KBRN, Kuala Lumpur : Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas) DPR RI mendorong pemerintah segera membentuk lembaga pengawasan perbatasan guna mencegah munculnya kasus lebih besar lagi terkait perdagangan orang dan vonis mati TKI akibat lemahnya pengawasan.
Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam pertemuan Timwas DPR RI dengan sejumlah Organisasi Masyarakat dan TKI yang berada di Kuala Lumpur Malaysia, Kamis (14/11/2013) malam.
Tim pengawas DPR RI yang dipimpin Adang Dorojatun dan wakilnya Poempida Hidayatulloh,dengan anggota masing-masing rieke dyah pitaloka jamal aziz, Diana Anwar, Hernani Hurustiati, dan Martri Agoeng
Menurut adang dorojatun, banyak hal yang harus diperbaiki pemerintah terkait pengiriman TKI keluar negeri sehingga TKI tidak mengalami penipuan bahkan vonis hukuman mati
“Ini harus menjadi perhatian bahwa pentingnya pengawasan dari pemerintah terkait maraknya perdagangan orang dan pemalusan domumen dalam hal pengiriman TKI keluar negeri,” ujar Adang Dorojatun, usai melakukan dialog dengan sejumlah tokoh masyarakat indonesia dan sejumlah organisasi dan paguyuban masyarakat se Malaysia di Kedutaan besar republic Indonesia di kuala Lumpur Malaysia kualalumpur,” di KBRI kuala Lumpur Kamis (14/11/13) malam.
Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh wakil ketua timwas,Poempida Hidayatulloh yang mendedak pemerintah serius menangani maslah tki di luar negeri.
“Harus serius, untuk bias selesaikan masalah ini,” tegasnya.
Anggota Timwas lainnya rieke diah pitaloka juga mendorong terbentuknya kembaga pengawasan diperbatasan, sehingga kasus seperti yang dialami wilfrida soik dapat dicegah dimasa masa yang akan datang.
Selain wilfrida Soik, berdasakan data yang dihimpun RRI ada sekitar 185 TKI di Malaysia yang kini sedang dipejuangkan untuk lepas dari vonis humuman mati 135 diantaranya terlibat kasus naroba dan 45 diantaranya kasus pembunuhan.
.jpg)
Hingar-bingar masalah politik dan ketenagakerjaan beberapa bulan ini seolah melupakan isu terpenting yang akan dihadapi bangsa ini. Isu itu tak lain penerapan Masyarakat Ekonomi Asean atau Asean Economic Community (AEC) 2015 mendatang. Dalam pasar bebas negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada akhir 2015 itu, bea masuk barang dan jasa akan dihapus.
Selain membanjirnya arus lalu lintas produk dari negara ASEAN, salah satu hal krusial adalah soal tenaga kerja. Kelak, tenaga kerja terampil dari negara ASEAN akan menyerbu pasar kerja di Tanah Air. Melihat kondisi SDM pekerja di dalam negeri kini, sudah siapkah kita?
Ternyata kesiapan itu masih jauh dari harapan. Peringatan ini diungkap Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Senin lalu (11/11). Organisasi ini mengungkap Indonesia minim tenaga kerja terdidik untuk bersaing di tingkat regional. Misalnya, Indonesia hanya punya 164 orang insinyur per satu juta penduduk. Sementara jumlah insinyur di Malaysia mencapai 50 persen alias separo dari total penduduk!
Kekhawatiran serupa diungkap Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Arief Yahya. Saat pasar bebas ASEAN ini diterapkan, ia memperkirakan ribuan tenaga kerja asal Filipina akan menyerbu pasar kerja di dalam negeri. Ia mengakui, bahasa Inggris pekerja asal Filipina lebih bagus dari pekerja Indonesia, dan biaya upahnya pun relatif lebih murah.
Di tengah pesimisme itu, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kerap menggaungkan kalau Indonesia berdaya saing. Memang, jika merujuk survei Forum Ekonomi Dunia (WEF) awal September lalu, daya saing negara kita tahun ini naik ke posisi 38 dari peringkat 50 tahun lalu. Namun, tetap saja posisi Indonesia masih di bawah beberapa negara ASEAN seperti Thailand di posisi 37, Brunei Darussalam posisi 26 dan Malaysia ke-24. Bahkan Singapura bertahan di posisi dua.
Namun, kondisinya kini di dalam negeri, pengusaha dan buruh terus berkonflik pada masalah klasik yaitu upah. Bahkan, di Ibu Kota Jakarta, para buruh mengancam akan menutup kawasan sentra ekonomi seperti Pelabuhan Tanjung Priok. Kita tahu hal itu, selain membuat anjlok produktivitas juga merusak iklim investasi.
Tak bisa dipungkiri, tingkat persaingan di dunia kerja akan semakin ketat di era Pasar Bebas ASEAN. Jika kita tidak serius mempersiapkan diri, siap-siap saja kita hanya jadi pecundang di negeri sendiri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus "memeras otak" untuk meningkatkan kualitas SDM dan jumlah tenaga terampil. Misalnya, dengan mengintensifkan kerja sama pendidikan dan ketenagakerjaan dengan negara-negara di ASEAN yang memiliki daya saing di atas negara kita.
Klaim pengusaha bahwa defisit tenaga terampil di negara kita sudah berlangsung 10 tahun ini harus segera diakhiri! Dari situlah baru optimisme kita untuk bisa bersaing dengan negara ASEAN dalam pasar bebas bisa muncul.
SAMBAS- Usaha Erwandi Kimsung (43) sebagai perekrut tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal, berakhir setelah polisi mampu menangkapnya di Jalan Raya Sajingan, Dusun Senipahan, Desa Sentaban, Sambas.Erwandi, yang khusus merekrut TKI ilegal untuk dikirim ke Malaysia itu, ditangkap pada Selasa (12/11/2013).
Penangkapan itu, tak lama setelah ia berhasil merekrut tiga warga Desa Semperiuk, Jawai Selatan, Nunung Anggriani (18), Ridwan Setiawan (22), dan M Fajar (19).
"Saat itu, tersangka dan ketiga korban berada dalam mobil. Selasa sore, tersangka beserta tiga orang TKI ilegal tersebut diamankan saat menumpang mobil taksi," ujar Kasatreskrim Polres Sambas Ajun Komisaris AKP Jajang, Rabu (13/11/2013).
Ia menegaskan, akan menindak tegas praktik TKI ilegal. Dia menyarankan, calon TKI menggunakan penyalur resmi jika ingin bekerja di luar negeri.
"Sebaiknya gunakan PJTKI yang resmi, dan tentunya akan terlindungi secara hukum. Kami tidak segan-segan melakukan tindakan tegas apabila masih melakukan pengiriman TKI secara illegal," ujar Jajang.
Jajang mengatakan, praktik TKI ilegal melanggar Pasal 4 dan Pasal 10 UU RI nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. sumber 
.jpg "Solusi")
