Pengalaman guru sekolah anak TKI

Guru Muhammad Asrori mengawasi anak-anak mengerjakan soal-soal ujian.
――――――
Di sebuah perkebunan kelapa sawit di kawasan Tawau, negara bagian Sabah, Malaysia, puluhan remaja tampak serius mengerjakan ujian akhir semester.
Ujian akhir semester pertama ini bukan untuk tingkat SMA seperti lazimnya siswa seusia mereka di Indonesia, tetapi baru tingkat SMP.
“Kebetulan di ladang ini usia anak-anak di Sungai Balung rata-rata 14-17 tahun bahkan ada yang 18 tahun. Seharusnya mereka sudah selesai tingkat SMA/SMK tapi anak-anak ini tidak putus asa mengejar ketertinggalan,” kata Muhammad Asrori, guru di pusat kegiatan belajar masyarakat Sungai Balung, Tawau.
Para siswa adalah putra-putri tenaga kerja Indonesia, baik yang resmi maupun tanpa dokumen di kawasan yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur.
Ketertinggalan mereka masuk ke bangku sekolah antara lain disebabkan karena lokasi orang tua mereka bekerja jauh dari sekolah atau karena memang tidak tersedia sekolah.
“Anak-anak ini memang cukup tertinggal dalam pengetahuan dan informasi akses pendidikan'” tutur Muhammad Asrori.

Tenaga pendidik kurang

Usia anak sekolah yang tercatat sebanyak 21.000 orang, untuk usia SD-SMP. Itu jumlah yang tercatat, realisasinya mungkin lebih besar.
Dian Ratri Astuti
Asrori dikirim ke Sabah oleh Kementerian Pendidikan Indonesia enam bulan lalu untuk mengajar di sekolah anak-anak imigran itu.
Perusahaan perkebunan kelapa sawit menyediakan lahan dan bangunan bagi pusat kegiatan belajar masyarakat seperti di Sungai Balung ini. Pemerintah Indonesia menyediakan pendidik dan menggaji mereka sebesar Rp15 juta per bulan.
Menurut Fungsi Ekonomi, Sosial dan Budaya di Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Dian Ratri Astuti, tenaga dan sekolah yang tersedia di kawasan Tawau tidak sebanding dengan jumlah anak-anak usia sekolah.
“Usia anak sekolah yang tercatat sebanyak 21.000 orang untuk usia SD-SMP. Itu jumlah yang tercatat, realisasinya mungkin lebih besar,” jelas Dian Ratri Astuti.
Namun sejauh ini hanya ada 240 tenaga pendidik yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan Indonesia.
Di sebagian perkebunan, perusahaan juga turut menyediakan guru lokal. Mereka adalah warga negara Indonesia atau keturunan Indonesia.
Akses pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja asing di Malaysia bukan hal sepele sebab kebijakan negara itu melarang anak-anak warga negara asing bersekolah di lembaga pendidikan negeri.
Oleh sebab itu banyak dari mereka tidak bersekolah.

Kemenakertrans skorsing 213 perusahaan jasa TKI

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjatuhkan sanksi skorsing kepada 213 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) karena menyalahi sejumlah aturan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
"Penetapan hukuman skorsing ini merupakan salah satu bentuklaw enforcementyang dilakukan pemerintah. Mudah-mudahan hal ini mampu memberikan efek jera bagi perusahaan lainnya sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa.
Perusahaan-perusahaan jasa TKI tersebut mendapat skorsing berupa pembekuan izin operasional selama tiga bulan dan bila dalam jangka waktu skorsing perusahaan PPTKIS tersebut kembali melanggar maka izin operasionalnya terancam dicabut.
Ke-213 perusahaan yang melakukan pelanggaran terdiri atas 48 perusahaan PPTKIS yang mengerahkan jasa TKI ke Yordania saat moratorium, 19 PPTKIS terbukti menyalahi aturan dengan mengirimkan TKI ke Uni Emirat Arab tidak sesuai prosedur dan tanpa perjanjian kerja dan sebanyak 146 perusahaan PPTKIS dibekukan akibat tidak mengurus surat izin pengerahan (SIP) yang diterbitkan Kemnakertrans.
Data Kemnakertrans menunjukkan saat ini terdapat total 545 PPTKIS yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga jumlah pelanggaran itu hampir mendekati separuh dari jumlah PPTKIS yang ada.
Muhaimin mengatakan tindakan tegas berupa skorsing dan ancaman pencabutan ijin operasional itu merupakan bagian dari pembenahan sistem perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri khususnya di sektor pembinaan dan peningkatan kinerja PPTKIS.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kemnakertrans melakukan pembenahan secara kelembagaan bagi PPTKIS antara lain melakukan pengetatan pelayanan penempatan TKI dengan melakukan seleksi dan verifikasi terhadap agen-agen perusahaan penempatan TKI di dalam dan luar negeri.
"Kita lebih selektif dalam penerapan persyaratan kerja sama dengan agen-agen penempatan TKI di luar negeri. Kita terus mengawasi agen-agen penempatan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab," kata Muhaimin.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman mengatakan ke-213 perusahaan PPTKIS tersebut sudah masuk dalam proses pembekuan izin operasional selama tiga bulan kedepan melalui surat keputusan direktur jenderal yang diterbitkan 3 Desember 2013.
"Secara umum 213 PPTKIS yang dijatuhi sanksi skorsing karena melanggar aturan UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri," kata Reyna.
Pembekuan izin usaha tersebut berdasarkan laporan dari Kedutaan Besar Indonesia dan atase tenaga kerja di negara penempatan terkait masih adanya pengiriman TKI yang menyalahi prosedur.
"Berdasarkan hasil klarifikasi, verifikasi dan penelitian mendalam, perusahaan-perusahaan tersebut telah dinyatakan menyalahi aturan pengiriman TKI yang ditetapkan pemerintah dan patut menerima sanksi yang ditetapkan," kata Reyna.
Sementara itu, untuk mencegah terulangnya pelanggaran, pemerintah melakukan pola pembinaan PPTKIS yaitu dengan cara pengetatan penerbitan SIPPTKI, penyampaian laporan bulanan dan laporan penyelesaian kasus, koordinasi berkala setiap tiga bulan, verifikasi setiap tahun dan regristrasi ulang setiap lima tahun sesuai masa berlakunya SIPPTKI serta dilakukan peninjauan lapangan.
"Dalam tahapan awal kita akan melakukan pembinaan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi ulang, namun jika tetap melakukan pelanggaran maka akan diberikan tindakan tegas berupa skorsing dan pembekuan/pencabutan ijin PPTKIS," kata Reyna.
Selain 213 PPTKIS yang izin operasionalnya telah dibekukan itu, Kemnakertrans juga masih meminta klarifikasi terhadap 45 perusahaan PPTKIS lain atas pengiriman TKI ke Yordania saat moratorium diberlakukan dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka perusahaan-perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi serupa.
Editor: Suryanto

