Radar Berita TKI

Pakar ITE: Situs Palsu Mudah untuk Diungkap

Pakar ITE: Situs Palsu Mudah untuk Diungkap

Jakarta: Maraknya beredar situs berita online palsu mengatasnamakan media ternama seperti liputan6.com, detik.com, tempo.co, tribunnews.com, antaranews.com dan kompas.com dinilai sangat merugikan masyarakat. Pengamat ITE, Judith Samanta mengatakan, harusnya Kementrian Komunikasi dan Informatika harus dapat segera bertindak untuk segera menutup konten dengan domain tambahan --News.com, seperti liputan6.com-- news.com. "Ini sebenarnya mudah untuk diungkap asal pemerintah serius menanganinya," ujar Judith, dalam Bincang Pagi bertajuk 'Bahaya Situs Palsu' di Metro TV, Rabu (30/7/2014). Senada dengan Judith, pakar hukum pidana Jamin Ginting, mengatakan Kementrian Komunikasi dan Informasi harus segera menutup domain situs palsu gratis tersebut. Selain itu, kepolisian juga dapat langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa dibalik situs palsu tersebut. "Meski belum ada yang dirugikan harusnya kepolisian dapat mengungkap situs-situs ini, karena sudah tidak benar dan dilarang, dan ini sengaja dibuat untuk tujuan tertentu," ujar Jamin. Jamin menghimbau agar pihak berwajib untuk segara melakukan penyilidikan sehingga masyarakat tahu, bahwa perilaku tersebut adalah yang tidak boleh dilakukan. "kalau ada yang melaporkan bisa dituntut pasal 311 ayat 1 KUHP tentang memftinah," pungkasnya.
Sumber↓

Ini identitas korban tewas feri tenggelam di Kapuas

Ini identitas korban tewas feri tenggelam di Kapuas

Korban tewas tenggelamnya kapal feri penyeberangan 'Berkah Bersaudara' rute Panamas- Kapuas, di Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah, pada Selasa (29/7) pagi kemarin sekitar pukul 09.15 WIB hingga saat ini berjumlah 15 orang tewas. Sementara itu, 3 orang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Tambahan tiga orang korban meninggal ditemukan tim SAR, pada Rabu (30/7), pukul 16.15 WIB dan pukul 16.35 WIB tadi. Tiga jenazah masih dalam proses identifikasi di rumah sakit.
Berikut 12 korban tewas telah berhasil diidentifikasi yaitu:
1. Anita/P/20 thn
2. Ny. Lia/P/25 thn
3. Muslim/L/7 thn
4. Angga/L/9 thn
5. Zainal H./L/38 thn
6. Supiyani/P/23 thn
7. Anas Ima E./P/6 thn
8. Ny. Hj. Rukayah/P/45 thn
9. Samsuni/L/35 thn
10. Ny. Rosmah Yulidah/P/44 thn
11. Ny. Yuliyani/P/20 thn
12. Muhritah/P/15 thn
Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, korban selamat keseluruhan 52 orang. "Perkiraan total ada 70 orang penumpang feri. Saat ini 5 orang masih dirawat di rumah sakit Kapuas," ujarnya lewat siaran pers. Dia mengungkapkan, 19 Sepeda juga motor telah berhasil dievakuasi. "Tidak adanya manifes yang baik menyebabkan jumlah sepeda motor yang tenggelam berkisar antara 20 hingga 40 unit," ujarnya. Besok pagi tim SAR gabungan dari Basarnas, Polri, TNI, BPBD, PMI, SKPD, relawan dan masyarakat akan melanjutkan pencarian korban. Tim SAR gabungan mencari korban di lokasi TKP dan menyusuri Sungai Kapuas searah arus sungai. "Bantuan dari masyarakat sebagai penyelam tradisional yang membantu untuk melakukan penyelaman ke bawah permukaan sungai," ujar Sutopo. Penyebab tenggelamnya feri tersebut diduga karena melebihi kelebihan muatan (overload). Dalam manifes tercatat 60 orang penumpang. Namun diperkirakan jumlah penumpang keseluruhan total sekitar 70 orang. Tiga orang selaku motoris, ABK dan pemilik kapal saat ini telah diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Sumber↓

