Musikus Melanie Soebono Bawa Masalah TKI ke PBB

Tribun Jateng/Wahyu
Sulistiyawan
Duta Migrant Care, Melanie
Subono memberikan
keterangan kepada awak media
saat tiba di Bandara
Internasional Ahmad Yani
Semarang, Jateng, Rabu
(2/4/2014). Kedatangan Melanie
Subono ke Semarang dalam
rangka penggalangan dana
serta memberi motifasi kepada
keluarga Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) asal Ungaran,
Sutinah yang terancam
dihukum mati di Arab Saudi.
(Tribun Jateng/Wahyu
Sulistiyawan)

Melanie
Subono selama ini lebih dikenal
sebagai musikus. Padahal, putri
dari promotor kondang Adrie
Subono ini sejak tujuh tahun
lalu juga menjadi aktivis
pembelaan buruh migran.
Ia sangat lantang menyuarakan
pembebasan Satinah dan
Wilfrida Soik dari hukuman
mati.
Ternyata, teriakan untuk
Satinah sudah dilakukan sejak
2009, ketika pemerintah dan
lembaga-lembaga di Tanah Air
masih membisu.
Kini, Melanie dipercaya menjadi
Duta Anti-Perbudakan Modern
untuk delapan negara.
Soal banyaknya kasus hukum
yang menjerat TKI, perempuan
kelahiran Jerman 37 tahun
silam itu mengkritik lambannya
pemerintah dalam
penyelamatan.
Berikut wawancara wartawan
Harian Surya (Tribun Network),
Miftah Faridl dengan Melanie
Subono.
Menurut Anda, apa sebenarnya
permasalahan pokok yang
dihadapi tenaga kerja migran
(TKI) kita?
*Tidak adanya hukum yang
melindungi pekerja kita. Yang
ada hanya penempatan. Orang
yang dituntut karena
melecehkan TKI kok besoknya
jadi tim negosiator? Orang yang
dipilih selalu berantakan. Orang
yang dituntut melecehkan TKI
kok besoknya bisa jadi tim
negosiator.
*Dubes yang melecehkan TKI
juga kok besoknya jadi Kepala
BNP2TKI. Di sisi lain, pemerintah
juga lamban (lelet) mengirim
bantuan. Tidak ada yang (mau)
bekerja. Selalu harus
menunggu orang berteriak dulu
baru difokuskan
(penangananannya). Reaksinya
lamban. Di dalam badan-badan
ini terlalu banyak korupsi dan
ketidakjelasan.
Selama ini bagaimana peran
pemerintah?
*Ada kok, tapi belakangan ini.
Pemerintah rajin dalam
menerima uang tahunan dari
mereka (TKI). Tetapi tidak
bergerak ketika ada masalah."
"Sekarang saya tanya balik,
kalau saya tidak berteriak
masalah Wilfrida atau Satinah.
Ada kalian (media massa)
menulis? Ada rakyat yang
dengar?"
"Kita membawa kasus Satinah
ke Kemenlu (Kementerian Luar
Negeri) pada Oktober 2009.
Tetapi tidak ada tanggapan
sampai 2011. Padalah, saat itu
sudah vonis."
Ada anggapan pemerintah
lemah dalam diplomasi dengan
negara tujuan TKI?
*Pastilah. Sekarang ada di posisi
yang lemah. Wong lelet
(lambat). Contoh kasus Satinah.
Saat uang diyatnya hanya 1,250
miliar, kenapa tidak langsung
dibayar?
Selama ini, upaya pembelaan
buruh migran lebih banyak
digerakkan masyarakat
ketimbang institusi pemerintah.
Apa pendapat Anda?
*Tidak apa-apa. Toh mereka itu
juga bisa duduk di kursi
pemerintahan karena suara kita
kok."
"Artinya mereka bisa turun
karena suara kita juga. Setiap
ada kabar buruh migran
terancam hukman mati, baru
ada gerakan untuk
mencegahnya."
Kenapa tidak ada upaya
preventif, misalnya
pendampingan sejak dalam
pemeriksaan polisi?
*Saya juga syok dengan fakta
bahwa mereka yang sudah
divonis mati tidak didampingi
pengacara atau penerjemah.
Nah, jadi jangan marah kalau
sudah terlambat. Akhirnya
negosiasi menjadi alot dan uang
diyat menjadi mahal."
Apa sih yang dikerjakan orang
yang kita gaji di sana?
Bagaimana Konjen? Dubes?
KBRI? Tetapi, minggu ini
semuanya akan resmi
terdengar.
*Jadi, saya membawa kasus ini
ke PBB (Perserikatan Bangsa-
bangsa).
Apakah perlu pemerintah
benar-benar menghentikan
pengiriman TKI di negara-
negara yang konstitusinya
melemahkan kemanusiaan
warga asing?
*Memangnya mereka
(pemerintah) mau berhenti
terima uang yang nyaris Rp100
triliun setiap tahun dari devisa
TKI?
Sejak kapan Anda terlibat aktif
dalam gerakan ini?
*Kalau untuk buruh ini sudah
tahun ketujuh dan untuk
pekerja migran, sudah tahun
keempat. Saya bekerja tahun
lalu dengan anak dari TKI yang
terhukum mati, Ruyati."
"Bahkan, dengan Imas, Tati dan
lain-lain. Tetapi, kali ini saya
harus lebih kencang berteriak-
teriak, karena tampaknya
presiden kita semakin bebal
kupingnya."
Apa yang membuat Anda
akhirnya mau terjun dalam
gerakan pembelaan buruh
migran?
*Saya warga negara yang bayar
pajak, saya nyoblos, saya punya
KTP. Itu artinya saya warga
negara Indonesia yang berhak
untuk bertanya apapun yang
saya mau.
"Ke mana pajak yang saya
bayarkan? Termasuk apa yang
terjadi dengan saudara-saudara
saya yang bekerja sebagai TKI."
Oh ya, apakah ada upaya Anda
untuk menggerakkan
kesadaran dan solidaritas di
kalangan artis untuk ikut
terlibat dalam isu-isu buruh
migran?
*Kalau mereka peduli, tidak
perlu diajak juga pasti akan
ikut. Dan banyak sekali kok
(artis) yang ikut tanpa harus
disebutkan nama mereka.
Sumber tribunnews.com