Tim Gabungan Berhasil Berantas Pemerasan TKI di Bandara Soekarno Hatta
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim bahwa pasca- membantu Kepolisian mendampingi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Angkasa Pura II melakukan inspeksi mendadak (sidak), pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno Hatta semakin membaik. Sidak sendiri dilakukan pada Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7/2014) lalu. Dari hasil sidak tersebut berhasil diamankan 18 orang yang diduga sebagai oknum pemeras yang selama ini berkeliaran bebas dan meresahkan selama 10 tahun belakangan di Bandara Soekarno Hatta (Soetta).
Pascasidak tersebut, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan praktek percaloan dan pemerasan terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) berkurang. "Paska Sidak KPK, bersama Bareskim, UKP4 dann Angkasa Pura, telah terjadi penurunan drastis praktek percaloan dan pemerasan yang terjadi," kata Bambang ditanyai wartawan melalui pesan singkatnya, Kamis (31/7/2014). KPK sendiri, kata Bambang menyarankan agar oknum- oknum yang ditangkap dapat ditampilkan ke publik. Sebelumnya, Bambang memaparkan bahwa setiap tahunnya mencapai Rp 325 miliar dinikmati oknum tidak bertanggungjawab dengan cara memeras para TKI. "Ada 360 ribu TKI setiap tahunnya. Rata-rata TKI diperas oleh oknum tak bertanggungjawab dan preman sebesar Rp 2,5 juta. Bila hanya 50% TKI saja diperas, maka jumlah hasil pemerasan itu ternyata sangat fantastis, yaitu kira-kira sebesar 130.000 x Rp 2,5 juta sama dengan Rp 325 Miliar rupiah pertahun," kata Bambang. Bambang menambahkan pemerasan tersebut meliputi biaya mengeluarkan TKI dari bandara, pemaksaan menukar uang dengan selisih kurs yang sangat besar, mark up biaya transportasi dan biaya pengeluaran barang. Menyikapi hasil sidak, rencana akan dilakukan pengamanan fisik dan perbaikan sistem melalui kerjasama dengan instansi yang terkait, yaitu KPK dengan fungsinya sebagai trigger mechanism akan mengawal pembenahan sistem pelayanan publik di bandara ini. Khususnya, lanjut Bambang, terkait dengan peningkatan layanan publik pada segala aspek yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, kepastian, kenyamanan, dan keamanan pada TKI.
Sumber ↓
0 Comments
.jpg "Solusi")
