Gempa 6,0 SR Guncang Filipina Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Gempa bumi dengan kekuatan 6,0 pada Skala Richter mengguncang Palimbang, Provinsi Sultan Kudarat di Filipina Selatan pada Ahad malam waktu setempat, dan sejauh ini belum ada laporan mengenai korban jiwa.
Menurut Lembaga Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa tersebut mengguncang daserah laut pada pukul 19.03 waktu setempat, dengan kedalaman 556 kilometer.
Sejauh ini belum ada laporan mengenai kerusakan, tapi gempa susul diperkirakan terjadi, kata badan itu, sebagaimana dilaporkan Xinhua.
Filipina berada di wilayah yang disebut "Pacific Ring of Fire", tempat lempengan benua bertemu, sehingga seringkali mengalami gempa bumi dan kegiatan vulkanik.
Red:Heri Ruslan
Sumber:Antara

Masa Amnesti Berakhir, TKI Diminta Waspada Provokasi

Sebagian besar karakter para pahlawan devisa itu masih lugu.

Di saat genting jelang berakhirnya masa amnesti yang jatuh pada hari Minggu, 3 November 2013, masih ada saja segelintir orang yang memprovokasi agar situasi di KJRI kembali rusuh.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI), Tatang Budi Utama Razak, menyebut ada sebuah pesan pendek (SMS) masuk ke ponselnya dan mengajak agar para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kembali berbuat onar. Namun Tatang tidak merinci kapan SMS itu dikirim.
"SMS itu berisi apabila izin tidak segera diproses, maka mereka akan menduduki KJRI. Tapi itu hanya salah satu contoh yang dilakukan segelintir orang saja," kata Tatang ketika dihubungiVIVAnews.
Sejak tiba di Jeddah pada awal pekan lalu, Tatang telah mengimbau kepada para TKI agar tetap tenang menghadapi berakhirnya masa amnesti.
Dia minta TKI agar hanya percaya informasi yang dikeluarkan Kedutaan Besar RI di Riyadh dan KJRI, karena sebagian besar karakter para pahlawan devisa itu masih lugu.
"Umumnya para TKI yang melebihi batas waktu tinggal (overstayer) kan masih lugu, sehingga mudah terprovokasi informasi yang belum tentu kebenarannya," kata dia.
Tatang menyebut, kelompok yang kerap melakukan provokasi berasal dari golongan WNI yang memiliki akses ke jaringan sosial, media dan LSM. Mereka berdemonstrasi, mencari perhatian dan menuntut Pemerintah agar segera memulangkan para TKI.
"Kelompok ini juga pernah mengaku sebagai orang dari KJRI dan menipu. Nah, sasaran mereka biasanya para TKI yang saya sebut lugu tadi," kata Tatang.
Untuk mengantisipasi aksi kerusuhan pada bulan Juni lalu terulang, Kemlu telah menambah personel pengamanan di dalam gedung KJRI. Personel pengamanan itu, ujar Tatang, sudah ditambah sejak terjadi kerusuhan yang menewaskan satu tenaga kerja wanita.
"Kami menambahkan personel pengamanan karena di bagian dalam KJRI tidak ada pengamanan dari Polri. Tidak adanya petugas keamanan di bagian dalam, disebabkan kami percaya bahwa para TKI tidak akan berbuat onar. Tapi karena adanya provokasi dari segelintir orang, sehingga jadi rusuh seperti kemarin," ujarnya.
Sementara untuk pengamanan di bagian luar gedung KJRI, lanjut Tatang, menjadi tanggung jawab Pemerintah Saudi. Antrean pengurusan dokumen di depan gedung KJRI, ungkap Tatang, sudah mulai diatur.
"Tidak boleh ada lagi penumpukkan massa di depan kantor KJRI," kata dia.
Saat ini, kata dia, situasi di depan KJRI masih aman terkendali. Belum terlihat aksi mencurigakan yang dapat memicu terjadinya kerusuhan. (umi)
www.news.viva.co.id/news/read/455907-masa-amnesti-berakhir--tki-diminta-waspada-provokasi

