BANJARMASINPOST.CO.ID - PENANGANAN perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh pemerintah saya anggap masih lemah. Padahal TKI merupakan masalah yang krusial karena sebagai salah satu penghasil devisa.
TKI hanya mendapat sambutan saat mereka pulang dengan memberikan kontribusi bagi negara. Namun saat tersandung masalah pemerintah masih kurang sigap membantu.
Seharusnya perlindungan terhadap TKI dilakukan mulai proses pemberangkatan, pengiriman, penempatan di berbagai negara hingga bisa kembali ke Indonesia.
Penanganan jangan hanya saat terjadi masalah hukum. Selama ini ada kesan, pemerintah baru bergerak jika sudah ada TKI yang tersangkut masalah hukum.
Memang harus diakui, tidak mudah menangani masalah TKI yang tersandung hukum di negara lain. Seperti, antara Indonesia dan Malaysia yang berbeda kedaulatan hukumnya, sehingga penanganan masalah sering terkendala.
Akan tetapi, minimnya langkah langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam membela TKI yang terancam hukuman mati juga perlu dibenahi. Pemerintah melalui perwakilannya terkesan kurang mengurusi atau seperti menjaga gengsi karena masalah TKI dianggap kurang menarik.
Pemerintah seharusnya sigap mendeteksi setiap TKI yang tersandung masalah dengan langsung mengirimkan tim advokasi.
Menyikapi adanya keluarga yang tidak bisa bertemu dengan anggota keluarganya yang terancam hukum di luar negeri, sudah sepatutnya pemerintah segera bergerak.
Jika itu akibat kesengajaan negara lain bisa saja dilaporkan seperti ke mahkamah internasional atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). (arl)
News Analysis
LIES ARIANY
Pengamat Hukum Internasional Unlam
Sumber>> banjarmasin.tribunnews.com
0 Comments
.jpg "Solusi")
