Mantan Kepala BNP2TKI Ungkap Dana TKI Rp700 M

JAKARTA- Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jumhur Hidayat, menyatakan tidak ada alasan bagi Pemerintah Indonesia tidak mampu membayar diyat bagi Satinah binti Jumadi, tenaga kerja wanita yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.
Menurut Jumhur, Pemerintah punya Dana Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI yang dipungut dari para tenaga kerja sebesar USD 15 per TKI sejak 2000 sampai 2011.
"Nah, kalau anggap saja selama 11 tahun ditempatkan 4,5 juta TKI, maka USD67 juta atau sekira Rp700 miliar. Karena itu tidak ada alasan bila pemerintah tidak bisa bayar," kata Jumhur saat dihubungi Okezone, Rabu (3/4/2014).
Namun, kata Jumhur, pembayaran diyat bisa dilakukan bila Pemerintah sudah mencapai tahap tertinggi dalam diplomasi, termasuk melakukan tekanan-tekanan ke Pemerintah Saudi.
"Dana Diyat ini bisa juga dikumpulkan melalui pembentukan lembaga khusus yang dibentuk untuk mengumpulkan sumbangan para dermawan dan ini bisa permanen," ujar Jumhur menambahkan.
Byokezone.com