Info dari Satgas Ketenagakerjaan KDEI-2

Assalamualaikumwr wb.
Kepada seluruh petugas satgas yg kami tunggu pertolongan dan bantuanya.
Barusan saya mendapat laporan dr salah satu teman.
Bahwa ada Teman kita yg sakit
Di rumah sakit Dolio.
Atas nama Rizki bekerja di pabrik Tekstil
Yang terkena sakit kanker
Sedangkan pihak Majikan dan agen tidak mengurusnya dlm arti di biarkan.
Malah Majikan blg katanya di suruh plg dan operasi di Indonesia.
Kami mohon bantuannya bagaimana mengatasi masalah seperti ini.
Smg Rizki di beri kekuatan dan cepat sembuh.
Amiin.
Identitas ada pada saya terimakasih.
Sumber https://m.facebook.com/groups/514090041981636?view=permalink&id=620412084682764&_rdr

Pungli Nikah Glenmor Banyuwangi Tembus Rp 5 Juta

Hasil Penyelidikan Kejari di KUA Glenmore
BANYUWANGI – Dugaan pungutan liar (pungli) atas biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glenmore ternyata sudah masuk Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Berdasar laporan yang diterima, selama dua tahun terakhir terdapat 300 pasangan pengantin yang menjadi korban. Dalam melangsungkan pernikahan, setiap pasangan pengantin umumnya dimintai biaya Rp 300 ribu.
Bahkan, kejaksaan menemukan pasangan pe ngantin yang diminta membayar Rp 5 juta. “Yang diminta membayar Rp 5 juta itu pasangan pengantin dengan WNA (warga negara asing),” jelas Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Banyuwangi Paulus Agung W. SH kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi kemarin (9/12). Kasipidsus Paulus Agung menyebut, pengusutan yang dilakukan atas dugaan pungli biaya pernikahan di KUA Kecamatan Glenmore itu setelah salah satu pasangan pengantin mengadu ke kantornya.
“Pasangan pengantin itu melapor sekitar dua bulan lalu,” terangnya. Kasipidsus Paulus Agung menyebut, perkara dugaan pungli biaya pernikahan itu su dah dalam tahap penyidikan. Sejumlah warga yang diduga mengetahui perkara itu juga sudah di mintai keterangan. “Kita juga sudah mintai keterangan pegawai KUA,” katanya seraya menolak nama warga dan petugas KUA yang dimintai keterangan. Meski sudah tahap penyidikan, Paulus Agung menyebut belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Sebab, penyidikan tersebut masih baru dari tahap penyelidikan yang dilakukan. “Tersangka masih belum ada,” ujarnya. Menurut Agung, dugaan pung li biaya pernikahan di KUA Glenmore itu sudah berlangsung sejak dua tahun lalu. Pungli terhadap pasangan pengantin sampai Rp 5 juta itu terjadi 2012 lalu. “Tahun 2012 lalu ada dua pasangan WNA yang nikah dan ditarik Rp 5 juta,” cetusnya.
Tahun 2013 ini, lanjut dia, biaya pernikahan di KUA Glen more hampir merata Rp 300 ribu. Jumlah pasangan yang me nikah selama dua tahun te rakhir sekitar 300 pasangan. “Selama dua tahun ini kepala KUA ternyata juga sudah di ganti,” jelasnya. Ditanya modus yang di gunakan, kata dia, saat pasangan calon pengantin itu akan mendaftarkan pernikahan, oleh petugas sudah dipatok seharga Rp 300 ribu.
Khusus pasangan yang salah satunya WNA, dimintai Rp 5 juta. “Padahal biaya nikah hanya Rp 30 ribu,” terangnya. Sebenarnya tidak masalah pasangan pengantin memberikan uang kepada petugas KUA. Asalkan itu keinginan pengantin dan nilainya tidak diten tukan. Tetapi, kalau petugas me masang tarif, itu yang tidak bisa dibenarkan. “Petugas datang ke rumah pasangan pengantin untuk menikahkan lalu pu lang dan diberi, itu beda,” ka tanya. (radar)

TKI Ilegal Awal Munculnya PSK Indonesia di Luar Negeri

JAKARTA- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dari 2011-2012 tercatat baru menyelesaikan 4.577 kasus yang melanda TKI. Jumlah tersebut belum termasuk permasalahan yang tidak terselesaikan. Permasalahan TKI terus saja hadir, di antaranya masalahoverstayer, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual yang bahkan menelan korban jiwa.
Praktisi LSM Perempuan Merah Putih, Enni Eryani Hoesein, mengatakan, masalah ketenagakerjaan Indonesia bermula dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, terutama PJTKI ilegal.
Sebagai sebuah perusahan jasa, kebanyakan dari mereka lebih mementingkan pemenuhan permintaan dari agen penyalur jasa TKI. Karena tuntutan ini pula, bekal awal TKI untuk bekerja tidak sempat diberikan. “Yang lebih parah adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat administatif untuk bekerja di luar negeri,” ulasnya.
Enni melihat permasalahan administratif adalah awal kehadiran masalah-masalah lainnya untuk para TKI. Menurut Enni, selain kekerasan yang diterima oleh para TKI, berubahnya orientasi kerja dari pekerja rumah tangga menjadi pekerja seks adalah satu permasalahan baru yang hadir. “Awalnya pelecahan seksual yang diterima oleh para pekerja membuat mereka kabur dari rumah tempat mereka bekerja,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Enni, para pekerja yang kabur membentuk komunitas dan tinggal bersama. Pada kondisi seperti itu, ketika ada tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan susahnya mendapat pekerjaan dengan status tenaga kerja yang tidak jelas, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja menjadi pekerja seks.
Enni mengatakan banyak di antara TKI yang bekerja adalah anak-anak di bawah umur. Ketika mereka mendaftarkan diri kepada PJTKI ilegal, PJTKI ini memalsukan data mereka. Tujuannya agar syarat-syarat administratif dapat diurus dengan mudah. Pemalsuan data inilah awal dari masalah-masalah lainnya.
Permasalahan ini jelas Enni, sama seperti perdagangan manusia. Enni melihat masalah pemerkosaan hingga melahirkan anak-anak majikan merupakan bentuk direndahkannya bangsa Indonesia. “Kita itu seperti tidak punya kekuatan di luar sana,” kata Enni.
Bahkan menurutnya, berubahnya profesi TKI dari pekerja rumah tangga, hingga menjadi pekerja seks merupakan catatan buruk bangsa Indonesia. Hal ini menunjukan selain lemahnya citra Indonesia di mata dunia, ternyata perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja pun kurang. “Permasalahan ini harus direspons dengan serius. Indonesia perlu mengadakan penertiban PJTKI, selain titik-titik yang memungkinkan penyelundupan harus ditutup,” ungkapnya.
(ful)

