Penjualan Manusia Berkedok Penempatan TKI

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) Jumhur Hidayat (tengah) berbincang dengan sejumlah calon Tenaga Kerja Indonesia ketika penggerebekan di sebuah rumah yang diduga dijadikan sebagai tempat penampungan TKI ilegal, dikawasan Jalan Asem Baris, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu malam (20/11)
―――――――
Jakarta -Tindakan trafficking atau penjualan manusia di Indonesia melalui kedok penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI). Oleh karena itu, masyarakat jangan cepat tergoda dengan rajuan orang-orang yang mengaku dari perusahaan tertentu dengan iming-iming bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar.
Hal itu disampaikan Direktur Mediasi dan Advokasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Teguh Hendro Cahyono, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (24/11).
Ia mengatakan itu, dalam acara sosialisasi penempatan perlindungan TKI yang dikemas dalam Gebyar TKI 2013 bertema "Bersama TKI Membangun Negeri" merambah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (22/11) malam.
Gebyar TKI dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, Kabupaten Bojonegoro, Adi Wicaksono, Pejabat Muspida, Hendra Adi (Project Assistant Counter Trafficking & Labor Migration Unit, IOM) dan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Erni Murniaty.
Teguh mengatakan, trafficking terjadi bukan hanya pada penempatan TKI berdokumen lengkap tetapi juga bisa terjadi pada TKI yang memiliki dokumen lengkap.
"Jadi yang berdokumen lengkap saja bisa terjebak dalam trafficking, apalagi yang berangkat tidak dengan dokumen lengkap", ujar Teguh Hendro Cahyono menjawab pertanyaan spontan dari penonton yang mempertanyakan kenapa banyak TKI di berita televisi yang terdampar di bawah jembatan di Arab Saudi.
Menurut Teguh, munculnya banyak kasus karena ada masalah dalam proses penempatan TKI. "Banyak masalah TKI timbul karena sejak awal ada persoalan dalam diri TKI, seperti berangkat keluar negeri karena ada masalah keluarga atau karena dikejar hutang. Hal seperti ini biasanya menimbulkan masalah ke depan," kata dia.
Ia meminta TKI hendaknya berangkat dengan kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan. Berangkat karena terpaksa cenderung menempuh jalur tidak resmi dan akhirnya menimbulkan masalah yang ujungnya akan ditanggung TKI itu sendiri.
"Jadi niat menjadi TKI harus benar benar lurus untuk meningkatkan kesejahteraan", tegasnya.
Sementara itu Project Assistant Counter Trafficking & Labor Migration Unit International Organization for Migration (IOM) Hendra Adi mengatakan masyarakat, pemerintah dan LSM harus bersama sama memerangi tindak trafficking.
Ia mengatakan TKI harus melengkapi dokumen, memilih PPTKIS yang sah karena kalau salah memilih maka mereka bisa terlantar di luar negeri.
"Jangan percaya dengan calo karena calo tidak mengetahui prosedur menjadi TKI," katanya.
Ia menandaskan IOM yang didukung 150 negara di dunia terus membantu masyarakat dunia agar menempuh kesejahteraan melalui prosedur migrasi yang benar.
"TKI resmi akan lebih aman dan terhindar dari penipuan. Kalau Anda berangkat sesuai dengan UU pemerintah jika mengalami masalah maka pemerintah akan dapat menindaklanjuti dan mendapat hak haknya," katanya.
Ketua DPN SBMI Erni Murniati meminta masyarakat untuk berhati hati jika mendapat iming-iming menggiurkan untuk bekerja ke luar negeri. "Saya adalah contoh nyata korban trafficking, banyak teman teman senasib dengan saya yang bekerja ke luar negeri karena iming iming menggiurkan. Tanyalah kepada pihak berwajib sebelum bekerja ke luar negeri," katanya.
Penulis: E-8/FER
Sumber:PR

