Radar Berita TKI

Showing posts with label KPU. Show all posts

Wednesday, August 6, 2014

Massa Prabowo Bentrok dengan Polisi di KPU Jatim

Surabaya - Massa pendukung Prabowo-Hatta yang menggelar aksi mengawal gugatan sengketa pemilihan presiden 2014 di sekitar kantor KPU Jawa Timur sempat terlibat bentrok dengan petugas kepolisian, Rabu, 6 Agustus 2014. "Ayo-ayo, maju ke depan, kawan-kawan relawan," aba-aba koordinator aksi di atas truk, Soepriyatno. (Baca: Pendukung Prabowo Bergerak ke Gedung DPR
Mereka pun mendesak polisi mundur. "Ayo, polisi mundur di belakang barikade," kata salah satu polisi memberi komando, yang kemudian membuat polisi langsung berpindah di balik barikade kawat berduri. Mobil water cannon maju beberapa meter untuk mengantisipasi adanya aksi anarkis dari para pengunjuk rasa. Tidak lama berselang, truk yang digunakan untuk orasi menabrak barikade kawat berduri dan mobil water cannon beberapa kali. Karena didorong oleh massa hingga akhirnya saling menabrak sampai terdengar bunyi "brak" sangat keras, bagian belakang truk rusak parah. Dua water cannon menyemprotkan air ke arah massa. Mereka bubar, lari kocar- kacir. Satu pendukung Prabowo tampak berdarah dan ditolong polisi untuk diobati. "Ayo, minggir-minggir, jangan dipukuli," kata salah satu Provos Polisi yang berusaha melindungi orang yang terluka tersebut dari pukulan kayu para polisi yang berjaga. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Polisi Setija Junianta yang hadir di lokasi kejadian langsung menggelar perundingan di kantor KPU Jawa Timur, yang melibatkan Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Jawa Timur Faf Adisiswo dan Sekretaris KPU Jatim Jonathan Judianto. "Saya tadi sudah koordinasi dengan Pak Faf dan Pak Jonathan. Kita akan beri waktu berorasi selama satu jam di depan KPU. Nanti anggota saya kita atur," tutur Setija meredakan bentrokan.
EDWIN FAJERIAL id.berita.yahoo

Thursday, July 24, 2014

KPU RI Minta KPU Daerah Waspada

KPU RI Minta KPU Daerah Waspada

Pamekasan (Antara) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta KPU di semua daerah di seluruh Indonesia waspada, serta meminta semua penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten menunda mudik Lebaran hingga tanggal 27 Juli 2014. "Permintaan KPU pusat ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gugatan yang disampaikan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden," kata Komisioner KPU Pamekasan Khairil Anwar, Kamis. Oleh sebab itu, kata Khairil, semua anggota KPU di Pamekasan tetap masuk kantor setiap hari hingga tanggal 27 Juli 2014, kendatipun semua tahapan pemilu presiden di tingkat kabupaten sudah tuntas. Online Expatriate Taxes www.expatriatetaxreturns.com Secara umum, katanya, pelaksanaan pemilu presiden di Kabupaten Pamekasan telah berlangsung sukses tanpa adanya gangguan yang berarti, dan tidak ditemukan adanya penyimpangan penyelenggaraan. Kecuali, kata dia, hanya kekeliruan penyelenggaraaan teknis di lapangan hingga menyebab terjadinya kekeliruan dalam penjumlahan hasil perolehan suara. Akan tetapi, sambung dia, kekeliruan itu telah diperbaiki dan telah dilakukan rekapitulasi ulang berdasarkan rekomendasi yang disampaikan pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan. "Kalau hal lain tidak ada. Jadi menurut hemat kami, di Pamekasan ini tidak ada kendala yang berarti," ucapnya. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, kendatipun demikian, pihaknya tetap waspada sesuai dengan instruksi yang disampaikan KPU pusat. "Makanya hingga saat ini kami tetap ngantor dan menunda melakukan mudik Lebaran sesuai instruksi yang disampaikan KPU pusat," terang Khairil Anwar. Pilpres 9 Juli 2014 di Pamekasan digelar di 1.645 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 189 desa/kelurahan di 13 kecamatan dengan jumlah pemilih sebanyak 680.831 orang. Jumlah penyelenggara pemilu yang dilibatkan dalam pesta demokrasi kali ini sebanyak 12.152 orang, meliputi sebanyak 11.515 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 567 Panitia Pemungutan Suara (PPS), 65 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan lima orang anggota KPU. Adapun jumlah pengawas yang diterjunkan sebanyak 417 orang, meliputi 372 orang Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan pengawas relawan, 42 orang anggota Panitia Pengawas Kecamatan (panwascam) dan sebanyak tiga orang anggota Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu).(ma)