Organ Tubuh Theresia Diduga Diambil Sebelum Dikembalikan ke Indonesia

PONTIANAK - Keluarga Theresia Linda Yayuk (23), TKW asalSanggau yang diduga meninggal secara tidak wajar di Serawak, Malaysia, menemui Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, dan Konsulat Malaysia di Pontianak, Kamis (5/12/2013).
Keluarga didampingi Pengurus Dewan AdatSanggau, yaitu Temenggung Perbatasan, dan Temenggung Kembayan Kota. Keluarga langsung diterima Ketua Komnas HAM, Kasful Anwar.
Keluarga melaporkan adanya kejanggalan, pada kematian dan jenazah yang dialami perempuan kelahiran 9 September 1990 itu.
Mulai dari penyebab kematian, pengembalian jenazah yang hanya sampai di kantor imigrasi Tebedu, Malaysia, sampai pada keanehan terdapat jahitan dari bagian leher hingga pusar Theresia.
Keluarga terdiri dari sepupu dan kakak kandung Theresia yaitu, Damianus dan Lusia Gate, meminta kepada pihak Komnas HAM berperan mengusut kematian anak dari pasangan Aloysius Lantor dan Margareta Pota itu, sekaligus melindungi korban-korban lain, yang serupa diperlakukan seperti Theresia.
Damianus menuturkan, bahwa pihak keluarga saat jenazah Theresia sampai di kampungnya, Dusun Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten
Sanggau, pada 8 November, langsung dikebumikan pada 9 November.
Sebelum dikebumikan, dengan disaksikan keluarga, terdapat jahitan dari leher sampai ke pusar Theresia."Selama 4 tahun tidak beri kabar. Tiba-tiba sudah meninggal. Kabar penyebabnya karena kebakaran. Anehnya kulit bersih, rambut masih ada. Tapi, kenapa ada jahitan," kata Damianus.
Ketua Komnas HAM, Kasful Anwar mengakui prihatin dengan kasus yang menimpa Theresia. Menurutnya, memang banyak kejanggalan kematian dialami Theresia, begitu pula kondisi tubuh Theresia.
"Kami akan layangkan surat ke pihak bertanggung jawab seperti perwakilan Konjen RI di Luching. Minta penjelasan dari Konsulat Malaysia di Pontianak, BP2TKI, dan bekerjasama dengan pihak Polda untuk menungkap kematian ini," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, organ tubuh dan panca indera Theresia Linda Yayuk hilang diduga diambil oknum tak bertanggungjawab.
Direktur YNDN Devi Tiomana mengatakan, memang benar seorang TKW asalSanggau tersebut meninggal di Malaysia. Selain itu, dicurigai organ tubuhnya diambil.
Karena adanya dugaan tersebut, katadia, pihak keluarga akan melapor masalah itu ke konsulat Malaysia.
"Sebelum dikuburkan, Keluarga melihat tidak lagi ada lidah. Lalu ada jahitan-jahitan. Waktu itu diperlihatkan ke Polsek Kembayan, tapi tidak ada respons," kata Devi, Rabu (4/12/2013).

TKI Overstay Kebingungan Barangnya Dicuri

JAKARTA --Pada pemulangan kloter 8 kali ini, TKI overstay memiliki dua opsi yaitu pulang sendiri secara mandiri atau pulang dengan difasilitasi oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Dari pantauan War takotalive.com, para TKI terlihat bingung dan lebih banyak berkumpul berkelompok yang berisi empat sampai 6 orang.
Ada yang langsung ke counter handphone (HP) untuk membeli kartu perdana telepon. Ada juga yang terlihat marah-marah.
Salah satunya bernama Nurah (35). TKI asal Lombok ini kesal karena barang-barangnya hilang
"Saya kesal mas. Barang-barang saya banyak yang hilang. Seperti handphone dan gelang. Teman-teman saya juga sama," ujarnya kepada War takotalive.com dengan nada kesal di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (4/12/2013).
Ia mengaku saat berada di Jeddah, kopernya digeledah dan barangnya diambil.
Nurah mengatakan petugas disana berjanji barang-barangnya aman dan bisa diambil saat berada di Bandara Soekarno-Hatta.
Tetapi ia kecewa ketika sampai di Bandara, barang-barangnya tidak ditemukan.
Nurah mengaku memilih pulang secara mandiri dengan menggunakan pesawat ke Lombok dibandingkan ke Selapajang.
"Katanya sih gratis pulangnya sampai rumah. Hanya kata teman-teman yang sudah pulang, mereka diperas di tengah jalan. Makanya lebih baik saya pulang sendiri," ucapnya.
Bila Nurah marah-marah, lain halnya dengan Yaya (45). Ia terlihat sedih, matanya memerah karena habis menangis.
Kepada War takotalive.com, ia mengaku tidak punya uang lagi untuk pulang. "Uang saya 400 real sudah diambil semua saat berada di Jeddah. Saya bingung mau pulangnya bagaimana," ucapnya.
Yaya tidak sendiri, ia bersama temannya satu kampung yang bernama Siti. Siti pun juga senasib dengan Yaya.
Wanita asal Soreang ini mengaku menderita selama bekerja di Arab Saudi. Ia sudah bekerja selama 2 tahun dan tidak digaji selama 5 bulan. "Majikan saya sering berkata kasar. Majikan baru membayar gaji saya ketika ada anemsti," ucapnya.
Yaya mengaku sempat tidur di kolong jembatan selama dua hari sebelum tinggal di penampungan Shumaysi, Arab Saudi selama 1 bulan.
Yaya mengaku tidak bisa menghubungi anaknya di kampung karena tidak punya pulsa telepon dan uangnya pun telah ludes.
War takotalive.com pun meminjamkan Handphone agar dia bisa menelepon anaknya.
Setelah menelepon, ia bersama Siti memilih menggunakan Taksi Gelap yang dipercayanya untuk pulang ke Soerang.
Yaya mengatakan saat di kampung, anaknya yang akan membayar ongkos taksi.

Kepala BPKTKI Bantah Pungut Biaya TKI Overstay

JAKARTA --Kepala Balai Pelayanan Kepulangan TKI (BPKTKI) Kombes (Pol) Rolly Laheba mengakui bahwa untuk pemulangan kali ini, TKI Overstaybisa memilih untuk pulang sendiri atau ke BPKTKI yang ada di Selapajang, Tangerang, Banten.
Ia membantah bahwa para TKI yang memilih pulang melalui BPKTKI harus membayar travel. "Mereka yang memilih ke sini tetap kita fasilitasi. Itu tanggung jawab pemerintah dan tidak dimintai biaya. Semua gratis sampai rumah," ucap Rolly kepada War takotalive.com di kantornya, Rabu (4/12/2013).
Ia menegaskan bila ada Travel dari BPKTKI yang meminta uang pada TKI akan diberikan sanksi berupa pecabutan izin operasional selama 6 bulan.
Saat ditanya mengapa sekarang TKI Overstaydiberikan dua opsi, Rully mengaku tidak mengetahuinya.
Ia mengaku hanya menjalankan tugas di lapangan. Pemberian opsi itu atas kesepakatan antara Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Kesejahteraan Rakyat. (Menkokesra), Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Perhubungan (Menhub).
Rolly mengaku pihaknya tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang para TKI karena itu bukan kewenangannya melainkan kewenangan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu).
Ia sebenarnya menyayangkan penggunaan dua opsi ini. Karena pihaknya tidak bisa mengawasi para TKI yang memilih pulang secara mandiri.
Rolly menjelaskan ada 183 TKI yang ke BPKTKI. Rinciannya Perempuan 132 orang, lelaki 5 orang dan anak-anak 46 orang.
Lalu TKI yang dijemput atau pulang sendiri ada 118 orang. Rinciannya lelaki 26 orang, perempuan 63 orang dan 29 anak-anak.
"Yang naik pesawat ada 18 orang dan ada 161 orang yang pulang sendiri tetapi tidak mau didata," ucapnya.

