12 orang tertimbun longsor di Jayapura

ilustrasi Longsor Sejumlah warga masyarakat melintas ruas jalan yang longsor di poros Wamena-Tiom di distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya Papua sejak Minggu (22/1). Akibat tingginya curah hujan, badan jalan dan talud sepanjang 20 meter longsor ke jurang. (FOTO ANTARA/iwan adisaputra) ()
Jayapura (ANTARA News) - Hujan deras yang menguyur kota Jayapura, sejak Sabtu (22/2) sekitar pukul 18.30 WIT menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah kawasan dan 12 orang diduga tertimbun longsor.
Kapolres Kota Jayapura AKBP Alfred Papare ketika dihubungi melalui telepon selularnya kepada Antara mengaku, dikawasan Dok V Atas, Distrik Jayapura Utara, ada empat rumah yang tertimpa longsor yang menyebabkan sekitar 12 orang tertimbun.
Saat ini baru dua orang yang berhasil ditemukan, salah seorang diantaranya meninggal dunia.
"Kami masih berupaya menemukan mereka," aku AKBP Papare.
Sementara itu hasil pantauan Antara mengungkapkan sejumlah kawasan seperti pusat kota khususnya di seputaran pusat kota Jayapura yakni di jalan Sam Ratulangi dan jalan Ahmad Yani, air setinggi satu meter.
Akibatnya kendaraan baik roda dua dan empat tidak dapat melintasi kawasan didepan gedung DPRP Papua dan disekitar kantor Asuransi Jiwa Sraya.
"Kami terpaksa berjalan kaki karena motor tidak bisa lewat akibat air mencapai setinggi dada orang dewasa," aku Marthen yang mengaku tinggal dikawasan Dok IX Kota Jayapura seraya menambahkan motornya terpaksa diparkir dan dititipkan ke rumah temannya di sekitar pelabuhan.
Hujan deras yang menguyur kota Jayapura dilaporkan juga menyebabkan satu unit rumah di Kloofkamp hanyut,namun tidak ada korban jiwa.
Hingga berita ini diturunkan air sudah mulai surut sehingga menimbulkan antrean kendaraan di ruas jalan depan Mapolda Papua di Jayapura, khususnya arah keluar menuju kota.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Sumber http://m.antaranews.com/berita/420484/12-orang-tertimbun-longsor-di-jayapura?cid=dlvr.it

Mimpi TKI yang Merantau ke Korsel: Pulang Bawa Duit Rp 500 Juta

Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan di luar negeri terkadang menjadi dambaan oleh beberapa orang di Indonesia.
Tidak untuk mencari pengalaman, namun keinginan itu berlandaskan karena mereka mendambakan penghasilan yang lebih besar jika dibandingkan dengan Indonesia.
Murjiyanto (24) menjadi salah satu TKI yang ditempatkan di Korea Selatan ini mengaku rela bekerja jauh dari keluarga demi mendapatkan gaji besar.
"Ya kalau ditanya pulang pengen bawa uang berapa, ya besok minimal bawa setengah miliar," ungkapnya saat berbincang dengan Liputan6.com,yang ditulis Sabtu (22/2/2014)
Murjiyanto mengungkapkan telah mendapatkan kontrak selama lima tahun dari salah satu perusahaan di Negeri Gingseng itu melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).
Hanya saja sampai sebelum keberangkatannya awal minggu ini, dia mengaku belum ada jenis tugas dan profesi apa yang akan ia jalankan di perusahaan tersebut.
Mimpi membawa pulang uang senilai Rp 500 juta itu ditargetkan karena dalam kontrak kerja yang sudah ditandatanganinya Murjiyanto akan mendapatkan gaji yang cukup menggiurkan.
"Kalau untuk gaji, sesuai kontrak kerja sama gaji pokok itu 1,1 juta won, ya sekitar Rp 12 juta," ceritanya.
Rencananya, kelak uang yang dibawanya pulang ke Indonesia tersebut akan langsung dialokasikan untuk investasi. Investasi yang paling tepat di kampung halamannya di Sragen, Jawa Tengah itu adalah tanah.
"Pengen beli sawah di kampung, mikirnya kan kalau rumah saya kurang tahu investasi bidang rumah, nanti mesti gimana kalau sueah beli," kata pria yang baru pertama kali menjadi TKI ini.
Tidak hanya investasi, Murjiyanto telah memiliki alternatif alokasi dananya selain untuk investasi tanah juga berangan-angan ingin membuka sebuah usaha.
Sekadar informasi, Indonesia mencatatkan sebagai negara terbesar yang menyalurkan tenaga kerjanya ke Korea Selatan pada 2013. Penempatan TKI ini berawal dari kerja sama antara Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan Korea Selatan sejak 2004.
Penempatan tenaga kerja asing (TKA) ke Korea, Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah penempatan mencapai 9.387 orang pada 2013.
Tenaga kerja itu meliputi 655 orang TKI kategori sincerity, 7.715 orang TKI baru, dan 1.107 orang TKI dari seleksi program khusus CBT (Computer Based Test). (Yas/Ndw)
Sumber LIPUTAN6.COM

Pastika Minta Kematian TKI Bali Diusut Tuntas

Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta kasus kematian Tenaga Kerja Indonesia Nyoman Gede Bagiada, yang bekerja di kapal pesiar Constellation I saat berlayar di perairan Selat Yucatan dapat diusut tuntas.
"Indikasinya bunuh diri, tetapi saya kira harus ada penelitian dan penyelidikan. Kita tidak bisa terima begitu saja, apalagi di tengah lautan. Bisa saja dibunuh orang," katanya usai menggelar simakrama atau temu wicara bulanan dengan masyarakat, di Denpasar, Sabtu.
Pihaknya akan terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan meminta agar penyebab kematian TKI asal Mengwi, Kabupaten Badung, Bali itu diusut tuntas serta berkomitmen untuk berupaya maksimal membantu warga Bali yang tersangkut masalah di luar negeri
"Kami akan urus sejauh mungkin kita mampu. Pendampingan kami lihat dulu, pemerintah pusat juga sudah melakukan, paling tidak kita peduli dan bertanya ada apa sesungguhnya," ujar Pastika.
Yang jelas, mantan Kapolda Bali itu tidak mau jika kasus tersebut dianggap selesai begitu saja dan ia juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas tewasnya Bagiada.
Sebelumnya Kepala Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BP3TKI di Denpasar I Wayan Pageh mengatakan terkait tewasnya Nyoman Bagiada, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan telah dilakukan pencarian oleh petugas pemantau laut Amerika Serikat, namun tidak ditemukan.
Menurut dia berdasarkan laporan yang diterima dari Kepolisian Fort Lauderdale, Florida, dan ditembuskan kepada Kementerian Luar Negeri RI, kejadian tersebut diketahui terjadi pada 29 Januari 2014 sekitar pukul pukul 02.00 dini hari waktu setempat saat kapal pesiar tersebut berlayar di perairan Selat Yucatan, atau di antara perairan Meksiko dan Kuba, sekitar 300 mil dari Amerika Serikat.
Dari keterangan yang diterima pihak BP3TKI dari Kementerian Luar Negeri RI tertanggal 12 Februari 2014 itu, disebutkan bahwa berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian setempat, pria yang bekerja di bagian juru masak itu sengaja menceburkan diri ke laut yang terekam langsung kamera pengawas atau "closed circuit television" (CCTV).
Dari surat Kemenlu RI dengan nomor 03180/WN/02/2014/65 dan ditandatangani Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Tatang Budhie Utama Razak itu disebutkan bahwa pihak kepolisian dari US Coast Guard, jasad pria dari Banjar Serangan, Desa Mengwi, Kabupaten Mengwi itu tidak ditemukan mengingat ia terjun dari ketinggian sekitar 45 meter dan kemungkinan terhisap gelombang akibat baling-baling kapal.
Bagiada sengaja menceburkan diri diduga akibat tekanan batin karena penyakit diabetes yang diidapnya dan tidak tidak mendapat biaya cuti pulang dari perusahaannya bekerja, Royal Carribbean Cruises Ltd (RCCL) untuk menjenguk keluarganya di Bali. Hal tersebut juga diperkuat oleh teman-temannya. (LHS)
Sumber ANTARA News

