Derita TKI di Bandara Cengkareng, Dipaksa Telanjang untuk Tukarkan Uang

Mukmainah di KPK (Foto: Nadia/detikcom)

Jakarta - Kisah pilu TKI hampir tidak ada habisnya. Seperti yang dialami Mukmainah, salah seorang TKI asal Tegal yang harus menerima perlakuan tidak menyenangkan saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Mukmainah yang menjadi TKI di Taiwan ini mendapat perlakuan keji saat dirinya pulang ke Indonesia. Ia mengaku pernah disuruh telanjang oleh oknum bandara lantaran dirinya tak mau menukar uang asing yang dimiliki pada tahun 2011 dan 2012 lalu. "Iya, suruh dibuka baju semuanya, sampai dibawa ke kamar mandi disuruh ikut, cari duit mata uang asing itu," ujar Mukmainah kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/8/2014). Mukmainah datang ke KPK bersama dengan Migrant Care untuk menyampaikan masalah yang menimpanya. Hal ini dilakukan pasca sidak yang dilakukan oleh KPK terhadap maraknya pemerasan TKI di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (25/7/2014) lalu. Mukmainah bercerita dirinya pernah dipaksa dan digiring ke sebuah ruangan, dia dimintai sejumlah uang sebelum diantar pulang ke rumahnya di kampung. Mukmainah menganggap pihak bandara terlibat dalam aksi tersebut. "Di bandara itu rasanya ada pekerja (menyebutkan lembaga pengurus TKI, red), di situ juga ada yang pakai seragam aparat juga lagi. Trus di situ misal kita diantar sampai ke rumah lalu kita pas mau turun jarak sekitar satu kilometer yang kira-kira mau turun itu disuruh bayar ke sopir. Kami kasih Rp 100 ribu mereka tidak terima, mereka mintanya lebih," ceritanya. Atas kejadian tersebut, Mukmainah langsung melaporkan ke Migrant Care untuk ditindak lebih lanjut. Sebelumnya KPK, UKP4, dan Bareskrim Polri melakukan sidak di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pasca sidak, terjadi penurunan praktik calo dan pemerasan. "Angkasa Pura 2, pengelola bandara juga akan segera membuat Posko untuk menampung pengaduan dan menindaklanjuti serta menghubungi Tim Sidak bila ditemukan ada praktek pemerasan lagi," kata Bambang, Senin (28/7/2014).
Sumber

Belum Ada TKI Korban Pemerasan Melapor ke Polisi

Belum Ada TKI Korban Pemerasan Melapor ke Polisi

JAKARTA - Polda Metro Jaya hingga kini belum menerima adanya laporan dari TKI yang menjadi korban pemerasan di Bandara Soetta beberapa waktu lalu. "Sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke kami soal TNI yang menjadi korban," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Heru Pranoto, Senin (4/8/2014) di Mapolda Metro Jaya. Heru melanjutkan pihaknya sudah sejak jauh-jauh hari mengimbau para TKI yang menjadi korban untuk melapor. Pasalnya pihak penyidik tidak bisa menjerat 18 orang yang terjaring razia di Bandara, karena saat terjaring tidak ada korban dan belum ada transaksi antara TKI dengan 18 orang tersebut. "Kami masih tunggu korban untuk membuat laporan. Silakan melapor ke Polda Metro ataupun Polres Bandara," kata Heru.
Sumber

TKI Ditangkap di Balikpapan Bawa Sabu Senilai Rp 3,1 M

Samarinda - Petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Kalimantan Timur, menggagalkan penyelundupan 1,573 kg sabu asal Tiongkok, senilai Rp 3,14 miliar yang dibawa TKI wanita, asal EW (36), warga Blora Jawa Tengah. Kini EW meringkuk di sel tahanan. Pesawat maskapai Silk Air MI-134 rute Hong Kong- Balikpapan via Singapura yang ditumpangi EW, mendarat Sabtu (2/8/2014) lalu sekitar pukul 10.30 WITA di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Petugas melakukan pemeriksaan intensif di Terminal Kedatangan Internasional. "Citra image X-Ray petugas Customs Narcotics Team mencurigai barang bawaan EW adalah barang terlarang. Kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mendalam," kata Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Kunawi, dalam keterangan pers di kantornya, Senin (4/8/2014). Tiga bungkus plastik yang disembunyikan di alas koper EW, berdasarkan pengujian menggunakan Narcotest, tampak barang bentuk kristal putih. Kristal putih tersebut positif mengandung Methamphetamine atau sabu dengan berat 1,573 gram netto. "Estimasi nilainya diperkirakan senilai Rp 3,14 miliar," ujar Kunawi. Petugas menjeratnya dengan Pasal 102 (e) UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 114 (2) dengan ancaman hingga hukuman mati. "Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku berikut barang buktinya, kita serahkan ke Polres Balikpapan," jelasnya. Masih menurut Kunawi, EW sendiri merupakan TKI wanita asal Hong Kong. Dia membawa sabu yang didapat dari majikannya seorang WNI yang tinggal di Tiongkok. "Di Indonesia, EW asal Blora (Jawa Tengah)," tutupnya.
Sumber

Garap Serius Pemerasan TKI, KPK Tunggu Data Migrant Care

Garap Serius Pemerasan TKI, KPK Tunggu Data Migrant Care
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti pada aksi sidak saja dalam membongkar praktik pungli terhadap TKI di Bandara Soekarno Hatta. Lembaga ini sudah menunggu data dan informasi dari Migrant Care yang diakui jauh lebih bagus dibanding data yang mereka miliki. "Yang lebih lengkap ada di Migrant Care. Makanya kami ingin dengar kajian dari Migrant Care," ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (4/8/2014). KPK sendiri sudah mengatur jadwal pertemuan dengan Migrant Care. Bahkan Migrant Care nantinya juga akan membawa sejumlah TKI yang mengaku pernah diperas saat tiba di Indonesia. "Nah yang menarik, nanti dari Migrant Care akan bawa orang yang pernah diperas. Jadi nanti ada testimoninya, jadi mungkin akan lebih menarik lagi," lanjut Bambang. KPK menggelar sidak di PT Angkasa Pura II Terminal II Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7) lalu. KPK menyoroti berbagai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan TKI yang baru pulang ke tanah air di lokasi tersebut. Sidak dilakukan KPK dibantu Bareskrim Mabes Polri dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) serta pihak Angkasa Pura II. Sidak dipimpin langsung Ketua KPK Abraham Samad bersama tiga Wakil Ketua, Bambang Widjojanto, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. Tampak juga Kabareskrim Komjen Suhardi Alius beserta stafnya.
Sumber

