ID Nasional Direksi PPTKIS untuk Pelayanan Terbaik

Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro didampingi Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan BNP2TKI Arifin Purba, dan Kabid Sistem Informasi Ade Ester Panjaitan, pada saat memberikan pengarahan kegiatan "Konsolidasi Penempatan TKI dan Pemberian ID Nasional" di Sentul, Bogor, Jawa Barat (Rabu, 05/03/2014)
Jakarta, BNP2TKI, Senin (11/03) - Penerbitan ID (Identitas Diri) Nasional bagi kalangan direksi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan terhadap calon TKI/TKI. Disamping itu, PPTKIS juga akan bertanggungjawab seutuhnya atas calon TKI/TKI yang direkrutnya.
Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro menyampaikan pernyataan itu saat memberikan arahan di depan sekitar 200-an manajer dan direksi PPTKIS se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang mengikuti "Konsolidasi Penempatan TKI dan Pemberian ID Nasional" pada Rabu (05/03/2014) lalu. "Yang bertanggungjawab didalam penempatan calon TKI/TKI itu manajer atau direksi dari PPTKIS, bukan PRCTKI (Petugas Rekrut Calon TKI). Karenanya manajer atau direksi PPTKIS perlu diberikan ID Nasional itu," kata Agusdin.
Hadir sebagai narasumber dalam "Konsolidasi Penempatan TKI dan Pemberian ID Nasional" itu antara lain, Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan BNP2TKI Arifin Purba, dan Kabid Sistem Informasi Ade Ester Panjaitan. Hadir pula Kepala BP3TKI Jakarta Delta, Kepala BP3TKI Serang Amien Amanullah, dan Kepala BP3TKI Bandung Hasan Abdullah.
Kegiatan "Konsolidasi Penempatan TKI dan Pemberian ID Nasional" sebelumnya dilakukan di Semarang untuk kalangan manajer atau direksi PPTKIS yang berada di Semarang dan Jawa Tengah. Lalu hal yang sama juga dilaksanakan di Surabaya untuk kalangan manajer atau direksi PPTKIS yang berada di Surabaya dan Jawa Timur. Kemudian secara bertahap akan dilakukan di daerah-daerah lain yang merupakan kantong TKI.
Agusdin menjelaskan, untuk mendapatkan ID Nasional itu manajer atau direksi PPTKIS sebelumnya disyaratkan mengikuti diskusi mengenai penerapannya yang dilakukan secara sistem online. Usai mengikuti diskusi masing-masing manajer atau direksi dari PPTKIS dilakukan pengambilan data diri, foto diri, dan sidikjari (finger print) dengan sistem biometric, guna keamanan dan kepastian data dirinya.
"Sistem online yang diciptakan dan dibangun BNP2TKI untuk pelayanan pendataan dan pendaftaran pada calon TKI/TKI ini dimaksudkan dapat mempermudah pengawasan pada TKI maupun PPTKIS," katanya.
Dengan dimilikinya ID Nasional, PPTKIS bisa dengan mudah melakukan perekrutan terhadap calon TKI/TKI, kendati di daerah domisili calon TKI/TKI tersebut tidak ada cabang dari PPTKIS. ID Nasional ini untuk pelayanan terbaik bagi PPTKIS. Berikut akan memberikan kepastian perlindungan bagi calon TKI/TKI yang direkrutnya.
Sebelumnya, BNP2TKI telah melakukan langkah pembenahan-pembenahan terkait mekanisme rekrut calon TKI/TKI. Di antaranya mengganti sebutan Sponsor menjadi Petugas Rekrut calon TKI (PRCTKI). Berikut dilakukannya akurasi data PRCTKI dalam Sistem Kompterisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dengan pemberian ID melalui proses biometrik foto diri dan sidik jari (finger print), sehingga tidak bisa ditukar atau digantikan kepada orang lain atau dengan ID Petugas Rekrut yang lainnya.
"Sehingga untuk pendaftaran calon TKI secara sistem online di Disnaker kabupaten/kota yang membidangi ketenagakerjaan hanya dapat dilakukan oleh Petugas Rekrut calon TKI yang telah diregistrasi dalam SISKOTKLN," kata Agusdin. "Adapun ID Nasional bagi manajer atau direksi PPTKIS ini berlaku secara nasional. Tujuan untuk pelayanan terbaik, yakni memudahkan mekanisme rekrut calon TKI/TKI dan bertanggungjawab," tambahnya.
Dalam catatan Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI, langkah pembenahan kepada petugas rekrut calon TKI yang difokuskan pada pengendalian selama Agustus 2012 hingga Januari 2014 telah teregistrasi sebanyak 5.627 orang petugas. Sedangkan penerbitan ID Nasional bagi manajer atau direksi PPTKIS diperlukan guna lebih mengoptimalkan pembenahan mekanisme rekrut calon TKI/TKI dan bertanggungjawab.***(Imam Bukhori) Sumber BNP2TKI