Usut Kematian Anita Br Hutauruk, Apa Susahnya Menarik Semua TKI Indonesia dari Malaysia ?

Puluhan pengunjukrasa menuntut pengusutan kematian Anita Purnama Br Hutauruk di kantor Kosulat Jeneral Malaysia Jalan Diponegoro Medan, Jumat pagi (21/2/2014). (Foto: MartabeSumut)
Medan
Pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) harus serius mengusut tuntas kasus kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kota Binjai Sumatera Utara (Sumut) Anita Br Hutauruk. Sebab, sudah terlalu banyak tragedi kemanusiaan yang selalu memposisikan bangsa Indonesia tidak memiliki martabat. Bila perlu, Presiden dan DPR RI patut sepakat menarik semua TKI yang bekerja di negara jiran tersebut.
Permintaan itu dilontarkan puluhan demonstran berbendera Laskar Merah Putih Sumatera Utara saat berunjukrasa ke kantor Konsulat Jeneral Malaysia di Jalan Diponegoro Medan, Jumat pagi (21/2/2014). Pantauan MartabeSumut di lokasi aksi, puluhan orang yang datang tampak berteriak-teriak dengan mengeluarkan kata-kata kecaman terhadap Malaysia. "Usut kematian Anita, mau berapa banyak lagi kasus kemanusiaan yang membuat Indonesia tidak berharga di mata Malaysia, apa terlalu susah Presiden dan DPR RI mengeluarkan kebijakan penarikan semua TKI dari Malaysia dengan menginstruksikan gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia menciptakan lapangan kerja," teriak demonstran. Sementara beberapa karton bertuliskan kalimat kesal bernuansa hujatan semisal: "Ganyang Malaysia, usut tuntas kematian Anita Purnama Br Hutauruk, hargai kedaulatan NKRI".
Tiga Tuntutan
Terpisah, Koord Aksi MHA Siregar, yang dikonfirmasi MartabeSumut, menjelaskan, pihaknya datang ke Konsulat Jeneral Malaysia menyuarakan 3 tuntutan. Diantaranya; menuntut pemerintah Malaysia meminta maaf kepada rakyat Indonesia, menuntut polisi Malaysia dan Polri mengungkap tuntas kasus kematian Anita Purnama Br Hutauruk dan menuntut dilakukannya penindakan tegas secara hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kematian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia. "Sudah tak terhitung lagi jumlah TKI kita khususnya TKW yang disiksa bahkan dibunuh. Kenapa Presiden RI dan DPR RI rela bangsa Indonesia direndahkan, diremehkan serta dipecundangi terus," sesalnya bertanya. Siregar berharap, Presiden SBY dan DPR RI secepatnya mengeluarkan kebijakan luar biasa yang bertujuan membuat Malaysia benar-benar kapok. "Buatlah mereka kapok, buatlah Indonesia disegani dan bukan dipecundangi," ingatnya. Selang 15 menit berunjukrasa, 5 orang perwakilan massa diterima di dalam kantor Konjen Malaysia. Masih berdasarkan pengamatanMartabeSumut, aksi unjukrasa mengakibatkan kondisi ruas Jalan Diponegoro mengalami sedikit kemacetan. Seperti diketahui, peristiwa ironis kembali dialami TKW Indonesia asal Binjai Sumut Anita Purnama Br Hutauruk. Betapa tidak, beberapa waktu lalu mayatnya ditemukan membusuk dalam peti mati yang terapung di perairan Indonesia Provinsi Riau.(MS/GREVIN)
Sumber
MartabeSumut

TKI Bali Terjerat Kasus Kriminal Didampingi Pengacara Amerika

Denpasar (Antara Bali) - Tenaga Kerja Indonesia asal Buleleng, Bali, Ketut Pujayasa (28) yang terjerat kasus dugaan penganiayaan dan pemerkosaan di Florida, Amerika Serikat didampingi oleh pengacara dari negara adidaya itu
"Kami telah membicarakan dengan perwakilan Konsulat Jenderal di Houston dan mereka (perusahaan) telah menyediakan pengacara," kata Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di Denpasar, I Wayan Pageh,
Menurut dia, pemerintah Amerika Serikat telah menunjuk seorang pengacara yakni Chantel R. Doakes dari sebuah kantor pembela publik di kota Fort Lauderdale,
Pageh menyebutkan bahwa pria yang telah bekerja di kapal pesiar sejak tahun 2012 di MS Nieuw Amsterdam Holland America itu merupakan tenaga kerja Indonesia yang legal dan memiliki kartu TKI luar negeri dengan nomor 51708132006850001.
Sebelumnya pihak BP3TKI telah berkoordinasi dengan pihak agen yang mengirim pria yang ditempatkan dibagian tata hidangan itu yakni PT Sumber Bakat Insani dan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) untuk penanganan termasuk dengan pihak KJRI di Houston, Texas.
Dia menjelaskan bahwa Ketut merasa dihina dengan kata-kata kasar oleh seorang tamu wanita berusia sekitar 31 tahun berkewarganegaraan Amerika Serikat pada Jumat (14/2) saat ia akan mengantarkan sarapan pagi kepada wanita itu dalam pelayaran pesiar di perairan Roatan, Honduras.
Karena tidak terima dengan kata kasar itu, dari pemberitaan sejumlah media "online" di Amerika Serikat disebutkan bahwa ia kemudian memasuki kamar tempat tamu itu menggunakan kunci induk dan menunggu wanita tersebut di dalam kamarnya.
Kemudian diberitakan bahwa Ketut menganiaya tamunya dan diduga melakukan pemerkosaan. "Saat diinterogasi oleh petugas, ia (Ketut) telah mengakui perbuatannya," ucap Pageh.
Ketut telah ditangkap oleh petugas pengamanan Amerika Serikat saat kapal pesiar super besar itu merapat di Port Everglades pada Minggu (16/2) dan ditahan di Penjara Broward County di Fort Lauderdale, Florida. (DWA)
Sumber http://m.antarabali.com/berita/48921/tki-bali-terjerat-kasus-kriminal-didampingi-pengacara-amerika

