Pemerintah Tak Menghargai Keberadaan TKI

JAKARTA - DPD RI meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri terpilih Sutarman terlibat langsung untuk menangani sekaligus menyelamatkan TKI di luar negeri. Diketahui 420 buruh migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI), yang terancam hukuman mati, menjadi korban perdagangan manusia (traficking), dan penipuan lainnya. “Pemerintah tak menghargai pahlawan devisa negara. Seharusnya terlibat langsung dalam penanganan rekrutmen, pembuatan KTP, paspor dan visa, penempatan dan sebagainya,” ujar anggota DPD RI Abraham Liyanto dalam diskusi msalah TKI bersama Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan aktivis Garda Buruh Migran Indonesia, Miftah Farid, di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (18/10/2013). Menurutnya, kalau negara terus membiarkan masalah TKI seperti sekarang ini maka masalah TKI tak akan pernah selesai. “TKI hanya akan terus diperas devisanya, sekaligus dijadikan ajang bisnis sama halnya dengan bisnis narkoba yang mampu menghasilkan puluhan miliar rupiah dalam waktu singkat. PJTKI itu harusnya sebagai travel biro saja,” ujar anggota DPD asal NTT ini. Sedangkan Fadli Zon mengatakan korban trafficking selalu menimpa orang-orang lemah dan tidak beridentitas, dan belum dijadikan isu bangsa oleh pemerintah. Padahal, TKI tersebut sebagai pahlawan devisa negara, yang membiayai desa, karena uangnya langsung didistribusikan ke kampung- kampung mereka berasal. Fadli Zon menilai tak ada perlindungan negara. “Harusnya Presiden SBY melakukan diplomasi dengan negara-negara terkait untuk selamatkan TKI. Kalau tidak, lalu apa gunanya KTT APEC di Bali, pertemuan WTO, dan sebagainya kalau terus membiarkan perdagangan manusia. Belum lagi 7 WNI ditembak mati di Malaysia,” katanya.