Dirjen: Antrian Dokumen TKI di KJRI Jeddah Membaik

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnakertrans Reyna Usman mengatakan bahwa pelayanan pengurusan dokumen WNI dan TKI di KJRI Jeddah, Arab Saudi, sudah relatif kondusif dan berlangsung lebih tertib dibandingkan sebelumnya.

"Sekarang proses pelayanannya sudah relatif lebih baik dalam artian lebih tertib dan lebih cepat prosesnya. Para WNI/TKI tidak lagi antre secara berdiri namun posisinya duduk lesehan sambil berzikir secara bersama-sama," kata Reyna dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa.
Ia telah berada di Jeddah sejak 6 Juni untuk melakukan pengawasan bagi proses pelayanan dokumen di KJRI dan mengatakan kondisi saat ini menjadi relatif lebih kondusif dengan adanya bantuan pengamanan yang melibatkan hampir 200 personel keamanan.
Selain itu, untuk mempercepat pelayanan dokumen dan menertibkan antrean, pengaturan sistem antrean dari WNI/TKI telah diubah dengan dilengkapi adanya penambahan jumlah staf petugas pelayanan.
Untuk menertibkan antrean, Reyna mengatakan para WNI/TKI kini telah dipisahkan lokasinya dimana para wanita dapat mengantre sambil duduk lesehan di halaman dalam, sedangkan para lelaki mengantre secara tertib di lapangan tenis yang berada di KJRI.
Sementara itu, dalam pengurusan dokumen perizinan di Bidang Ketenagakerjaan, Tim Kemnakertrans di Jeddah saat ini terus menerima, mengolah dan memproses data Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang diajukan para WNI/TKI.
"Tim Kemnakertrans terus memproses data dan dokumen ketenagakerjaan dari WNI/TKI. Tim ini nantinya akan diperkuat dengan tambahan anggota tim Kemnakertrans yang segera datang dari Jakarta," kata Reyna.
Setiap hari, tim tersebut terus melakukan koordinasi dan evaluasi dengan Imigrasi KSA dan juga menyarankan agar menambah tempat pelayanan khusus Kemnakertrans.
"Rencana tahap pertama kami akan membuka tiga tempat pelayanan di Jedah dan selanjutnya akan dibuka di kota-kota lainnya di Arab Saudi. Tempat pelayanan ini akan digunakan untuk pelayanan dokumen WNI/TKI yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan," kata Reyna.
Arab Saudi memberikan pengampunan (amnesti) bagi para warga negara asing ilegal sejak 11 Mei lalu hingga 3 Juli 2013 dan Pemerintah RI telah mengirimkan tim khusus yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan, BNP2TKI.
Selain bertugas membantu pengurusan dokumen, Tim Pemerintah RI juga menginventarisasi sekaligus mengklasifikasi data WNI/TKI kategori program amnesti, baik karena melanggar batas izin tinggal maupun tidak berdokumen ketenagakerjaan.
Bagi TKI yang tetap ingin bekerja di Arab Saudi akan diperbaharui dokumennya dengan melibatkan calon pengguna atau agensi setempat.
Sementara terhadap para TKI amnesti yang menginginkan pulang ke Tanah Air, Tim Pemerintah RI melalui KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh akan memfasilitasi proses kepulangannya dengan mengeluarkan dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).(fr)

Paska Rusuh, Loket Pemutihan KJRI Jeddah Ditambah

TEMPO.CO, Bandung - Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muchtar Luthfie mengatakan, pemerintah mengupayakan membuka lokasi loket tambahan untuk melayani pemutihan berkas administrasi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Hal ini menindaklanjuti kerusuhan di KJRI Jeddah yang mengakibatkan satu WNI tewas. "Penambahan tidak hanya di Jeddah dan Riyadh, tapi juga diusahakan di Madinah untuk memecah antrian," kata dia di Bandung, Selasa, 11 Juni 2013. Insiden yang terjadi di Konsulate Jenderal RI di Jeddah itu, akibat beredarnya informasi menyesatkan yang menyebutkan Ahad, 10 Juni 2013, merupakan hari terakhir pelayanan pemutihan berkas administrasi tenga kerja Indonesia di Arab Saudi. Padahal hari terakhir, layanan itu pada 3 Juli 2013. "Sehingga semuanya berdesak-desakan untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran," kata Muchtar. Menurut dia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga sudah mengirim pegawainya ke Arab Saudi, salah satunya untuk membantu memperbanyak loket pendaftaran baru. Muchtar mengatakan, pemerintah Indonesia juga sudah meminta Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk merekrut warga Indonesia setempat untuk membantu petugas melayani pendaftaran pemutihan berkas administrasi tenakga kerja Indonesia di Arab Saudi. Muchtar mengatakan, pengiriman gelombang petama petugas baru sudah dilakukan sejak kemarin, Senin, 10 Juni 2013. "Dengan banyaknya tenaga yang ada di sana, dan juga pembukaan loket-loket baru, diharapkan tidak terjadi antrian cukup panjang," kata dia. Menurut dia, sejumlah kementerian menggelar rapat koordinasi untuk mengetahui kondisi terkini pasca insiden itu. Kementerian yang akan terlibat yaitu Kementerian Luar Negeri, dengan Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Kami masih terus memantau perkembangan yang ada di sana," kata Muchtar. Muchtar mengatakan, identifikasi sementara, sekitar 100 ribu warga negara Indonesia yang akan mendaftar meminta pemutihan. Mayoritas, kata dia, warga yang overstay di Arab Saudi, kebanyakan bekerja dengan dalih Umroh. "Terjadi overstayer ada yang umroh," kata dia. Menurut dia, informasi terakhir yang diperolehnya, jumlah warga Indonesia yang sudah mendaftar, jumlahnya bekisar 50 ribu orang. Sisanya, akan dilayani bertahap. Muchtar optimis, penambahan jumlah loket dan lokasi layanan seta petugas, akan melayani semua warga negara Indonesia yang hendak mengurus pemutihan hingga batas waktunya, 3 Juli 2013 nanti. AHMAD FIKRI