Terkait Pungli TKI, ICW Desak SBY Tindak Menakertrans dan Kepala BNP2TKI

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
JAKARTA - Presiden SBY diminta untuk bertindak tegas kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur terkait dugaan pemerasan terorganisir yang terjadi di bandara Soekarno-Hatta terhadap para TKI. Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, mendesak agar Presiden memanggil keduanya guna memberikan penjelasan atas kejadian tersebut. "Presiden perlu memanggil dan minta keterangan dari Menakertrans dan Kepala BNP2TKI karena dianggap bertanggung jawab terhadap merebaknya praktik pungli terhadap TKI di bandara," kata Emerson saat dihubungi, Jakarta, Rabu (30/7/2014). Emerson menduga bahwa praktik culas terhadap TKI tersebut sudah berlangsung lama yang dilakukan oknum dari dalam dan preman. Kasus itu kembali menghangat pascainspeksi mendadak yang dilakukan Bareskrim dan KPK, pekan lalu. "Presiden juga jangan ragu untuk memecat satu atau keduanya jika memang diperlukan. Sekaligus untuk melakukan pembenahan sistem yang memberikan perlindung terhadap TKI," beber Emerson. Selain itu, Emerson juga menginmbau agar Polri menindak tegas aparatnya yang lalai dalam memberikan perlindungan kepada para TKI. Tak hanya itu, Emerson meminta kepada kementerian hukum dan HAM mencopot dan mengganti semua petugasnya yang terlibat. "Menteri Hukum dan HAM harus copot dan mengganti semua pegawainya yan dinilai terlibat atau membiarkan praktik pungli TKI ini terjadi di Bandara Soetta. Jika tindakan tegas ini tidak dilakukan maka kejadian pemerasan atau pungli berpotensi kembali terjadi," tukas Emerson. Sebelumnya, KPK bersama Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jumat (25/7/2014) malam sampai Sabtu (26/7/2014) dini hari. Hasilnya, kedua lembaga hukum tersebut mencokok 18 orang yang diduga terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno-Hatta. Di antaranya, seorang anggota TNI Angkatan Darat dan dua anggota Polri.
Sumber ↓

KPK: Wajah Pemeras TKI Ditayangkan di Bandara

KPK: Wajah Pemeras TKI Ditayangkan di Bandara

Jakarta:Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto tak mempermasalahkan pembebasan 18 orang pemeras Tenaga Kerja Indonesia yang berhasil diamankan dalam inspeksi mendadak pada Jumat malam, 25 Juli 2014. Berdasarkan informasi dari Bareskrim Mabes Polri, kata dia, pemeras TKI yang terdiri dari dua anggota kepolisian, satu TNI AD, masih menjalani pemeriksaan lanjutan di kesatuannya masing- masing. Sedangkan 15 orang yang menjadi preman akan dikenakan sanksi bila mengulangi perbuatannya. Selain itu, KPK juga mempunyai cara lain agar para pemeras TKI tak melakukan aksinya lagi. »Atas usulan Direktur Angkasa Pura II, wajah yang diamankan ditayangkan di bandara agar diketahui publik,” kata Bambang melalui pesan singkat, Selasa, 29 Juli 2014. »Setahu saya sudah dilakukan.” (Baca: Pukat UGM Minta Sidak Pemeras TKI Dievaluasi) Menurut Bambang, pascasidak KPK bersama Bareskim, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, telah terjadi penurunan drastis praktek percaloan dan pemerasan di terminal 2D atau terminal kedatangan TKI, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dia mengakui satu kali sidak tidak mungkin bisa menyelesaikan kasus percaloan dan pemerasan. »Strategi kami memang ada program lanjutan,” ujarnya. (Baca: Kompolnas Minta Polisi PemerasTKI Dipidanakan) Pada Jumat malam, 25 Juni 2014 hingga Sabtu dinihari KPK bersama UKP4 dan Bareskrim menggelar sidak di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta. Sidak bertujuan memantau proses pelayanan TKI. Sidak dilakukan tengah malam karena menunggu kedatangan pesawat dari Timur Tengah yang mengangkut para TKI. Sayangnya, tak dijumpai pemerasan atau percaloan secara langsung. Namun, tim menemukan pemerasan terhadap 2 turis asing, yakni dari Slovenia dan Pakistan. 18 orang pun akhirnya digelandang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Pada Ahad kemarin, mereka sudah dipulangkan. (Baca: Daftar Pungli yang Dibayar TKI di Soekarno-Hatta)

Sumber↓

mempersingkat url dan mendapatkan uang! Situs Anda di sini: 10.000 pengunjung / $ 4,00