Masih Ada 73 Ribu TKI Ilegal di Arab Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di Arab Saudi masih juga banyak. Meski pun Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia sudah berupaya melegalkan mereka. Dari akhir masa amnesti 3 November ini, masih ada sekitar 73 ribu TKI ilegal di Arab!
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Jumhur Hidayat menyatakan, sudah berkomunikasi dengan Direktur Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia Tatang Razak dan Duta Besar RI di Arab, Gatot Abdullah Mansyur.
Dari hasil komunikasi itu terungkap, sebanyak 95.262 orang sudah menadpat dokumen resmi berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).
Kemudian sebanyak 15.571 orang sudah diberikan dokumen ketenagakerjaan resmi dari Kerajaan Arab. Lalu 6.035 orang mendapat lampu hijau untuk pulang ke Tanah Air dan 5.973 orang sudah tiba di Indonesia.
"Tapi masih ada 73.656 orang yang belum mendapatkan dokumen, baik ketenagakerjaan mau pun exit permit," kata Jumhur dalam keterangan resmi, Ahad (3/11).
Apa artinya bagi ke-73 ribu orang Indonesia di Arab itu? Jumhur menegaskan, pemerintah Arab Saudi segera memberlakukan razia penduduk.
Situasi TKI di Arab memang masih pelik. Pada 10 Juni kemarin, sebanyak 12 ribu TKI yang resah dan kepanasan karena mengurus SPLP. Beberapa dari mereka nekat membakar kantor Konsulat Jenderal RI di Jeddah.
Mereka tadinya mengantre untuk mendapat SPLP karena sebelumnya memang masuk dengan tidak resmi. Cuaca panas membuat banyak TKI pingsan dan mereka jadi tidak sabar. Namun tenaga kerja di konsulat yang minim membuat pelayanan berjalan lambat.
Insiden ini sempat menjadi sorotan pemerintah Arab, yang ketika itu tengah menggalakkan program bersih-bersih pendatang gelap.
Red:Mansyur Faqih
Rep:Stevy Maradona

Pengusaha Seluler Sepakat Naikan Harga Jual Pulsa

PURWOREJO, su aramerdeka.com- Ratusan pengusaha seluler di Kabupaten Purworejo sepakat menaikkan harga jual pulsa di tingkat konsumen sebesar Rp 1.000 per 1 November 2013. Kesepakatan itu dituangkan menjadi salah satu butir dalam deklarasi Paguyuban Pengusaha Celluler Kabupaten Purworejo (PPCKP) yang digelar di gedung pertemuan Jati Indah, akhir pekan lalu.
Ketua umum PPCKP R Sutopo Yuwono MPd didampingi Ketua II Eko Supriyanto menjelaskan, kenaikan harga jual pulsa di tingkat konsumen itu telah dihitung secara matang, termasuk mengkalkulasi respon pasar terhadap kebijakan itu.
"Sebelum PPCKP dideklarasikan, kami sudah mengadakan survei dengan responden perwakilan 16 kecamatan. Kami mendapatkan fakta bahwa seluruh pengusaha seluler sepakat bahwa harga jual pulsa memang sudah mendesak untuk dinaikkan," ujar Yuwono.
Yuwono menjelaskan, formulasi harga pulsa 5.000 yang semula dijual dengan harga Rp 6.000 dinaikkan menjadi Rp 7.000. Pulsa 10.000 yang semula dijual dengan harga Rp 11.000 naik menjadi Rp 12.000, pulsa 20.000 yang semula dijual dengan harga Rp 21.000 dinaikkan menjadi Rp 22.000.
Menurutnya, kenaikan harga itu diberlakukan secara merata di Kabupaten Purworejo. Sejak diberlakukan kenaikan tersebut, dalam dua hari terakhir ini belum ada resistensi dari konsumen.
"Asumsi kami konsumen bisa memahami kenaikan harga ini," katanya.
Ditambahkan Eko, kenaikan harga jual itu sudah berlaku di beberapa daerah tetangga, seperti Kebumen dan Magelang. Dengan demikian, para pengusaha seluler tidak khawatir akan terjadi penurunan omset penjualan, apalagi kebijakan harga itu berlaku seragam se Kabupaten Purworejo.
Deklarasi Sementara itu, berkaitan dengan deklarasi PPCKP, Yuwono menjelaskan bahwa paguyuban itu dibentuk dengan latar belakang usaha seluler yang semakin lesu. Hal itu dikarenakan keuntungan yang didapatkan pengusaha sangat sedikit hingga mengakibatkan beberapa pengusaha terpaksa gulung tikar.
"Sudah sangat lama keuntungan penjualan pulsa hanya Rp 500," katanya menambahkan kenaikan harga BBM dan nilai tukar dolar juga menjadi pertimbangan dalam menaikkan harga jual pulsa.
Pengusaha yang secara resmi bergabung dalam PPCKP tersebut berjumlah sekitar 600 orang. Paguyuban tersebut nantinya akan membentuk korcam di masing-masing kecamatan.
Paguyuban tersebut dibentuk untuk membangun iklim usaha yang sehat serta menjadi instrumen bagi para pengusaha seluler untuk memperjuangkan agar iklim usaha tersebut berjalan sehat.
Dia berharap pembentukan PPCKP tersebut akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan usaha seluler di Kabupaten Purworejo. Lebih dari itu, PPCKP diharapkan bisa menjadi wadah strategis dalam menjalin silaturrahmi antara pengusaha serta meningkatkan nilai tawar pengusaha, baik di depan konsumen maupun operator.