HAPUS KTKLN & CABUT UU PPTKILN

Assalamu alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Bersama ini disampaikan bahwa pada hari Kamis, 25April 2013 kami yakni saya Abdul Rahim Sitorus bersama Mas Fathullah aliasLamuk (Infes PSD BM Yogyakarta), Mas Irsyadul Ibad  (Infes PSD BM Yogyakarta), Mbak Retno Dewi(Ketua ATKI Indonesia), Mas Hari (Kordinator Divisi Advokasi SBMI) dan MasJamaluddin (Kordinator For Migran Indonesia) telah datang ke Kantor YLBHI(Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) di Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta.

Kedatangan kami bertujuan meminta bantuan hukumcuma-cuma kepada YLBHI agar mengajukan permohonan hak uji materiil (JudicialReview) ke Mahkamah Konstitusi supaya beberapa pasal, ayat dan bagian dari UUNo. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UUPPTKILN) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan tidakberlaku alias dicabut.

Ketika itu kami ditemuilangsung oleh Direktur YLBHI Alvon Kurnia Palma, SH dan Direktur Advokasi YLBHIBahrain SH, MH beserta dua orang staf YLBHI. Hasil pembicaraan kami denganYLBHI antara lain sepakat akan mengajukan Judicial Review terhadap UU PPTKILN untuk“mencabut” atau “menghapus” aturan hukum tentang KTKLN, Asuransi TKI danpemaksaan memakai jasa komersial Agensi Asing yang merupakan “pasal perbudakan”yang mempermudah atau menghalalkan perdagangan manusia terhadap TKI / BMI diseluruh dunia. Aturan hukum dalam UU PPTKILN yang akan dicabut atau dihapusadalah Pasal 24, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 68, Pasal 100 ayat (2) huruf d danhuruf e, Pasal 103 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 104 ayat (1) huruf a danhuruf d; dan Pasal 105 ayat (2); serta Penjelasan Umum Alinea ke – 9. Intinya,kita tuntut “Hapus KTKLN beserta syarat-syarat kewajiban membeli asuransi danpemaksaan pakai jasa  Agensi Asing /PJTKI yang merupakan wujud lepas tanggung jawab negara untuk melindungi TKI /BMI.”

Apabila ada lagi pasal,ayat, bagian dari UU PPTKILN yang mau dicabut, maka kawan2 dipersilakan untukmenambahkannya. Kita diminta agar segera membuat Surat Permohonan secepatnya.Insya Allah akhir Mei 2013 saya sudah dapat merumuskan dalil-dalil hukum untuk membuktikanbahwa aturan tentang KTKLN, Asuransi TKI dan pemaksaan pakai jasa komersialAgensi Asing adalah bertentangan dengan UUD 1945. 

Sehubungan dengan itu, bagi kawan2 BMI dan atauorganisasi / serikat BMI baik di dalam maupun luar negeri yang berminat menjadiPemohon pengajuan Judicial Review (JR) baik sebagai perwakilan organisasi /serikat BMI ataupun selaku perseorangan diminta menyampaikan data2-nya meliputinama, jabatan / pekerjaan dan almat.

Contoh :
Nama                    : Retno Dewi
Jabatan                 :Ketua Asosiasi Tenaga Kerja IndonesiA (ATKI)
Alamat                  :Jl. .....

Mbak Retno bertindak selaku Pemohon organisasi / serikat BMI dimintamemberikan keterangan tentang Akta Notaris yang dimiliki ATKI dan tujuan ATKIdidirikan sesuai AD / ART ATKI.

Contoh lain :
PEMOHON Serikat Petani Indonesia (SPI) tercatat dalamAkta Notaris Ny. Soetati Mochtar, SH., dengan Nomor Akta: 18 Tanggal 14 April2008. Dalam Pasal 14 angka 5 Akta tersebut tercantum kegiatan-kegiatanorganisasi sebagai berikut untuk ”Melakukan pembelaan bagianggota yang dilanggar hak asasinya sebagai manusia, hak asasinya sebagaipetani dan hak asasinya sebagai warga negara.”
Dalam Anggaran Dasar Pasal 9 SPI bertujuan untukMelakukan advokasi terhadap kasus dan kebijakan yang merugikan anggotanya.

Jika tak punya Akta Notaris, makacukup mencantumkan ketentuan AD / ART yang menerangkan tujuan organisasi /serikat / Aliansi. Contoh, ” Pasal 3 angka 3 AnggaranDasar Aliansi Petani Indonesia” (API) menyebutkanbahwa tujuanAPI adalah “Memperjuangkan perlindungan hukum terhadap ketersediaan saranaproduksi bagi kaum tani.”

Data-data nama-nama Pemohon JudicialReview silakan diemailkan ke rahimsitorus@gmail.com
Perkembangan proses pengajuanJudicial Review selanjutnya, seperti mencari saksi dan bukti akan kita rembukbersama-sama. Terima kasih.