Dita Indah Sari: TKI Punya Kekuatan Membangun Bangsa

Jakarta -Tenaga kerja Indonesia (TKI) disebut memiliki tiga kekuatan unggul dalam membangun bangsa yakni berani, tangguh, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
"Ciri-ciri tersebut sangat penting untuk membangun bangsa dan pantas semangat itu patut ditularkan kepada warga masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa," kata Dita Indah Sari Staf Khusus Menakertrans, saat sosialisasi program kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (23/11) malam.
Pada sosialisasi yang dikemas melalui Gebyar TKI 2013 bertema "Bersama TKI Membangun Negeri" itu, Dita mengatakan TKI pasti memiliki keberanian karena tanpa keberanian mereka tidak akan sampai ke luar negeri.
"Bayangkan perempuan dari sini belum pernah pergi jauh, tiba- tiba dia hanya transit di Surabaya atau Jakarta terus melanjutkan perjalanan sampai Hong Kong atau negara lainnya. Kalau tidak berani, tidak mungkin sampai ke negeri orang," katanya.
Dita yang juga aktivis buruh menyebutkan, keunggulan TKI kedua adalah tangguh. Mereka bekerja di tempat yang berbeda bahasa, budaya serta sistem hukum yang berbeda.
"Kalau tidak tangguh pasti baru sehari saja sudah minta dipulangkan," katanya.
Ciri keunggulan TKI ketiga adalah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang berbeda. TKI bekerja pada pengguna yang berbeda serta cara kerja berbeda dengan menggunakan mesin dan teknologi canggih.
"Kemampuan menerima perbedaan ini keunggulan TKI yang luar biasa. Apalagi sekarang ini orang beda sedikit bisa marah-marah," katanya.
Modal penting Dita menegaskan ketiga keunggulan TKI ini merupakan modal penting untuk membangun bangsa dan layak ditularkan kepada kelompok masyarakat lainnya.
"TKI boleh bangga karena memiliki keunggulan tersebut," kata Dita.
Penulis: /FER
Sumber:ANT

Dubes RI: TKI Tidak Pulang Karena Takut Tak Dapat Kerja di Indonesia

RMOL. Dari sekitar 33 ribu Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan, hanya sekitar 3.200 yang bermasalah.
Kebanyakan dari TKI yang bermasalah di negeri ginseng itu karena tidak memiliki izin kerja.
Demikian dikatakan Dutabesar Republik Indonesia untuk Republik Korea, John A. Prasetio, ketika berbicara di depan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berkunjung ke Seoul beberapa hari lalu (Selasa, 19/11).
"Setelah kontrak mereka habis, mereka memilih tidak pulang karena khawatir tidak dapat pekerjaan di tanah air," ujar Dubes Prasetio.
Sebagai perwakilan RI di negeri sahabat, Dubes Prasetio mengatakan, pihaknya melalukan perlindungan dan pembinaan terhadap TKI yang bermasalah.
Menurut Deputi bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro, beberapa waktu lalu, TKI di Korea Selatan bisa berpenghasilan setidaknya Rp 20 juta per bulan.
Pendapatan sebesar Rp 20 juta itu diperoleh dari akumulasi gaji minimum dan uang lembur. Saat ini upah minimum di Korea Selatan sebesar 1 juta won atau setara Rp 9 juta.
BNP2TKI juga mengatakan, umumnya TKI di Korea Selatan bekerja di sektor manufaktur dan industri, pertanian dan perikanan, juga konstruksi serta jasa.
Sepanjang tahun lalu Indonesia mengirim sekitar 10.500 TKI ke Korea Selatan untuk bekerja di sektor manufaktur dan perikanan. Untuk kedua sektor itu Korea Selatan membutuhkan sekitar 50 ribu tenaga kerja asing.
Dalam sebuah kesempatan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan, Korea Selatan menyukai tenaga kerja dari Indonesia karena disiplin, ramah dan giat bekerja.