Pemerintah Mengelak Disebut Tak Becus Urus TKI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, membantah jika pemerintah dituding tak becus dalam mengurus proses perpanjangan izin tinggal tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. "Perwakilan Indonesia di Arab Saudi sudah mulai memproses perpanjangan izin ini mulai 18 Mei lalu, sejak kerajaan Arab Saudi memulai kebijakan itu pada 10 April lalu," kata Djoko di kantornya, Selasa, 11 Juni 2013. Djoko mengklaim, penyebab kerusuh akibat merebaknya isu menyesatkan di kalangan tenaga kerja Indonesia. Isu itu menyebutkan bahwa proses terakhir pengurusan amnesty terjadi pada 9 Juni 2013, atau saat kejadian. Akibatnya, TKI mengepung kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Konsulat Jeddah yang biasa melayani pendaftaran sampai enam ribu TKI, pada hari itu diserbu sekitar 12 ribu orang. Ditambah lagi, cuaca di Jeddah yang sangat panas, yang berkisar 40-45 derajat celcius sehingga membuat sebagian TKI frustrasi. "Sehingga ada ketidaknyamanan dan terjadi aksi yang sangat disesalkan karena berlangsung di negara lain," kata Djoko. "Bahkan ada satu warga kita yang meninggal akibat berdesakan dan dehidrasi." Soal pembakaran gedung Konsulat Jeddah, Djoko membantah. Dia mengklaim hanya plastik pembatas gedung yang menjadi sasaran amuk TKI. Djoko mengatakan kondisi terakhir di Konsulat Jeddah hari ini sudah kondusif. Berdasar komunikasi terakhir Djoko dengan Direktur Perlindungan Warga Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi, menyebutkan, antrean TKI di kantor Konsulat Jeddah sudah mengular hingga 200 meter. Namun prosesnya berjalan lancar. Kepolisian kerajaan Arab Saudi juga turut andil menambah jumlah personel di Konsulat Jedah. "Sebelumnya hanya ada 30 personel kini ditambah menjadi 100 personel. Semoga kejadian serupa tak terulang lagi." Pada Ahad, 9 Juni 2013, warga negara Indonesia yang datang ke Konsulat Jenderal sejak awal telah terkonsentrasi di sepanjang jalan hingga di depan pintu gerbang Konsulat. Ketika pintu tersebut akan dibuka, sejumlah WNI dalam antrean tidak tertib dan berdesakan. AKibatnya, satu orang WNI tewas dan ratusan lainnya pingsan. INDRA WIJAYA

Marwah, TKI korban rusuh Jeddah akan dimakamkan di Arab Saudi

MERDEKA.COM. Pemerintah Indonesia telah memberitahukan kepada keluarga Marwah binti Hasan, TKW yang menjadi korban tewas saat terjadi insiden kerusuhan di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi. Keputusannya, pihak keluarga memutuskan jenazah TKW berusia 57 tahun itu untuk dimakamkan di Arab Saudi. "Pilihan mereka jenazah tidak dipulangkan dan dimakamkan di Saudi," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam keterangan persnya di Kantor Menko Polhukam Jakarta, Selasa (11/6). Untuk biaya pemakaman akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah Indonesia. "Keluarga di Saudi dan Indonesia sudah dihubungi," ujarnya. Marwah tewas setelah terjadi kerusuhan di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Minggu (9/6). Ia tewas terinjak-injak saat puluhan ribu orang mengantre untuk mengurus dokumen di KJRI tersebut. "Kita juga menyesalkan ada seorang TKI yang meninggal karena dehidrasi dan diinjak-injak," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto. Selain korban tewas, ada juga korban luka. Dia adalah Mustafa, satpam KJRI yang mengalami luka serius. Sumber: Merdeka.com

