Kepala BNP2TKI: Harus Ada Plafon Uang Diat

Jakarta (Antara) - Kepala Badan
Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) Gatot
Abdullah Mansyur mengatakan
besaran uang diat untuk kasus
pembunuhan di Arab Saudi
harus memiliki batas (plafon)
untuk mewujudkan keadilan.
"Ke depannya harus ada plafon.
Kita masih berpendapat
pemerintah tidak pada
tempatnya untuk membayar
seluruh nilai diat. Pemerintah
tidak bisa mengambil alih
kesalahan orang, demi
keadilan," kata Gatot dalam
diskusi di Wisma Antara, Jakarta,
Senin.
Untuk alasan kemanusiaan,
pemerintah tetap dapat
membantu dalam pembayaran
uang diat tersebut, namun
dibatasi sehingga tidak terjadi
lagi kenaikan besaran diat
hingga berkali-kali lipat nilai
normal.
"Kedepan kalau pemerintah
ingin membantu, harus dibatasi.
Misal pemerintah membantu
dengan nilai minimal dan sisanya
harus diusahakan sendiri," kata
Gatot.
Hal tersebut karena di Arab
Saudi, pembunuhan merupakan
kasus khusus yang
menggunakan hukum Islam
dalam penyelesaiannya yang
melibatkan pemberian maaf dari
keluarga korban dan
pembayaran uang "denda" atau
diat.
"Qishash itu harus diselesaikan
dengan keluarga. Bahkan raja
(Saudi) tidak bisa memaafkan.
Ini kasus yang tidak bisa
didiplomasikan," kata Gatot.
Berbeda dengan kejahatan lain
seperti terorisme atau narkoba,
Gatot menyebut kasus
pembunuhan tidak dapat
diselesaikan oleh jalur diplomasi
karena hukuman untuk kasus
pembunuhan menggunakan
hukum Islam seperti tercantum
dalam Alquran.
"Masyarakat harus paham
tentang qishash itu apa. Bahkan
Raja tidak bisa memaafkan. Baru
untuk kasus lain seperti teroris,
narkoba, sihir yang gak ada di
Alquran baru bisa dilakukan
diplomasi antar pemerintah.
Tapi untuk qishash tidak bisa,"
papar Gatot. (ar)
Sumber Kepala BNP2TKI: Harus Ada
Plafon Uang Diat