Soal KTKLN, BNP2TKI Jangan Lagi Salahgunakan Wewenang

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Kamis (24/10/2013) di Kantor BP3TKI Yogyakarta. Pertemuan digelar untuk sosialisasikan kebijakan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dengan pelbagai unsur terkait, dari Imigrasi, Kepolisian, PPTKIS, perwakilan BP3TKI dari beberapa daerah, hingga Organisasi Masyarakat Sipil.
Pertemuan yang dihadiri Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI Arifin Purba juga mengundang Abdul Rahim Sitorus, inisiator gerakan “Hapus KTKLN” untuk memberi penjelasan atas kritik yang kerap disampaikannya terkait kebijakan KTKLN. Penolakan yang dilakukan banyak organisasi buruh migran di dalam dan luar negeri bukan sebuah upaya melawan hukum.
“Selama ini, advokasi yang kami lakukan menggunakan jalur hukum termasuk melaporkan pelanggaran pelaksanaan dan pelayanan KTKLN ke Ombudsman dan menyusun agenda untuk menguji pasal soal KTKLN di Mahkamah Konstitusi. BNP2TKI harus membedakan antara kebutuhan data TKI dengan KTKLN sebagai sebuah kartu yang tidak dibutuhkan TKI,” papar Abdul Rahim Sitorus, menepis anggapan beberapa pejabat publik BNP2TKI, bahwa gerakan penolakan KTKLN justru melawan ketentuan UU 39/2004 yang mewajibkan KTKLN.
Pada pertemuan tersebut, Hendri Hakim dari Asosiasi PPTKIS juga mengeluhkan soal sistem KTKLN. Hendri mengatakan PPTKIS mengalami kesulitan saat melakukan pelimpahan ID ketika seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pindah atau berganti PPTKIS.
“Yang bisa melihat data di SISKOTKLN hanya BNP2TKI, Kemenakertrans dan Kami (PPTKIS), jangankan keluarga, TKI yang jadi pemilik KTKLN saja tidak bakal bisa lihat data mereka sendiri,” papar Hendri Hakim.
PSD-BM dan jejaring advokasi kebijakan KTKLN mencatat ada 98 kasus yang dilaporkan TKI terkait pelayanan KTKLN. Kasus terbesar adalah TKI gagal terbang atau ditolak sepihak oleh Imigrasi di berbagai bandara di Indonesia, lalu ada juga kasus pemerasan, pungutan liar, hingga pemaksaan membeli asuransi bagi TKI cuti.
“Tidak ada yang menyalahkan jika BNP2TKI meyakini bahwa KTKLN adalah amanat undang-undang dan mereka akan terus melaksanakan kebijakan KTKLN selama kebijakan belum dicabut, namun Kami mohon BNP2TKI juga sadar akan kewenangannya, bahwa BNP2TKI bukan lembaga publik yang bisa dan berwenang menjatuhkan sanksi bagi TKI tanpa KTKLN, jadi BNP2TKI jangan lagi menakut-nakuti dan mengintimidasi TKI soal KTKLN seperti banyak info sesat yang pernah mereka sebar soal sanksi bagi TKI Tanpa KTKLN,” pungkas Fathulloh.
Fakta Nota Dinas Imigrasi Soekarno Hatta No.W7.Fd.UM.01.01.3033 yang memerintahkan penolakan keberangkatan TKI tanpa KTKLN (yang didasarkan atas koordinasi Imigrasi dengan BNP2TKI pada 20 April 2011) semakin menegaskan tindak pelanggaran wewenang yang dilakukan BNP2TKI. Setelah Nota Dinas tersebut dicabut, diharapkan BNP2TKI tidak lagi melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang pada akhirnya merugikan banyak TKI.

