Dapat Kabar Indonesia-Arab Saudi Teken MoU TKI, Anggota DPR Meradang

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Rieke
Dyah Pitaloka meminta Pemerintah untuk
secara transparan membuka rencana
penandatangani nota kesepahaman (MoU)
Indonesia-Arab Saudi yang rencananya
dilakukan hari ini.
Menurut Rieke, pada Rabu (19/2) di Riyadh,
Pemerintah melalui para pembantunya
akan menandatangani MoU dengan Saudi
Arabia, terkait TKI. Sementara Komisi IX
DPR RI tak pernah diinformasikan
mengenai hal tersebut. Justru kabar
diperoleh dari pernyataan yang dilansir
media di Arab Saudi.
"Perjanjian dengan negara lain memang
otoritas pemerintah, namun Komisi IX
sebagai mitra kerja tak berlebihan apabila
berurun pikiran terhadap klausul-klausul
perjanjian agar marwah perlindungan
menjadi intisari perjanjian tersebut," jelas
Rieke di Jakarta, Rabu (19/2).
Ditambahkan Rieke, "Kami menolak
penandatanganan perjanjian antara RI dan
Saudi sebelum klausul-klausul perjanjian
disampaikan terbuka pada DPR RI dan
Rakyat Indonesia."
Dia menilai, MoU itu ada kaitan dengan
rencana penghapusan moratorium
pengiriman TKI ke Arab Saudi. Padahal,
masih banyak kasus-kasus kejahatan yang
menimpa para TKI yang belum diselesaikan
Pemerintah.
Rieke menekankan, apabila perjanjian RI-
Saudi tetap dijalankan dan moratorium
pengiriman diakhiri, maka Pemerintah
nyata-nyata melanggar UU 39/2004.
Terutama Pasal 29 soal penempatan calon
TKI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperhatikan
harkat, martabat, hak asasi manusia,
perlindungan hukum, pemerataan
kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga
kerja dengan mengutamakan kepentingan
nasional.
Pada kesempatan itu, Rieke juga
menyatakan, pihaknya meminta bantuan
KPK untuk melakukan penyelidikan
terhadap indikasi keterlibatan oknum di
kementerian dan lembaga pemerintahan
yang menangani TKI dalam bisnis
perdagangan TKI.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/NAD
http://m.beritasatu.com/nasional/167100-dapat-kabar-indonesiaarab-saudi-teken-mou-tki-anggota-dpr-meradang.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter