KBRI tindak tegas penyalur TKW ilegal ke Mesir

Kairo (ANTARA News) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo mengancam akan menindak tegas penyaluran tenaga kerja wanita (TKW) ilegal ke Mesir yang dinilai marak belakangan ini.
"Sehubungan dengan semakin maraknya Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh oknum WNI, KBRI menyatakan akan menindak tegas para pelakunya," demikian edaran dari Fungsi Protokol dan Konsuler (Protkons) KBRI Kairo yang dipublikasikan, Senin.
Kepala Protkons KBRI Kairo, Nugroho Yuwono Aribhimo, yang dikonfirmasi ANTARA di Kairo, Senin malam, membenarkan surat edaran KBRI bernomor "SE.019/III/2014/PROTKONS" tersebut.
Menurut Nugroho, jumlah TKW yang terdaftar di KBRI Kairo saat ini sebanyak 500 orang.
"Sebelumnya tercatat 800 TKW, namun setelah dilakukan verifikasi terkait dengan pendataan pemilih tetap pemilu bagi WNI di Mesir, maka jumlah TKW tercatat 500 orang," tutur Nugroho yang juga sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Mesir itu.
Surat edaran tersebut berisi lima butir, yaitu pertama, "Mengingat Mesir bukan negara tujuan penempatan TKI Informal, dan tidak ada perjanjian pengiriman TKI dengan Pemerintah Mesir, maka segala bentuk tindakan mendatangkan dan menyalurkan TKI tanpa prosedur resmi melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal berupa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Kedua, bagi pelaku dan yang terlibat TPPO dapat dikenakan hukuman sesuai Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) RI Tahun 1958; Undang-Undang RI No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri; dan Undang-Undang RI No. 21/2007 mengenai TPPO.
Pemerintah Mesir juga akan menjeratnya sesuai Undang-Undang Mesir No. 64/2010 tentang Anti Perdagangan Manusia, dimana pelaku dan yang terlibat dapat dituntut sanksi pidana maksimum 15 tahun penjara.
Ketiga, bagi WNI yang melakukan TPPO diinstruksikan agar segera menghentikan kegiatan atau tindakannya tersebut.
"Apabila terdapat WNI yang terbukti melakukan praktek-praktek TPPO, KBRI Kairo tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi berupa deportasi atau penuntutan secara hukum di Indonesia."
Keempat, untuk memberantas maraknya praktek-praktek TPPO tersebut, KBRI juga telah melakukan upaya kerja sama dengan Pemerintah Mesir untuk menindak siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ilegal dimaksud.
Kelima, bagi siapa saja yang mengetahui adanya oknum WNI di Mesir yang melakukan praktek-praktek TPPO agar melaporkannya kepada KBRI melalui nomor telpon Hotline +201022229989, +20227947200, +202279209, dan +201015185795. (M043)
Editor: B Kunto Wibisono SUMBER BERITA

Polisi Sumbawa selidiki perusakan rumah dukun santet

Sumbawa Besar (ANTARA News) - Polsek Lape Tengah menyelidiki kasus perusakan tempat tinggal SY yang terletak di Dusun Lape Atas, Kecamatan Lape, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, karena dicurigai warga jika pemilik rumah adalah seorang dukun santet.
"Kecurigaan kalau SY itu dukun santet tidak terbukti. Akan tetapi massa sudah terlanjur merusak rumah dengan cara melempari dengan batu," kata Kapolsek Lape AKP Satrio, Senin.
Saat aksi perusakan itu terjadi pada Selasa (11/3) malam lalu, ujar pria yang akrab dipanggil Yoyo, SY bersama istri dan lima orang anaknya sempat diamankan, karena dikhawatirkan akan beresiko terhadap keselamatan jiwanya.
Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara SY dan warga, yang difasilitasi Kepala Desa Lape Johar Arifin. Dalam pertemuan itu terungkap kalau SY tidak pernah mengikuti kegiatan warga termasuk gotong-royong, sehingga memunculkan rasa antipati terhadapnya.
Namun persoalan gotong-royong, kata Yoyo, bukan menjadi ranahnya. Pihaknya akan menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana, katanya.
"Kami sudah menerima laporan SY terkait aksi perusakan dan telah ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP," ujarnya, seraya mengatakan surat panggilan telah dilayangkan kepada sejumlah saksi untuk dimintai keterangannya pada Selasa (18/3) mendatang.
Disinggung keberadaan SY beserta keluarganya pascaperusakan itu, Kapolsek Lape menyatakan, untuk sementara ini menumpang di rumah salah seorang warga.
Sebelumnya, tempat tinggal SY dihujani batu oleh masyarakat pada Selasa malam. Aksi massa ini karena dipicu adanya isu kalau SY memiliki ilmu santet.
Untuk menetralisir situasi Kades Lape beserta aparat kepolisian dan TNI terjun ke lapangan, sekaligus mengamankan terduga beserta keluarganya. Pertemuan pun digelar dengan menghadirkan SY.
Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah unsur itu, massa tetap meminta agar SY hengkang dari kampung tersebut.
Di lain pihak, SY membantah menganut ilmu hitam sebagaimana tuduhan warga. "Saya tidak menganut ilmu hitam dan saya berani bersumpah atas apapun, meski harus sumpah pocong sekalipun. Tudingan ini adalah fitnah," ujarnya.
SY mengaku tudingan ini telah dilaporkan kepada ketua RT dan kepala dusun (Kadus) serta ke Kapolsek Lape, Selasa sore. Namun malam harinya, sekitar pukul 21.00 Wita, rumahnya dihujani batu.
SY mengaku terpaksa angkat kaki dari dusun ini dan telah mengemasi seluruh barangnya, sebab rumah yang ditempatinya sudah hancur dilempari massa. (SZH/I014)
Editor: B Kunto Wibisono SUMBER BERITA