SBY dan Muhaimin Iskandar Lalai Urus TKI

SBY dan Muhaimin Iskandar Lalai Urus TKI
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki nasib Tenaga Kerja Indonesia. Selain menderita karena berbagai kekerasan yang menimpa selama bekerja di luar negeri, para pahlawan devisa juga harus menghadapi aksi pemerasan ketika pulang ke Tanah Air. "Ke mana presiden ketika ada persoalan serius. Ada warganya yang memeras warganya sendiri," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta, Minggu (3/8). Menurutnya, upaya mengurangi penderitaan TKI, presiden sama sekali tidak menegur pembantunya yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang dikenal bekerja lamban dalam persoalan TKI. "Harus ada teguran, ini masih tanggung jawab pak menteri. Sayangnya presiden tidak menyikapi kasus ini," kata Emerson. Padahal, sejak tahun 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memperingatkan adanya persoalan menyangkut pelayanan publik. Meski begitu, tidak ada tindakan signifikan atau pengawasan yang kuat dan aman dalam hal pelayanan publik dari pemerintah. Terlebih, pelayanan kepada TKI di dalam maupun luar negeri. "Pertanyaan kami, SBY masih presiden atau tidak. Jika tidak bisa jadi presiden, dia bisa bertindak atau dialihkan ke wakil presiden," tegas Emerson. (dem/rmo/jpnn)
Sumber

KPK Segera Rilis Hasil Kajian Soal TKI

KPK akan mengkonsolidasikan kajian dengan Migrant Care. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjanarto.
Komisi Pemberantasan Korupsi berencana segera melakukan pertemuan dengan Migrant Care untuk menindaklanjuti adanya praktik pemerasan dan percaloan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Bandara Soekarno- Hatta. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan dalam pertemuan itu rencananya Migrant Care akan mempresentasikan hasil kajiannya terkait pelayanan terhadap TKI itu. "Migrant Care akan bertemu KPK dan presentasikan hasil kajiannya. Ini nanti akan dikonsolidasikan dengan kajian KPK," kata Bambang, dalam pesan singkatnya kepada VIVAnews, Minggu 3 Agustus 2014. Dia mengungkapkan, KPK segera mempresentasikan hasil kajiannya, dan memberikan sejumlah usulan langkah strategis terkait pelayanan TKI. Pertemuan dengan Migrant Care, menurut Bambang, akan dilakukan dalam waktu dekat. "Kapannya tidak tahu, tapi diharap segera. KPK rencananya akan presentasikan kajiannya selambat-lambatnya akhir bulan Agustus 2014," ujar dia. Bambang menambahkan, penyelesaian praktik percaloan dan pemerasan terhadap para TKI tidak mungkin dapat dilakukan dengan hanya satu kali inspeksi mendadak saja. "Sehingga dalam strategi KPK, program Sidak-Sidik ini akan dilakukan dan diintegrasikan dengan berbagai program lanjutan lainnya," sambung dia. Selain itu, Bambang mengungkapkan bahwa pihaknya merencanakan akan kembali melakukan inspeksi mendadak di sejumlah layanan publik lain. Menurutnya, sidak yang dilakukan oleh KPK merupakan pendekatan yang disebut sebagai Soft Enforcement (SE). "SE adalah suatu strategi dengan melakukan shocking via Sidak yang ditujukan untuk penegakan compliance aturan," ungkap Bambang. Diketahui, KPK bersama Kepolisian serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melakukan inspeksi mendadak di Bandara Soekarno- Hatta, Sabtu 26 Juli 2014 lalu. Inspeksi itu bertujuan untuk melakukan pengecekan bagaimana sistem proses kepulangan TKI ke tanah air. Namun, dalam pelaksanaannya, tim yang melakukan sidak menemukan adanya tindakan pemerasan oleh oknum kepada para TKI. Sebanyak 18 orang kemudian diamankan karena diduga terlibat tindak pemerasan itu. Bahkan, diketahui terdapat oknum dari unsur TNI AD dan dari unsur kepolisian yang ikut diamankan, karena diduga terlibat. (one)
Sumber

Tak Hanya Soal TKI, Pencoleng Isi Bagasi di Bandara Juga Jadi Sorotan KPK dan UKP4

Jakarta - Sidak yang dilakukan KPK, UKP4, serta Bareskrim Polri di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten tak hanya menyoroti soal dugaan pemerasan yang menimpa TKI. Soal lain yang banyak dikeluhkan soal publik di bandara yakni pencoleng di bagian bagasi. "Itu bisa terjadi karena banyak orang yang nggak jelas bisa masuk. Nah itu kan ditertibkan oleh AP II. Karena kartu pass masuk diperjual belikan. Insya Allah akan keras di aspek itu," kata Deputi UKP4 Mas Achmad Santosa, Sabtu (2/8/2014). Menurut pria yang akrab disapa Ota ini, pihak AP II akan menyikapi soal itu dengan serius. Akan dibangun tempat pengaduan bagi mereka yang mengalami kecurian di bagasi. "Sekarang AP II sudah punya pos pengaduan untuk keamanan dan kenyamanan bandara," tambahnya. Sebelumnya pada akhir pekan lalu ada 18 orang yang diamankan terkait dugaan pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka diamankan di Polda Metro Jaya dan didata.
Sumber ↓
http://m.detik.com/news/read/2014/08/02/135416/2651621/10/tak-hanya-soal-tki-pencoleng-isi-bagasi-di-bandara-juga-jadi-sorotan-kpk-dan-ukp4