KRI Diponegoro-365 tunaikan tugas terakhir di Lebanon

Surabaya (ANTARA News) - Kapal perang kelas frigat terbaru Indonesia, KRI Diponegoro-365 yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritim UNIFIL/2013 menunaikan tugas terakhirnya dalam misi perdamaian dunia di Lebanon, sebelum kembali ke Indonesia pada awal November mendatang.
Perwira penerangan satuan tugas itu, Letnan Satu Pelaut Nursalim, dalam surat elektronik diterima di Surabaya, Senin, menjelaskan, tugas terakhir kapal perusak kawal berpeluru kendali itu dilaksanakan di Laut Mediterania pada Minggu (27/10).
Adapun misi terakhir KRI Diponegoro-365 di UNIFIL/2013 itu latihan bekal ulang di laut bersama kolega Italia-nya, ITS Andrea Doria D-533. Pada misi UNIFIL/2013 kali ini, Letnan Kolonel Pelaut Hersan menjadi komandan KRI Diponegoro-365.
Nursalim menyatakan, kapal perang Italia berbobot 6.635 ton yang dilengkapi helikopter Augusta Westland EH-101Merlintersebut, baru masuk dalam jajaran UNIFIL MTF di Lebanon pada awal Oktober 2013.
"Pada latihan pembekalan ini, KRI Diponegoro-365 bertindak sebagai kapal pelaksana latihan. Dalam kegiatan latihan, proses pendekatan dilaksanakan secara bergantian oleh kedua kapal," ujarnya.
Bersamaan latihan bekal ulang itu, lanjut Nursalim, KRI Diponegoro-365 juga menerbangkan helikopter BO-105 NV-409 yang bertugas memeriksa kapal kargo yang akan memasuki Pelabuhan Beirut.
"Secara keseluruhan proses latihan berjalan aman dan lancar. Perwira jaga kedua kapal menunjukkan kapabilitasnya dalam manuver kapal untuk melaksanakan prosedur pembekalan di laut secara aman," tambahnnya.
Menurut Nursalim, latihan itu rutin dilaksanakan unsur-unsur UNIFIL MTF pada setiap penugasan.
KRI Diponegoro-365 dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 2 November 2013 setelah lebih kurang tujuh bulan bertugas di Lebanon dalam misi perdamaian di bawah bendera PBB.
Selama di Lebanon, kapal perang TNI AL itu telah 26 kali menyelesaikan tugas pengamanan di Laut Mediterania dan wilayah sekitarnya.
Editor: Ade Marboen

Amnesti Arab Saudi Tinggal Sepekan Lagi

Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Jeddah, Arab Saudi, masuk ke ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (4/5). Kementerian Kesehatan mencatat ada 2.352 orang TKI bermasalah yang dipulangkan dengan Kapal Motor Labobar, terdiri dari 2.163 orang dewasa, 123 orang diantaranya ibu hamil, 93 anak-anak, dan 96 bayi. Para TKI tersebut dipulangkan karena melebihi masa tinggal (overstay) di Arab Saudi. Tempo/Tony Hartawan

Jenazah TKI asal Subang Tiba di Rumah Duka

TINJAU SUBANG- Jenazah Rosita (34), TKI asal Subang yang sempat bekerja di Malaysia, kemudian terdampar di pelabuhan Dwikora di Pontianak, tiba di Subang pada Minggu (27/10) dini hari sekitar pukul 04.00 di rumah ayahnya, Ujang Endang Setiawan di Kampung Dampit Desa Cijambe Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang. Hingga jenazahnya dimakamkan, tidak ada tangisan mengantarkan Rosita ke liang lahat. "Anak itu sebenarnya sudah dianggap hilang karena selama tiga tahun saya cari-cari tidak ketemu. Kemudian pekan lalu Dinsos Subang mengabari anak saya di Pontianak setelah terdampar di Pelabuhan Dwikora kemudian dirawat di RS disana," kata pria yang akrab disapa Endang seperti dikutip TRIBUN Selama tiga tahun tersebut, Endang mengaku tidak mengetahui bahwa anaknya tersebut bekerja di Malaysia. "Justru saya sendiri tidak tahu kenapa dia bisa di Malaysia, siapa yang memberangkatkan dan kapan berangkatnya, saya enggak tahu," kata Endang yang sudah bercerai dengan Eet ini. Kabar kematian anaknya itu, masih diliputi tanda tanya. Tidak hanya mengenai siapa dan kapan Rosita berangkat ke Malaysia, mengenai penyebab kematiannya sendiri, Endang mengaku tidak tahu.

