Banyak mafia Indonesia penampung TKI ilegal di Saudi

MERDEKA.COM. Badan
Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) mensinyalir
membanjirnya TKI tidak
berdokumen di luar negeri,
khususnya Arab Saudi, karena
banyak mafia bermain.
Modusnya, mereka menawarkan
gaji tinggi bagi yang
meninggalkan majikan atau
menampung secara sengaja
para TKI kabur atau bermasalah
dengan majikan.
Jadi mafia yang kaburan ini
orang Indonesia juga, tepatnya
per suku. Misalnya Madura
mengurus Madura, Banjar
mengurus Banjar, Sunda
mengurus Sunda," kata Kepala
BNP2TKI Mohamad Jumhur
Hidayat Rabu lalu. "Namanya
mukimin-mukimin, ini banyak.
Kalau ada sekian ratus orang
yang diurus, mereka ongkang-
ongkang juga."
Berikut penuturan mantan
aktivis ITB pernah dipenjara tiga
tahun semasa Orde Baru
kepada Alwan Ridha Ramdani
dan juru foto Muhammad Luthfi
Rahman dari merdeka.com.
Apakah TKI bermasalah lebih
banyak masih ingin tinggal dan
bekerja di Arab Saudi?
Sebanyak 80 persen masih ingin
bekerja kembali. Yang ingin
pulang sekitar 20 ribu itu.
Bagaimana mengurus yang ingin
bekerja lagi?
Ini problem juga. Masalahnya
adalah ternyata mencocokkan
antara orang punya majikan dan
belum punya majikan tidak
mudah. Tidak otomatis yang
ilegal ini punya majikan. Dia
harus cari dulu, cari itu tidak
mudah.
KJRI tidak mencarikan
pekerjaan, KJRI hanya
melegalisasi. Ada juga gabungan
dari perusahaan penyalur
tenaga kerja mencari majikan.
Tapi faktanya tidak berhasil
menemukan.
Kenapa tidak berhasil?
Itu tadi, lambatnya proses
administrasi petugas imigrasi dan
ketenagakerjaan tadi. Ada pula
majikan tidak mau ke imigrasi
dan ini akhirnya tertunda.
Urusan tenaga kerja itu bukan
kriminal sehingga fleksibelitasnya
tinggi antara ancaman seratus
ribu riyal dan penjara dua
tahun.
Harusnya yang enam ribu
sampai tujuh ribu orang ini
harusnya dipenjara tapi tidak
terjadi. Mestinya 65 ribu dirazia
ke rumah-rumah, tapi tidak
terjadi. Arab Saudi
membutuhkan tenaga kerja dan
mereka saat ini lagi bingung.
Di tataran kelas menengan ke
bawah Saudi ekonomi tidak
bergerak, misalnya restoran dan
toko kelontong butuh pekerja,
ternyata selama ini pekerjanya
tidak berdokumen. Begitu
berhenti mereka bingung.
Bingung Saudi urusan tenaga
kerja, jadi fleksibelitasnya tinggi.
Karena itu mereka ini jadi
luntang-lantung?
Mereka tidak luntang-lantung.
Tapi mereka tidak punya
dokumen. Mereka itu kerja
bukan pengangguran tapi tidak
berdokumen.
Dengan perusahaan penyalur
sudah putus kontrak?
Sudah putus. Sudah ada yang
15 tahun, 16 tahun bekerja. Ada
pula yang dari umrah, ini juga
yang memang banyak. Nah
perkiraan kita 101 ribu orang.
Biar masalah ini tidak berlarut,
apa yang akan Anda lakukan?
Persoalan utamanya adalah
kesempatan kerja di tanah air.
Kita jangan melupakan ini.
Bagaimana orang-orang ini tidak
perlu tekanan keras untuk
berangkat, terutama perempuan
harus meninggalkan anak. Saya
tidak boleh menihilkan ini.
Kedua, yang berangkat harus
betul-betul punya kualifikasi
dibutuhkan di sana, jangan
sembarangan
memberangkatkan. Inilah peran
kami. BNP2TKI sudah
melakukan gebrakan sangat
serius.
