Prabowo akan ke Mahkamah Konstitusi

Prabowo akan menempuh langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi

Tim kampanye Prabowo Subianto - Hatta Rajasa menyebutkan akan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hingga ke kepolisian untuk kasus yang terindikasi pidana.

Pernyataan ini disampaikan setelah Prabowo dalam konferensi pers Selasa (22/07)

menyatakan menolak pemilu presiden seraya menuduh telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu. Sejumlah pengamat mengatakan sikap Prabowo tidak akan mempengaruhi hasil pemilu. Hari ini (23/07) kubu Prabowo mengeluarkan pernyataan akan mengambil langkah hukum dan politik yang diperlukan. "Capres-cawapres Prabowo- Hatta menolak pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Perlu kami tegaskan bahwa Prabowo- Hatta tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan, namun menarik diri dari proses penetapan," kata Fadli Zon, sekretaris tim kampanye nasional Prabowo-Hatta. Fadli menyatakan Prabowo akan menempuh langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi serta DKPP. Sedangkan kasus yang ada indikasi pidana akan dilaporkan kepada kepolisian. Adapun langkah politik dilangsungkan melalui DPR RI dan lembaga-lembaga terkait. Meski demikian, Fadli tidak menyebut secara pasti kapan langkah hukum dan politik itu akan dilaksanakan.

Tetap sah

Anggota KPU Hadar Gumay mengatakan hasil pemilu tetap sah secara hukum, walaupun ditolak oleh calon presiden Prabowo Subianto. "Tidak ada masalah. Saksi (kubu capres) tidak hadir, tidak mau menandatangani, atau mereka memprotes, itu tidak masalah. Itu cuma menjadi catatan. Tetapi yang kami putuskan itu merupakan keputusan formal, resmi dan legal," kata Hadar Gumay kepada wartawan BBC Heyder Affan. Hadar Gumay menyebut tuduhan Prabowo tidak berdasar. "Kami memonitor semuanya. Saya kira tidak demikian. Kerja kami transparan dari bawah. Semua sudah dipublikasikan." Berdasarkan penghitungan suara di 33 provinsi, Jokowi-Kalla mendapatkan 53,15% atau 70.633.576 suara sementara Prabowo Subianto- Hatta Rajasa, meraih 46,85% atau 62.262.844 suara. Penetapan ini dilakukan setelah KPU merampungkan proses penghitungan seluruh provinsi dengan total jumlah suara yang sah mencapai 132.896.438 suara.

Sumber ↓
http://m.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140723_pilpres_prabowo_mk

Migrant Care: Prabowo Menculik Kasus Wilfrida

Jakarta - Analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto tak memiliki visi-misi tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Namun, Prabowo mengklaim pembebasan Wilfrida Soik, seorang TKI dari hukuman gantung di Negeri Jiran, berkat jasanya. Padahal, kata dia, yang mengadvokasi dan menginvestigasi kasus itu sejak 2010 adalah Migrant Care. Prabowo datang belakangan pada Oktober 2013 lalu membonceng kasus Wilfrida. "Prabowo menculik kasus Wilfrida," kata dia. Kejadian tersebut, kata dia, setali tiga uang dengan klaim Prabowo yang bakal memberikan dana Rp 1 miliar tiap desa andai dirinya terpilih. "Lha, itu kan amanat undang-undang, tidak tiba- tiba keluar dari mulut Prabowo," ujarnya. Sebelumnya, pembebasan Wilfirda Soik dari hukuman gantung yang diklaim dilakukan oleh Prabowo Subianto dinilai belum cukup menjadi tolak ukur dalam penyelesaian masalah pekerja migran. Sebab, masih banyak perkara yang belum terselesaikan. "Jadi, tidak hanya bisa fokus dengan satu tenaga kerja Indonesia saja," kata juru bicara Jusuf Kalla, Poempida Hidayatulloh, di kawasan Condet, Jakarta Timur, Kamis, 29 Mei 2014. Poempida menyatakan masih banyak masih banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang membutuhkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, menurut Poempida, diperlukan kebijakan yang komprehensif. "Konteks dalam melindungi TKI tidak bisa dalam konteks pencitraan saja," ujar Poempida. MUHAMMAD MUHYIDDIN | SINGGIH SOARES Sumber TEMPO.CO