Menjadi Korban Penipuan, Seorang TKI Depresi

Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (tvOne)
Seorang TKI ilegal dari Malaysia mengalami depresi berat akibat menjadi korban penipuan oleh agen penyalur tenaga kerja. Dalam sebulan terakhir sebanyak 700 Tenaga Kerja Indonesia bermasalah dideportasi dari Malaysia melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Pakar: PJTKI Harus Bertanggung Jawab TKI Terlantar

Medan (Antara) - Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Indonesia, tetapi juga Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) yang mempunyai perwakilan di negara asing.
"PJTKI selaku yang mengurus para TKI tersebut, harus mempunyai kepedulian yang cukup tinggi terhadap warga Indonesia yang bekerja di luar negeri," kata Pakar Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Runtung Sitepu,SH, di Medan, Minggu.
Sebab, jelasnya, PJTKI tersebut bertugas merekrut dan menempatkan TKI di berbagai negara di dunia, dan merekalah yang lebih mengetahui keadaan para pekerja, kapan berakhir kontrak kerja dan selama berapa lama tinggal di luar negeri.
"Jadi, bukan pemerintah yang mengetahui permasalahan TKI di luar negeri," kata Runtung.
Namun kenyataannya, menurut dia, kalau ada TKI yang diusir majikan, terlantar dan habis massa berlaku izin tinggal atau "over stay" di luar negeri dan seolah-olah Pemerintah Indonesia yang disalahkan.
"Ini jelas tidak adil diperlakukan terhadap Pemerintah atau Kedutaan Besar yang berada di luar negeri tersebut," ujarnya.
Oleh karena itu, katanya, para PJTKI yang dipercaya pemerintah untuk mengirimkan para TKI ke berbagai negara harus lebih peka memperhatikan nasib pekerja tersebut.
"Para PJTKI jangan tahunya hanya mencari untung dari TKI, dan ketika ada permasalahan mereka buang badan dan tidak mau bertanggung jawab. Ini kan aneh yang dilakukan PJTKI tersebut," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).
Hal ini yang dialami ribuan nasib TKI yang terlantar dan tidak bisa pulang dari Arab Saudi, karena diusir majikan dan kontrak kerja di negara tersebut sudah habis.
Sementara itu, mereka para TKI itu banyak yang terlunta-lunta dan tidak mempunyai tempat tingal di Arab Saudi, sehingga permasalahan tersebut menjadi beban Pemerintah atau Kedubes RI.
Semestinya, mengenai permasalahan TKI di Arab Saud itu merupakan kewenangan PJTKI yang mengatur kontrak kerja hingga berakhirnya tugas di negara tersebut.
"Jadi, permasalahan para TKI tidak lagi diurus Kedubes RI, melainkan tugas PJTKI tersebut," kata Dekan Fakultas Hukum USU.
Pemerintah maupun Kedubes RI di Arab Saudi juga memperhatikan TKI yang over stay dengan memulangkan mereka menggunakan pesawat angkutan haji.
Namun, tidak seluruhnya niat baik yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan para TKI itu direspon, dan bahkan hanya beberapa ratus orang yang mematuhinya. Selebihnya para TKI yang habis izin tinggalnya banyak yang bertahan di Arab Saudi.
"Pemerintah Indonesia sudah bekerja keras untuk memulangkan para TKI yang habis kontrak kerjanya di Arab Saudi," kata Runtung.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berupaya memulangkan ribuan TKI overstayer dari Arab Saudi menggunakan pesawat haji.
Namun dari 7.100 kursi yang disediakan hanya 715 orang saja yang mengambil kesempatan dipulangkan.
Hal ini memang sangat disayangkan dari 7.100 kursi hanya 715 kursi yang dimanfaatkan, dan sekitar 10 persen.(rr)

