Pesan Marzuki Alie agar Insiden Jeddah Tak Terulang

suasana pertemuan Ketua DPR RI Marzuki Alie bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2013). Pertemuan dilakukan untuk membicarakan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. | KOMPAS.com/Indra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Marzuki Alie menyampaikan pesan kepada tiga wakil kementerian terkait kisruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (26/6/2013), di Gedung Parlemen, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Marzuki menyampaikan pesannya agar kisruh tersebut lekas selesai dan tidak terulang lagi. "Yang penting adalah pendampingan kepada TKI," kata Marzuki, di depan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, di Arab banyak TKI yang belum mengerti fungsi dari surat perjalanan laksana paspor (SPLP). Padahal surat itu dikeluarkan oleh Kemenhuk dan HAM, dan diberikan kepada TKI melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) sebagai surat legalitas untuk TKI ilegal. Untuk itu, Marzuki meminta kementerian terkait melakukan sosialisasi SPLP kepada TKI. Karena masih banyak TKI yang belum mengerti, bahkan menganggap remeh manfaat surat tersebut. "Tidak semua aturan di level pelaksanaan diinformasikan dengan benar. Nah, pendampingan pada TKI yang harus ditingkatkan, lindungi, dan tempatkan mereka sesuai aturan," ujarnya. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu sejumlah pekerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk di KJRI. Mereka membakar beragam perkakas di pintu masuk konsulat dan berusaha menerobos untuk melakukan pembakaran gedung. Aksi tersebut dipicu kemarahan atas proses dokumen perjalanan. Kerusuhan ini adalah buntut insiden pada Sabtu (8/6/2013). Saat itu para pekerja perempuan Indonesia "menyerbu" konsulat untuk mendapatkan dokumen perjalanan. Setidaknya tiga perempuan terluka dan pingsan. Perseteruan antara para pekerja, polisi, dan pejabat konsulat diduga dipicu oleh frustrasi para pekerja karena lamanya pengurusan dokumen dan kurangnya pengorganisasian di konsulat. Editor : Caroline Damanik