Presiden Utus Denny Indrayana ke Jeddah

Presiden Utus Denny Indrayana ke Jeddah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyesalkan rusuh yang terjadi di KJRI Jeddah, Arab Saudi, dua hari lalu menyebabkan satu TKI tewas. Presiden mengutus Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ke Jeddah mengatasi kisruh di sana. "Kejadian ini sepatutnya tidak terjadi bilamana memang ada langkah-langkah yang telah dilakukan diantisipasi lebih awal," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrian Pasha, di kantor Presiden Jakarta, Selasa (11/6/2013). Presiden SBY, menurut Julian, meminta kepada jajaran di bawah Kementerian Luar Negeri khususnya yang menangani mereka para WNI yang overstay di Arab Saudi bisa ditangani lebih baik dan lebih cepat. "Karena itu sudah diputuskan mengirim tim ke sana untuk mempercepat pengurusan SPLP itu di bawah Wamenkumham Denny Indrayana dan jajarannya agar bisa memproses karena sampai hari ini dilaporkan soal itu," kata Julian. Diharapkan lebih dari 40 ribu orang yang terdaftar untuk pengajuan SPLP itu bisa diselesaikan dan ada koordinasi lebih baik antara Kemenlu, Kemenkumham dan Kemenakertrans. "Memang pemerintah telah mendengar masukan dan laporan dri beberapa pihak, pemerintah juga telah berusaha tidak hanya membuka satu loket tidak hanya di KJRI Jeddah dan juga di beberapa titik lain, di pos lain yang juga bisa memfasilitasi SPLP," kata dia.

Kepala BNP2TKI: Ada mafia yang provokasi TKI di Jeddah

Kepala BNP2TKI: Ada mafia yang provokasi TKI di Jeddah

MERDEKA.COM. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mensinyalir ada pihak yang memprovokasi terjadinya kericuhan program pemutihan izin kerja TKI yang terjadi di Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, pihak tersebut merupakan bagian dari jaringan yang selama ini mengambil keuntungan dari keberadaan TKI ilegal di Arab Saudi. "Gerakan itu dilakukan oleh mafia yang menampung dan mempekerjakan TKI ilegal, karena khawatir seluruh tenaga kerja yang mereka tampung akan menjadi legal dengan adanya program pemutihan dari Kerajaan Arab Saudi. Kondisi tersebut membuat nasib mereka yang mengambil keuntungan dari keberadaan TKI ilegal menjadi hilang," katanya usai berdialog dalam acara pembukaan Jambore Buruh Migran Indonesia di Balai Desa Sidaurip Kecamatan Binangung, Cilacap, Selasa (11/6). Menurut Jumhur, para mafia tersebut menampung para TKI ilegal di tempat penampungan yang mereka miliki. Biasanya para TKI teriming-iming dengan janji penghasilan kerja yang lebih tinggi dari pekerja resmi. "Ketika TKI yang resmi mendapat gaji di atas 800 real atau sekitar Rp 2 juta, kemudian ada yang menawari mereka dengan gaji di atas 800 real. Kondisi tersebut membuat TKI terbujuk yang membuat mereka bekerja tidak sesuai dengan prosedural yang berlaku," ujarnya. TKI yang ditampung para mafia tersebut, lanjutnya, merupakan pekerja berkasus dan orang yang ikut dalam travel perjalanan umroh, tetapi mempunyai keinginan bekerja di Arab Saudi. Dalam mengusut jaringan tersebut, Jumhur menjelaskan Kepolisian Arab Saudi pun tidak bisa mendeteksi lokasi penampungan ilegal. "Tempat penampungannya sendiri dilakukan sembunyi-sembunyi dan itu dikendalikan orang Indonesia, bahkan disesuaikan dengan etnisnya," paparnya. Program pemutihan tersebut, sebenarnya juga menjadi bagian dari upaya untuk mencegah para pekerja agar tidak terjerumus dalam jaringan. Karena itulah, Jumhur mengungkapkan, ketika ada program pemutihan tersebut, pemerintah Indonesia ikut mendorong TKI agar menjadi legal kembali. Hingga saat ini, jumlah TKI yang dilayani dalam program ini sudah mencapai 54 ribu orang. "Kalau diperkirakan, mungkin masih ada 100 hingga 200 ribu TKI. Tetapi kita tidak tahu angka pastinya," jelas Jumhur. Saat dikonfirmasi tentang kerusuhan yang terjadi di Konjen Jeddah, Jumhur menjelaskan yang terjadi sebenarnya bukan kerusuhan, melainkan kericuhan yang dipicu pembakaran pembatas jalan dan sampah di sekitar kantor. Dia mengungkapkan, program pemutihan yang diumumkan mendadak oleh pemerintah Arab Saudi membuat kepanikan di kalangan TKI. "Dan itu juga karena provokasi serta adanya isu kalau kemarin (Senin, 9/6) adalah hari terakhir pelayanan program pemutihan. Padahal, sebenarnya pelayanan dilakukan hingga tanggal 3 Juli. Bahkan, ada kabar kalau pemerintah Arab Saudi akan memperpanjang hingga 4 Oktober," jelasnya. Sumber: Merdeka.com