Arab Miskin Jadi Santapan Ikan Indonesia

Judul di atas saya baca di versi
online Al Sharq Al Awsat, surat
kabar Arab Saudi yang terbit dari
London edisi 5 Oktober 2013.
Membaca tulisan dengan judul
asli Al Fuqara Walimatun Li-
asmak Indonesiya tersebut
perasaan saya bercampur aduk,
antara kaget, sedih, terenyuh,
dan juga penasaran. Pertanyaan
iseng pun muncul, adakah ikan-
ikan di Indonesia serakus itu?
Lalu, mengapa harus orang
miskin? Bukankah orang miskin
kurus-kurus? Mengapa bukan
orang kaya yang dagingnya
barangkali lebih lezat karena
bisa makan yang enak-enak dan
secara rutin pula? Lalu,
bagaimana ceritanya orang-
orang miskin Arab bisa menjadi
santapan lezat bagi ikan-ikan di
Indonesia?
Ya, tulisan itu memang berkisah
tentang nasib orang-orang
miskin. Tepatnya, orang-orang
miskin Arab penghuni kawasan
Timur Tengah yang dikenal kaya
raya. Mereka adalah korban
perang saudara di Lebanon.
Mereka kini menghuni kawasan
miskin di selatan negara itu,
antara Tripoli hingga perbatasan
Suriah. Mereka adalah orang-
orang miskin di Mesir yang putus
asa melihat negaranya tak
kunjung membaik. Kudeta militer
dan rentatan perebutan
kekuasaan telah menyebabkan
ekonomi ambruk, angka
pengangguran dan kemiskinan
meningkat.
Mereka adalah orang-orang
miskin Irak korban invasi AS dan
sekutunya. Juga, korban konflik
berkepanjangan antargolongan,
suku, dan kelompok agama.
Hampir tiap hari orang-orang
miskin Irak itu kini dihantui
serangan bom bunuh diri.
Mereka adalah orang-orang
miskin Suriah yang menjadi
korban konflik rezim Presiden
Bashar Assad dengan kelompokk
oposisi. Mereka kini ada yang
tinggal di tenda-tenda
pengungsian di Lebanon, Turki,
Yordania, Mesir, dan Irak.
Mereka adalah orang-orang
miskin Suriah yang kehabisan
bahan makanan sehari-hari,
hingga sejumlah ulama setempat
menghalalkan makan daging
kucing dan anjing. Mereka
adalah orang-orang miskin di
Yaman, Tunisia, Maroko, Aljazair,
dan sejumlah negara Arab lain.
Pendek kata, mereka adalah
orang-orang miskin yang tak
mempunyai harapan hidup lebih
baik di negaranya sendiri. Dan,
ketika keputusasaan sudah
mencapai tingkat akut, hijrah ke
luar negeri, terutama negara-
negara maju, adalah harapan.
Harapan untuk mendapatkan
kehidupan yang lebih baik,
meskipun di negara orang dan
apa pun risikonya.
Ironisnya, menurut Sawsan Al
Abtah, kolumnis perempuan asal
Lebanon yang menulis kolom
dengan judul di atas, di tengah
kesusahan orang-orang miskin
Arab itu ada saja orang-orang
atau kelompok yang ingin
mengambil keuntungan. Mereka
membentuk jaringan mafia yang
menawarkan jasa bisa
menghijrahkan
(menyelundupkan) orang-orang
miskin itu ke luar negeri. Dan,
negara tujuan yang menjadi
favorit adalah Australia. Tentu
saja, dengan imbalan lembaran
dolar yang tak sedikit.
Berbagai kasus buruk yang
menimpa para imigran Timur
Tengah yang kapalnya sering
tenggelam di perairan Indonesia
adalah salah satu dari “hasil
karya” para mafia itu. Mafia ini
mempunyai jaringan