Baca Juga ↓
Kini Ada Bus Depok-Bandara Cengkareng Rp 40 Ribu

KBRI Kuala Lumpur Pulangkan 17 TKI Korban Perdagangan Orang

Ini 10 Langkah KPK, UKP4, Polri, dan AP 2 Pasca Sidak di Bandara Soekarno-Hatta

Terkait Pungli TKI, ICW Desak SBY Tindak Menakertrans dan Kepala BNP2TKI

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
JAKARTA - Presiden SBY diminta untuk bertindak tegas kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur terkait dugaan pemerasan terorganisir yang terjadi di bandara Soekarno-Hatta terhadap para TKI. Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, mendesak agar Presiden memanggil keduanya guna memberikan penjelasan atas kejadian tersebut. "Presiden perlu memanggil dan minta keterangan dari Menakertrans dan Kepala BNP2TKI karena dianggap bertanggung jawab terhadap merebaknya praktik pungli terhadap TKI di bandara," kata Emerson saat dihubungi, Jakarta, Rabu (30/7/2014). Emerson menduga bahwa praktik culas terhadap TKI tersebut sudah berlangsung lama yang dilakukan oknum dari dalam dan preman. Kasus itu kembali menghangat pascainspeksi mendadak yang dilakukan Bareskrim dan KPK, pekan lalu. "Presiden juga jangan ragu untuk memecat satu atau keduanya jika memang diperlukan. Sekaligus untuk melakukan pembenahan sistem yang memberikan perlindung terhadap TKI," beber Emerson. Selain itu, Emerson juga menginmbau agar Polri menindak tegas aparatnya yang lalai dalam memberikan perlindungan kepada para TKI. Tak hanya itu, Emerson meminta kepada kementerian hukum dan HAM mencopot dan mengganti semua petugasnya yang terlibat. "Menteri Hukum dan HAM harus copot dan mengganti semua pegawainya yan dinilai terlibat atau membiarkan praktik pungli TKI ini terjadi di Bandara Soetta. Jika tindakan tegas ini tidak dilakukan maka kejadian pemerasan atau pungli berpotensi kembali terjadi," tukas Emerson. Sebelumnya, KPK bersama Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jumat (25/7/2014) malam sampai Sabtu (26/7/2014) dini hari. Hasilnya, kedua lembaga hukum tersebut mencokok 18 orang yang diduga terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno-Hatta. Di antaranya, seorang anggota TNI Angkatan Darat dan dua anggota Polri.
Sumber ↓
https://id.berita.yahoo.com/terkait-pungli-tki-icw-desak-sby-tindak-menakertrans-091000592.html

Supartini, TKI Sukses Korban Pesawat MH17

Karanganyar, HanTer - Jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH-17 di Ukraina mengundang duka bagi keluarga Harto Wiyono (70), dan istrinya Sriyantun (65), warga Dusun Sidorejo, RT11/II, Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar. Anak pertama mereka, Supartini (39), ternyata menjadi korban tertembaknya pesawat jurusan Amsterdam-Kuala Lumpur tersebut. Menurut Purwanto (47), kakak sepupu korban mengatakan, Supartini merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Den Haag, Belanda sejak 3,5 tahun lalu. Selama bekerja di Negeri Kincir Angin, dia memang belum pernah pulang kampung. Selain Supartini, anak keempat dan kelima mereka, yaitu Murtini dan Paryati, juga bekerja di Den Haag. Keduanya memang diajak Supartini untuk bekerja di Belanda. Bahkan, Paryati bekerja satu rumah dengan Supartini. Hanya Murtini bekerja di rumah yang berbeda, namun masih satu kota. Ketiganya sebenarnya pulang ke Indonesia, namun dengan waktu dan pesawat yang berbeda. Sehari sebelumnya, Murtini telah pulang dengan naik pesawat Singapura Airlines. Sedangkan Paryati naik pesawat Fly Emirates. Mereka bertiga mendapat cuti sekitar satu bulan. “Supartini dan Paryati berangkat ke bandara bersama sama, tapi jam berangkatnya berbeda, karena pesawatnya juga berbeda,” ungkap Purwanto, saat ditemui di rumah duka, Jumat (18/7). Supartini berangkat terlebih dahulu sekitar pukul 12.00 waktu setempat dengan pesawat MH-17 yang akhirnya mengalami celaka dalam perjalanan. Sedangkan Murtini pukul 17.00 waktu setempat. Sementara Partini telah tiba di rumahnya di Mojogedang. Supartini dan kedua adiknya bekerja di Belanda sebagai pekerja rumah tangga. Setelah 3,5 tahun bekerja di luar negeri, ketiganya terhitung sukses. Pendapatan mereka jika dirupiahkan mencapai Rp25 juta/ bulan. Rata-rata setiap bulan, mereka mengirimkan uang ke keluarganya masing masing sekitar Rp15 juta/bulan. Khusus Supartini mengirimkan uang kepada ibunya karena statusnya janda beranak satu. “Anaknya namanya Narika, umurnya sekitar 12 tahun dan baru masuk SMP,” ungkapnya. Karena pendapatannya cukup besar, Supartini telah mampu membuat rumah di belakang rumah orangtuanya. Begitu pula dengan kedua adiknya. Selain membangun rumah, ketiganya juga urunan untuk membeli mobil bagi orangtuanya. Selain menjenguk orangtua dan anaknya, Supartini sebenarnya juga ingin membeli berbagai perabot untuk mengisi rumah yang baru selesai dibangun. Namun keinginan itu tinggal kenangan setelah pesawat yang ditumpangi mengalami celaka. Keluarga besar Harto Wiyono mendapat kabar bahwa pesawat mengalami kecelakaan dari berita di televisi. Mereka lalu berusaha mengecek apakah Supartini menjadi salah satu penumpang. “Saya langsung cari tahu. Dari tiketnya (Supartini) saya suruh menyamakan tiketnya (yang tertulis di media) apakah nomor penerbangannya sama dengan yang di media atau tidak. Ternyata sama. Keluarga di sini benar-benar syok,” bebernya. Kepastian diperoleh setelah pihak keluarga mendapatkan informasi dari KBRI di Belanda. Dari keterangan yang didapatkan, KBRI di Belanda yang akan mengurus kepulangan jenazah Supartini jika memang dipastikan meninggal dunia. Sebelum kejadian, pihak keluarga sama sekali tidak mendapat firasat apapun. Sebelum pulang ke tanah air, Supartini juga mengontak pihak keluarga. “Sama istri saya juga telepon, pesan katanya kita ketemu di Indonesia ya,” kenang Purwanto. Sebelum bekerja di Belanda, Supartini juga pernah ke Korea, Singapura, Hongkong dan Taiwan. Dia bekerja jadi TKI sebelum punya anak. Kedua orangtua dan anaknya sangat syok dengan kejadian yang dialami. Seharusnya, jika tidak terjadi insiden memilukan, Supartini sudah kembali ke kampung halaman Jumat 18 Juli 2014 siang. Namun, kini pihak keluarga hanya bisa pasrah dan berharap agar jenazah Supartini bisa segera dipulangkan ke kampung halaman.