TKI Tewas Ceburkan Diri Saat Berlayar

Denpasar – Seorang Tenaga Kerja Indonesia asal Mengwi, Kabupaten Badung, yang menjadi anak buah kapal pesiar Constellation I Nyoman Gede Bagiada dikabarkan tewas dengan cara menceburkan diri saat berlayar dan kejadian itu terekam dalam kamera pengawas.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan telah dilakukan pencarian oleh petugas pemantau laut Amerika Serikat, namun tidak ditemukan,” kata Kepala Balai Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BP3TKI di Denpasar I Wayan Pageh, Jumat.
Menurut dia, berdasarkan laporan yang diterima dari Kepolisian Fort Lauderdale, Florida, dan ditembuskan kepada Kementerian Luar Negeri RI, kejadian tersebut diketahui terjadi pada 29 Januari 2014 sekitar pukul pukul 02.00 dini hari waktu setempat saat kapal pesiar tersebut berlayar di perairan Selat Yucatan, atau di antara perairan Meksiko dan Kuba, sekitar 300 mil dari Amerika Serikat.
Dari keterangan yang diterima pihak BP3TKI dari Kementerian Luar Negeri RI tertanggal 12 Februari 2014 itu, disebutkan bahwa berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian setempat, pria yang bekerja di bagian juru masak itu sengaja menceburkan diri ke laut yang terekam langsung kamera pengawas atau “closed circuit television” (CCTV).
Dari surat Kemenlu RI dengan nomor 03180/WN/02/2014/65 dan ditandatangani Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Tatang Budhie Utama Razak itu disebutkan bahwa pihak kepolisian dari US Coast Guard, jasad pria dari Banjar Serangan, Desa Mengwi, Kabupaten Mengwi itu tidak ditemukan mengingat ia terjun dari ketinggian sekitar 45 meter dan kemungkinan terhisap gelombang akibat baling-baling kapal.
Berdasarkan penyelidikan, ia sengaja menceburkan diri diduga akibat tekanan batin karena penyakit diabetes yang diidapnya dan tidak tidak mendapat biaya cuti pulang dari perusahaannya bekerja, Royal Carribbean Cruises Ltd (RCCL) untuk menjenguk keluarganya di Bali. Hal tersebut juga diperkuat oleh teman-temannya.
Pihak Konsulat Jenderal RI di Houston, Texas juga telah melakukan koordinasi kepada pihak RCCL untuk meminta tanggung jawab perusahaan untuk segera memebritahukan pihak keluarga dan terkait kompensasi yang diberikan kepada ahli waris.
Pihak RCCL sendiri tengah menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pengeluaran dan pengiriman kompensasi kepada ahli waris.
BP3TKI Denpasar sendiri mengetahui kejadian itu dari surat elektonik PT Ratu Oceaniaraya tertanggal 3 Februari 2014 dan surat dari PT Cipta Wira Tirta mengenai informasi hilangnya anak buah kapal dari Pulau Dewata. (SB-ant) sumber SULUHBALI.CO

Moratorium TKI ke Arab Saudi tetap berlaku

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (kanan) dan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi Adiel M Fakeih, menandatangani naskah kerja sama tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor 'domestic worker', di Riyadh, Arab Saudi, Kamis (20/2). Penandatanganan perjanjian juga memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa maupun TKI, sekaligus memberikan kepastian jaminan perlindungan bagi TKI yang bekerja pada pengguna jasa. (FOTO ANTARA/Ayub/ho)
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) memastikan bahwa moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke Arab Saudi masih tetap berlaku paska penandatanganan perjanjian bilateral antara kedua negara pada Rabu (19/2) lalu.
"Kami tegaskan sampai saat ini status moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi tetap berlaku sehingga penempatannya belum diperbolehkan" kata Sekjen Kemnakertrans, Abdul Wahab Bangkona, di Jakarta, Jumat.
Dinas Tenaga Kerja diseluruh Indonesia diminta untuk meningkatkan pengawasan sebagai antisipasi adanya oknum yang mencoba untuk menyelundupkan TKI sektor domestik ke Arab Saudi.
Abdul Wahab mengatakan penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi belum bisa dilakukan karena masih menunggu pemenuhan poin-poin perjanjian bilateral tersebut oleh kedua belah pihak.
Setelah penandatanganan perjanjian tersebut makaJoint Working Committee(JWC) dari kedua negara akan segera melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas sistem, mekanisme, dan persyaratan serta standar perjanjian kerja.
"Moratorium TKI ke Arab Saudi akan tetap berlaku sampai tercapainya sistem, mekanisme, dan persyaratan serta standar perjanjian kerja yang lebih baik dalam memberikan jaminan perlindungan dan pencapaian kesejahteraan TKI," kata Abdul Wahab.
Poin-poin perjanjian yang harus disepakati dalam standar perjanjian kerja antara lain memuat jenis pekerjaan dan jam kerja, tempat kerja, hak dan kewajiban bagi pengguna jasa dan TKI, gaji dan cara pembayarannya, hari libur sehari dalam seminggu dan cuti serta jangka waktu, perpanjangan dan penghentian perjanjian kerja.
Selain itu, poin-poin perjanjian kerja juga mencakup pemenuhan hak-hak TKI dalam penyediaan akses komunikasi, paspor dipegang TKI, asuransi dan perawatan kesehatan, kontrol terhadap biaya penempatan, sistemonlinedalam rekrutment dan penempatan, petunjuk penempatan dan perlindungan TKI, mekanisme bantuan 24 jam (call center) dan repatriasi.
"Pencabutan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Arab Saudi akan ditetapkan kemudian setelah pemerintah Indonesia dan Arab Saudi beserta semua stakeholder (pemangku kepentingan) dapat menjalankan poin-poin perjanjian dan menyepakati seluruh sistem, mekanisme dan persyaratan," kata Abdul Wahab.
(A043)
Editor: Ella Syafputri
Sumber ANTARA News