internasional, termasuk di
Indonesia. Yang terakhir adalah
kapal pengangkut imigran yang
tenggelam di Perairan Cianjur,
Jawa Barat, pada 27 September.
Dari seluruh 80 penumpang
imigran, yang dikabarkan
selamat hanya 23 orang. Sisanya,
meninggal dunia atau hilang.
Sawsan Al Abtah
menggambarkan, para imigran
yang meninggal di laut menjadi
santapan lezat ikan-ikan
Indonesia. Namun begitu,
katanya, mungkin mereka lebih
beruntung bisa segera
mengakhiri segala kesengsaraan
dan kesulitan hidup. Semoga
Allah mengampuni segala dosa
mereka (Allah yarhamhum).
Sementara itu, mereka yang
hidup masih harus menanggung
derita berkepanjangan yang
mungkin tidak lagi
tertanggungkan. Mereka sudah
tidak punya apa pun, termasuk
identitas pribadi, kecuali badan
dan napas nyawanya. Di
Indonesia, mereka tidak
dikehendaki. Di Australia yang
menjadi negara tujuan pun
ditolak. Di negara asal, mereka
sering disebut sebagai
pengkhianat.
Kasus tenggelamanya kapal
imigran gelap di Cianjur tentu
bukan yang pertama dan
terakhir. Selama negara-negara
Arab masih berkonflik dan
berebut kekuasaan, gelombang
imigran gelap dari Timur Tengah
akan tetap berlangsung. Tapi,
yang lebih ironis, lanjut Al Abtah,
pemerintah negara asal imigran
sepertinya tidak perduli kepada
mereka. Para imigran itu
tampaknya sudah dianggap
bukan warganya. Mereka sudah
seperti warga negara antah
berantah.
Yang lebih menyedihkan, media
di Arab pun kurang tertarik
memberitakan tragedi
kemanusiaan yang menimpa
para imigran gelap ini. Kalaupun
ada berita tentang mereka, itu
hanya sesekali dan hanya
sebagai berita pinggiran. Mereka
tampaknya lebih suka
memberitakan hal-hal yang
“terang” yang bisa menjadi
kebanggaan. Sedangkan, para
imigran hanya dianggap menjadi
sisi gelap bangsa.
Hal-hal yang terang itu,
misalnya, memberitakan tentang
Burj Khalifa, menara tertinggi di
dunia yang pernah dibuat
manusia. Menara yang juga
berfungsi sebagai hotel itu
berdiri kokoh di Dubai, Uni
Emirat Arab. Atau, berita tentang
klub sepak bola elite di Eropa,
Manchester City dan Paris St-
Germain (PSG), yang dimiliki dua
warga Uni Emirat Arab.
Manchester City dimiliki oleh
Syekh Mansour bin Zayed Al
Nahyan dan PSG dimodali oleh
Syekh Nasser Al Khelaifi.
Atau, juga berita tentang
Pangeran Al Walid bin Talal bin
Abdul Aziz. Pengusaha yang juga
keponakan Raja Abdullah bin
Abdul Aziz ini pernah marah
kepada majalah Forbes lantaran
tidak dimasukkan sebagai 10
orang terkaya di dunia. Ia juga
merencanakan membangun
Menara Kingdom di Jeddah yang
tingginya akan mengalahkan
Menara Burj Khalifa. Atau, berita
penyelenggaraan balapan
Formula 1 yang diselenggarakan
di Sirkuit Internasional Bahrain.
Ataupun, berita soal kemegahan
peringatan hari penobatan para
raja penguasa negara-negara
Arab.
Itulah sisi gelap dan sisi terang
bangsa Arab. Sisi kemegahan
dan sisi kesengsaraan.
Kesengsaraan yang sering kali
justru tercipta akibat perebutan
kemegahan dan kekuasaan
Red: M Irwan Ariefyanto

