Banyak TKI Yang Stres Di Penampungan Saudi

Kerusuhan di tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) overstayer di Jeddah, Arab Saudi pekan lalu, menandakan penanganan dari pemerintah Indonesia masih minim. Seharusnya, pihak pemerintah bisa mencegah hal itu terjadi.
Hal itu diungkapkan Direktur Mi­grant Care Anis Hidayah ke­padaRakyat Merdekadi Ja­karta, kemarin. Menurutnya, hal itu terjadi karena lambatnya peme­rintah dalam melakukan pemu­langan TKI overstayer. Padahal, para TKI sudah berada di penam­pungan sejak November 2013.
“Dalam kejadian ini penanga­nan pemerintah antiklimaks. Pe­merintah sangat lambat mela­kukan penanganan dan tidak mem­perdulikan nasib rakyatnya. Para TKI dibiarkan menunggu tan­pa kejelasan kapan akan dipu­langkan ke Indonesia,” kata Anis.
Akibatnya, kata Anis, mayo­ritas TKI di penampungan me­nga­lami stres berat, karena terlalu la­ma mendekam di tempat pe­nam­pungan. Seharusnya, peme­rintah segera memulangkan TKI yang berada di penahanan. Ka­rena, mereka sudah tidak mem­punyai akses untuk men­dapatkan pekerjaan dan kembali ke Tanah Air. Bahkan, untuk mendapatkan keduanya mereka dipersulit dan diabaikan.
Menurutnya, peristiwa kerusu­han ini harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah untuk mengeva­luasi pengiriman TKI ke Arab Sau­di. Selain itu, harus bisa mela­yani warga negaranya yang men­cari nafkah di luar negeri dan memberikan kemudahan jika ada yang ingin kembali ke Tanah Air.
“Harusnya Pemerintah ber­benah diri. Jangan terus menerus mela­kukan pengiriman TKI ke Arab Saudi, kecuali semua TKI yang di Saudi terbebas dari masa­lah. Akan tetapi, Pemerintah tidak me­lihat ke arah itu. Hanya me­mentingkan devisanya saja, tanpa memberikan perlindungan yang maksimal,” tudingnya.
Berdasarkan info dari Migrant Care, sudah ada dari para relawan yang menangani para TKI. Na­mun, pihaknya belum terlihat ada perwa­kilan pemerintah yang ikut men­dampingi. “Jangan mentang-men­tang tidak ada korban peme­rintah jadi terkesan setengah hati. Perlakuan pemerintah harus adil dan tidak memandang ada korban atau tidak,” tuturnya.
Aktivis LSM Perlindungan Buruh Migran Lily Pujiati me­nyatakan, untuk melakukan pemulangan TKI Overstayer tidaklah sulit. Menurutnya, asal­kan ada koordinasi yang baik an­tara Kemenlu dan KJRI, pena­nganan TKI akan lebih mudah. Sayangnya, selama ini koordinasi keduanya kacau balau dan tumpang tindih dalam melaksa­nakan tugasnya.
“Pemerintah melalui Kemenlu harus bisa melakukan pemula­ngan. Karena memang sudah tu­gas dari Kemenlu dan sudah ada anggarannya untuk memulang­kan TKI. Kalau memang tidak bisa berarti power dalam diplo­masi masih lemah,” ungkapnya.
Lily menyebut, masalah yang dihadapi TKI itu selalu sama. Diantaranya, na­ma seorang TKI tidak sama ke­tika be­rangkat dan pulang, sehingga pas­pornya tidak dapat dilacak dan sulit pulang. Lalu ada pengenaan denda ter­hadap War­ga Negara Asing (WNA) di Arab yang melebihi batas izin tinggal.
Lily menyarankan, agar masa­lah serupa tidak terulang lagi. TKI yang akan bekerja kembali ke Arab dan negara penempan lainnya. Harus diproses dengan benar. Pertama, mulai dari proses pemenuhan dokumen resmi. Ka­re­na banyak yang tidak ber­do­kumen resmi. Kedua, kemam­puan individu harus dilatih. Keti­ga harus mengetahui negara pe­nempatan dan budayanya.
Sebelum­nya, telah terjadi kerusuhan di Tarhil Shumaysi, Jeddah, Arab Saudi, sebuah lo­kasi penam­pung­an TKI yang akan dipulangkan ke negara asal­nya pada hari minggu pekan lalu. Satu orang dilaporkan tewas dan sembilan lainnya luka-luka. Akan tetapi, belum diketa­hui negara asal para korban.
Berdasarkan data Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah per 21 Januari lalu, sekitar 1.400 buruh migran yang masih ditampung di Shumaysi. Mereka semua sedang menunggu doku­men deportasi untuk dipulangkan ke Indonesia. Jumlah tersebut ter­masuk ribuan warga negara In­donesia yang melampaui batas izin tinggal resmi(overstayers).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene mengata­kan, tidak ada WNI yang men­ja­di kor­ban dan terlibat dalam ke­ja­­dian ter­sebut. “Informasi yang kami pe­roleh tidak ada korban. Kami akan te­rus berkoordinasi dengan perwa­kilan Indonesia,” ujarnya.
Tene menambahkan, KJRI su­dah memberi arahan kepada para TKI agar tertib menunggu gi­­liran dipulangkan. Selama be­rada di Shumaysi, segala kebu­tuhan TKI overstayer ditanggung penuh pemerintah Arab Saudi. Sebab, fasilitas Shumaysi dan kebijakan deportasi buat buruh migran overstay merupakan kebi­jakan Arab Saudi.