KJRI Hong Kong Bantah WNI Pengidap Flu Burung Meninggal

Hong Kong hentikan sementara impor unggas.

Polisi Hong Kong saat hadapi wabah flu burung beberapa waktu lalu
―――――――
Konsulat Jenderal RI di Hong Kong menepis isu yang menyebut seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tertular virus flu burung H7N9 telah meninggal dunia. Menurut informasi terakhir yang diterima oleh KJRI dari pihak RS Queen Mary pukul 14.00 waktu setempat, WNI bernama Tri Mawarti masih dinyatakan dalam kondisi kritis.
Demikian informasi yang diperolehVIVAnewspada Kamis, 5 Desember 2013 ketika menghubungi Konsuler Muda bidang penerangan sosial dan budaya, Sam Aryadi melalui telepon. Menurut Sam, kasus flu burung yang dialami Tri menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah kota Hong Kong.
Pasalnya, ini merupakan kasus flu burung pertama yang dilaporkan terjadi di Hong Kong. "Dari informasi yang kami terima dari staf dan humas RS Queen Mary pukul dua sore tadi, saudara kita, Ibu Tri Mawarti, masih dinyatakan dalam kondisi kritis," ujar Sam.
Dia mengakui, staf KJRI masih belum dapat bertatap muka dan mengecek langsung kondisi wanita berusia 36 tahun tersebut, lantaran belum memperoleh izin dari pihak RS. Sam menyebut, saat ini Tri masih diiloasi di ruang ICU, sehingga tidak mungkin ada pihak luar yang mengetahui kondisi TKI asal Banjarnegara, Jawa Tengah itu.
"Kalaupun terjadi sesuatu dengan Tri, kami pasti akan dikabari langsung oleh Pemerintah Hong Kong," imbuh dia.
Menurut informasi yang diperoleh pihak KJRI dari Pemerintah Hong Kong, menyebut kemungkinan penularan virus ini ke manusia tergolong rendah. Namun, Pemerintah Hong Kong selalu memantau kondisi kesehatan Tri.
Mereka pun telah melakukan langkah pencegahan penularan virus ini lebih jauh. Salah satunya, dengan menghentikan impor unggas dan produk turunannya dari tiga kota di Shenzen.
Pemerintah kota Hong Kong pun juga memberlakukan pemantauan di titik perbatasan dengan daratan China, bahkan jauh sebelum kasus merebaknya isu virus flu burung ini. Kendati merupakan daerah administratif Negeri Tirai Bambu, namun untuk dapat menjejakkan kaki di Hong Kong, warga Tiongkok memerlukan visa.
Selain itu, 17 kontak terdekat Tri, juga sudah ikut dikarantina kendati sudah dinyatakan negatif.
Salah satu yang dikarantina, merupakan seorang WNI yang ikut menemani Tri pergi ke Shenzen. Namun pihak KJRI juga belum dapat bertemu dengan WNI itu, lantaran proses sterilisasi masih diberlakukan.
Saat ini, KJRI sedang mengupayakan agar putri Tri yang bernama Eka Fitria, dapat menjenguk ke Hong Kong. Namun Sam mengatakan belum tahu waktu pastinya.
Kontak Langsung
Tri diketahui menderita virus flu burung H7N9 pada tanggal 30 November kemarin. Namun, dia sudah dirawat di RS Tuen Mun sejak tanggal 21 November lalu.
Penyebab Tri tertular virus itu, lantaran dia baru-baru ini mengunjungi kota Shenzen, China selama empat hari. Di sana, Tri diduga melakukan kontak langsung dengan unggas. Warga Banjarnegara itu sudah bekerja di Hong Kong sejak tahun 2005 silam.
Menurut data yang dilansir harian Hong Kong,South China Morning Post(SCMP), virus H7N9 sudah menewaskan 45 orang di China Daratan. Kasus penularan terhadap manusia pertama dilaporkan pada bulan Februari kemarin.
Saat ini, sebanyak 138 orang dilaporkan telah terinfeksi virus itu di China dan satu orang di Taiwan. (ren)
© VIVA.co.id