Sumber ↓

http://harianterbit.com/m/welcome/read/2014/07/19/5462/0/20/Supartini-TKI-Sukses-Korban-Pesawat-MH17

Mudik Lebaran: Mafia Bergentayangan Incar Uang TKI

Ilustrasi

MALANG — Koordinator Federasi Organisasi Migran Indonesia Jamaludin mengimbau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk waspada saat mudik. "Terutama di setiap embarkasi kedatangan," ujar Jamaluddin di Malang, Minggu (20/7/2014. Dia menambahkan menjelang Lebaran, volume kedatangan TKI meningkat. Dan banyak mafia yang mengintai para TKI. Mayoritas TKI membawa uang tunai setiap kali mudik. "Kami juga mengimbau para TKI, agar tidak membawa uang tunai. Lebih baik, uangnya disimpan melalui bank," imbuhnya. Pada awal Juli, sebanyak lima TKI dibius di salah satu hotel di Jakarta. Akibatnya, uang tunai puluhan juta raib disikat oleh pembius tersebut. "Jika terjadi seperti itu, sia-sia bekerja selama di luar negeri." Selain itu, Jamal juga meminta pemerintah dan kepolisian menambah petugas di setiap embarkasi. "Terutama di bandara. Kalau di pelabuhan relatif aman,"lanjut dia. Dia juga meminta agar Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) untuk proaktif melindungi TKI yang akan mudik. "Selain menambah jumlah petugas, seharusnya juga ada brosus panduan. Misalnya dari Bandara Soekarno Hatta mau ke Stasiun Gambir naik apa. Tapi sayangnya, hingga saat ini tidak ada brosur seperti itu," terang dia. Jumlah kedatangan TKI ke Tanah Air semakin meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri 1435 H. Diperkirakan angka kedatangan mencapai 1.000 TKI per hari.

Sumber : Antara Editor : Wahyu Darmawan

Selengkapnya↓

http://surabaya.bisnis.com/m/read/20140720/94/73211/mudik-lebaran-mafia-bergentayangan-incar-uang-tki

Ayah durjana perkosa anak kandung selama istri jadi TKI

Ayah durjana perkosa anak kandung selama istri jadi TKI

Warga Jalan Cinta Rakyat, Karang Sari, Medan mengamankan Tolip (40), Rabu (16/7) malam. Laki-laki itu diserahkan ke polisi karena tega memerkosa putri kandungnya, B (17). Kelakuan bejat Tolip terbongkar setelah B yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA ingin berkirim surat ke ibunya Wiwi (38). Sejak 8 tahun lalu, sang ibu memang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Agen Bola Online AgenSoccerIndo.com Dalam surat yang dikirimnya, B mempertanyakan apakah dia anak tiri atau anak kandung. Remaja ini juga menceritakan kejadian yang dialaminya selama Wiwi bekerja di Malaysia. "Dia minta tolong mengirimkan surat kepada ibunya. Di situlah terbongkarnya. Dia curhat sama aku sambil nangis, bahwa dia diperkosa ayahnya," cerita Indah, teman B. Ibunya yang mendapat surat itu langsung pulang dari Malaysia. Kegaduhan pun terjadi. Warga yang baru pulang tarawih pun mengamankan Tolip. Perkosaan yang dilakukan Tolip ternyata bukan sekali. Menurut pengakuannya, dia telah 15 kali memerkosa B. Perbuatan itu dilakukannya sejak 4 tahun yang lalu. "Aku melakukannya di rumah, saat dia habis mandi ataupun hendak pakai baju," aku buruh bangunan ini. Saat ditanyai, Tolip mengaku tega memperkosa putrinya B lantaran tidak bisa menahan nafsu. "Aku tergiur, karena sudah lama hasratku tidak tersalurkan setelah istriku bekerja di Malaysia," jelasnya di Polsek Medan Baru. Polisi yang mendapat informasi mengenai kejadian itu membawa Tolip ke Mapolsek Medan Baru. "Kami masih memeriksa pelaku," kata Kapolsek Medan Baru Kompol Nasrun Pasaribu saat dikonfirmasi. Nasrun menambahkan, Tolip kemungkinan akan dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 81 UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan, dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT). "Ancaman hukumannya penjara minimal 15 tahun," jelas Nasrun.
Sumber ↓
https://id.berita.yahoo.com/ayah-durjana-perkosa-anak-kandung-selama-istri-jadi-005738513.html

21 TKI Korban Peyekapan di Batam Dipulangkan ke NTT

21 TKI Korban Peyekapan di Batam Dipulangkan ke NTT

Kupang: Sebanyak 21 orang tenaga kerja wanita asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban penyelundupan orang dan penyekapan di Batam, Rabu (16/7/2014) dini hari, dipulangkan ke Kupang, NTT. Kasus penyekapan ini terungkap setelah dua orang korban diantara mereka berhasil kabur dengan melompat dari pagar pada sebuah bagunan tempat penyekapan di kawasan perumahan Legenda Malaka, Kecamatan Kota Batam. Kemudian mereka meminta perlindungan di Pastoran Batam. Hingga kini ke-21 orang korban ini masih diamankan di Kupang untuk selanjutnya memberikan keterangan pada Polda NTT. Dengan menggunakan penerbangan pesawat pukul 23.00 WITA, 21 tenaga kerja wanita tersebut tiba di Bandara Kupang. Ke-21 orang korban penyelundupan orang ini langsung diantar ke Kupang oleh Romo Paskalis bersama aparat kepolisian dari tim Mabes Polri. Di ruang tunggu Bandara L-Tari Kupang, para korban penyelundupan orang ini masih terlihat trauma dengan kasus penyekapan yang menimpa mereka. Kemudian pengurus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan bimbingan dan arahan kepada korban untuk tetap fokus dalam memberikan keterangan kepada penyidik Polda NTT, atas kasus yang menimpa mereka. Setelah mendapatkan pengarahan para korban penyelundupan orang ini kemudian dibawa menuju bus untuk selanjutnya ditampung sementara di Kupang. Romo Paskalis mengatakan, sebelumnya puluhan wanita korban penyelundupan ini siap diseludupkan keluar negeri oleh salah seorang pelaku yang sudah dikantonggi identitasnya, namun upaya penyelundupan ini tidak tercapai setelah dua orang diantara korban penyekapan berhasil kabur. Kasus ini terungkap setelah Romo Paskalis yang melindunggi korban melaporkan kepada aparat kepolisian polda setempat, untuk melakukan penggerebekan, dan saat pengrebekan ditemukan puluhan wanita disekap dalam ruangan tertutup.

Sumber↓
http://m.metrotvnews.com/read/2014/07/16/266356

Mampukah Gagasan Prabowo dan Jokowi Tuntaskan Polemik TKI?

