan merekrut PRT Indonesia. Meski Hong Kong menawarkan gaji yang lebih tinggi, jarak ketiga negara pesaing yang lebih dekat, memudahkan pekerja Indonesia untuk pulang ke tanah air. PRT Indonesia memang sangat dibutuhkan mengingat dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang terbatas, kemampuan bahasa Kanton-nya cenderung meningkat pesat. Sebaliknya PRT Filipina, yang seringkali berbahasa Inggris dengan baik, biasanya berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan para pekerja Hong Kong. Data departemen imigrasi Hong Kong menemukan sampai saat ini hanya ada 71 pekerja Bangladesh atau jauh lebih sedikit dibandingkan 152.557 PRT asal Indonesia dan 149.009 PRT asal Filipina. Untuk melamar pekerjaan di Hong Kong, para PRT Bangladesh ini mengaku membayar agensi di negaranya sebesar HK$ 13.000, lebih besar dari gajinya selama tiga bulan. Salah satu PRT, Khadiza Akter, mengatakan pada media dia akan bekerja di kota ini selama 5 tahun. Wanita satu anak ini ingin memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anaknya dan membangun usaha dengan suaminya yang bejerja sebagai sopir taksi. (ARW/Lip6)

Kepulangan TKI Melalui Balai Selapajang Menurun

Jakarta (ANTARA) - Kepulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui Balai Pendataan Kepulangan TKI Selapajang, Tangerang, Banten, menurun sejak 26 Desember 2012, menjadi sekitar 300-400 orang dari waktu sebelumnya yang mencapai 800-1.000 orang. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Jakarta, Rabu, menyebutkan penurunan jumlah kepulangan TKI melalui Balai Pendataan Kepulangan TKI Selapajang terjadi akibat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 16/2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal tertanggal 26 September 2012 yang mulai diberlakukan 26 Desember 2012. "TKI sudah dibebaskan pulang langsung secara mandiri pada saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta," ucapnya. Ia berharap TKI yang pulang mandiri ke daerah asal harus waspada dan memiliki kesiapan, termasuk menghindari bujuk rayu orang tidak dikenal saat berada di area bandara dan bila ragu dengan keamanan selama di perjalanan, bisa menggunakan layanan pemulangan yang disediakan BNP2TKI di Balai Pendataan Kepulangan TKI Selapajang. Ketidaksiapan para TKI seringkali mengakibatkan kerugian di perjalanan, bahkan tak sedikit terjadi peristiwa perampokan dengan pembiusan di samping penganiayaan berat terhadap TKI, ujarnya. Ia mencontohkan perampokan diikuti pembuangan pada TKI Taiwan beberapa waktu lalu, Casri Utama Binti Darmanto (30), merupakan bukti masih rawannya risiko kejahatan untuk TKI kepulangan mandiri tanpa melewati Balai Pendataan Kepulangan TKI Selapajang. TKI asal Desa Cikakak RT 1/RW 4, Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah, itu bukan saja menderita kerugian barang bawaan cukup besar tetapi juga trauma. Sedangkan Balai Pendataan Kepulangan TKI di Selapajang, menurut Jumhur, memiliki kelengkapan fasilitas mulai ruang antrean TKI, penyimpanan barang TKI, operator angkutan TKI, biro perjalanan, layanan kesehatan dan psikologi TKI 24 jam, tempat tidur transit, perbankan, kantin, warung telekomunikasi, dan sarana penukaran valuta asing. Pelataran gedung berlantai dua itu dapat menampung parkir lebih 200 kendaraan roda empat, tempat tunggu sopir, dan sarana ibadah. Jumhur menyebutkan pemulangan melalui Balai Pendataan Kepulangan TKI Selapajang sejak 2007 telah berjumlah lebih dari 1,5 juta orang hingga diterima masing-masing keluarga TKI di tempat asalnya dengan aman dan terhindar dari risiko kejahatan. "Pengalaman dan jaminan keamanan TKI ini sudah berlangsung enam tahun, sejak BNP2TKI melayani pemulangan TKI yang tiba di TanahAir melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Maret 2007," tutur Jumhur. (ar)