Indonesia-Taiwan Bentuk Gugus Tugas Penanganan TKI

Jakarta ( Berita ) : Indonesia dan Taiwan sepakat membentuk gugus tugas bersama (joint task force) penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara itu.
Direktur Promosi BNP2TKI Anjar Pranowo di Jakarta, Rabu [04/12], menyatakan kesepakatan itu dihasilkan dalam pertemuan tahunan ke-7 antara delegasi Indonesia dan Taiwan pada 28-29 November lalu di Taipei.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tahunan itu.
Pertemuan itu juga diikuti Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro, Deputi Perlindungan Lisna Yuliani Poeloengan, Deputi Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi Endang Sulistianingnih, serta ditambah unsur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan perwakilan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Taiwan.
Sedangkan delegasi Taiwan diketuai Menteri Tenaga Kerja, Pan Shih-Wei melibatkan anggota para pejabat di lingkungan kementeriannya berikut instansi resmi Taiwan lainnya.
Anjar menyatakan gugus tugas bersama akan melakukan pertemuan tiga bulanan, baik di Indonesia maupun Taiwan, untuk menyusun kerangka program teknis bersama ke arah terciptanya perbaikan dan kesejahteraan TKI yang bekerja di Taiwan.
Pertemuan tahunan ke-7 itu, katanya, juga membahas permasalahan TKI di Taiwan untuk sektor informal di pengguna rumah tangga (perseorangan) sebagai pengasuh orangtua lanjut usia (lansia), termasuk TKI formal yang bekerja di bidang manufaktur (pabrikan) dan konstruksi.
Adapun persoalan TKI anak buah kapal (ABK) untuk kapal-kapal tangkapan ikan milik perorangan warga Taiwan juga mendapatkan pembahasan serius selama jalannya pertemuan.
Menurut Anjar, selain pembentukan JTF, pertemuan telah menghasilkan kesepakatan terhadap perbaikan pelayanan TKI yang meliputi kasus TKI rumah tangga kaburan di Taiwan, dengan mengupayakan pengetatan pengawasan sekaligus pemberlakuan sanksi tegas. “TKI kaburan di Taiwan mencapai sekitar 17 ribu, dari jumlah lebih 160 ribu TKI rumah tangga di sana,” ujarnya.
TKI kaburan terjadi karena situasi ketidaknyaman kerja di rumah majikan atau terkena bujuk rayu pihak tertentu (agensi di Taiwan)) untuk kemudian berpindah ke majikan berbeda.
Menyangkut fenomena TKI kaburan di Taiwan, tambah Anjar, memang menimbulkan kerawanan pada TKI itu sendiri dalam bentuk tindakan hukum melalui pengusiran pemerintah setempat, dan sekaligus berpotensi menjerumuskan para TKI ke dalam risiko jaringan perdagangan orang (human trafficking). Belum lagi, agensi penyalur TKI di Taiwan yang memindahkannya dapat menjebak para TKI menjadi korban eksploitasi majikan baru.
“Untuk mengatasi hal ini, pihak Indonesia khususnya BNP2TKI akan menggencarkan sosialisasi pelayanan penempatan TKI yang akan kembali ke Taiwan, sosialisasi menggunakan forum pertemuan dengan para TKI di Taiwan dan juga untuk para calon TKI ke Taiwan. Lalu, untuk pihak Taiwan menjanjikan dengan sanksi pembekuan operasional kepada agensi yang memfasilitasi TKI kaburan,” katanya.
Bahkan, pengguna (majikan) pun akan terkena sanksi tidak boleh lagi mempekerjakan TKI atau tenaga kerja asal negara lain di rumah tangganya.
Anjar juga menyebutkan adanya kesepakatan pertemuan tentang evaluasi atas standarisasi perjanjian kerja antara TKI dengan majikan (pengguna). “Hal ini berdasarkan usulan delegasi Indonesia demi memperjuangan harapan TKI Taiwan, utamanya yang ada rumah tangga dan ABK agar diberlakukan hak libur satu hari dalam sepekan.
Masih dalam kaitan TKI rumah tangga, juga disepakati hak istirahat bagi TKI delapan jam berturut-turut, kemudian para TKI tidak boleh merawat orangtua lanjut usia (lansia) pengidap gangguan jiwa alias gila kecuali sebagai lansia semata-mata, dan bila terdapat dua orangtua lanjut usia di sebuah rumah tangga maka pekerjaannya harus ditangani oleh dua orang TKI secara bergantian, demikian pula bila memiliki bayi dan seorang lansia, jumlah TKI pun harus ditambah menjadi dua orang untuk disesuaikan pergantian waktu kerjanya.
Di luar itu, terkait pungutan yang membebani TKI oleh agensi penyalur TKI Taiwan sebesar 60.000 NT, yang wajib dicicil saat TKI menempuh kontrak kerja pertama kali untuk tiga tahun lamanya, juga akan dijadikan landasan perbaikan dan dibicarakan lebih lanjut dalam JTF. Tak cuma itu, beban tambahan ABK yang dipungut 2.500 NT per bulan untuk biaya akomodasi dengan kondisi tempat tidur di kapal yang tidak layak, telah dicapai komitmen untuk dievaluasi atau dihilangkan dari pungutan agensi.
Anjar menjelaskan, jumlah seluruh TKI di Taiwan saat ini berkisar 209.000 – 210.000 orang, dan menempati urutan pertama dari total tenaga kerja asing di wilayah itu, yang disusul oleh terbesar berikutnya dari Vietnam, Thailand, dan Filipina.
Sekitar 15 persen dari keberadaan TKI itu merupakan pekerja di manufaktur dan konstruksi dengan gaji per bulan 19.047 NT, dan untuk para TKI rumah tangga sebesar 80 persennya digaji 15.840 NT per bulan. Untuk TKI ABK sebanyak 3-4 persen dari jumlah TKI di Taiwan, mereka mendapatkan gaji bulanan sebagaimana layaknya TKI formal manufaktur dan konstruksi yakni 19.047 NT. (ant )

Polda NTB Gagalkan Penyelundupan 25 TKI Ilegal

Mataram, (tvOne)
Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengagalkan penyelundupan puluhan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang akan dikirim ke beberapa negara di kawasan Timur Tengah.
Direktur Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda NTB Kombespol Bagus Giri Basuki, Kamis mengatakan penyelundupan 25 TKI tanpa dokumen tersebut digagalkan saat bus yang mereka tumpangi akan menyeberang di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Rabu (4/12) malam. "Mereka kami tangkap saat mau menyeberang di Lembar menggunakan bus Safari tujuan Condet, Jakarta Timur," kata Bagus.
Menurut dia, kebanyakan dari calon TKI yang berasal dari Sumbawa itu akan transit terlebih dahulu di sebuah PT di Jakarta. Selanjutnya mereka diberangkatkan ke beberapa negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Qatar.
Bagus mengatakan, sebagian besar TKI ini sudah beberapa kali berangkat melalui jalur gelap. Salah satu TKI bahkan mengaku telah dua kali berangkat menggunakan jalur yang sama. "Ada yang mengaku sudah tiga kali. Harapan kami kalau sudah tahu proses seperti ini, semestinya mereka mengantongi surat legal lah," kata Bagus.
Dari pendataan sementara, TKI tersebut diberangkatkan tanpa dokumen dan surat jalan dari Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi setempat. Mereka, hanya mengantongi KTP yang diduga palsu.
Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, terkait legalitas keberangkatan TKI itu. Diduga kuat, para TKI berangkat secara ilegal melalui PT penyalur yang tidak resmi.
Menurut Bagus, cara seperti ini kembali berulang karena faktor keinginan bekerja di luar negeri dan pendidikan yang minim. "Sementara ini kami lakukan pendataan. Selain itu kami berikan pencerahan dan penjelasan jangan sampai mereka tidak tahu sama sekali karena sebenarnya mereka inikan korban," kata Bagus menegaskan. (Ant)

Tewas di Malaysia, Ada Jahitan di Perut TKI

Foto ilustrasi pekerja rumah tangga
―――――――
Berniat mengubah hidup, Theresia Linda Yayuk berangkat ke Malaysia. Bukan untuk foya-foya, tapi untuk bekerja. Dengan tekat bulat, pada 2009 wanita 23 tahun asal Dusun Jemungkok, Desa Kuala Dua, Kecamtan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, itu pun pergi lewat jalur darat. Ia menetapkan hati jadi buruh di negeri jiran.
Sejak empat tahun itu tak ada kabar. Bahkan secarik surat pun tak ada. Tapi, sekarang justru datang kabar duka. Theresia meninggal di sana.
Kabar duka ini menyebar setelah petugas Puskesmas Entikong, perbatasan RI-Malaysia, beberapa waktu lalu mengabarkan ada kiriman jenazah dari Malaysia. Keluarga Theresia pun menjemput.
Namun setelah lihat jenazahnya, mereka kaget bukan kepalang. Ada jahitan di perut atas jenazah. "Karena ada kejanggalan, kami akhirnya lapor polisi," kata John Bandan, tokoh masyarakat setempat.
Hingga saat ini belum ada kejelasan jahitan itu, apakah karena autopsi atau yang lain. Namun keluarga menduga organ Theresia sudah dicuri.
Rencananya selain melapor ke polisi, Pengurus Dewan Adat Dayak hendak menemui konsulat Malaysia di Kota Pontianak di Jalan Perdana. Mereka akan meminta keterangan terhadap kejanggalan mayat Theresia. (sj)
© VIVA.co.id