Dubes RI Arab Saudi Belum Tahu Insiden Penangkapa

Dubes RI Arab Saudi Belum Tahu Insiden Penangkapan

TEMPO.CO, Jakarta--Duta Besar RI untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur menyatakan belum mengetahui perkara penangkapan 30 WNI terkait kerusuhan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah. "Tidak bisa konfirmasi, itu penegakan hukum dari pemerintah setempat," kata Gatot ketika dihubungi Tempo, hari ini, Selasa 11 Juni 2013. Menurut dia, jika kepolisian setempat menangkap WNI, maka prosedurnya ketika ke pengadilan, pihaknya akan mendampingi. Sejauh ini, pelayanan amnesti masih berlangsung pasca kerusuhan. Namun kali ini lebih tertib. Antrean dibuat menjadi tiga ring, dan massa tidak mendekat ke KJRI, tetapi dalam radius 200 meter. Jumlah dokumen yang diselesaikan setiap hari mencapai 6.000 dokumen. Sehari setelah insiden, sekitar 5.900 orang telah dilayani KJRI. Sebelumnya diberitakan, 30 orang ditangkap terkait kerusuhan di KJRI Jeddah, Senin, 10 Juni 2013. Selama diamankan di kantor polisi Samali Hirehab sekitar 9-10 jam mereka sama sekali tidak diberi makan atau minum. Ke-30 orang tersebut kemudian dibawa ke Penjara Tarhill. NATALIA SANTI

Lagi, Seorang WNI Meninggal dalam Kerusuhan Jedda

Lagi, Seorang WNI Meninggal dalam Kerusuhan Jeddah  

TEMPO.CO, Bandung - Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka, mengaku mendapat informasi, ada seorang lagi warga Indonesia yang meninggal sebagai buntut peristiwa kerusuhan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi. "Saya mendesak Kementerian Luar Negeri untuk segera menelusuri laporan yang masuk itu," kata dia kepada Tempo, Selasa, 11 Juni 2013. WNI asal Nusa Tenggara Barat itu meninggal di Rumah Sakit Malik Fahad akibat terinjak-injak dalam kerusuhan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Ahad, 10 Juni 2013. Sebelumnya, disebutkan korban tewas akibat kerusuhan itu hanya satu orang, yakni Marwah, asal Sampang. "Total korban meninggal dua orang," kata Rieke. Rieke juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menelusuri informasi ditahannya puluhan warga Indonesia oleh petugas keamanan Arab Saudi pasca-kerusuhan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Informasi itu dia terima dari salah seorang istri korban penangkapan petugas keamanan Arab Saudi dengan tuduhan sebagai provokator kerusuhan itu. "Sekitar 30 orang (ditahan)," ujarnya. Menurut Rieke, informasi itu diterima dari Aisah, warga Cikijing, Majalengka, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Aisah mengabarkan, suaminya, Suhendi, 45 tahun, ditahan di penjara Tarhill. Suhendi diciduk oleh polisi setempat bersama sekitar 30 warga Indonesia pada 10 Juni 2013. Peristiwa bermula ketika pasangan suami-istri itu mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di Konsulat Jenderal RI Jeddah. Karena antrean mengurus SPLP antara laki-laki dan perempuan terpisah, keduanya pun berpisah. Setelah selesai sore harinya, Aisyah menghubungi suaminya via ponsel, tapi tak berhasil. Pada pukul 18.00 waktu setempat, suaminya berkirim SMS, isinya, "Saya ketangkap, kamu langsung pulang ke rumah." Selang satu jam, Aisyah terima lagi SMS dari suaminya yang menulis, "Beresin barang kamu, jual dan pulang ke Indonesia." Keesokan harinya, pukul 2 dinihari, suaminya mengirim SMS lagi. "Saya sudah di depan penjara Tarhill. Kemungkinan besar tidak bisa komunikasi lagi." Suhendi juga mengabarkan bahwa dia bersama 30 WNI sempat diperiksa di kantor polisi Samali Hirehab. Aisah dan Suhendi sejatinya akan pulang ke Tanah Air pada 12 Juni 2013, setelah urusan SPLP selesai. Tapi polisi keburu menangkap suaminya. AHMAD FIKRI