By
www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/10/27/mvc24i-arab-miskin-jadi-santapan-ikan-indonesia

10 Ledakan Sehari Tewaskan 65 Orang di Baghdad

BAGHDAD- Sepuluh ledakan di Baghdad, Irak, menewaskan sedikitnya 41 orang, Minggu (27/10/2013). Serangan di provinsi lain di Irakmenewaskan setidaknya 24 orang.
Rangkaian ledakan ini memperpanjang gelombang kekerasan yang pada bulan ini saja sudah menewaskan lebih dari 650 orang. Sepanjang 2013, setidaknya sudah 5.350 orang tewas dalam konflik berkepanjangan di Iraksejak Perang Teluk.
Dalam 10 ledakan di sekitar Baghdad, otoritas setempat juga mengatakan setidaknya 110 orang terluka. Salah satu lokasi ledakan terparah adalah Shaab di Baghdad utara, dengan dua bom mobil meledak di kawasan komersial.
Di Shaab, 8 orang tewas dan setidaknya 18 orang terluka. Sementara lokasi ledakan lain di sekitar Baghdad adalah Bayaa, Baladiyat, Mashtal, Hurriyah, dan Dura, serta Saba al- Bur, Nahrawan, dan Tarmiyah di dekat ibu kota.
Ledakan di Mashtal terjadi di stasiun bus, sedangkan bom di Bayaa, Dura, Saba al-Bur, dan Tarmiyah meledak di kompleks pertokoan. Di selatan Baghdad, tiga serangan mortir menghantam permukiman di Jaara, menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai 8 orang lainnya.
Studi yang dirilis bulan ini oleh para akademisi berbasis di Amerika Serikat, Kanada, dan Irak, menyebutkan hampir setengah juta orang tewas di Irak, sejak invasi pimpinan Amerika pada 2003. Pemerintahan Iraksaat ini juga menghadapi kegagalan penyediaan layanan dasar, seperti listrik dan air bersih, selain masalah keamanan.
By www.tribunnews.com/internasional/2013/10/28/10-ledakan-sehari-tewaskan-65-orang-di-baghdad

Wisatawan Tangkubanparahu Wajib Waspada

Dua orang pekerja yang sudah memasang CCTV melintas di antara warung-warung yang tutup dan sudah ditinggalkan pemiliknya di Taman Wisata Alam Kawah Gunung Tangkuban Parahu, Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (5/9/2012) sore. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat telah melarang mengunjungi kawah gunung tersebut dalam radius 1,5 kilometer setelah statusnya meningkat menjadi Waspada Level II karena kawah terus mengeluarkan gas CO2. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG- Meski statusnya sudah kembali normal, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) tetap meminta para wisatawan yang datang ke kawasan wisata Gunung Tangkubanparahu untuk tetap berhati-hati. Setiap pengunjung tidak diperkenankan turun ke areal Kawah Ratu.
PVMBG kembali menurunkan status Gunung Tangkubanparahu yang terletak di Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dari waspada atau level 2 menjadi normal, terhitung sejak Minggu (27/10/2013) pukul 15.00 WIB,.
Ketua Tim Tanggap Darurat dari PVMBG, Umar Rosadi, mengatakan penurunan status ini didasarkan pada hasil pengamatan tim PVMBG dengan melihat berbagai aspek serta aktivitas vulkanik Gunung Tangkubanparahu terutama kadar gas, aktivitas kegempaan, deformasi serta asap yang keluar dari Kawah Ratu. Seluruh aktivitas vulkanik cenderung menurun.(zam)
By www.tribunnews.com/regional/2013/10/28/wisatawan-tangkubanparahu-wajib-waspada