Satgas Yonif 751 berhasil sergap 3 orang diduga KSB

Ilustrasi. Kapolres Mimika, AKBP Jermias Rontini SIK (tengah) dan Dandim 1710 Mimika Rafles Manurung (kanan) menggelar barang bukti hasil penyitaan dari Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) yang tewas setelah baku tembak dengan aparat gabungan TNI/Polri di Tanggul Timur, Kali Kopi, Area Freeport, Timika, Papua, Jumat (10/1). (ANTARA FOTO/Spedy Paereng)
Jayapura (ANTARA News) - Satuan Tugas (Satgas) Yonif 751/Raider berhasil menyergap 3 (tiga) orang Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) yang diduga sebagai Kelompok Yambi dan mengamankan 29 butir munisi kaliber 5,56 mm, 4 buah kaos loreng, 1 buah celana loreng, 1 buah tas rangsel, 1 buah busur serta 10 anak panah pada Sabtu (15/3) lalu sekitar pukul 08.00 WIT di Kabupaten Puncak Jaya.
Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Christian Zebua sangat menyesalkan kejadian tersebut, karena masih ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan senjata api.
"Selama ini Kodam XVII/Cenderawasih tidak menempatkan pihak yang berseberangan paham sebagai musuh, tetapi senantiasa mengajak mereka yang berbeda paham untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai dan bersama-sama bergandeng tangan membangun Papua," kata Pangdam dalam siaran pers yang dikirim ke Antara di Jayapura, Selasa.
Ia menjelaskan kontak senjata tersebut terjadi pada saat Tim 1 Satuan Penugasan Pengamanan Daerah Rawan Yonif 751/R dengan kekuatan 15 orang anggota yang dipimpim oleh Sertu Obed Anggara melaksanakan penyergapan di KV 2491.
"Saat dalam perjalanan menuju titik penyergapan, kemudian bertemu dengan sekelompok masyarakat yang berjumlah 10 (Sepuluh) orang. ketika akan didekati, tiba-tiba 4 (empat) orang dari kelompok masyarakat tersebut melakukan penembakan kearah personel Satgas Yonif 751/R," urainya.
Lebih lanjut Pangdam menuturkan bahwa akibat kejadikan tersebut dilakukan pengejaran terhadap 4 (empat) orang yang melakukan penembakan, kemudian terjadi kontak tembak di saat KSB ini terdesak di tepi jurang salah satu diantaranya, yang membawa senjata api yaitu Yekeles Enumbi melompat kearah jurang sedangkan 3 (tiga) orang lainya mengalami luka tembak yaitu Tigabut Enumbi, Kindeman Telenggen/Taman Telenggeng dan Metinus Telenggeng.
"Ketiga orang ini kemudian dievakuasi ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Mulia untuk mendapatkan perawatan medis, sedangkan 6 (enam) orang warga lainya dibawa menuju Polres Puncak Jaya guna penyelidikan lebih lanjut," pungkasnya. (*)
Editor: B Kunto Wibisono Sumber