Plus-Minus Kepemimpinan Wali Kota Risma

TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dikenal sebagai sosok pemimpin yang selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, sekretaris organisasi masyarakatPaguyuban Arek-arek Jatim (Pagar Jati), Zainul Fadli, mengatakan Risma juga "tahan banting".
"Bu Risma ya seperti itu orangnya jika dilihat dari kerjanya selama ini," kata Fadli ketika dihubungiTempo, Senin, 17 Februari 2014.
Menurut Fadli, kekurangan Risma adalah terlalu banyak melakukan pencitraan melalui media massa. Selain itu, kata Fadli, Risma terkesan membuat janji yang terlalu muluk. Fadli mencontohkan, Risma sempat mengatakan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk para pengamen jalanan Surabaya.
"Sekali manggung, mereka mendapat sekitar Rp 2 juta. Tapi nyatanya mereka pernah mengatakan ke saya bahwa sama sekali belum pernah mendapatkan uang sebesar itu dari Risma," kata Fadli.
Adapun Dadik Risdaryanto, Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya, mengatakan Risma merupakan sosok wali kota bertipe pekerja keras yang memiliki visi dan sangat ingin bersentuhan langsung dengan masyakarat Surabaya.
Namun, menurut dia, Risma mempunyai beberapa kekurangan. "Risma itu terlalu mendominasi. Selama ini dia yang sering muncul tetapi yang lain tidak. Ini kan bisa berdampak jelek bagi regenerasi kepemimpinan di Surabaya," kata Dadik.
Dadik menambahkan, kemampuan berkomunikasi Risma tergolong buruk. Selama ini, kata Dadik, tak ada komunikasi dalam bentuk apa pun antara dirinya sebagai ketua partai politik dan Risma. "Padahal wali kota itu kan jabatan politis. Seharusnya ada komunikasi politik dengan partai-partai di Surabaya," katanya.
Risma, yang memimipin Surabaya sejak Oktober 2010, kini dilanda tekanan sejumlah kekuatan politik di ibu kota Jawa Timur itu. Salah satu tekanan justru datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengajukannya sebagai calon wali kota tiga tahun silam. (baca: Siapa Menggasak Surya-1
Partai ini menyorongkan Wisnu Sakti Buana, Ketua PDIP Surabaya, sebagai wakil wali kota pengganti tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Risma. Lebih dari sekadar tak cocok, diduga ada kepentingan bisnis di balik penetapan ini.
Risma menyatakan sama sekali tidak jadi masalah baginya jika harus mundur. “Saya sudah berikan semuanya,” kata satu dari tujuh kepala daerah terbaik pilihanTempo dua tahun silam ini. “Capek sayangurusmereka, yang hanya memikirkan fitnah, menang-menangan, sikut-sikutan.” Ketika ditanya siapa yang dimaksud dengan “mereka”, ia tak menjawab. (baca: Diisukan Mundur, Risma: Ndak..Ndak..
Berita terkait ↓
1. Alasan Risma Tak Pernah Pakai Pengawal Pribadi

2. Wali Kota Risma Terancam Dicekik dan Dibunuh
3. Wali Kota Tri Rismaharini Siap Mundur

4. Wali Kota Risma Bakal Panggil Seluruh Karyawan KBS

Hujan es landa sebagian wilayah Surabaya

Surabaya (ANTARA News) - Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Teguh Tri Susanto, mengatakan hujan es melanda sebagian wilayah di Surabaya akibat awan rendah "cumulus nimbus" berlapis yang kurang sempurna.
"Hujan es ini terjadi di daerah Jalan Ahmad Yani ke arah Barat sekitar 5--10 menit, kemudian akan kembali normal seperti hujan pada umumnya," katanya kepada ANTARA melalui seluler, Kamis.
Menurut dia, awan rendahcumulus nimbusitu terbentuk menjelang hujan dengan ketinggian lebih dari 10 ribu kaki di atas "freezing level" di antara suhu baru yang mencapai titik nol derajat Celcius.
Ia menjelaskan proses terjadinya awan rendahcumulus nimbusitu karena kondensasi uap air lewat dingin yang tidak sempurna di atmosfer pada lapisan di atas "freezing level", sehingga terbentuklah pengembunan mendadak, lalu menjadi es.
"Biasanya ukuran es yang dihasilkan relatif kecil karena es akan meleleh setelah jatuh ke tanah, namun apabila terkena warga yang berada di luar rumah akan terasa sakit," katanya.
Ia menjelaskan, hujan es yang terjadi sekitar pukul 17.20 WIB tersebut biasanya terjadi di dataran tinggi seperti pegunungan dengan pertumbuhan awan tersebut secara vertikal dengan luasan area horisontalnya sekitar 3--5 km.
Senada dengan itu, prakirawan BMKG Maritim Perak, Eko Prasetyo, menjelaskan terjadinya hujan es tersebut dikarenakan endapan atmosfer yang turun akibat suhu relatif hangat sehingga tidak semua mencair dengan sempurna.
"Terjadinya hujan es tersebut juga bisa dikarenakan endapan atmosfer yang turun karena suhu relatif hangat sehingga tidak semua mencair dengan sempurna dan hujan es tersebut cenderung tidak berbahaya," katanya.
Fakta itu dibenarkan warga Wonocolo, Surabaya, M Afif. "Menjelang maghrib, di depan rumah sempat ada butiran es setelah hujan angin, saya senang, karena saya bisa memilih es kecil-kecil di depan rumah," katanya.
Informasi dari sumber lain menyebutkan hujan es melanda kawasan Ketintang, Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Wonocolo, Jemursari, Rungkut, dan sekitarnya.
(KR-FQH)
Editor: Ella Syafputri
Sumber ANTARA News

Miris: Demi SBY, Pemkot Batu “Pinjam Pengungsi”

Tampak para pengungsi letusan Gunung Kelud, tidur nyenyak
Kunjungan SBY ke posko pengungsian korban bencana letusan Gunung Kelud di GOR Ganesa Kota batu (18/02/14) menuai kritik dan banyak kejanggalan. Selain banyak bendera Partai Demokrat yang tiba-tiba bertebaran, ratusan pengungsi juga harus direpotkan, karena demi kedatangan SBY, mereka dipindahkan dari beberapa posko untuk dikumpulkan di Posko GOR Ganesa.
“Haanya demi SBY, tempat kami mengungsi di SD-K dan SMP-K didatangi petugas dari Dinas Pemerintah Kota Batu, misi kedatangan petugas itu adalah untukngebonalias pinjam pengungsi untuk dibawa ke gedung pengungsian di GOR Ganesa (dekat alun-alun Kota Batu), dan Taman Wisata terkenal di Batu yang malam itu juga menjadi tempat pengungsian.” Papar Edi, salah satu pengungsi dari Kecamatan Ngatang Malang.
Dikatakan pula oleh petugas itu (nanti kalau sudah dijenguk SBY) pengungsi akan dikembalikan lagi ke sini lagi. Mendengar ini pengurus SD dan SMP yang ketempatan pengungsi Gunung Kelud keberatan karena ini menyangkut keselamatan nyawa manusia yang perlu ditolong, sehingga hal itu (memindah-mindahkan pengungsi) tidak perlu dilakukan.
Selain “meminjam pengungsi”, kedatangan petugas itu juga akan meminjam toiletknock down untuk dibawa ke pengungsian di GOR Ganesa, tetapi lagi-lagi permintaan itu tidak dikabulkan, karena pengurus di SD/SMP-K juga dalam status dipinjami.
Ternyata yang dijadikan komoditas itu bukan hanya TKI atau buruh migran, melainkan juga pengungsi. Hanya untuk memperlihatkan bahwa mereka mengurus banyak pengungsi saja, Pemkot Batu harus “ngebon” alias meminjam pengungsi dari daerah lain. Inilah Indonesia banyak pejabat yang menjadi penjilat dan mencari muka kepada atasannya walaupun itu harus mengorbankan masyarakat.
Salam,
EP – Juragan pasir Ngantang
Sumber http://kelud.buruhmigran.or.id/02/19/miris-demi-sby-pemkot-batu-pinjam-pengungsi/