Jakarta: Bila nantinya terpilih menjadi Presiden RI, baik Prabowo Subianto maupun Jokowi harus menghadapi banyak PR yang belum terselesaikan, salah satunya perihal tenaga kerja Indonesia. Masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri memang seakan tidak ada habisnya. Setiap tahun selalu muncul kasus baru yang membuat warga Indonesia merasa miris. Pada 2013 saja, ada sejumlah kasus penganiayaan dan ketidakpastian hukum yang mendera TKI. Yang paling menyita perhatian adalah kasus Wilfrida Soik dan Erwiana Sulistyaningsih. Wilfrida adalah TKI asal Atambua, Nusa Tenggara Timur. Ia Wilfrida dituduh membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Buruh migran itu bekerja pada Yeoh Meng Tatt untuk menjaga orang tuanya, Yeap Seok Pen, 60 tahun, yang mengidap penyakit parkinson. Dalam pengakuannya, Wilfrida yang kala itu masih berusia 16 tahun merasa jengkel karena sering dimarahi dan diperlakukan secara kasar oleh sang majikan. Oleh karena itu, Wilfrida pun akhirnya membunuh orang tua majikannya tersebut. Ia kemudian ditahan di penjara Pangkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan sebagai tersangka dan dituntut berdasarkan Pasal 302 Kanun Keseksaan (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Malaysia) dengan ancaman hukuman mati. Setelah terkatung-katung, pada 7 April 2014, pengadilan akhirnya memutuskan untuk membebaskan Wilfrida. Kisah Wilfrida ini juga sempat dibeberkan Prabowo dalam debat capres pada Minggu (23/6/2014). Dalam debat bertema Politik Internasional dan Pertahanan Nasional, Prabowo sempat menceritakan pengalamannya saat mendampingi Wilfrida menjalani proses hukum di negeri jiran. Sayangnya, penjabaran Prabowo hanyalah cerita tanpa disertai solusi untuk ke depannya. Kemudian, masih ingatkah Anda dengan TKI bernama Erwiana Sulistyaningsih. Kisahnya yang tragis di Hong Kong sempat menjadi perhatian dunia internasional. Bahkan nama Erwiana masuk dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Times sejajar dengan Beyonce Knowles, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Erwiana adalah TKI asal Ngawi, Jawa Timur. Pada 2013, Erwiana merelakan diri bekerja di negeri orang dan meninggalkan keluarganya. Namun, delapan bulan kemudian, ia kembali ke Indonesia dengan kondisi yang memprihatinkan. Tubuhnya penuh dengan luka, mulai dari luka ringan, memar, sampai luka berat hingga dirinya susah untuk berjalan. Erwiana telah mengalami penyiksaan dari majikannya, seorang ibu dua anak berusia 44 tahun. Sang majikan bahkan sempat mengancam akan membuhun keluarga Erwiana jia ia tidak bekerja dengan baik. Selain tidak digaji, Erwiana kemudian dikirim pulang dengan uang hanya sebesar US $9 di tangannya. Namun, nyatanya Erwiana enggan diam, ia lalu membeberkan kasusnya dan menunjuk sang majikan yang telah memberikan siksaan fisik dan psikis. Dengan dukungan keluarganya, Erwiana juga mampu mencari keadilan dan menjadikan dirinya contoh agar nasib nahas itu tidak terjadi kepada warga Indonesia lainnya. Kisah tragis tidak hanya menimpa TKI yang berangkat secara tidak resmi, bahkan Erwiana yang berangkat ke Hong Kong melalui prosedur dan agensi resmi tetap saja mengalami penyiksaan. Tidak sedikit pula TKI yang tak mendapatkan gaji meskipun hak itu sudah diperjanjikan sejak awal. Belum lagi perlakuan tak manusiawi lainnya yang dialami sebagian TKI. Melihat kasus di atas, baik Prabowo maupun Jokowi memiliki pendapat serupa. Keduanya sepakat bahwa inti dari permasalahan TKI adalah seleksi dan penempatan. Prabowo sepaham dengan Joko Widodo bahwa TKI harus menjalani proses seleksi, pelatihan, dan penempatan sebelum dikirim ke luar negeri. Menurut Prabowo, seleksi yang ketat dan bekal pendidikan merupakan modal untuk melindungi TKI di luar negeri. "Kita harus seleksi, didik dan siapkan sertifikasi. Karena banyak tenaga kerja kita yang diselundupkan. Ini namanya illegal human trafficking," kata Prabowo. Dengan seleksi, Prabowo mengatakan, TKI tidak hanya akan bekerja sebatas sebagai pembantu rumah tangga atau tukang sapu. Lalu, apakah analisis dan solusi keduanya bisa menyelesaikan permasalahan TKI? Kita lihat saja nanti.(berbagai sumber Mampukah Gagasan Prabowo dan Jokowi Tuntaskan Polemik TKI?

Bisnis Gurih Buruh Migran Ilegal

Cilacap - Setiap tahun, para pencari kerja di tanah air bertarung di lapangan kerja yang jumlahnya tak seimbang antara pekerjaan dengan para pencari kerja. Tawaran yang diberikan perusahaan pun tak semuanya menjanjikan, tetapi tetap saja antrean para pencari kerja mengular. Sebagian dari mereka tak punya pilihan karena harus menghidupi keluarga. Sebagian lainnya mencoba peruntungan di negeri orang dengan menjadi buruh migran. Itu pun melalui proses yang sangat panjang. Saat pembuatan dokumen, mereka harus rela berdesakan saat membuat paspor dengan yang lainnya. Mereka juga harus belajar bahasa negara tempat mereka nanti akan mencari nafkah. Itu semua merupakan cara menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang legal. Namun, di salah satu kota di pinggiran Jawa Tengah, yaitu Cilacap beredar kabar miring soal praktik perekrutan ilegal para buruh migran. Sponsor adalah calo atau broker yang tugasnya mencari calon tenaga kerja yang berminat bekerja di luar negeri dan terkadang mengiming-imingi dengan janji gaji yang menggiurkan dan majikan yang baik. Tak hanya itu, TKI yang kebanyakan wanita atau yang biasa dikenal Tenaga Kerja Wanita (TKW), usianya masih di bawah umur. Pemalsuan dokumen pun jadi pilihan tepat. Nasib para TKW yang telah direkrutpun terkatung-katung saat di tempat penampungan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saksikan pada tayangan video Sigi Investigasi SCTV, Minggu (22/6/2014). Sumber Bisnis Gurih Buruh Migran Ilegal