Muhaimin Iskandar Dinilai Gagal Lindungi TKI

Tenaga kerja Indonesia, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Jaringan Advokasi Revisi Undang-undang Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia keluar negeri (JARI-PPTKLN) Nurus S. Mufidah menilai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar gagal memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Nurus juga menyesalkan pernyataan Muhaimin yang terkesan menggampangkan masalah tentang aksi rusuh TKI di KJRI Jeddah. "Menteri selalu menggampangkan persoalan tidak melihat akar masalah," katanya saat dihubungi Republika, Senin (11/6). Nurus mencontohkan pemerintah melaporkan satu TKI yang meninggal karena dehidrasi bukan karena kerusuhan. Namun, akar masalahnya, TKI tersebut berada di lokasi karena antri berjam-jam akibat pelayanan KJRI yang tidak memadai. Selain itu, Nurus mangatakan pemerintah memandang TKI sebagai komoditas bukan manusia. Hal ini terlihat dalam draft UU Penempatan dan Perlindungan TKI ke luar negeri dimana pasal perlindungan TKI sangat lemah. "Pemerintah tak fokus melindungi TKI hanya menempatkan," ujarnya. Nurus juga mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang gagal mengkoordinasikan menteri-menteri yang berkaitan dengan kepentingan TKI. Ia menilai Kemenakertrans dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sering menghadapi permasalahan TKI sendiri-sendiri. Reporter : Hafidz Muftisany Redaktur : Citra Listya Rini

Rusuh di KJRI Jeddah, Polri dan Kepolisian Arab Saudi Koordinasi

"Kita sesalkan bersama, tapi meski lokasinya di Arab Saudi, koordinasi tetap kami tempuh melalui Kepolisian Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri,"

Irjen Pol. Suhardi Alius

Skalanews - Polri berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan juga Kepolisian Arab Saudi terkait kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi. Meski, saat ini dipastikan Polri situasi di sana sudah berangsur kondusif. "Kita sesalkan bersama, tapi meski lokasinya di Arab Saudi, koordinasi tetap kami tempuh melalui Kepolisian Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Suhardi Alius di Humas Polri, Jakarta, Senin (10/6) Dijelaskan Suhardi, kerjasama dengan kepolisian Arab Saudi dapat dilakukan karena dua institusi kepolisian ini telah menjalin hubungan sejak lama. Polri pun memiliki liasion officer sehingga mempermudah melakukan koordinasi tersebut. Saat ini, jelasnya 100 orang Polisi Arab Saudi telah berada di lokasi untuk membantu proses pengamanan, karena lokasi kejadian berada di luar pagar KJRI yang artinya ada di otoritas pemerintah Arab Saudi. Kerusuhan sendiri bermula saat sekitar 15 ribu TKI mendatangi KJRI untuk mengurus surat perjalanan laksana paspor. Hingga terjadi antrean menumpuk karena kemampuan KJRI melayani permintaan tersebut hanya sebatas 8 ribu orang. "Dalam antrean tersebut ada satu TKI yang meninggal karena kelelahan mengantre, mungkin itu yang menjadi pemicu," jelasnya. (frida astuti/bus)

KBRI Verifikasi Korban Kerusuhan TKI di Jeddah

KBRI Verifikasi Korban Kerusuhan TKI di Jeddah

REPUBLIKA.CO.ID,RIYADH -- KBRI di Arab Saudi menyatakan akan mengklarifikasi jumlah korban kerusuhan di KJRI Jeddah, Ahad (9/6). Namun menurut saksi staf KJRI di Jeddah, ada beberapa korban yang sempat dilarikan ambulans ke rumah sakit terdekat. Duta Besar RI untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur mengatakan peristiwa pembakaran terjadi ketika petugas Konsulat Jenderal RI terpaksa menutup pintu pagar besi. Ribuan massa yang kemudian diprovokasi membakar pembatas jalan yang ada di depan KJRI Jeddah. ''Jadi yang dibakar bukan KJRI, tapi plastik pemisah jalan,'' tutur dia kepada Republika, Senin (10/6). Namun kerusuhan mampu diatasi karena kepolisian Arab Saudi mengerahkan 150 pasukan anti huru-hara yang bersenjatakan tameng dan mobil meriam air. Hingga Ahad pukul 2.00 waktu setempat KJRI pun dinyatakan sudah aman.Menanggapi berita soal korban tewas, Gatot belum bisa membenarkan kabar itu. Ia mengatakan akan segera mengklarifikasi jumlah korban kerusuhan KJRI Jeddah pagi ini. Beberapa saksi, ujarnya, memang melihat beberapa TKI di bawa ke ambulans oleh para petugas kesehatan setempat. Namun ia mengaku belum mendapat kabar jumlah korban dari kepolisian atau otoritas Arab Saudi.

TKI Bangkalan Jawa Timur Tewas Akibat Kerusuhan Jeddah

Kerusuhan Konsulat RI Jeddah, credit AN arabnews.com

JEDDAH,BB – Nama korban tewas akibat berdesakan hingga rusuh di Konsulat RI Jeddah Arab Saudi Minggu 9 Juni 2013 adalah Marwah binti Hasan warga Bangkalan, Jawa Timur

Tenaga kerja berusia 55 tahun itu meninggal karena berdesakan saat pintu dibuka.

“Terjadi desak-desakan, ketika pintu dibuka, ada ibu usia 55 tahun, terdesak dan dehidrasi sehingga kritis dan meninggal dunia,” kata Tatang Budie Utama Razak, Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri seperti dilansir dari wawancara Metrotv.