Alhamdulillah, Islam Diakui di Hamburg Jerman

Jerman memiliki populasi muslim
terbesar di Eropa setelah negara
Prancis. Lebih dari 4 juta
muslimin tinggal di negara
republik federasi tersebut. Angka
tersebut mengambil presentase
sekitar lima persen dari total
penduduk 82 juta jiwa. Minoritas,
namun Islam agama terbesar
ketiga setelah dua agama Eropa,
Protestan dan Katholik.
Menurut laman Euro islam,
komposisi muslim di Jerman
didominasi oleh para imigran.
Hampir 80 persen muslimin di
negeri Panser itu tak memiliki
kewarganegaraan Jerman. Hanya
sekitar 608 ribu yang tercatat
sebagai warga negara Jerman,
ditambah sekitar 100 ribu para
mualaf warga Jerman.
Awal mula Islam datang memang
berasal dari para buruh migran.
Mereka yang sebagian besar
datang dari Turki bekerja sekian
lama di Jerman. Namun saat
pekerjaan usai, setengah dari
mereka tinggal bahkan
membawa anak dan istri. Mereka
pun kemudian menetap di
kawasan industri seperti Berlin,
Cologne, Frankfurt, Stuttgart,
Dortmund, Essen, Duisburg,
Munich, Nurnberg, Darmstadt
dan Goppingen, dan Hamburg.
Dari sekian banyak kota
komunitas muslim awal tersebut,
Hamburg-lah yang paling
terdepan dalam toleransi
beragama. Kota terbesar kedua
Jerman tersebut bahkan pada
tahun lalu telah mengakui Islam
sebagai agama dan memberikan
hak bagi muslimin sebagai
penganut agama. Islam memiliki
tempat sebagaimana agama lain
di salah satu kota paling makmur
di Eropa tersebut.
Jumlah muslimin di kota
Hanburg mencapai sekitar 120
ribu jiwa. Namun menurut
Gatestone Institute, jumlah
muslimin Hanburg mencapai 200
ribu jiwa. Mereka hidup tenang
dan nyaman di bekas kota
imperial Kekaisaran Romawi
tersebut. Tak ada larangan
umum penggunaan jilbab kecuali
bagi guru, penjagalan hewan
halal pun diizinkan dengan
beberapa prasyarat. Dalam hal
ibadah, mereka pun memiliki
beberapa masjid yang layak.
Terdapat pula sebuah Islamic
Center Hanburg yang menjadi
salah satu masjid syiah tertua di
Eropa. The Islamic Centre
Hamburg (Jerman : Islamisches
Zentrum Hamburg) berdiri di
akhir 1950-an dan hingga kini
menjadi salah satu pusat Syiah di
dunia Barat .
Kendati dapat hidup nyaman,
muslimin Hanburg tak banyak
mendapat hak seperti penganut
agama lain. Mereka selalu
menjadi minoritas dengan isu
islamophobia yang merambah di
Barat. Tak sedikit konflik yang
bermunculan antara masyarakat
umum dan komunitas muslim.
Kondisi muslim Hanburg tersebut
pun mulai berubah ketika
pemerintah setempat
memberikan pengakuan atas
Islam.
Tahun lalu, tepatmya pada
tanggal 13 November, terjalin
kesepakatan bersejarah bagi
muslimin Hanburg, bahkan
muslimin Jerman secara umum.
Walikota Hanburg, Olaf Scholz
menandatangani kesepakatan
dengan para pemimpin dari tiga
organisasi Muslim Hanburg,
yakni Uni Islam Turki DITIB
( DITIB ), Dewan Komunitas
Islam ( Syura ) dan Federasi
Pusat Budaya Islam ( VIKZ ).
Organisasi tersebut telah
mewakili sekitar 90 persen
Muslim Hamburg.
Bukan sekedar mengakui tiga
ormas Islam, pemerintah kota
juga mendeklarasikan