Isak Tangis Ibunya Karti, TKW Yordania yang tak ada kabar beritanya

Kurang lebih sepuluh tahun
yang lalu di perkampungan
daerah Tangerang tepatnya di
kampung Pulo Desa Cijeruk RT/
RW 001/001 Kec. Mekar Baru
Tangerang banten, ada seorang
anak gadis yang rela
meninggalkan kedua orang
tuanya untuk pergi ke Negara
orang dengan dalih untuk
merubah nasib dan memperbaiki
ekonomi keluarga.
Karti binti Kartani, itulah
namanya. dia berangkat menjadi
TKW ke Yordania pada tahun
2004 dengan Nomor Pasport AH
414949. Pada Tahun 2005 Karti
pernah menghubungi keluarga
lewat telepon milik tetangga. dia
juga pernah mengirimkan uang
lewat cek/wesel post pada Tahun
2006. Karena orang tuanya tidak
tahu, maka wesel post itu
didiamkan saja. Baru pada Tahun
2007 hal itu ditanyakan kepada
keluarganya yang lebih
mengetahui. Tetapi karena wesel
post sudah Expaired maka tidak
bisa dicairkan. Sejak Tahun 2008
sampai dengan sekarang, Karti
tidak ada pulang dan tidak ada
kabarnya lagi. Keluarga
berharap sekali bisa
mendapatkan kejelasan
kabarnya.
berbagai upaya telah dilakukan
untuk mendapatkan kabar
tentang anaknya. Namun hingga
kini, sepuluh tahun telah berlalu,
tak ada kejelasan kabar tentang
nasibnya. Hanya ucapan terahir
ketika hendak berangkat yang
selalu terngiang di benak
Ibunya.
"Bu kalau nanti adek mau sunat
tunggu karti pulang dari jordan
biar bisa di rayain..." kata Karti
ketika hendak pergi
meninggalkan keluarganya.
Adeknya kini sudah tumbuh
dewasa, namun Karti tak pulang-
pulang juga.
Raut wajah kedua orang tua
Karti tampak sendu,
mencerminkan sebuah
pengharapan. Mereka sangat
menanti kedatangan Anaknya
yang sekian lama entah kemana.
Do'a tak henti-hentinya mereka
Panjatkan agar Tuhan
melindungi anaknya dan bisa
kembali ke Keluarga dalam
keadaan baik-baik saja. Setiap
kali ada Mobil Travel yang
masuk kekampungnya, Ibunya
selalu bergegas berlari keluar
rumah untuk melihat siapa yang
pulang. Dalam hati berharap
bahwa yang Karti Pulang.
Namun selalu kekecewaan yang
selalu mereka dapatkan,
Linangan air matapun
berjatuhan.
Sesekali ketika Bu Jumi ibunya
Karti teringat anaknya, hanya
isak tangis yang bisa sedikit
mengobati kegundahan hatinya.
"Karti, Kapan kau pulang nak?
kau disana sehat-sehat saja kan
nak...! ibu sangat
merindukanmu. sekiranya kau
masih hidup kenapa kau tak
kembali nak? kalau Kau sudah
berpulang, kenapa tak ada
kabar berita kematianmu nak?"
sambil berlinang air mata, Ibu
Jumi merancau sendiri.
Entah sudah berapa banyak
linangan air mata yang sudah
ditumpahkan Ibu Jumi selama
sepuluh tahun jika diukur
dengan liter.
Sekiranya ada sahabat yang
pernah mengenal atau
mengetahui kabarnya, Mohon
Inbok ke TKI Belajar Berkarya.
Kalau diantara sahabat ada yang
punya koneksi ke pejabat terkait,
mohon bantuannya untuk
disampaikan. Agar supaya Pak
Kartani dan Bu Jumi (Kedua
orang tua Karti) bisa
mendapatkan kejelasan kabar
anaknya.
Mohon Do'anya semoga Pak
Kartani dan Ibu diberikan
kesabaran dan ketabahan dalam
menghadapi Cobaan ini. Semoga
melalui tulisan ini mereka bisa
mendapatkan kejelasan kabar
berita anaknya. Aamiin....
Mohon bantuannya juga untuk
di Share...
Ditulis oleh Bang Tono
berdasarkan keterangan
Bpk Ahmad Manan

Makam TKI Asal Binjai Dibongkar Untuk Otopsi

Binjai. Guna mencari tahu kepastian penyebab kematian TKI asal Kota Binjai,Sumatera Utara, Nita Boru Hutahuruk, yang jenazahnya ditemukan oleh Polairut Polda Riau beberapa waktu lalu, Polda Riau bekerjasama dengan polres Binjai, Kamis (20/2), membongkar kembali makam korban. Pembokaran makam ini dilakukan untuk kebutuhan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Lihat video dihttp://youtu.be/03NYhXFP5n8
Editor: Imam Suwandi
Sumber Metrotvnews.com