Kapal Tenggelam, 7 Korban Tewas TKI Asal Aceh

BANDA ACEH, KOMPAS Merujuk informasi yang dihimpun Biro Hubungan Masyarakat Pemerintahan Aceh dari Malaysia, hingga Jumat (20/6) siang, ada 14 orang yang tewas dalam insiden tenggelamnya kapal kayu yang mengangkut 97 tenaga kerja ilegal asal Indonesia. Sebanyak tujuh orang di antaranya telah teridentifikasi berasal dari Aceh. Pemerintah Aceh berjanji akan segera memulangkan para korban tewas tersebut. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintahan Aceh Murthalamuddin mengatakan, tujuh orang yang tewas asal Aceh itu adalah Iskandar asal Kabupaten Pidie, Mohammad Safry asal Kabupaten Bireuen, Mansurni asal Bireuen, Mahlil Muhar asal Bireuen, Abdorahman asal Kabupaten Aceh Timur, Rustam Efendi asal Banda Aceh, dan Ibrahim asal Aceh Utara. Kesemuanya diduga tenaga kerja ilegal yang paspornya telah habis masa berlakunya. Akibatnya, mereka menggunakan kapal kayu untuk menyeberang ke Indonesia. Adapun kapal kayu itu biasanya digunakan untuk menangkut barang dengan kapasitas setara 45 orang. ”Sebenarnya menggunakan kapal penyeberangan resmi lebih murah dan lebih aman. Namun, karena tidak ada dokumen resmi, mereka akhirnya menggunakan kapal penyeberangan ilegal,” ujar Murthalamuddin. Jumlah para korban yang belum teridentifikasi, kata Murthalamuddin, masih terus dicari identitasnya. Hal itu dilakukan dengan membuka Posko Pengaduan di Biro Humas Pemerintahan Aceh, Kompleks Kantor Gubernur Aceh. Adapun masyarakat bisa melaporkan melaui surat elektronik humas@acehprov.go.id atau Twitter @humasaceh atau Facebook https: // www.facebook. com/ birohumas.pemerintahaceh. Masyarakat pun bisa melapor lewat telepon seluler ke 081327720271 atau 085222221933. Masyarakat juga bisa datang langsung ke posko pengaduan tersebut. Hingga Jumat siang, ada 90 orang yang mengaku keluarga penumpang kapal itu melapor ke Posko Pengaduan Biro Humas Pemerintahan Aceh. Laporan itu sebagian besar dari masyarakat Aceh, sebagian lagi dari Sumatera Utara, Jambi, dan Jakarta. ”Kami segera meneruskan laporan itu kepada para perwakilan Pemerintah Aceh di Malaysia, seperti Kepala Dinas Sosial Aceh Bukhari, Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Said Rasul, dan Toko Masyarakat Aceh- Malaysia Teuku Mansur Usman guna mengidentifikasi korban selamat ataupun meninggal,” kata Murthalamuddin. Menurut kabar dari Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Malaysia yang diperoleh Pemerintah Aceh, ada 61 warga Aceh dari total 97 penumpang kapal tenggelam tersebut. Sisanya, para penumpang berasal dari sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara, Jambi, dan Jakarta. Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KBRI di Malaysia untuk segera memulangkan para korban tewas asal Aceh dalam peristiwa tersebut. ”Kami siap menanggung semua biaya pemulangan korban,” ucap dia. Zaini melanjutkan, pihaknya pun terus berkoordinasi dengan KBRI di Malaysia dan Pemerintah Malaysia agar para korban selamat asal Aceh bisa segera dipulangkan. ”Para korban itu memang bersalah karena tidak memiliki dokumen resmi dan pulang dengan cara ilegal. Namun, atas nama kemanusiaan, kami minta mereka bisa bebas dari jeratan hukum dan segera dipulangkan ke kampungnya masing-masing,” ujar Zaini. Sumber KOMPAS ACEH

MEDAN: Derita TKI Tak Kunjung Berhenti

Kata Surya Candra, paspor yang digunakan kebanyakan adalah paspor wisata atau pelancong, bukan paspor bekerja ke luar negeri. Lalu tidak adanya kepedulian dari pihak BP3TKI untuk melakukan pencegahan dan penangkalan (cekal) terhadap TKI ilegal. Juga besarnya kegiatan agensi TKI ilegal di negara ini (Indonesia -red). Kemudian, tidak tegasnya pihak Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja untuk membongkar jaringan sindikat agensi TKI ilegal. Bobroknya mental aparatur di atas dan bersikap apatis atas permasalahan ini dengan mengagungkan uang sebagai alat pembayaran yang sah untuk penyelesaian dokumen. "Lalu masuk kantong pribadi, bukan ke kas negara sebagai salah satu sumber devisa negara," ujar Surya Chandra. Rini R Sari menyebutkan secara teritorial memang pastilah lebih banyak lewat jalur Batam, cukup dekat dengan perjalanan laut. TKI - TKI yang sebagian besar bermasalah, kalau kita telaah, sebagian besar merupakan TKI dengan modal nekat saja untuk mengadu nasib. Modal pas - pasan sehingga tidak mungkin naik pesawat ataupun ikut jalur resmi. Jadi, mereka memilih menggunakan kapal laut atau ferri penyeberangan. Kalau masalah apakah ada banyak aparat yang disuap di Batam, ya itu walahualam lah. "Setiap daerah, terutama pintu perbatasan, memang rawan godaan seperti itu. Tinggal kemampuan pemerintah bersikap tegas dan tertib administrasi, serta mampu melindungilah yang akan membantu nasib pahlawan devisa kita itu," ujar Rini R Sari. Satria Madangkara mengungkapkan, di Tanjungbalai dan Asahan juga banyak TKI yang menggunakan dokumen palsu. Nama di pasport tidak sesuai dengan KTP asli. Banyak menggunakan paspor tembak. Para pegawai imigrasi main mata dengan calo. Unit layanan pengaduan 081392003339 ternyata fiktif. Pengaduan tidak pernah dilayani. Itulah Indonesia. Semua penuh dengan kebohongan. Mengadulah sama omak dan ayah. Hanya mereka yang mau mendengar pengaduan kita walau kadang mereka tidak bisa berbuat. "Itulah, sudah pembongak (pembohong -red) semua pemimpin ini. Sudah capek bangsa ini dibongaki, sejak pemilu. Muloi dari pilkades sampai ke pilpres, masih ada saja manusia yang peduli dengan sang pembongak. Mungkin karenab iming - iming duit, jabatan, atau proyek. "Tak tahulah awak itu jank. Sebagai orang bawah yang bodoh kita ini hanya menjadi penonton," ujar Satria Madangkara. Willy Pokrol Bambu menyebutkan, apapun ceritanya ini adalah kesalahan BP3TKI dan Kementrian Tenaga Kerja , mana mungkin mereka tidak mengetahui hal tersebut kalau tidak ada orang dalam yang kerjasama melegalkan praktek yang salah ini. Pastinyalah para TKI semua itu tidak mau kerja dengan menambah masalah baru. Bahkan banyak TKI yang tertipu dengan iming-iming legal dan akan dipekerjakan pada tempat yang baik pula. Sangat miris dengan hal ini. Nasib tenaga kerja Indonesia sebagai penghasil devisa untuk negara harus terlunta - lunta. Bahkan sering berujung pada hukuman di negeri orang, dikarenakan kepentingan sekelompok orang yang menghalalkan segara cara dengan mengekspolitasi tenaga kerja Indonesia. Pemerintah harus tegas dalam hal penanganan TKI. "Karena ini merupakan harkat - martabat bangsa Indonesia. Buatlah peraturan yang lebih tegas dan perlindungan terhadap TKI kita," ujar Willy Pokrol Bambu. Lukman Imen yakin sebenarnya gampangnya. Kita saja yang pura - pura bodoh menanganinya. Kenapa banyak keluar dari Batam? Karena Batam itu dekat ke Malaysia. Kalau dulu banyak dari Tanjung Balai, sekarang sudah berkurang. Karena Tanjung Balai sudah dilakukan penjagaan yang ketat terhadap daerah tersebut. Tinggal Batam dibuat aturan yang kuat dan pengawasan yang ketat saja, pasti berkurang. Penyebabnya yang paling urgen adalah negara ini tak mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, sehingga rakyat harus mencari penghidupan di negara lain. Para TKI itu ke sana karena kebutuhan ekonomi yang memaksa. Kita harus acungkan jempol untuk mereka. Jadi, pemerintah harus menanggung biaya para TKI yang mau berangkat ke luar negeri, bukan membebani mereka dengan biaya - biaya yang tinggi. "Karena dengan berangkatnya mereka ke sana, berarti mengurangi pengangguran dan mendatangkan devisa bagi bangsa ini. Jadi, kenapa mereka tidak difasilitasi oleh negara," tegas Lukman Imen. Sumber Derita TKI Tak Kunjung Berhenti