Jelajahi Konten Terkait↓

Hasil bermasalah, Pamekasan gelar rekapitulasi ulang
KPU Pamekasan siap redam kericuhan rekapitulasi ulang
KPU Minta Masyarakat Ikut Kawal Proses Rekapitulasi
KPU Minta Semua Pihak Hargai Hasil Pilpres
KPU Pamekasan Berikan BimtekPPK Terkait Pilpres
By↓

Wednesday, July 23, 2014

KPU tetapkan presiden terpilih, sentimen positif warnai bursa

KPU tetapkan presiden terpilih, sentimen positif warnai bursa

Komisi Pemilihan Umum (KPU, telah menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019. Hal ini akan berimbas pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini. "Hasil pemilu presiden yang sesuai dengan ekspektasi pasar akan mendorong penguatan IHSG," ujar equity analis Asia Financial Network, Agus Santoso kepada merdeka.com, Rabu (23/7). Selain didorong sentimen politik nasional, penguatan pasar global dimanfaatkan untuk mendorong penguatan IHSG. Bahkan, IHSG berpeluang rebound, setelah melemah usai pasangan calon Presiden Prabowo, menolak hasil rekapitulasi KPU. Dia memprediksi walaupun, pada penutupan kemarin, IHSG melemah. Namun, pembelian investor asing cukup bagus. Hal ini menunjukkan optimisme terhadap pasar Indonesia. Asbestos Training UKAsbestosTraining.com Penguatan IHSG, ini akan melaju kencang hingga Oktober nanti, jika fundamental dari emiten pertumbuhannya outperform seperti ekspektasi, maka IHSG akan melaju pada level 5.200. Hal ini dapat dilihat setelah beberapa emiten seperti perbankan, akan merilis laporan keuangan Jumat besok. Dia membantah jika penguatan IHSG, hanya karena Jokowi efek. Tetapi, lebih dipengaruhi oleh kinerja fundamental emiten besar. "Enggak dong, lihat kinerja fundamental dulu, kinerja triwulan ke dua yang rata-rata diumunkan besok Jumat. Kalau positif IHSG bisa reli hingga setidaknya Oktober nanti," kata dia. IHSG akan melemah, jika perkiraan neraca perdagangan defisit, ketidakseimbangan pengelolaan struktur APBN, dan pertumbuhan infrastruktur di Indonesia yang lambat. Begitu pula, faktor nilai tukar yang terus fluktuatif dan cenderung melemah sehingga memberatkan emiten yang menerbitkan hutang dalam bentuk dollar atau yang operasionalnya dalam bentuk dollar namun pendapatan Rupiah, maka akan menahan IHSG. "Jika IHSG menguat, saya kira tidak sampai awal triwulan empat dimana the Fed berencana menghentikan stimulusnya sama sekali. Pasti pasar akan menyesuaikan." Agus menambahkan laju indeks IHSG pada bulan Agustus tahun lalu mengalami pelemahan atau menurun karena ketidakpastian akibat kebijakan the Fed yang memangkas stimulus."Kalau Agustus ini, sentimen positifnya lebih banyak," katanya.