Marwah datang ke Arab Saudi sejak 2005 seusai melakukan ibadah Umroh. Sejak itu hingga saat ini, ia tidak mengantongi dokumen apa pun. Rencananya, KJRI akan memfasilitasi pemulangan jenazah korban.

Laporan: Cr17/Jan

Konsulat Jenderal RI di Jeddah Rusuh

Kerusuhan dikabarkan terjadi di Konsulat Jendral RI di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (9/6/2013). Kerusuhan dipicu proses pengurusan dokumen izin tinggal dan perjalanan.

JEDDAH, KOMPAS.com — Ribuan pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, dikabarkan mengamuk di Konsulat Jenderal RI, Minggu (9/6/2013) waktu setempat. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk Konsulat dan berusaha menerobos untuk melakukan pembakaran gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan. "Kami masih memeriksa apakah ada korban atau berapa banyak pekerja terluka," kata Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur seperti dikutip Arab News. Dia mengatakan bahwa semua diplomat dan staf konsuler aman. Kru Pertahanan Sipil, polisi, pasukan khusus, dan ambulans Bulan Sabit Merah turun ke tempat kejadian untuk memulihkan ketertiban. Jalan menuju ke Konsulat ditutup. Saksi mata mengatakan, api masih menyala hingga pukul 22.00 waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran pun masih terlihat berupaya memadamkannya. Kerusuhan ini adalah buntut insiden pada Sabtu (8/6/2013). Saat itu para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" Konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Setidaknya tiga perempuan terluka dan pingsan. Para pekerja Indonesia di Arab Saudi yang tak memiliki izin bekerja punya tenggat waktu hingga 3 Juli 2013 untuk "melegalkan" keberadaan dan aktivitas mereka. Dokumen yang harus dipastikan mereka miliki adalah visa kerja. Perseteruan antara para pekerja, polisi, dan pejabat Konsulat diduga dipicu oleh frustrasi para pekerja karena lamanya pengurusan dokumen dan kurangnya pengorganisasian di Konsulat. "Kami telah mengalami masalah dengan Konsulat sejak kami tiba dua hari lalu," kata seorang asisten rumah tangga dari Indonesia, yang tidak ingin namanya dipublikasikan. "Kemarin saya jatuh dan terluka karena Konsulat tidak tahu apa yang mereka lakukan dan tidak bisa mengendalikan massa." Pekerja lainnya yang mengaku bekerja di bidang konstruksi mengeluh karena tidak bisa masuk ke Konsulat untuk mengurus dokumen perjalanan. "Percayalah, sekarang saya hanya ingin pulang," kata dia. Sumber : arabnews Editor : Palupi Annisa Auliani Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: KJRI Jeddah Dibakar

youtube TKI Arab Saudi vs KJRI Jeddah. MEMBARA

Sosok Peduli TKI Telah Pergi

JPNN.COM JAKARTA – Almarhum Ketua MPR RI Taufik Kiemas, merupakan tokoh yang secara terus menerus mendorong lahirnya regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan tokoh yang memiliki kepedulian tinggi terhadap segudang permasalahan TKI di luar negeri.

Kedua hal inilah yang paling membekas dalam ingatan Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat, ketika berbicara sosok politisi senior pendiri partai politik PDI Perjuangan tersebut.

“Kerja-kerja pelayanan TKI yang saya lakukan, itu dimonitor oleh beliau (Taufik). Beliau benar-benar memberi arahan, sekaligus memotivasi saya untuk lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugas-tugas yang ada,” ujarnya di Jakarta, Minggu (9/6).

Perhatian khusus tersebut menurut Jumhur, diberikan tidak saja ketika di media massa ramai diberitakan terkait kasus-kasus penistaan yang dialami TKI di berbagai negara. Namun jauh sebelum itu, Taufik kerap mendorong pemerintah benar-benar lebih tanggap terhadap kesejahteraan para TKI yang ada. “Jadi beliau tidak pernah berhenti memberi perhatian langsung dengan meminta pemerintah lebih tanggap melakukan perlindungan maksimal,” katanya.

Karena itu mantan aktivis mahasiswa yang berasal dari Institut Teknologi Bandung era 80-an ini, menyatakan Indonesia sangat kehilangan sosok peduli wong cilik almarhum Taufik Kiemas, yang meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Nasional Singapura pada Sabtu (8/6) pukul 19.05 waktu setempat akibat menderita penyakit jantung.

"TK (Taufik Kiemas) adalah simbol pemaknaan nasionalis religius, yang saat ini fenomenanya memang berkembang cukup luas di PDIP. Hal ini tentu tidak lepas dari semangat dan cita-citanya, yakni menciptakan gairah perjuangan baru kepada wong cilik melalui kehadiran elemen muda Islam di PDIP,” ujarnya.

Jumhur mengaku kepergian TK telah mewariskan ruh perjuangan bagi orang muda pada umumnya. Karena semasa hidup, almarhum sangat menaruh perhatian terhadap regenerasi bangsa, baik dalam keperluan lingkup kepemimpinan partai maupun menyangkut agenda tampuk pimpinan nasional.

