TKI Dideportasi, Pemerintah Harus Menempuh Jalur Diplomatik

KBRN, Sumenep: Kebijakan pemulangan Paksa Tenaga Kerja Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi tegas Fathorrahman sangat tidak wajar dan tidak memiliki alasan kuat.
Oleh karena itu ia mendesak Pemerintah Indonesia segera menempuh jalur diplomatik, khususnya untuk pengurusan Amnesti, karena secara resmi telah ditutup oleh pemerintah Arab Saudi.
Padahal pengurusan amnesty itu penting bagi ribuan TKI di Arab Saudi, karena sudah habis masa tinggalnya atau over stay.
“Saya ingin Pemerintah segera menempuh jalur diplomatik, khususnya untuk pengurusan Amnesti, para TKI karena secara resmi telah ditutup oleh pemerintah Arab Saudi.” ujarnya, Rabu (6/11/2013)
Hal senada juga disampaikan Tokoh Pemuda Kepulauan Kangean Mohammad Riyadi. Bahkan ia mengingatkan, rencana deportasi TKI dapat menjadi ancaman serius, karena akan semakin mempernjang daftar pengangguran.
Kondisi seperti itu bagi pemerintah khususnya Pemkab Sumenep, dapat menjadi beban yang berat, karena harus memperluas atau meyediakan lapangan pekerjaan baru, termasuk kegiatan UKM.
“Kalau rencana deportasi TKI ini benar-benar terjadi makan akan menjadi ancaman serius, karena akan semakin mempernjang daftar pengangguran,” ungkapnya.
Dikonfirmasi mengenai persoalan itu, Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans Sumenep Sukirman mengaku masih belum mengetahui secara pasti; jumlah TKI asal Sumenep yang akan dideportasi.
“Kalau jumlah yang akan di deportasi ini kita belum tahu ya, karena masih belum ada surat resmi dari Arab Saudi,” ujarnya.
Guna lebih mengetahui secara detail jumlah TKI yang terkena deportasi, Sukirman menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Disnakertrans Porpinsi Jawa Timur.
Berkaitan dengan itu ia mengimbau masyarakat yang ingin menjadi TKI tetap melalui jalur resmi, agar tidak menjadi korban deportasi. Apalagi sejumlah Negara semakin memperketat proses penerimaan TKI. (Suhartatik/AKS)
Sumber www.rri.co.id/index.php/berita/76606/TKI-Dideportasi-Pemerintah-Harus-Menempuh-Jalur-Diplomatik#.UnnhVV1b-o9