Sumber↓

Tuesday, July 22, 2014

Prabowo Mundur dan Tolak Hasil Pilpres Tidak Pengaruhi KPU

Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra

Prabowo tidak bisa mundur dari pecapresan hanya beberapa saat menjelang KPU umumkan hasil final Pilpres, meski dengan alasan hak konstitusional. Hak konstitusional untuk mundur dari pencapresan tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi, dan UUD 1945 mendelegasikannya kepada undang-undang. Dalam UU Pilpres, sebagaimana dalam UU Pileg dan Pilkada, seorang calon yang sudah disahkan sebaga calon tidak boleh mundur dengan alasan apapun. Apalagi mundur ketika pencoblosan sudah dilakukan, hal tersebut tidak sejalan dengan UU Pilpres. Kalau Prabowo menolak hasil Pilpres dengan alasan banyak kecurangan, maka dia dapat mengajukannya ke MK atau laporkan pidana ke polisi. Tapi bukan dengan cara mundur sebagai calon ketika pencoblosan sudah selesai, apalagi menjelang KPU umumkan hasil akhir Pilpres. Keputusan Prabowo mundur tidaklah menyebabkan Pilpres 2014 hanya diikuti oleh hanya 1 pasangan calon, yakni hanya Jokowi dan JK saja. Karena itu keputusan Prabowo mundur dan menolak hasil Pilpres tidak perlu mempengaruhi KPU dalam menuntaskan tugasnya. Dengan kata lain, KPU terus saja melakukan rekapitulasi dan umumkan hasil Pipres, apapun hasilnya, walaupun tidak memuaskan siapapun. Kalau Pilpres sekarang ini gagal, maka akan terjadi kevakuman pemerintahan, sebab MPR tidak bisa memperpanjang masa jabatan SBY. Kevakuman pemerintahan tersebut sangat membahayakan bangsa dan negara, karena itu keselamatan negara harus diutamakan. Saya sarankan kepada Prabowo Hatta untuk bawa ke MK hasil Pilpres jika memang tidak memuaskan beliau dan buktikan kecurangan disana. Kita lihat nanti apa putusan MK, apakah hasil Pilpres sudah sah dan selesai atau harus Pilpres ulang di beberapa tempat yang curang. Kepada Prabowo Hatta dan timnya, saya himbau untuk tetap gunakan jalur hukum untuk menyelesaikan problema pilpres sekarang. Kepada Jokowi-JK dan timnya saya himbau untuk juga tetap menghormati hukum dan konstitusi dalam menghadapi problema Pilpres sekarang ini. Demikian pesan saya dari Vatican, Roma, Italy, semoga menjadi bahan perhatian semua pihak di tanah air. Salam hormat.

Sumber ↓

KPU Tetap Lanjutkan Rekapitulasi Tanpa Saksi Prabowo-Hatta

KPU Tetap Lanjutkan Rekapitulasi Tanpa Saksi Prabowo-Hatta

Jakarta (Antara) - Komisi Pemilihan Umum Pusat tetap melanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Gedung KPU Pusat Jakarta, Selasa, setelah saksi -saksi dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melakukan aksi "walk-out" dari ruang rapat. "Kami harus menyelesaikan tugas kami merekapitulasi hasil Pemilu di tingkat nasional dan PPLN (panitia pemilihan luar negeri). Kami menyayangkan adanya penarikan saksi padahal sebentar lagi rekapitulasi selesai, tetapi itu hak semua pihak termasuk dari pasangan calon Nomor Urut 1," kata Hadar di sela-sela Rapat Pleno. Free Honeymoon Fund http:// www.HoneyFund.com Terkait ketidakhadiran saksi-saksi dari salah satu peserta Pilpres, dia menjelaskan kehadiran saksi bukan sebuah keharusan karena pihak KPU sesungguhnya telah mengundang mereka hadir di rapat pleno. "Jadi kami memang wajib menghadirkan saksi dari pasangan calon di semua tingkatan, sejak di tingkat TPS hingga nasional. Tetapi kehadiran mereka tidak bisa kami paksa, sekali pun mereka hadir dan menyatakan tidak setuju dengan hasil ini," kata Hadar. Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menolak proses dan hasil rekapitulasi Pilpres karena menilai proses Pilpres berlangsung cacat dan diduga terjadi kecurangan besar-besaran. Saksi Tim Pemenangan Prabowo- Hatta Rambe Kamarul Zaman di Jakarta, Selasa, membacakan surat yang ditandatangani pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengenai penolakan terhadap hasil Pilpres. "Atas beberapa pertimbangan, maka kami capres dan cawapres Prabowo-Hatta, sebagai pengemban mandat suara dari rakyat, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami (dengan) menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum, dan menarik diri dari proses yang tengah berlangsung saat ini," demikian kata Prabowo seperti dikutip Rambe.