Harapan pengusaha jasa TKI pada Kepala BNP2TKI baru

Jakarta (ANTARA News) - Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) mengharapkan kehadiran mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansur, sebagai Kepala BNP2TKI menggantikan Moh Jumhur Hidayat, bisa memulihkan penempatan ke sejumlah negara yang hingga kini vakum.
Direktur Eksekutif Himsataki Yunus M Yamani di Jakarta, Senin, mengatakan penempatan yang bermartabat perlu dikembangkan agar program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sesuai dengan tujuannya.
"Untuk itu perlu disusun program perlindungan yang komprehensif, sejak dari penyusunan aturan, perjanjian kerja, pelatihan hingga perlindungan hukum jika TKI bermasalah di luar negeri," kata Yunus.
Dia mencatat, hingga saat ini penempatan ke Saudi, Kuwait dan Jordan misalnya, masih vakum karena belum ada kesesuaian pandangan tentang penempatan TKI di antara kedua negara.
Yunus juga menilai perlunya kesiapan di dalam negeri jika penempatan ke negara-negara tersebut ingin dibuka kembali.
"Terutama pada peraturan dan ketaatan pada aturan, baik pelaku, juga para pengawas," kata Yunus.
Himsataki yakin, Gatot yang pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Saudi Arabia memiliki cukup pengalaman terkait ketenagakerjaan, khususnya perlindungan TKI sehingga bisa mewujudkan nota kesepemahaman bagi kedua negara.
Organisasi itu juga memberi apresiasi kepada Jumhur Hidayat yang telah meletkkan dasar-dasar pelayanan di beberapa provinsi sehingga banyak memudahkan PPTKIS dalam perekrutan TKI. "Meski belum maksimal tetapi sudah banyak membantu," kata Yunus.
Dia berharap Gatot mampu melanjutkan kebijakan yang belum terlaksana, seperti pengembangan penempatan yang terhambat selama ini.
Pada bagian lain, Himsataki juga mengucapkan terima kasih kepada Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) yang berperan besar dalam mewujudkan nota kesepemahaman antara Indonesia dan Saudi arabia.
"Saat ini pelayanan KBSA cukup baik, juga sering melibatkan perusahaan jasa TKI (PJTKI) jika muncul permasalahan. PJTKI dan asosiasi diundang agar segera menyelesaikan permasalahannya," kata Yunus.
Himsataki menilai banyak perubahan ke arah yang lebih baik dan berharap KBSA bisa memberi pelayanan yang lebih baik lagi ke depan, khususnya jika penempatan ke Saudi Arabia dibuka kembali.
Editor: Desy Saputra Sumber

Berhentikan Jumhur, Presiden Angkat Gatot Abdullah Mansyur Sebagai Kepala BNP2TKI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 11 Maret 2014 lalu telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2014 tentang pemberhentian Ir. Moh. Jumhur Hidayat dari jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebagai pengganti Moh. Jumhur Hidayat, Presiden SBY menugaskan Drs. Gatot Abdulah Mansyur, mantan Dubes RI di Riyadh, Saudi Arabia. Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menjelaskan, salah satu pertimbangan Presiden dalam memberhentikan Moh Jumhur Hidayat itu adalah dalam rangka penyegaran organisasi. “Jumhur Hidayat sudah menjabat sebagai Kepala BNP2TKI selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, yaitu diangkat sebagai Kepala BNP2TKI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/M Tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007. Selain itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) sudah meminta penggantian ini sejak beberapa bulan lalu,” kata Seskab Dipo Alam di Jakarta, Senin (17/3). Sebagaimana diketahui, Kepala BNP2TKI merupakan jabatan struktural eselon I yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) jabatan eselon I disebut sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi. Dalam Pasal 117 ayat (1)"antara lain diatur bahwa jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, pejabat eselon I yang sudah lebih dari 5 tahun menduduki jabatan yang sama harus dimutasikan ke jabatan lain atau diberhentikan. Menurut Seskab, Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentikan tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan, yaitu tanggal 11 Maret 2014. Dengan demikian, jabatan Kepala BNP2TKI harus segera diserahterimakan kepada pejabat baru yang menggantikannya, yaitu Drs. Gatot Abdulah Mansyur. Mengenai pengangkatan Gatot Abdulah Mansyur sebagai Kepala BNP2TKI itu, menurut Seskab Dipo Alam, dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman yang bersangkutan selama bertugas sebagai Duta Besar RI di Riyadh, dan Konsul Jendral RI di Jeddah, serta Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri. “Pengalaman selama bertugas di Timur Tengah dan Kementerian Luar Negeri tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam menangani berbagai masalah TKI,” tuturnya. Seskab Dipo Alam juga mengemukakan, pejabat baru Kepala BNP2TKI itu diharapkan mampu mengembangkan potensi dan peluang penempatan TKI dan perlindungan TKI di wilayah lain, seperti Hongkong dan Korea Selatan. Sumber Berhentikan Jumhur, Presiden Angkat Gatot Abdullah Mansyur Sebagai Kepala BNP2TKI