Dilarang hubungi keluarga, calon TKI kabur dari penampungan

Seorang calon tenaga kerja Indonesia asal Sumbawa Timur, Nusa Teggara Timur, Ani Utangjua (44) memilih kabur dari penampungan. Tindakan itu dilakukannya karena dilarang menghubungi keluarga untuk mengabari penyakit yang dideritanya. "Saya tidak tahu alamat dan di mana lokasi penampungan saya selama ini. Saya ini masih baru datang ke Jakarta ini," katanya saat membuat laporan di Mapolresta Bekasi Kota, Sabtu (1/6), seperti dilansir dari Antara. Ani mengaku hanya mengingat penampungan tempatnya tinggal sementara itu, yakni berlokasi di sebuah daerah bernama Mutiara Timur di Kota Bekasi. Kepada wartawan, Ani menyebut sudah tinggal selama sebulan. "Saya sudah tinggal di penampungan selama lebih kurang sebulan. Saya kabur karena tidak betah dan sakit," beber dia. Pilihannya untuk kabur dari penampungan tak lepas dari larangan pengurus penampungan untuk dapat menghubungi keluarganya. Padahal, Ani sedang sakit dan ingin meminta kiriman uang dari keluarga. Atas penyakitnya itu pula, ia membatalkan kepergiannya menjadi TKW ke luar negeri. "Saya sudah jelaskan, kalau saya sudah tidak bisa bekerja, karena sakit," ungkapnya. Beberapa kali ia memohon izin untuk kembali ke kampung halamannya, namun pihak penampungan tetap melarang. "Tapi untuk nelpon keluarga tidak dikasih. Padahal saya ingin meminta uang kepada anak saya untuk ongkos pulang," tandasnya. Merasa sudah tak sabar, Ani pun memberanikan diri untuk merencanakan usaha kabur. Dia menyiapkan tas yang berisi baju dua lembar yang diselipkan digerbang tempat penampungan dekat tempat sampah. "Saya berpura-pura keluar untuk buang sampah dan akhirnya kabur dari sana dan minta sama tukang ojek diantar ke kantor polisi terdekat," lanjut ibu yang sudah memiliki tiga orang anak ini. Sementara saat ditanya soal kehidupan di penampungan, kata dia, kehidupan di dalam hanya sebatas bekerja untuk makan normal tiga kali sehari. "Tapi kami dilarang untuk komunikasi dan keluar tanpa izin," ujarnya. Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota AKP Siswo mengaku tengah memproses kasus itu dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memulangkan Ani ke kampungnya. "Kami akan serahkan Ani kepada pihak Dinas Sosial Kota Bekasi agar nantinya akan diantarkan ke kampung halamannya di NTT," pungkasnya. Sumber merdeka.com

Moratorium pengiriman TKI ke TimurTengah dilanggar

Dua perempuan korban perdagangan manusia,
Esterlina Taneo (kiri) dan Yorince Lakapu (kanan)
, berada di penampungan sementara di wilayah
Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Kamis
(13/6) malam. Kedua warga NTT itu berhasil
meloloskan diri dari penampungan ilegal TKI di
Nongsa dan diselamatkan pedagang sayur.
Sedianya mereka akan dikirim ke Malaysia
meskipun tanpa dokumen sah. (ANTARA FOTO/
Joko Sulistyo)