Langkahnya?
Reformasinya luar biasa,
bagaimana meningkatkan
kualitas TKI selama ini. Jujur saja,
pengawasan pemerintah itu
lemah. Saat ini kita punya
pengawasan online, sistem
absensi sidik jari dalam pelatihan
setiap hari. Bahkan kami pasang
CCTV di 300 balai latihan kerja.
Kita bisa langsung cek dari
CCTV, benar tidak mereka
dilatih. Rekrutmen dari awal kita
online, tujuanya untuk
memperbaiki kualitas TKI.
Kedua, meningkatkan upah.
Ada yang menarik juga. Upah
resmi 800 riyal dan yang tidak
berdokumen 1.500 riyal. Ini
banyak terjadi sehingga diiming-
imingi keluar dari majikan atau
kabur. Ini banyak terjadi dan
mafianya orang Indonesia juga,
tepatnya per suku.
Misalnya Madura mengurus
Madura, Banjar mengurus
Banjar, Sunda mengurus Sunda.
Namanya mukimin-mukimin, ini
banyak. Kalau ada sekian ratus
orang diurus, mereka ongkang-
ongkang juga.
Makanya BNP2TKI menetapkan
batas gaji. Sekarang yang
ditetapkan minimal 1.200 riyal
atau hampir Rp 4 jutaan. Jadi
kalau diiming-imingi jadi ilegal
gajinya Rp 5 juta. Jadi tidak
begitu tertarik, tapi kalau gajinya
tetap Rp 2 juta orang jadi
tertarik.
Sekarang tren ini menurun.
Yang masalah ini adalah TKI
berangkat sebelum ada
BNP2TKI. Lihat saja, ada yang
sudah tujuh tahun atau sepuluh
tahun bekerja. Tapi kita tidak
ada urusan.
Banyak TKI terancam hukuman
mati. Apakah BNP2TKI merasa
bertanggung jawab?
Kalau buruh di sini tidak
dibayarkan upahnya maka dia
lapor ke dinas tenaga kerja. Tapi
kalau ada seorang buruh
menusuk manajer maka larinya
kepada polisi. Ada hal kriminal
dan ada hal perselisihan
perburuhan.
Idealnya, BNP2TKI mengurus
perselisihan perburuhan, gaji
tidak dibayar, kerja tidak sesuai
kontrak, tapi orang tidak mau
tahu. Kriminal atau tidak krimal,
saya harus bertanggung jawab.
Itu tidak salah. Boleh saja.
Pertanyaannya sekarang,
kenapa masih banyak kejadian.
Salah satunya karena persiapan
sebelum berangkat. Misalnya
tidak mengerti bahasa bikin
marah majikan dan TKI
melawan sehingga sampai ada
kekerasan. Mungkin dimulai
dengan hal-hal begitu.
(Masalah) ini karena orang
berangkat seenaknya.
Ini baru berjalan 2011. Walau
BNP2TKI sudah berjalan sejak
2007, proses transisinya sekitar
empat tahun, masih banyak
yang dikendalikan oleh tenaga
kerja. 2011 baru pengawasan
penuh dilakukan BNP2TKI.
Kalau TKI diberangkatkan mulai
2011, kasusnya drop.
Kongkretnya?
Begitu terjadi kasus, tetap kita
kerjain, bekerja sama dengan
perwakilan luar negeri dan
mempertegas posisi Indonesia.
Kalau penempatan seperti
Wilfrida harus dihentikan. Saya
sempat galak kepada Malaysia.
Malaysia terlibat dalam
perdagangan orang.
Atau karena ada tugas
perlindungan sehingga
bebannya kepada BNP2TKI?
Perlindungannya bagi TKI, tapi
soal ketenagakerjaan. Ada
perwakilan luar negeri dan itu
urusan konsuler. Sejauh ini
kalau ada kasus kami sudah
sejalan. Saat ini saya paling
intensif berkomunikasi dengan
seluruh perwakilan luar negeri.
Kami langsung mendapatkan
informasi tanpa melalui
Kementerian Luar Negeri. Kalau
ada masalah saat ini bisa
langsung dieksekusi.