pengakuan Islam sebagai sebuah
agama. Artinya, muslimin
mendapat hak-hak lebih dari
pemerintah. Menurut Islam
Today, perjanjian tersebut
menjamin hak untuk memeluk
dan mempraktekkan Islam,
melindungi properti komunitas
Muslim, persetujuan
pembangunan masjid dengan
menara dan kubah , peruntukan
lahan untuk pemakaman
Muslim, penyediaan makanan
halal di penjara dan rumah sakit,
pengakuan hari libur Muslim,
perwakilan Muslim di lembaga-
lembaga negara dan beberapa
hak-hak lainnya.
Tak hanya itu, menurut
Gatestone Institute, pengakuan
ttersebut juga memberikan
tempat bagi kurikulum
pengajaran Islam di sekolah
umum. Muslim Hamburg juga
berhak mendapat libur di tiga
hari besar muslim, yakni Idul
Fitri, Idul Adha dan Hari Asyura.
Kesepakatan tersebut juga
mencakup ketentuan yang lebih
ramah bagi pembangunan masjid
dan sarana muslimin lain.
Pemerintah Hanburg bahkan
memasukkan siaran muslim
bersama siaran Protestan dan
Katolik di radio dan televise baik
milik publik maupun swasta.
Muslim juga berhak mendapat
penyiaran publik dan federal
Saluran TV ZDF Jerman. Intinya,
seluruh hak dasar dan
kesetaraan diberikan pemerintah
Hanburg bagi muslimin.
Menurut WalikotaHanburg, Olaf
Scholz, kesepakatan dengan
muslimin tersebut merupakan
sebuah tonggak baru untuk
integrasi. Ia ingin membangun
masyarakat yang kuat dan
memberikan hak bagi setiap
warganya. “Dengan
ditandatanganinya perjanjian ini,
kita memperkuat dasar
masyarakat kota kita, bahwa kita
semua adalah warga Hamburg,”
ujarnya yang bukan lain
merupakan mantan menteri
perburuhan federal Jerman dari
partai Sosial Demokrat.
Ketua Uni Islam Turki DITIB
Hamburg, Zekeriya Altug
menyebut kesepakatan tersebut
sebagai "hari bersejarah" bagi
muslim Hamburg dan Jerman.
Muslimin sangat menyambut
gembira dengan adanya
kesepakatan tersebut. “Hamburg
hari ini menjadi preseden bagi
masa depan negara kita. Banyak
pegawai Muslim tidak berani
meminta hari libur pada hari
raya karena takut terlihat buruk.
Namun sekarang mereka
mampu berkata, "Ini liburan
saya, dan ini diatur oleh hokum”.
Tentu saja ini membuat
perubahan besar,” ujarnya.
Menuju Pengakuan Nasional
Pengakuan Islam di Kota
Hamburg rupanya tak hanya
mencetak sejarah muslim di kota
saja, namun juga muslim Jerman.
Pasca Hamburg, beberapa
wilayah Jerman lain satu per satu
melakukan hal sama. Mereka
menjalin kesepakatan dengan
muslimin dan mengakui Islam
sebagai agama.
Beberapa pekan setelah
Hamburg, Pemerintah provinsi
Bremen juga melakukan hal
sama. Lalu di tahun 2013, Islam
juga diakui di kawasan Lower
Saxony. Melihat hal tersebut,
para politikus sosialis pun
mengatakan keinginan agar
Islam dapat diakui di tingkat
nasional Jerman. "Ini akan
menjadi sinyal penting untuk
empat juta Muslim di Jerman, jika
negara mengakui Islam sebagai
sebuah komunitas agama. Islam
perlu kesempatan yang adil di
Jerman,” ujar seorang politikus
sosialis Jerman, Dieter
Wiefelspütz dalam sebuah
wawancara dengan surat kabar
Neue Osnabrücker.
Red: Heri Ruslan