Mataram, NTB (ANTARA News) - Walau
pemerintah Indonesia masih memberlakukan
moratorium pengiriman TKI wanita ke sejumlah
negara di Timur Tengah, namun ada pihak
tertentu yang melanggar kebijakan itu, yang
bisa dikategorikan sebagai perdagangan
manusia.
"Kebetulan minggu lalu saya baru pulang dari
Aman, Yordania, ada rapat koordinasi dengan
perwakilan Afrika dan Timur Tengah. Ternyata
pengiriman pembantu rumah tangga ke Libya
setiap hari ada saja," kata Direktur
Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia
Kementerian Luar Negeri, Tatang Razak, di
Mataram, Minggu.
Pemerintah Indonesia memoratorium
pengiriman TKW ke Arab Saudi, Yordania,
Libya, Sudan, Kuwait, Syria dan Yaman, pada
Juli 2011.
Dia mengatakan, selain Libya, pengiriman
pembantu rumah tangga ke Sudan, juga masih
dilakukan pihak tertentu, meskipun
moratorium masih diberlakukan.
"Jadi, hampir semua negara di Timur Tengah
itu tetap ada pengiriman TKI (padahal masih
moratorium), dan duta besar kita di Timur
Tengah sangat marah melihat kenyataan Timur
Tengah ini jadi ajang pengiriman TKI," ujarnya.
Pengiriman TKI ke Timur Tengah yang
dikategorikan pelanggaran terhadap kebijakan
moratorium itu, bernuansa ilegal atau
mengandung unsur perdagangan manusia.
Moratorium itu akibat mencuatnya kasus
Sumiati, TKW asal Kabupaten Dompu, NTB,
yang disiksa majikannya di Arab Saudi,
Nopember 2010.
Penyiksaan terhadap Sumiati terkuak pada 7
Nopember 2010, ketika Sumiati dibawa ke
rumah sakit swasta di Madinah. Karena luka
yang dideritanya sangat luar biasa, rumah sakit
itu merujuknya ke RS King Fahd.
Sumiati binti Salam Mustopa disiksa
majikannya, bahkan mulutnya (maaf)
digunting dan wajahnya disetrika. Dia sering
disiksa ibu dan anak perempuan majikannya,
hingga mulutnya robek dan wajahnya luka
bakar. Pun anggota keluarga majikannya sering
menyiksa dengan cara serupa.
Editor: Ade Marboen
Sumber Moratorium pengiriman TKI ke Timur
Tengah dilanggar

Poempida DesakPulangkan TKI yangDitahan di Malaysia

JAKARTA - Anggota Komisi
IX DPR, Poempida Hidayatulloh, mendesak
pemerintah segera menyelesaikan masalah
warga negara Indonesia (WNI) yang tertahan
saat melahirkan di rumah sakit Kuala Lumpur,
Malaysia.
“Pemerintah harus segera mengambil tindakan
nyata untuk menyelesaikan WNI yang ditahan
pihak imigrasi Malaysia. Hal ini sebagai wujud
bentuk perlindungan Pemerintah terhadap
warganya," kata Politisi Golkar ini, Minggu
(4/5/2014).
Selain itu, Poempida juga mengkritik sikap
pemerintah Indonesia yang dinilai sangat lemah
merespon permasalahan WNI. "Jika pemerintah
tidak bertindak sesegera mungkin, maka hampir
dapat dipastikan tren kekerasan terhadap WNI
akan terus terjadi," katanya.
Berdasarkan informasi yang diterima Timwas TKI
DPR RI, pada tanggal 13 April 2014 lalu, WNI
bernama Siti Sudarni (AR 428087) telah
melahirkan anak bernama Kenzie Abid Amarullah
di RS umum Kuala Lumpur. Oleh pihak imigrasi
Malaysia, Siti Sudarni langsung ditahan dengan
alasan tidak jelas.
Sedangkan pada 29 April 2014, suami Siti
Sudarni, Supriyanto (Paspor AR 705727), telah
menerima surat petunjuk Immigrasi bernomor
IM.101A/889/7/56) untuk memajukan
pengurusan SPLP di KBRI. Tetapi prosedur ini
telah ditolak oleh loket Nomor 12, 15 dan 24
dengan alasan dokumen Immigrasi Malaysia
tidak lengkap.
"Ibu dan anak itu tertangkap sehari selepas
melahirkan anak dan surat keterangan kelahiran
ikut bersama ibu ditahan Imigrasi Bukit Jalil,"
terang Poempida.
Karena itu, Timwas TKI DPR RI ini meminta pihak
Konsulat untuk membantu Ibu dan anak dalam
pengurusan SPLP untuk pemulangan mereka ke
Indonesia. Jika Pemerintah Indonesia tidak
melakukan tindakan nyata maka tidak akan
memberikan efek jera kepada Pemerintah
Malaysia.
"Atas alasan kondisi anak yang masih terlalu
muda, kami mohon keduanya, ibu dan anak agar
bisa dipulangkan ke tanah air," ujar Poempida.
Sumber Poempida Desak
Pulangkan TKI yang
Ditahan di Malaysia

Imigrasi Batam Sita Ratusan Paspor Palsu Milik TKI

Ilustrasi paspor palsu

BATAM - Petugas Kantor
Imigrasi Klas I Khusus Batam di Pelabuhan Feri
Internasional Batam Centre, menyita ratusan
paspor milik Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Sebanyak 141 paspor bercap palsu tertangkap
pada caturwulan pertama tahun 2014 ini.
Kasi Unit B Imigrasi Batam Pelabuhan Batam
Centre Irwanto Suhaili mengatakan, pemalsuan
cap di paspor milik ratusan TKI ini tak hanya cap
milik imigrasi Indonesia, tapi juga cap imigrasi
Malaysia dan cap imigrasi Singapura.
"Kita menduga ada sindikat TKI yang melakukan
aksi ini dan menggunakan cap Imigrasi palsu
untuk paspor TKI di Malaysia dan Singapura,"
kata Irwanto, di Pelabuhan Feri Internasional
Batam Centre, Minggu (4/5/2014).
Irwanto menunjukkan paspor bercap palsu milik
TKI, yang bekerja selama dua tahun di Malaysia.
Di paspor TKI tersebut, tertera berangkat pada
tahun 2012 dan tak pernah ada data di
keimigrasian jika dia pernah pulang ke Indonesia.
Namun, di lembaran paspor TKI tersebut ada cap
imigrasi Indonesia dan cap imigrasi Malaysia.
"Bagaimana lembaran paspor mereka bisa dicap
petugas Imigrasi, sedangkan mereka tidak
pernah pulang," ujar Irwanto.
Irwanto juga mengatakan, para TKI berpaspor
palsu itu tak pernah pulang ke Indonesia.
Namun, dengan adanya cap palsu, mereka
seolah-olah sering pulang untuk memperpanjang
masa tinggal di luar negeri.
Ratusan paspor bercap Imigrasi palsu ini
ditemukan berdasarkan kecurigaan petugas
Imigrasi Pelabuhan Batam Centre. Cap paspor
Imigrasi yang dipalsukan memakai cap imigrasi
lama, sedangkan keimigrasian Indonesia
sekarang menggunakan cap baru.
"Rata-rata cap dipaspor TKI tersebut bercap
Imigrasi lama, padahal Imigrasi Indonesia
mengeluarkan cap paspor baru," terangnya.
Sumber Imigrasi Batam Sita
Ratusan Paspor Palsu
Milik TKI