BMI Hong Kong Menolak WTO di Bali

Aksi BMI Hong Kong Tolak WTO yang Diselenggarakan di Bali
―――――――
Sebanyak 700 lebih Buruh Migran Indonesia (BMI) Hong Kong mengadakan aksi pada Minggu, (1/12/2013) untuk menolak perdagangan bebas dunia atau World Trade Organisation (WTO) yang akan berlangsung di Bali pada bulan ini. Aksi yang diselenggarakan oleh JBMI (Jaringan BMI cabut UU39/2004 ) IMA (International Migrant Alliance) ILPS (International Liga Peoples Struggle ) IPA -HK (Indonesian People Alliance) dan AMCB (Asian Migrant Coordinating Bod) berlangsung tertib dengan pengawalan ketat polisi Hong Kong.
Massa berkumpul di depan MTR Exit E kawasan Causeway Bay sejak pukul 12 siang waktu Hong Kong. Ini berbeda dari aksi-aksi sebelumnya yang mengambilstartdi lapangan Victoria Park. Banyak warga lokal melintas di kawasan ini dan berhenti sejenak untuk melihat, banyak juga yang bertanya tentang apa yang sedang dilakukan para BMI. Untungnya JBMI telah menyiapkan pernyataan tentang WTO menggunakan bahasa Inggris, Kantonis, dan Indonesia tentunya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang melintas.
Seperti diketahui bersama bahwa tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah dari forum WTO yang akan dilangsungkan di Bali tanggal 3-6 Desember 2013. WTO yang berhasil digagalkan pada tahun 2005 di Hong Kong kini digelar kembali di Indonesia. Selain BMI di Hong Kong yang menolak WTO, ada juga BMI yang datang langsung ke Bali bersama warga lokal Hong Kong untuk melakukan aksi serupa.
Junk WTO, Junk WTO, Junk WTO, begitu suara yang terdengar di sepanjang perjalanan menuju KJRI Hong Kong pada pukul 4 sore. Sebelum massa mendatangi KJRI yang juga didukung oleh buruh migran dari Filipina, di depan Exit E diadakan berbagai macam hiburan tari tradisional juga pengenalan mengenai WTO serta hak-hak sebagai buruh migran. Selain itu dibahas juga soal Hapus KTKLN, kontrak mandiri dan sistem online

Kasus TKI Gagal Berangkat Terbanyak masih Ditempati Lotim

KBRN, Lombok : Selain jumlah Tenaga Kerja Iindonesia (TKI) paling banyak ditempati Lombok Timur, kasus gagal berangkat para TKI juga terbanyak didaerah ini.
Hal ini menurut Direktur Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Lombok Timur Roma Hidayat menimbulkan kemiskinan baru dimasyarakat.
Rata-rata korban dan pelaku ditegaskan Roma Hidayat berada tidak jauh lingkungan tempat tinggal mereka, bahkan banyak diantaranya yang merekrut para TKI merupakan anggota keluarga. Sebenarnya antara perekrut dan korban banyak dibohongi PJTKI yang berdalih resmi dari pemerintah sehingga keduanya adalah korban.
"Yang merekrut dan direkrut bukan orang lain, kalaupun gagal berangkat tidak dapat dituntut," ungkap Roma Hidayat, Senin (2/12/2013).
Pihaknya bersama beberapa LSM terjun langsung kemasyarakat untuk mengetahui langsung permasalahan para buruh migran termasuk yang gagal berangkat. Dari pantauannya permasalahan yang mengakar, masyarakat menjadi TKI keluar negeri disebabkan beban perekonomian.
Untuk memenuhi dan merubahnya sebagian masyarakat Lombok Timur mencari jalan pintas yang dianggap menjanjikan menjadi TKI diluar negeri. Padahal pada kenyataanya untuk menjadi TKI berhutang untuk menutupi biaya harus dilakukan untuk dapat berangkat.
"Untuk menjadi TKI berhutang untuk menutupi biaya harus dilakukan," tandas Roma Hidayat. (Yunia/WDA)

TKIO di Mathor Qadim Sakit, KJRI Tak Bisa Dihubungi

Entik binti Ade (TKIO Sakit) Saat Dibawa Ke Dalam Ambulan
―――――――
Jumat dini hari (29/11) ada TKIO di Mathor Qadim yang sakit. Entik binti Ade, TKIO asal Cianjur ini mengalami batuk dan dari hidungnya keluar darah. Menurut informasi Thobib, relawan Saudi, para relawan di Mathor Qadim sempat menghubungi KJRI, namun nomer HP KJRI tidak bisa dihubungi semua.
“Relawan kemudian langsung menghubungi polisi Saudi dan polisi langsung memanggil ambulan untuk membawa TKIO tersebut ke rumah sakit, “kata Thobib.
Di Mathor Qadim sendiri, TKIO berdatangan dari berbagai daerah. Banyak relawan di sana kemudian menyumbang tenda terpal untuk keperluan TKIO. Keadaan cuaca yang buruk di Saudi hendaknya juga patut diwaspadai. Di siang hari keadaan cuaca di Saudi sedang panas-panasnya. Sedangkan di malam hari, angin yang datang sampai membuat menggigil. Tentu ini mempengaruhi kondisi kesehatan TKIO, apalagi TKIO yang berada di luar ruangan.
Hingga berita ini diturunkan, menurut Thobib baru ada 5 pesawat yang menerbangkan TKIO kembali ke Indonesia. Sedangkan TKI Overstay yang berada di tarhil Sumaisyi kabarnya masih terus saja berteriak minta untuk dideportasi secepatnya. Dikabarkan Thobib, bahwa di tarhil Sumaisyi sempat ada pekerja migran kulit hitam—mungkin Ethiopia—membuat keributan. Relawan menghimbau agar kawan-kawan TKIO yang berada di dalam sel tidak keluar dari sel lebih dulu hingga keributan selesai. TKIO yang berada di Sumaisyi sekira 8000 orang, sedangkan total kapasitas tarhil 50.000 orang yang harus berbagi dengan pekerja migran negara lain

TKI Rawat Lansia Gila, RI Protes ke Taiwan

TKI tersebut kerap dipukul, dijambak, dan dicakar lansia gila.

Tenaga kerja Indonesia (foto ilustrasi)
―――――――
Delegasi Indonesia memprotes kepada Pemerintah Taiwan, karena menerima laporan mengenai seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang merawat orang tua, yang ternyata gila. TKI tersebut tidak disiapkan untuk merawat orang dengan gangguan kejiwaan.
Dalam keterangan pers, Minggu 1 Desember 2013, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam pertemuan tahunan VII Indonesia-Taiwan mengenai TKI pada 28-29 November 2013 di Taipei. BNP2TKI menyebut dua TKI yang mengalami penderitaan, karena merawat orang tua yang gila. Salah satunya bernama Puji Astuti asal Ponogoro, Jawa Timur.
TKI dengan nomor paspor AR 845929 dan bekerja di kawasan Distrik Sanchong itu diberangkatkan oleh perusahaan jasa TKI yang beroperasi di Jawa Timur yakni PT GSA. "Puji masuk ke Taiwan pada 26 Februari 2012, dan menyampaikan bahwa nenek yang diasuhnya sering memukul, menjambak rambut, dan bahkan terbiasa mencakar dirinya," ungkapnya.
Puji kini berada dalam penampungan Taiwan International Worker Association (TIWA), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang aktif mengupayakan perlindungan berikut pembelaan hak-hak buruh migran asal berbagai negara di Taiwan.
Selain Puji, ada TKI lain yang bernasib serupa, yakni Tri Gunawati dengan nomor paspor AS 497858 dan bekerja di Jalan Xinxi No 114-2, Distrik Keelung. Tri ditempatkan oleh agensi Taiwan, Daran Manpower Services.
Deputi Penempatan BNP2TKI, yang juga anggota delegasi, Agusdin Subiantoro, mengatakan, pihak Taiwan yang diwakili Kementerian Tenaga Kerja (Council of Labor Affairs), berjanji untuk melarang TKI merawat orang tua yang gila di keluarga tempatnya bekerja.
"Pelarangan itu akan ditegaskan dan diberlakukan terhadap kalangan agensi penyalur TKI di Taiwan," ujarnya.
Meski pekerjaan TKI sektor rumah tangga di Taiwan mencakup pengasuhan lansia, mereka tidak pernah dipersiapkan untuk merawat orang tua terkena gangguan jiwa. "Kalau untuk perawatan gangguan jiwa, tentu harus diserahkan ke rumah sakit dan bukan menjadi tanggung jawab TKI," tegasnya.
Selain tidak terlatih mengatasi problem kejiwaan, menurut Agusdin, para TKI sesuai kontrak tak disebutkan untuk keperluan perawatan aspek gangguan jiwa. Kecuali hanya mengasuh para lansia di masing-masing keluarga pengguna (majikan).
Sejauh ini, ada 209.000 hingga 210.000 TKI yang bekerja di Taiwan. Sekitar 80 persen jumlah itu merupakan TKI sektor rumah tangga atau pelayan lansia dan mendapatkan gaji bulanan 15.840 NT. (art)
© VIVA.co.id