Tak Ahli, Buruh Lebih Baik Kerja di Tanah Air daripada Jadi TKI

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan buruh Indonesia yang tak memiliki keahlian untuk bekerja saja di tanah air ketimbang harus mengais rezeki di negeri orang.
Pernyataan ini menanggapi kenaikan upah minimum yang ternyata dapat memperlambat penyerapan tenaga kerja, sehingga ikut mengerek tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi mengungkapkan, pemerintah menganggap bahwa seluruh negara harus menghapus upah murah dalam sistem penggajian buruh, termasuk di Indonesia.
"Pemerintah cuma lebih melihat secara politik dan memandang memang tidak ada lagi di dunia ini buruh murah. Tapi kan harus disesuaikan dengan kondisi kita tergantungskill. Kalau tidak punya, bukankah lebih baik kerja di sini daripada jadi TKI atau budak di negara lain," tegas dia di JCC, Kamis (20/2/2014).
Pemerintah, tambah Sofjan, hanya memberikan janji berupa kesempatan kerja tanpa berupaya merealisasikannya. "Pemerintah boleh bikinstatement-statementbagus tapi tidak dikasih kerjaan. Bayangkan dari 2,5 juta orang (pengangguran) per tahun, sebanyak satu juta orangnya tidak dapat pekerjaan," tutur dia.
Dengan kondisi ini, dia menyebut, pantaslah jika ekonomi Indonesia kesulitan untuk tumbuh 6%. Meski begitu, Sofjan mengakui, ada keunggulan tenaga kerja Indonesia dibandingkan tenaga kerja dari luar negeri.
"Memang upah kita lebih murah, tapi kita lebih unggul, bisa kompetitif. Tapi paling penting tenaga kerja kita pelan-pelan dididik, diberikan pelatihan supaya upah dan produktivitasnya naik," tandas Sofjan.
Sebelumnya, pemerintah mengakui koreksi pertumbuhan ekonomi dari 6% menjadi kisaran 5,8%-6% di tahun ini akan mendorong tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penurunan kesempatan kerja akibat kenaikan upah minimum.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Armida Alisjahbana mengatakan, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap sebanyak 200-250 ribu tenaga kerja.
Sayangnya, tambah dia, karena proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, tingkat pengangguran di 2014 berada di kisaran 5,7%-6% atau meningkat dari asumsi APBN sekitar 5,7%-5,9%. Sedangkan tingkat kemiskinan dari 9%-10,5% dalam APBN 2014 menjadi 10,54%-10,75%.
"Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 6,14% karena penurunan elastisitas kesempatan kerja. Ini merupakan dampak dari kenaikan upah minimun industri padat karya yang sensitif terhadap penciptaan lapangan kerja formal," ungkap Armida.
Penyesuaian upah minimum, lanjutnya, terjadi di beberapa provinsi, kabupaten/kota dan turut mempengaruhi perkembangan industri padat karya. "Tekanan kenaikan upah minimum memberatkan dampak kepada kelompok tertentu kehilangan pekerjaan sebesar 30%," jelas Armida.
Pada 2014, dia menyebut, pemerintah mematok target 800 ribu sampai 1 juta angkatan kerja dengan perekonomian Indonesia yang tercatat sekitar 5,8%-6%. Sementara jumlah kepala keluarga (KK) yang terserap sekitar 1,2 juta-1,3 juta dan TPT berada di kisaran 5,7%-6%.
"Angka ini membaik dari realisasi 2013 dengan pertumbuhan ekonomi 5,78%, namun menyumbang 140 ribu angkatan kerja dengan capaian TPT 6,25%. Diharapkan tingkat pengangguran di 2025 menyusut menjadi 4%-5%," tukas Armida. (Fik/Nrm
Sumber
liputan6.com

Anggota DPR Saweran untuk Selamatkan TKW Satinah

Jakarta - Seorang TKW bernama Satinah divonis mati di Saudi Arabia karena membunuh dan mengambil uang majikannya. Pemerintah Indonesia diharuskan membayar diyat (tebusan) sebesar Rp 21 miliar untuk membebaskan Satinah sebelum tanggal 3 April 2014.
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung telah membicarakan masalah ini kepada pemerintah. Namun pemerintah tidak memiliki anggaran untuk itu.
"Karena ada hukuman terhadap Satinah dan kita disuruh bayar Rp 21 miliar maka teman-teman migrant care berinisiatif bergotong royong mengumpulkan dana untuk saudari Satinah. Jangan dilihat jumlah nyawanya, tapi ini untuk Indonesia," ujar Pramono di kantornya, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).
Memang permasalahan TKI dan TKW seringkali terkesan kurang mendapat perhatian. Menurut Pramono hal ini harus dihilangkan.
"Kita selalu tergagap-gagap kalau ada TKI mau dihukum kita tak beri perlindungan secara menyeluruh, jangan TKI dibutuhkan hanya kepentingan bisnis saja. Ini kan sebuah kenyataan di mana kita terlambat. Kita baru tergopoh-gopoh kalau ada yang mau dihukum pancung," tutur Pramono.
Pramono kemudian menyumbang dana sebesar Rp 10 juta dan dimasukan ke dalam kotak yang disediakan Migrant Care. Dilanjutkan kemudian sumbangan dari politisi PDIP yang merupakan anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka.
"Jangan dilihat nominalnya , tapi saya harap masyarakat juga ikut gotong-royong," kata Pramono kemudian.
Sumber
DETIKNEWS