Mental Siswa & Guru Rawan Terganggu ...

Ujian Nasional Dikawal 30 Ribu Polisi
Pelaksanaan Ujian Na­sio­­nal (UN) pada tahun ini kembali akan dikawal aparat ke­polisian. Hal ini semakin mem­pertegas bah­wa pelaksa­naan UN tak ubah­nya seperti kondisi berba­haya. Padahal, UN adalah kegia­tan evaluasi atas hasil belajar siswa selama me­nem­puh satu jenjang pendidikan.
Sekjen Federasi Guru Inde­penden Indonesia (FGII) Iwan Hermawan, melihat pelibatan aparat kepolisian sudah mem­pertegas bahwa UN adalah se­buah kondisi yang darurat. “Ini adalah situasi darurat untuk pen­didikan nasional yang bera­wal dari ketidakpercayaan pe­me­rintah kepada guru,” katanya saat dikontakRakyat Merdeka, kemarin.
Pelibatan polisi juga menan­dakan pelaksanaan UN tidak aman. “Ketika siswa se­dang UN, pengawalan dari po­lisi akan membawa dampak psi­kologis bagi siswa, dimana sis­wa diintimidasi melalui ke­ha­diran polisi, baik itu keha­diran polisi berseragam mau­pun mobil polisi di lingkungan se­kolah,” katanya.
Iwan mengaku, prihatin kare­na saat pelaksanaan UN, para siswa, guru, dan pengawas di­ang­gap sebagai orang jahat sehingga harus diawasi polisi. “Padahal secara teknis UN juga diawasi oleh perguruan tinggi,” imbuhnya.
Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai, pengawa­lan ketat aparat kepolisian da­lam pelaksanaan ujian nasional terlalu berlebihan. “Kalau prin­sipnya menjaga kerahasiaan, polisi sebaiknya ditempatkan pa­da beberapa titik dalam dis­tribusi logistik UN, tapi tidak bo­leh keluyuran di sekolah-se­kolah,” katanya.
Dia menilai pengawalan ketat kepolisian menunjukkan pemerintah gagal membangun sistem pendidikan yang man­diri dan juga pelaksanaan UN yang bermutu. “Yang harus di­ta­ngani itu bagaimana modus-modus pelanggaran dan kecu­rangan dalam UN harus dihu­kum,” ujarnya.
Doni juga mengusulkan agar pe­merintah membuat me­kanis­me pelaporan terkait pelang­garan dan kecurangan dalam UN.
Setidaknya bakal ada 30 ribu personel polisi yang terlibat dalam penjagaan UN 2014. mengawasi di percetakan, mengawal pendistribusian, dan menjaga di gudang-gudang panitia provinsi.

Rakyat Belum Nikmati Potensi Bisnis Kelautan

Himitekindo Minta Mahasiswa Terlibat
Ketua Dewan Pakar Himpu­nan Mahasiswa Ilmu dan Tek­nologi Kelautan Indonesia (Hi­mi­te­kindo) Badarudding Andi Picunang meminta mahasiswa terlibat aktif dan menjadi garda ter­depan dalam memanfaatkan potensi kelautan Indonesia. Men­urutnya, potensi laut harus di­mak­simalkan untuk kemas­la­hatan rakyat.
“Kita patut berbangga karena Kementerian Kelautan dan Pe­rikanan telah mendesain pro­gram yang menurut saya inilah yang kita butuhkan untuk men­jadi negara maritim dan negara yang kuat, Jadi jangan selalu ber­pikir daratan. Sumber daya alam kelautan kita sangat kaya dan belum dimanfaatkan,” kata Badarudding dalam Simposium Nasional Kelautan Himitekindo di Universitas Padjajaran (Un­pad), Bandung, kemarin.
Badar menilai, program Blue Economy dari pemerintah tidak bisa hanya dilaksanakan secara teoritis, karena pro­gram inilah yang dapat men­jadikan Indo­nesia negara mari­tim yang sesung­guhnya.
Lebih jauh Badar yang meru­pakan inisiator berdirinya Hi­mitekindo mengungkapkan, ke­bahagiaannya karena Himite­kin­do sudah menjadi organisasi yang besar dan telah tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Kondisi ini, diperkirakannya, akan menjadi modal besar un­tuk kemajuan Ilmu dan Tek­nologi kelautan Indonesia.
Badar menambahkan, Himi­te­kindo merupakan inisiator berdirinya Kementerian Kelau­tan dan Perikanan yang diben­tuk de­ngan tujuan pengem­ba­ng­an Il­mu dan Teknologi Ke­lautan demi terwujudnya ma­syarakat adil dan makmur. “Pa­da saat ka­mi ru­mus­kan Himi­tekindo ini ka­mi me­re­komen­da­si­kan untuk dibuat de­parte­men khusus untuk kelau­tan, dan Alhamdulillah saat Gus­dur menjadi Presiden ke­ingi­­nan ka­mi ini dapat tercapai,” ujar Ca­leg Partai Golkar untuk dae­rah pemilihan DKI Jakarta III ini.
Turut hadir dalam Simpo­sium Nasional Kelautan ini Men­teri KKP Syarif Cicip Su­tartjo dan perwakilan mahaiswa kelautan dari 20 universitas. *** sumber RMOL