Agensi Tenaga Kerja di Taiwan Minta Pemerintah Tertibkan PJTKI Nakal

Taipei -Agensi tenaga kerja (TK) di Taiwan meminta pemerintah Indonesia, dalam hal ini Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) untuk menertibkan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di Indonesia yang sering mengirim anak buah kapal (ABK) tidak berkompeten ke Taiwan.
“Kami sering dibohongi PJTKI. Mereka kirim ABK yang sakit dan tak berkompeten ke sini,” kata Lina, pemilik Agensi Yung Int’l Manpower .
Lina mengatakan itu dalam acara pertemuan antara sekitar 20 orang utusan dari 26 Agensi Tenaga Kerja (TK) Taiwan dengan Deputi Penempatan TKI BNP2TKI, Agusdin Kusbiantoro, di Pelabuhan Kaohsiung, Taiwan, Sabtu (30/11). Kaohsiung merupakan juga nama sebuah Provinsi di Taiwan. Turut hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Indonesia Fisherman Mannig Agents Association (IFMA), Del Agus.
Lia mengatakan, mereka sebagai agensi TK pernah menerima ABK dari Indonesia yang telah mengidap penyakit tumor otak. “ABK ini kami tahu mengalami tumor otak setelah beberapa hari mulai bekerja. Selain itu, ada ABK yang sama sekali enggak bisa bekerja. Ini menandakan bahwa PJTKI di Indonesia asal kirim saja,” tegas Lina.
Hal senada disampaikan Yentin, pemilik Agensi TK, Ginseaman di Taiwan. Ia mengatakan, banyak ABK itu meminta berhenti bekerja sebelum masa kontrak kerja selama dua tahun selesai. “Bahkan belum mulai bekerja saja minta pulang,” kata Yentin. Bahkan sebagian ABK, kata Yentin, permintaannya kembali ke Indonesia padahal praktiknya pindah kerja ke pekerjaan pabrik di Taiwan. “Nah hal seperti ini menyakitkan pemilik kapal termasuk kami sebagai Agensi Tenaga Kerja yang menyalurkan mereka di sini,” tegas Yentin.
Lina dan Yentin mengaku, pihak Kapal di Taiwan memberi gaji untuk semua ABK baik yang berasal dari Indonesia maupun dari negara lain sebesar US$ 300 per bulan. “Ini pendapatan bersih bagi mereka, sedangkan makan dan semuanya ditanggung pihak kapal,” kata Lina. Selain itu, ABK biasanya mendapat uang tips besar dari pemilik kapal dan kapten kapal. Pernyataan Lina dan Yentin ini diiyakan oleh 24 Agensi TK lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Sementara Agusdin mengatakan, PJTKI yang mengirim TKI termasuk ABK yang tidak berkompeten ke luar Indonesia termasuk ke Taiwan adalah PJTKI ilegal alias yang tidak mempunyai izin dari pemerintah Indonesia. PJTKI yang fokus dalam hal perikanan dan perkapalan, kata dia, pasti terdaftar dan mempunyai izin dari pemerintah Indonesia. “PJTKI seperti ini pasti bergabung dalam IFMA, dan pasti kirim ABK yang berkompeten,” tegas Agusdin.
Agusdin berjanji, akan menindak semua PJTKI nakal di Indonesia. “Kita akan bekerjasama Kemnakertrans akan menindak,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Agusdin meminta pihak Agensi TK di Taiwan agar meminta pihak kapal di Taiwan yang mempekerjakan ABK Indonesia gaji ABK dinaikkan lagi dari US$ 300. “Mohon gaji mereka dinaikkan lagi,” pinta Agusdin.
Selesai pertemuan dengan para Agensi Tenaga Kerja Taiwan, Agusdin dan rombongan menyempatkan diri bertemu 11 ABK Indonesia di Kapal Jinyi di Pelabuhan Kaohsiung, Taiwan, Jumat sore. Kapal tersebut baru saja menyandar. Para ABK Indonesia itu meminta berhenti bekerja di kapal tersebut sebelum waktu kontrak dua tahun selesai.
Dodi Togelar (18 tahun), seorang ABK Indonesia yang meminta berhenti bekerja ketika ditanya mengatakan, ia baru enam bulan kerja di kapal Taiwan tersebut dan sekarang minta berhenti bekerja karena gajinya Cuma US$ 250 per bulan. Sementara yang lain sesama ABK Indonesia, gajinya sudah US$ 300 per bulan. “Selain itu bekerja sebagai ABK kapal ikan luar biasa beratnya. Lebih baik saya cari kerja di Bandung saja,” kata pria ini.
Ade Sofian (26 tahun), ABK Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat mengaku, ia bekerja di kapal ikan tersebut sudah 1,5 tahun dan ingin berhenti bekerja karena orangtuanya mendesak untuk segera menikah. “Gaji saya US$ 300 per bulan dan saya senang dengan situasi kerjanya, namun saya harus cepat menikah,” kata Ade.
Kapten Kapal Jinyi Mr Chen, ketika ditemui Jumat sore di atas kapalnya, mengatakan, ia sangat menyesal dan menyayangkan 11 ABK Indonesia minta berhenti bekerja, padahal masa kontrak belum selesai. Chen mengaku, pihak kapal tidak diskriminasi dalam memberi gaji ABK. “Adanya diskriminasi mungkin kebijakan dari perusahaan yang mengirim ABK itu ke sini,” kata Chen.
Menurut Del Agus, adanya ketidakseragaman dalam pemberian gaji untuk ABK Indonesia karena aturan baru yang mewajibkan semua ABK diberi gaji US$ 300 per bulan baru berlaku sejak April 2013. “Nanti kita segera menyesuaikan,” kata Del.
Penulis: E-8/NAD
Sumber:Suara Pembaruan