Pencabutan Moratorium: Antara Kepentingan dan Harga diri Bangsa

Tolak Pengiriman TKI ke Negara Zona Merah TKI seperti Malaysia dan Arab Saudi

Pengiriman pekerja migran dari nusantara sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Geliat pengiriman buruh migran ke Arab Saudi semakin marak sejak tahun 1980-an ketika terjadi lonjakan ekonomi Arab Saudi dari hasil eksplorasi minyak bumi. Sampai saat ini ada sekitar 1 juta lebih buruh migran yang mencari peruntungan di negara petro dolar ini. Hampir 90 % penempatan buruh migran Indonesia di Saudi ada pada sektor informal yakni sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT).
Dalam perjalanannya banyak buruh migran atau TKI yang berhasil memperbaiki ekonomi keluarganya, tapi tak sedikit pula yang gagal dalam memperbaiki nasibnya. Ketika amnesti diberlakukan tercatat ada 100 ribu lebih buruh migran overstay sesuai data yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah. Itupun belum yang termasuk ditangani oleh KBRI Riyadh. Jumlah tersebut yang mendaftarkan diri untuk memperoleh SPLP, belum jumlah yang belum mendaftarkan diri karena berbagai alasan.
Banyaknya pekerja migran overstay di Saudi Arabia bermula dari berbagai permasalahan yang menjadi satu :
1. Lemahnya filter persyaratan oleh pemerintah dan PJTKI. Dalam faktor pendidikan misalnya, terbukti masih banyaknya BMU yang buta huruf bekerja di Saudi.
2. Tidak adanya kejelasan fungsi dan peran PJTKI, yang ada hanya berperan sebagai mesin pemeras saja.
3. Tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang jelas terhadap TKI.
4. Lemahnya SDM dan kinerja KBRI/KJRI dalam menjalankan tugas kewajiban Negara.
5. Tidak adanya kontrol dari pusat (Kemlu) terhadap kinerja bawahannya, yakni KBRI/KJRI
Kemarahan BMI di Saudi Arabia semakin menjadi ketika mendengar moratorium akan dibuka yang dibarengi adanya kabar bahwa Menakertrans, Muhaimin Iskandar datang ke Riyadh Arab Saudi untuk penandatanganan kontrak. Kami menyatakan bukannya tidak setuju dengan pencabutan moratorium. Persoalannya sampai sejauh ini pihak pemerintah belum dan tidak memperbaiki/menyelesaikan permasalahan BMI/TKI yg selama ini terjadi. Tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah semenjak bulan Agustus 2011 saat moratorium di berlakukan.
Mungkin ada seribuan BMI yang menjadi penghuni penjara di Arab Saudi dan ada sebagian dari mereka yang memang tidak bersalah. Kurangnya pengawasan dan advokasi dari pemerintah menyebabkan lambatnya proses peradilan. Berapa ratus buruh migran Indonesia yang terkurung di rumah orang Arab, tidak dipulangkan, gaji tidak dibayar, dan menjadi korban penganiayaan. Terlihat jelas moratorium ini bergulir hanya sebagai bentuk protes pemerintah RI atas eksekusi hukuman pancung terhadap Ruyati beberapa tahun lalu. Bukannya mau menyelesaikan permasalahan yang menimpa BMI di Arab Saudi.
Rupanya pemerintah sudah lupa akan sakit hatinya ketika eksekusi hukuman pancung bagi Ruyati dilaksanakan. Sehingga seolah olah pihak kerajaan Saudi Arabia tidak menghargai pemerintah RI dengan tidak memberitahukannya terlebih dulu. Kami bukan tak percaya dari apa yang akan mereka tandatangani atau sahkan dengan dalih perlindungan dan peningkatan kesejahteraan buruh migran. Tapi kami belum melihat bukti dan kenyataan bahwa pemerintah telah benar-benar melindungi buruh migran sekarang ini.
Sesuai dengan penjelasan di atas maka kami komunitas Buruh Migran Indonesia di Saudi Arabia menyatakan menolak pencabutan moratorium sebelum :
1.
Adanya bentuk perlindungan hukum yang jelas bagi TKI
2.
Adanya pendampingan dan penyelesaian TKI bermasalah di penjara-penjara yang tersebar di seluruh Arab Saudi
3.
Tuntaskan proses pemulangan demua TKIO
4.
Pendataan ulang seluruh TKI yang ada di Saudi Arabia oleh KBRI/KJRI (diantar majikan masing-masing). Sebelum tahun pembrangkatan Agustus 2011 atau sesudah moratorium di berlakukan, pihak BNP2TKI dan atau Kemenakertrans melakukan pendataan ulang lewat PJTKI dan keluarga TKI yang masih punya kerabat yang bekerja di Arab Saudi agar segera melapor ke ke dua intansi ini baik secra online, SMS atau layanan telefon gratis.
5.
Pemulangan TKI yg melebihi kontrak kerja atau bagi mereka yang ingin tetap bekerja pihak pengguna harus membuat perjanjian kerja baru yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecuali pihak pengguna memberikan gaji lebih dari kontrak baru dikarenakan dilihat dari lamanya bekerja atau dari keahliannya.
Sumber http://buruhmigran.or.id/2014/02/20/pencabutan-moratorium-antara-kepentingan-dan-harga-diri-bangsa/

Bos Pabrik Kuali yang Perbudak Pekerja Dituntut 13 Tahun Bui

Yuki juga dituntut membayar uang pengganti Rp17 miliar kepada 62 buruh

Bos pemilik pabrik kuali di Tangerang dituntut 13 tahun penjara
Yuki Irawan, terdakwa kasus perbudakan buruh pabrik kuali di Tangerang dituntut 13 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu 19 Februari 2014.
Selain tuntutan pidana, bos pabrik kuali itu juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp17 miliar, untuk pemulihan mental dan fisik 62 orang buruh yang dipekerjakan paksa.
"Terdakwa harus membayar restitusi pemulihan mental dan fisik para korban Rp17 Miliar kepada 62 buruh dengan subsider 1 tahun penjara," kata JPU saat membacakan tuntutannya di PN Tangerang.
Sementara itu, Slamet Yuwono, kuasa hukum Yuki Irawan mengaku aneh dengan tuntutan JPU yang menurutnya terlalu dipaksakan.
"Tuntutannya berlebihan, dalam persidangan jelas tidak terbukti adanya perbudakan seperti yang dituduhkan, 13 tahun itulebay," kata Slamet usai persidangan.
Sedangkan soal uang pengganti sebesar Rp17 miliar, Slamet menanggapi dingin. Menurutnya, pengajuan uang pengganti itu dilakukan terlalu dini.
Mei 2013 lalu, polisi menggrebek pabrik milik Yuki Irawan (41) karena dia diduga menyekap para buruh dan memaksa mereka untuk bekerja secara tidak wajar.
Praktik perbudakan itu terkuak setelah dua buruh yang bekerja di pabrik tersebut berhasil melarikan diri. Andi Gunawan dan Junaidi kabur setelah tiga bulan dipekerjakan dengan tidak layak.
Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan lima tersangka dan tengah di proses di persidangan, mereka diantaranya Yuki Irawan, Tedi, Rojaya, Sudirman, Nurdin. Mereka dijerat dengan Pasal 333, 351 KUHP dan Pasal 24 UU No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
Pasal 88 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. (umi)
http://m.news.viva.co.id/news/read/482732-bos-pabrik-kuali-yang-perbudak-pekerja-dituntut-13-tahun-bui

Pos pengaduan 24 jam untuk PRT di Saudi

Indonesia dan Saudi meneken perjanjian untuk melindungi pembantu rumah tangga Indonesia.
Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan menyediakan pos pengaduan 24 jam bagi pembantu rumah tanggal asal Indonesia di Saudi.
Penyediaan layanan pengaduan ini rencananya menjadi bagian dari pengawasan atas perlindungan para tenaga kerja Indonesia, kata juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suhartono kepada BBC Indonesia.
"Nantinya akan ada pos pengaduan 24 jam di perwakilan Indonesia dan juga akan ada pos pengaduan yang didirikan perwakilan pihak swasta," ungkap Suhartono usai penandatanganan perjanjian Indonesia -Saudidi Riyadh, hari Rabu (19/02).
Suhartono menjelaskan usai penandatanganan perjanjian perlindungan pembantu rumah tangga asal Indonesia di Saudi, kedua negara akan bertemu lagi untuk membahas hal-hal teknis.
Para pejabat di bawah menteri dari kedua negara akan membicarakan persoalan-persolan teknis melalui forum satuan tugas bersama (joint task force) dan kelompok kerja bersama (joint working group).
"Masih ada beberapa tahapan yang kami siapkan," katanya.
Karena masih ada proses lanjutan tersebut pemerintah Indonesia mengatakan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Saudi yang diperlakukan sejak 2011 belum akan dicabut dalam waktu dekat.
http://m.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140219_pengaduan_tkw?cid=dlvr.it

Prajurit Marinir evakuasi warga antisipasi lahar

ilustrasi Lahar Dingin Kelud Warga melihat kondisi Jembatan Pondok Agung yang rusak di Siman, Kediri, Jawa Timur, Rabu (19/2). Hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Kelud pada Selasa (18/2) sore, berimbas pada meluncurnya lahar dingin dan merobohkan sebagian dinding Waduk Siman. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean) ()