Jelajahi Konten Terkait↓

Komisioner KPU Pertanyakan Kecurangan yang Dimaksud Kubu Prabowo-Hatta

(Ralat) Pembahasan Rekapitulasi Suara Diskors Menunggu Saksi Prabowo

Hatta Rajasa tak hadir saat Prabowo pidato tolak pilpres

Saksi Prabowo-Hatta hadir, rekapitulasi suara di KPU dilanjutkan

Sigit Nilai Tim Prabowo-Hatta Mau Pidanakan KPU Hanya Gurauan

Sumber↓

Monday, July 21, 2014

KPU tetap umumkan hasil pilpres besok

Komisi Pemilihan Umum menyatakan akan tetap mengumumkan penetapan hasil rekapitulasi suara pemilu presiden, Selasa (22/07).

"Tentu akan kami selesaikan malam ini (Senin, 21 Juli 2014) atau besok (Selasa, 22 Juli 2014), dan kemudian akan kami tetapkan," kata anggota KPU, Hadar Gumay, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, di Kantor KPU, Senin (21/07) siang. Penyataan ini menanggapi tuntutan kubu capres Prabowo Subianto yang meminta KPU menunda pengumuman rekapitulasi suara selama dua bulan, terhitung sejak 22 Juli. Kubu Prabowo beralasan penundaan itu harus dilakukan karena mereka mengklaim ada kecurangan dalam proses penghitungan di sejumlah TPS yang merugikan pihaknya. "Kita minta rekapitulasi ini ditunda dulu sampai selesai masalah," kata Habiburohkman, saksi kubu Prabowo-Hatta di gedung KPU, kepada BBC Indonesia. Salah-satu yang dipersoalkan kubu Prabowo adalah pemungutan suara di 5.814 TPS di Jakarta. Mereka menuntut digelar pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut. Menurut Hadar Gumay, KPU sudah mengklarifikasi serta mengecek ulang di lokasi-lokasi tersebut. Namun, pihaknya tidak menemukan kecurangan seperti yang diklaim kubu Prabowo. "Sudah cukup berjalan (baik)," kata Hadar.

Tidak bisa pemungutan suara ulang

Tentang usulan pemungutan suara diulang, Hadar mengatakan, sesuai Undang- undang Pemilu, tuntutan pemungutan suara ulang tidak bisa dipenuhi saat ini karena waktunya sudah berakhir. "Pemungutan suara ulang itu maksimal selambatnya 10 hari setelah hari pemungutan suara," kata Hadar. Lagi pula, lanjutnya, setiap masalah seharusnya selesai di setiap tingkatan. Menanggapi rencana gugatan kubu Prabowo Subianto yang akan memperkarakan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, Hadar Gumay mengatakan: "Tidak ada masalah, semua pihak punya hak dan kewajiban... Kami akan mengikuti prosedur."

Polisi dan TNI akan mengamankan proses pengumuman hasil rekapitulasi suara pilpres.

TNI menyatakan menjamin tidak akan ada kerusuhan saat pengumuman rekapitulasi.

Sampai Senin (21/07), Prabowo Subianto belum menyatakan secara terbuka untuk mengakui hasil rekapitulasi KPU. Mereka berencana untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Saya kira mengajukan gugatan ke MK merupakan hak konstitusi," kata Aburizal Bakrie, anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta. Ditanya apakah rencana gugatan kubu Prabowo ini akan mengurangi "legitimasi" KPU sebagai penyelenggara pemilu presiden, Hadar Gumay mengatakan: "Saya kira tidak." Sebaliknya, katanya, hasil keputusan MK bisa saja menegaskan bahwa hasil pemilu sudah berjalan sesuai harapan. Dia kemudian mencontohkan permintaan gugatan pemilu legislatif ke MK yang jumlahnya mencapai 700 gugatan, tetapi yang dikabulkan "cuma 21". "Jadi jumlah yang sangat sedikit," katanya. Berdasarkan rekapitulasi KPU tingkat provinsi, Jokowi-Kalla unggul 53,15% atas Prabowo- Hatta yang mendapat 46,85%. KPU memasuki penghitungan suara tahap akhir pada Senin (21/07) dan Selasa (22/07) besok. Setelah itu, KPU mengumumkan secara resmi siapa pemenangnya.

Sumber ↓