"Beliau di akhir hayatnya bagai tanpa henti memberi dukungan moral untuk kaum muda dan bahkan kerap meminta elit nasional agar melapangkan orang-orang muda menjadi calon pemimpin masa depan bangsa," ujarnya.

Karena itu Jumhur berharap semangat dan cita-cita almarhum tidak boleh dipadamkan utamanya terkait hasrat mewujudkan kehadiran orang muda di panggung kepemimpinan nasional.(gir/jpnn)

PJE "Pekanbaru Job Expo" tawarkan 4.500 lowongan kerja luar negeri

Sejumlah pencari kerja mengamati daftar perusahaan pada bursa tenaga kerja "Pekanbaru Job Expo 2012" di Pekanbaru, Senin (16/4). Tahun ini PJE digelar pada 10 hingga 13 Juni 2013. (FOTO ANTARA/FB Anggoro)

Pekanbaru (ANTARA News) - Pameran bursa tenaga kerja "Pekanbaru Job Expo" (PJE) akan menawarkan 4.500 lowongan kerja di luar negeri yang bisa dimanfaatkan pencari kerja di Kota Pekanbaru, Riau, dan sekitarnya. "Lowongan kerja yang tersedia bukan hanya untuk kebutuhan lokal, melainkan ada 4.500 lowongan untuk ditempatkan di luar negeri," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Priabudi di Pekanbaru, Minggu. PJE diselenggarakan Pemko Pekanbaru pada 10-13 Juni di Hotel Mutiara, Pekanbaru. Acara tersebut rutin digelar setiap tahun, dan kali ini dalam rangka meramaikan HUT Kota Pekanbaru ke-229 pada 23 Juni mendatang. Menurut Priabudi, lowongan kerja di luar negeri ini paling mayoritas berasal dari perusahaan di Jepang dan Korea Selatan. Lowongan kerja tersebut membutuhkan tingkat skill yang cukup tinggi karena untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Sebabnya, lowongan kerja yang tersedia bukan untuk menjadi tenaga kerja kasar, melainkan untuk sektor formal bidang kesehatan, jasa dan konstruksi. "Lowongan di Korea Selatan itu sebagian besar untuk perawat, tenaga kesehatan. Kemudian di Jepang sebagai pekerja jasa konstruksi bangunan, bukan pembantu rumah tangga," ujarnya. Dengan adanya pameran bursa kerja ini, ia berharap dapat membantu masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dan mampu mengurangi tingkat pengangguran. Ia menambahkan, PJE juga akan diikuti oleh 67 perusahaan lokal hingga internasional mulai dari rumah sakit, perusahaan kelapa sawit, hingga perusahaan minyak PT Chevron Pacific Indonesia. Editor: Suryanto

Cak Imin Pastikan Tutup Perusahaan yang Masih Pekerjakan Anak

detikfinance Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar pastikan mencabut izin kerja perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak. Bahkan, pihak perusahaan bisa mendapat sanksi pidana. "Para pengusaha harus tahu bahwa dalam UU Perlindungan Anak mempekerjakan anak di bawah umur adalah dilarang. Bagi yang tetap memaksakan anak untuk bekerja, perlu mendapat tindakan tegas dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan tuntutan sanksi pidana," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/6/2013) Alasannya, menurut Muhaimin jelas karena belum cukup secara umur dan dimungkinkan berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan anak. Sejauh ini, Ia menuturkan sosialisasi dan pendekatan khusus berupa persuasif dan bantuan ekonomi untuk mencegah bertambahnya pekerja anak pun telah dilakukan. "Kita telah melakukan pendekatan khusus untuk melarang anak usia sekolah untuk bekerja bersekolah. Kita terus kerahkan para pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan monitoring dan penindakan tegas terhadap keberadaan pekerja anak ini," jelasnya. Sebagai contoh, Ia menceritakan kasus perusahaan kuali di Tangerang yang telah mempekerjakan pekerja anak telah dituntut atas pelanggaran UU Ketenagakerjaan karena mempekerjakan anak pada bentuk pekerjaan terburuk. Maka perusahaan dituntut hukuman pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta. "Diperlukan upaya-upaya untuk menganalisa dampak jangka panjang dari program tersebut. Apa saja kendala mereka, apakah mereka masih tetap berada di unit pendidikan, atau apakah mereka kembali lagi ke pekerjaan semula karena tuntutan ekonomi keluarga," ucapnya. Untuk itu harus ditingkatkan sinergitas antar sektor, karena tanpa kerjasama dari para stakeholder, baik aparatur pusat maupun daerah, pihak pengusaha, elemen masyarakat maupun media, Program Penanggulangan Pekerja Anak tidak dapat terwujud "Peran serta masyarakat, pemerintah pusat dan daerah serta instansi terkait dibutuhkan untuk meningkatkan sinergitas guna mengurangi jumlah pekerja anak dan mengembalikannya ke dunia pendidikan," tegasnya.