Surabaya (ANTARA News) - Satuan Tugas Marinir TNI AL di Posko Pujon mengerahkan satu peleton pasukan untuk mengevakuasi warga Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, guna mengantisipasi kepungan lahar dingin di wilayah setempat, Rabu sore.
"Pengerahan pasukan itu untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, mengingat hujan deras mengguyur kawasan puncak Gunung Kelud yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan bahaya banjir lahar dingin," kata Komandan Satgasmar Letkol Marinir Kurniawan BCP.
Dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Surabaya, ia menjelaskan pengerahan pasukan yang dipimpin Letda Mar Sholeh tersebut menyisir perkampungan Desa Pandansari dan memeriksa satu persatu rumah penduduk.
"Jika ada penghuninya, maka mereka akan diimbau agar segera kembali ke tempat pengungsian, apalagi hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Kelud
sehari sebelumnya telah mengakibatkan banjir lahar dingin hingga memutuskan jalan dan jembatan Pandansari-Selorejo," katanya.
Didampingi Wadansatgas Mayor Marinir Hadi Wibowo, ia mengatakan prajurit Marinir TNI AL tidak hanya melakukan penyisiran di Desa Pandansari, namun mereka juga mengimbau warga untuk kembali ke tempat pengungsian.
"Para prajurit juga sudah lama membantu warga desa setempat untuk melakukan pembersihan masjid, sekolahan, dan rumah warga di Dusun Munjung, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang," katanya.
Sementara itu, Pos Pengamatan Gunungapi Kelud Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kediri mencatat cuaca di sekitar puncak Gunung Kelud pada Rabu (19/2) siang hujan dan kabut tebal.
Antisipasi juga dilakukan petugas Polres Kediri. Petugas kepolisian melakukan patroli mencegah warga mendekati kantung lahar pascaerupsi Gunung Kelud (1.730 mdpl) yang ada di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
"Kami patroli, woro-woro, agar warga kembali ke tempat yang aman. Kami juga siapkan armada mengangkut mereka, karena sejumlah warga nekat pulang ke rumahya, walaupun saat ini status Gunung Kelud (1.730 mdpl) masih Awas," kata Wakil Kepala Polres Kediri Kompol Alfian Nurrizal.(*)
Editor: Ruslan Burhani
http://m.antaranews.com/berita/419965/prajurit-marinir-evakuasi-warga-antisipasi-lahar?cid=dlvr.it

Rehabilitasi rumah korban Kelud disiapkan Rp1 triliun

Desa Rusak Suasana rumah-rumah rusak di desa Pandansari, Ngantang, Malang, Jawa Timur, Senin (17/2). Sekitar 300 rumah rusak di desa yang terdekat dengan Gunung Kelud tersebut. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Surabaya (ANTARA Nws) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk merehabilitasi rumah milik warga di sejumlah daerah yang menjadi korban erupsi Gunung Kelud.
"Untuk rehabilitasi kawasan bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun. Tapi, dana sebanyak ini tidak akan ditanggung Pemprov sendirian," ujar Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di Surabaya, Rabu.
Pihaknya mengaku anggaran tersebut ditanggung bersama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kota/kabupaten.
Tidak itu saja, Pemprov Jatim juga membentuk tim gabungan untuk memverifikasi rumah-rumah dan bangunan milik warga yang rusak untuk segera dilakukan pergantian.
Menurut Wagub yang akrab disapa Gus Ipul itu, asumsinya sekitar 20 ribu rumah yang rusak akibat Gunung Kelud meletus pada Kamis (13/2) malam. Asumsi ini didasarkan pada jumlah pengungsi yang mencapai 80 ribu orang. Bila satu keluarga terdiri dari empat orang maka ada sekitar 20 ribu rumah yang harus diperbaiki.
"Tapi, tentunya ada rumah yang cuma rusak gentengnya, tapi ada juga yang rusak berat. Ini yang masih dilakukan pendataan," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.
Gus Ipul juga telah menggelar rapat dengan Biro Kesejahteraan Rakyat. Dalam rapat tersebut dihasilkan bahwa yang menjadi perhatian adalah antisipasi terkait rencana pengumuman Gubernur Jatim tentang status terkini Gunung Kelud, Kamis (20/2).
"Kalau pun besok warga diperbolehkan pulang, bagaimana dengan rumahnya? Apakah bisa ditempati atau tidak? Ini yang juga harus menjadi perhatian," kata Gus Ipul.
Pemprov Jatim, kata dia, bakal mengutamakan rehabilitasi rumah dan sekolah karena merupakan objek vital yang harus segera diperbaiki.
Ditemui di tempat terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim Achmad Iskandar mengacungkan jempol kepada segenap tim gabungan penanganan letusan Gunung Kelud. Selain penanganan sebelum erupsi, hingga rencana setelah erupsi.
"Setiap bencana, yang paling berbahaya justru ketika masa menunggu ketidakjelasan setelahnya. Mau pulang, rumah masih rusak. Kalau di pengungsian juga bosan dan anggarannya keluar terus," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
http://m.antaranews.com/berita/419969/rehabilitasi-rumah-korban-kelud-disiapkan-rp1-triliun?cid=dlvr.it

Gerindra Tolak Penghentian Moratorium TKI Arab Saudi

KBRN, Jakarta : Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berencana untuk menandatangani perjanjian bilateral(Memorandum of Understanding/MoU)terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Rencananya MoU kedua negara tersebut akan ditandatangani di Riyadh, Arab Saudi pada Rabu (19/2/2014) ini. Artinya, moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi itu bakal segera diakhiri. Rencananya MoU kedua negara tersebut akan ditandatangani di Riyadh, Arab Saudi, pada 19 Februari 2014.
Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Irawan Ronodipuro mengatakan bahwa Partai Gerindra menolak dengan tegas penghentian moratorium antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan pengiriman TKI.
“Janganlah kita menempatkan tenaga kerja kita sebelum ada kepastian dari Pemerintah Arab Saudi. Apakah Pemerintah Arab Saudi dapat menjamin keselamatan tenaga kerja kita disana? Hal ini kan belum bisa dipastikan. Jangan sampai nantinya justru akan menambah masalah baru.” tegas Irawan, di Jakarta, Selasa (18/2/2014) petang.
Irawan juga mengatakan, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh rakyatnya, termasuk rakyat yang bekerja di luar negeri.
“Jangan sampai pemerintah membahayakan rakyatnya sendiri. Sampai saat ini persoalan TKI masih banyak yang belum selesai. Dengan tegas, Gerindra menyatakan bahwa penghentian moratorium TKI Arab Saudi adalah sebuah kesalahan besar,” tegasnya.
Sumber http://rri.co.id/index.php/berita/90597/Gerindra-Tolak-Penghentian-Moratorium-TKI-Arab-Saudi#.UwQodXX-nZY.twitter