Wasalam. ttd :

http://twitter.com/rahimsitorus

TKI dan Penampungnya Diamankan Polisi

Tersangka MS diamankan di Mapolda Kalbar

Pontianak – Jajaran Polda Kalbar meringkus MS, 51, warga Kubu Raya, penampung Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Timur yang berangkat ke Brunei Darussalam, Rabu (15/5) sore.
Sebanyak 12 TKI yang ditampung di rumah MS, terdiri dari tiga perempuan usia di atas 20 tahun dan sembilan laki-laki usianya juga di atas 20 tahun.
“Kita mengetahui ada penampung TKI di Kubu Raya, setelah mendapatkan informasi dari warga. Jajaran Polda langsung mengamankan 12 TKI dan tersangka sendiri,” ujar Kasubdit IV Polda Kalbar AKBP Dra Nowo Winarti MSi melalui Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar, Jumat (17/5).
Para TKI itu segera dipulangkan ke daerahnya masing-masing. “Kita akan berkoordinasi dulu ke dinas terkait. Mereka itu harus dipulangkan atau bagaimana. Kalau memang mereka bisa mengurus surat-menyurat untuk bisa jadi TKI. Barulah bisa diizinkan berangkat,” tuturnya.
Mukson menjelaskan, TKI ini sudah hampir seminggu ditampung di kediaman MS. Atas perbuatannya, tersangka dijerat UU tentang Perlindungan dan Penetapan TKI nomor 36/2004 dan UU Perdagangan Orang nomor 21/2007. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.
MS mengaku melakukan pekerjaan ini sudah hampir dua tahun. “Saya sopir travel yang membawa TKI dari NTB dan Jawa Timur ke Brunei. Rencananya akan dibawa ke Brunei. Sebelum berangkat mereka ditampung dulu di rumah saya,” jelasnya.
MS ditangkap di rumah bersama TKI yang sudah siap berangkat. “Tiba-tiba polisi datang dan langsung mengamankan kami semua,” tuturnya. MS mengatakan, setiap TKI yang diantar ke Malaysia memberinya upah Rp600 ribu. “Mereka langsung saja saya antar ke tempat mereka kerja di Brunei,” ungkapnya. (sul) sumber:equator-news.com/patroli/20130518/tki-penampungnya-diamankan-polisi

Apresiasi Pemprov NTT untuk Bimtek Nasional TKI

(Berita Daerah - Balnustra) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberi apresiasi dan dukungan penuh kepada Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) yang menggelar bimbingan teknis bagi sekitar 200 petugas rekruitmen calon TKI di daerah itu.

"Kita memberi dukungan dan penghargaan atas inisiatif dari APJATI yang merupakan tempat berhimpunnya para pengerah jasa tenaga kerja Indonesia swasta, untuk memberikan penguatan dan pemantapan wawasan dan keterampilan bagi para petugas yang menjalankan fungsi sebagai perekrut calon TKI," kata Sekretaris Daerah NTT Frans Salem ketika menjadi nara sumber dalam Bimtek itu, di Kupang, Jumat.

Dukungan itu selain karena merupakan agenda pertama pengurus APJATI NTT 2013-2018, juga berdasarkan data dari Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 2011 sudah 510.000 TKI termasuk yang berasal dari NTT yang ditempatkan di berbagai negara.

Karena itu mulai 2012 BNP2TKI, telah memusatkan perhatian pada peningkatan TKI sektor formal berkemampuan semiterampil, terampil, dan profesional untuk ditempatkan di sejumlah negara mengingat ketersediaan pasarnya yang terbuka luas, baik di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa serta Afrika.

Menurut Salem, penempatan TKI telah menyandera bangsa ini dengan masalah-masalah TKI.

"Belum lagi adanya kritik-kritik yang menyayangkan bangsa yang kaya sumber daya manusia dan kekayaan alam yang melimpah ini masih menempatkan TKI penata laksana rumah tangga (PLRT)," katanya.

Ia mengatakan Menakertrans Muhaimin Iskandar sudah berulangkali mengatakan bahwa penempatan TKI PLRT sekarang ini tidak bisa dilanjutkan karena mereka bekerja selama 24 jam, tinggal dengan majikan, dan tidak ada produk hukum yang melindungi mereka.

Bahkan pada 2011, BNP2TKI sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk penempatan TKI skill dan formal, sosialisasi dengan melakukan kunjungan ke beberapa negara Asia Pasifik dan Afrika, sekaligus mencari pasar kerja.

"Hasilnya, tersedia ratusan ribu order TKI fomal/skill. Peluang ini sangat menantang," katanya.

Dalam kaitan itu maka daerah harus menangkap peluang kerja untuk penempatan TKI formal ke luar negeri dengan mengirimkan tenaga terampilnya yang belum terserap di dalam negeri.

(et/EA/bd-ant) sumber:beritadaerah.com/2013-05-17/apresiasi-pemprov-ntt-untuk-bimtek-nasional-tki