Via @infoburuhmigran Saat ini TKI a.n Susiani Paspor AP245323 Asal Banyuwangi ditolak&dibentak2 petugas @imigrasiRI di Bandara Soekarno karna #KTKLN

Menantu Ical mengaku pernah jadi TKI ilegal

Taufan (kiri). ©2012 Merdeka.com/dok

merdeka.com Menantu Aburizal Bakrie, Taufan Eko Nugroho Rotorasiko ternyata pernah menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal. Kondisi itu berlangsung saat dirinya masih menjalani kuliah di Amerika Serikat. "Saya kerja di restoran, cuci piring dan mengepel, sebagai TKI ilegal untuk menambah biaya kuliah," kata Taufan saat sosialisasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (7/6), seperti dilansir Antara. Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menceritakan pengalamannya kepada ribuan warga yang berkumpul di Lapangan Maos. Taufan bercerita, orang tuanya hanya mampu membiayai tahun pertama kuliahnya di Strayer College, Washington DC, AS. Padahal, kuliah waktu selama empat tahun hingga mendapat gelar sebagai sarjana informatika. Usai lulus pada Juni 1998, dia tidak lantas kembali ke Indonesia. Taufan justru mendapat tawaran untuk bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi. "Namun setelah lulus kuliah, saya menjadi TKI legal setelah mendapat tawaran bekerja di AS pada perusahaan telekomunikasi," katanya. Setelah empat tahun bekerja, Taufan memutuskan kembali ke Indonesia dan mengaplikasikan pengalamannya ke perusahaan Tanah Air. Dia pun bergabung ke sebuah anak usaha milik Ical hingga menjadi pimpinan di grup Bakrie. Menurutnya, selama bekerja ke luar negeri merupakan pengalaman yang luar biasa. "Jangan takut untuk mengubah nasib dengan bekerja ke luar negeri," kata Taufan yang juga menjadi calon anggota DPR pada Pemilu 2014 itu.

BNP2TKI: vonis mati dua TKI Kalbar janggal

ilustrasi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh. Jumhur Hidayat (kanan) berbincang dengan siswa pelatihan kerja saat meninjau Lembaga Pelatihan Kerja Sumber Bakatinsani MS Nieuw Jakarta Training Center, Cikarang, Jawa Barat, Selasa (14/5). .(ANTARA FOTO/Reno Esnir) ()

Cilacap (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan vonis mati atas dua TKI kakak beradik asal Kalimantan Barat di Malaysia janggal karena putusan hakim tidak cermat. "Mereka tidak terlibat kejahatan apa pun dan harus dibebaskan," kata Jumhur di Jakarta, Jumat, mengenai vonis mati dua TKI kakak beradik asal Siantan Tengah, Pontianak, Kalimantan Barat yaitu Frans Hiu (22) dan Dharry Frully Hiu (20) sebagaimana ditetapkan pengadilan Banding Mahkamah Shah Alam, Selangor, Malaysia pada 18 Oktober 2012 oleh hakim tunggal Nur Cahaya Rashad. Kepala BNP2TKI dalam surat elektroniknya menceritakan Frans menangkap seorang pencuri warga Malaysia Kharti Raja sewaktu beraksi di mess perusahaan pada 3 Desember 2010 di Jalan 4 Nomor 34, Taman Seri Sungai Pelek, Sepang, Selangor, Malaysia. Frans sempat menggelandangnya ke lantai bawah namun tiba-tiba Kharti pingsan serta meninggal di lokasi tersebut. Tak lama setelah meninggal, aparat kepolian Malaysia tiba dan mendapatkan jenis narkoba dari saku celana pencuri. Polisi selanjutnya melakukan visum atas kematiannya dengan menyimpulkan Kharti Raja meninggal akibat "overdosis". "Berdasarkan kronologi peristiwa, baik Frans maupun adiknya, tidak terindikasi melakukan pembunuhan," kata Jumhur. Sekitar Juni-Juli 2012, pengadilan Majelis Rendah Selangor menyidangkan Frans, Dharry, serta seorang temannya berwarga Malaysia. Ketiganya dinyatakan bebas alias tidak bersalah oleh keputusan hakim Majelis Rendah Selangor. Akibat putusan itu, pihak keluarga Kharti mengajukan banding ke Mahkamah Tinggi. Anehnya, hanya Frans dan Dharry yang dijadikan perkara tuntutan, sementara kawannya dari Malaysia tak diikutkan dalam proses banding. Putusan banding pun menghukum Frans dan Dharry dengan vonis mati. Ia mengaku, kasus Frans dan Dharry kini dalam penanganan KBRI Kuala Lumpur berikut tim pengacara untuk melanjutkan ke tingkat Mahkamah Rayuan. "Persidangannya masih menunggu waktu dan akan diupayakan keduanya memperoleh kebebasan," kata Jumhur.(B009/I007) Editor: Ruslan Burhani