Kewajiban PPTKIS dalam Pemantauan Penempatan TKI

Masih ingat dengan peraturan yang menyatakan, PPTKIS wajib menyertakan informasi tentang tata cara perlindungan bagi TKI dan risiko yang mungkin dihadapi? Ya, pernyataan itu jelas tertera di Pasal 10 Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/14/MEN/X/2010. Lalu, seperti apa bentuk perlindungan tersebut?
Bentuk perlindungan yang seharusnya dilakukan PPTKIS juga diatur dalam peraturan menteri yang sama. Pada BAB XII Pasal 55 tentang Pemantauan Penempatan TKI, pemerintah memberi mandat pada PPTKIS untuk melakukan pemantauan terhadap TKI sebagai bagian dari perlindungan.
PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan. Pemantauan tersebut meliputi:
1. nama dan alamat pengguna di mana TKI dipekerjakan;
2. kesesuaian jabatan dan tempat kerja;
3. pemenuhan hak-hak TKI dan;
4. kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI.
Keempat bentuk pemantauan tersebut wajib dilakukan oleh PPTKIS yang bisa berkoordinasi dengan mitra usaha dan/ atau pengguna di negara penempatan. Hasil pantauan tersebut nantinya juga harus dilaporkan secara berkala tiap 6 bulan sekali kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala BNP2TKI.
Melalui informasi di atas, para TKI diharapkan berani bertanya soal data pemantauan di PPTKIS masing-masing. Hal ini sangat untuk mengetahui sejauh mana komitmen PPTKIS yang anda pilih, dalam menangani kasus dan melindungi TKI di negara penempatan.

491 WNI Overstayers dari Jeddah Tiba di Indonesia Hari Ini

Adapun jumlah WNI Overstayer yang dipulangkan pada tahap 4 sebanyak 491 orang, dengan komposisi 313 perempuan, 100 laki-laki, 38 anak-anak dan 40 bayi.
Penulis: Galuh | Editor: Erinaldi

Ilustrasi (viva.co.id)
―――――――
KLIKPOSITIF -Konjen RI di Jeddah memulangkan WNI Overstayers dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 981.
Sedikit berbeda dengan komposisi pemulangan pada tahap sebelumnya yang memprioritaskan kelompok rentan, pemulangan tahap ini mulai mengikutsertakan WNI Overstayers laki-laki.
Adapun jumlah WNI Overstayer yang dipulangkan pada tahap 4 sebanyak 491 orang, dengan komposisi 313 perempuan, 100 laki-laki, 38 anak-anak dan 40 bayi.
Pemulangan WNI Overstayers ke Jakarta didampingi dua staf KJRI Jeddah. Pesawat Garuda Indonesia yang menerbangkan WNI Overstayers dimaksud dijadwalkan akan mendarat di Jakarta pukul 09.30 WIB.
Dengan diberangkatkannya WNI Overstayers tahap 4, maka jumlah keseluruhan WNI Overstayers yang telah berhasil dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia ke tanah air telah mencapai angka 1.964 orang. Tahap selanjutnya pemulangan WNI Overstayers oleh Pemerintah Indonesia direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 30 November 2013.
Di samping upaya pemulangan WNI Overstayers yang terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi juga secara simultan terus melakukan proses penyelesaian dokumen perjalanan hingga pemulangan kepada seluruh overstayers termasuk WNI Overstayers.
Banyaknya jumlah overstayers dari berbagai negara membuat otoritas Pemerintah Arab Saudi terus bekerja keras untuk melakukan misi penuntasan overstayers di negaranya.
Saat ini, Pemerintah Arab Saudi juga memulangkan WNI Overstayers dengan jumlah 261 orang yang terdiri dari 179 perempuan, 15 anak-anak dan bayi, serta 67 laki-laki.
Pemulangan tersebut dilakukan dengan menggunakan pesawat udara Saudia SV 816 dan akan tiba di Jakarta pukul 11.00 WIB.
Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, maka jumlah WNI Overstayers yang masih berada di penampungan imigrasi Shumaysi saat ini diperkirakan berjumlah 7.814 orang, terdiri dari 5.284 perempuan termasuk anak-anak dan bayi, serta 2.530 laki-laki.
Sebagaimana yang dilakukan selama ini, KJRI Jeddah akan terus mengupayakan percepatan pemulangan WNI Overstayers, di antaranya dengan terus menjalin kerjasama dan komunikasi yang intens dengan otoritas Pemerintah Arab Saudi.
Saat ini tim KJRI Jeddah melalui mekanisme shifting terus menerus melakukan proses penyelesaian dokumen perjalanan bagi seluruh WNI Overstayers yang berada di penampungan imigrasi Shumaysi hingga proses pemulangan ke tanah air.
Selain itu, KJRI juga terus memonitor serta menindaklanjuti setiap laporan yang diterima, baik yang berkaitan dengan pengaduan yang disampaikan oleh pihak yang mengaku sebagai WNI overstayers di penampungan imigrasi Shumaysi, maupun yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia yang berada di Jeddah, LSM dan juga media.
Setiap laporan yang diterima, secara langsung ditindaklanjuti oleh staf KJRI yang bertugas selama 24 jam di penampungan imigrasi Shumaysi dan dikoordinasikan dengan pihak otoritas imigrasi setempat. Namun demikian sebagian laporan yang diterima tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Berdasarkan pengamatan di lapangan hingga saat ini, Matar Qadim yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya overstayers mulai kembali didatangi oleh WNI Overstayers, walaupun dalam jumlah yang tidak signifikan.
Dengan terus mengikuti perkembangan situasi dan kondisi para WNI overstayers di wilayah tersebut, dan dengan memerhatikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi terkait proses pemulangan overstayers, KJRI akan terus mengupayakan agar kiranya para WNI overstayers yang berada di luar penampungan imigrasi Shumaysi dapat kembali ditampung di penampungan imigrasi untuk selanjutnya dapat diproses pemulangannya. (ed)

Suhu Politik Thailand Memanas, SBY Minta Menlu Cek Kondisi WNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengenai perkembangan situasi politik di Thailand yang memanas seiring meluasnya aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok antipemerintah.
Atas laporan itu, Presiden SBY memerintahkan Menlu untuk memastikan keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) di Bangkok, Thailand.
"Telah memberikan arahan kepada Menlu untuk memastikan keselamatan warga negara kita, itu yang sudah disampaikan, dan kita mengikuti terus perkembangan permasalahan disana," ujar Staf khusus presiden bidang hubungan internasional Teuku Faizasyah di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/11/2013).
Selain itu, Presiden juga meminta WNI untuk meningkatkan kewaspadaan atas perkembangan situasi dan kondisi di tempat tinggal mereka.
Apalagi, menurutnya, pengalaman memanasnya suhu politik di Thailand bukan baru kali pertama terjadi. Pengalaman sebelumnya sudah pernah terjadi di negeri Gajah Putih itu.
"Beliau dilapori oleh Menlu mengenai perkembangan di sana. Beliau menyampaiakan arahan untuk memastikan warga negara," ujarnya.
KBRI Thailand bisa dihubungi melalui nomor telepon 0929-031103; 0929-961595; dan 09291-951596. Selain itu bisa diakses melalui http://www.kemlu.go.id /bangkok dan www.facebook.com/ komundasindonesia.dithailand.