Begini Sengsaranya Bekerja di Kapal Nelayan Taiwan

TEMPO.CO, Brebes - Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di kapal ikan Taiwan pulang dengan tangan hampa setelah mendapat perlakuan tidak manusiawi dari majikannya.
"Tapi pemerintah menutup mata. Sebab, media juga lebih banyak mengekspos kisah TKI yang menjadi pembantu rumah tangga," kata Tubagus Herlambang, 42 tahun, warga Desa Songgom Lor, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes.
Tubagus adalah tetangga Wahyono, 29 tahun, TKI yang meninggal pada Agustus 2012. Ia meninggal setelah dianiaya majikannya selama dua bulan bekerja di kapal ikan Hung Shun, Taiwan. Meski juga tidak digaji selama bekerja di kapal ikan Taiwan, nasib Tubagus lebih beruntung daripada Wahyono.
Sebab, ia pulang dalam kondisi sehat. Tapi rasa pusing terkadang masih ia rasakan akibat kepalanya pernah tertimpa cumi-cumi seberat 18 kilogram. "Sama sekali tidak ada pengobatan di kapal saat itu," ujarnya.
Dari paspornya, Tubagus berangkat ke Taiwan pada 6 Januari 2012 dan pulang ke Indonesia pada 13 Juli 2012. Kemiskinan yang memaksa ayah dua anak itu merantau ke Taiwan. Padahal, sejak awal ia sudah tahu gajinya hanya 160 USD per bulan (saat itu sekitar Rp 1,6 juta). Parahnya lagi, gaji baru akan dibayarkan setelah selesai kontrak dua tahun kerja.
Meski demikian, bekas nelayan di kapal purseine Pemalang itu menyanggupi persyaratan ganjil dari seorang sponsor yang mendatangi rumahnya. Sebab, saat itu ia sudah berbulan-bulan menganggur. Setelah semua dokumen persyaratan diuruskan sponsor, Tubagus memulai petualangannya sebagai nelayan di kapal Taiwan yang beroperasi di perairan Argentina.
Sebagai penunggu alat pancing cumi-cumi, Tubagus wajib berdiri di geladak sejak pukul 16.00 sampai 08.00. Selama 16 jam itu, mandor di kapal terus mengawasi sekitar 40 pekerja. "Saat itu sedang musim dingin. Saya dan delapan pekerja lain dari Indonesia terus menggigil," kata Tubagus. Selama enam bulan berlayar, tidak seharipun mereka diizinkan berlibur.
Kekesalan Tubagus dan delapan temannya mencapai puncaknya setelah tahu gaji mereka hanya separuh dari gaji pekerja lain asal Vietnam, Cina, dan Filipina. Tidak kuat dengan beratnya beban pekerjaan dan rendahnya gaji yang akan dibayarkan, Tubagus dan delapan pekerja asal Indonesia itu memutuskan pulang setelah kapal mereka kembali ke Taiwan.
"Kerja enam bulan itu hangus karena perjanjiannya gaji dibayarkan setelah dua tahun. Ini sangat tidak adil," ujar Tubagus. Setiba di Indonesia, Tubagus berniat meminta pertanggungjawaban pada PT Karltigo yang memberangkatkannya. Tapi, PT di Jakarta itu telah tutup. "Anak saya dulu pulang sudah tidak bisa jalan. Banyak bekas luka di tubuhnya,? kata Dasriah, 55 tahun.
Dasriah adalah ibu Wahyono. Anak kedua dari tiga bersaudara itu pulang dari Taiwan dalam kondisi sakit parah tanpa membawa uang sepeser pun. Sebelum meninggal, Wahyono sempat diopname selama 40 hari di RSUD Brebes. Biaya pengobatan itu dari hasil Dasriah utang ke sejumlah tetangganya. "Habis Rp 10 juta lebih. Sampai sekarang belum lunas utangnya," ujarnya.
Menurut Ketua Indonesia Fisherman Federation (IFF) John Albert Situmeang, masih ada ribuan nelayan Indonesia yang bekerja dengan sistem perbudakan di kapal ikan Taiwan. "Gaji mustinya dibayar tiap bulan," kata Albert. Ia mengaku sudah berkali-kali melapor ke BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI). "Tapi tidak pernah digubris," ujarnya.

Pemerintah Diminta Cari TKI Karawang yang Hilang Di Suriah

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rahadi Zakaria - inilah.com
＿＿＿＿＿＿＿
INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah diminta mencari Dasih binti Enim Hasyim, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Suriah yang sampai saat ini tidak jelas keberadaannya. Pihak keluarga mencemaskan nasib wanita asal Kabupaten Karawang itu.
Perusahaan yang memberangkatkan Dasih 10 tahun lalu, PT Titian Hidup Langgeng(THL) pun tidak dapat memberi informasi bagaimana kedaaan wanita yang sudah bersuami ini.
“Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi dan lembaga negara yang terkait harus ikut mencari informasi kejelasan dimana posisi Dasih. Pemerintah harus bertanggungjawab,” kata anggota DPR dari Fraksi PDIP Rahadi Zakaria, ketika menerima keluarga Dasih, di Gedung DPR, Jakarta, Senin(23/12/2013).
Menurutnya, negara harus melindungi setiap warga negara Indonesia dimana pun berada. Hal itu sebagaimana dalam amanat konstitusi.
"Tidak ada informasi selama 3 tahun ini dimana keberadaan Dasih di Suriah, apakah dia korban perang atau hilang begitu saja, harus jelas informasinya,” kata anggota Komisi II DPR ini.
Dia menyatakan, kasus raibnya Dasih ini akan dibawa dalam rapat kerja Komisi IX DPR yang akan memanggil Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Luar Negeri maupun dengan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), pada masa persidangan berikutnya.
Sementara, Wawan yang mewakili keluarga Dasih, berharap agar pemerintah dapat membantu untuk mencari Dasih. Selain itu, perusahaan yang mengirim Dasih dapat memulangkan.
"Keluarga menuntut tanggungjawab perusahaaan ini, tetapi sampai saat ini tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan permasalahannya, keluarga sangat cemas dan prihatin karena kesulitan mencari informasi dimana Dasih,” kata Wawan.
Dia menyatakan, sejak berangkat menjadi tenaga kerja di Suriah tahun 2010, pihak keluarga tidak pernah mendapat informasi dan berkomunikasi dengan Dasih.“Dia bukan TKI ilegal, tapi resmi karena dilengkap dokumen-dokumennya dan perusahaannya juga jelas,” kata Wawan.

Pesan Gus Dur untuk para 'ibu'

Merdeka.com -Hari ini tepat 22 Desember, diperingati sebagai hari ibu. Nah, ada baiknya anda tahu bagaimana nasihat Mantan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, soal pentingnya peran ibu bagi anak-anaknya. Semua tahu, sejak umur 12 tahun Gus Durmiskin papa, dia tumbuh dewasa cuma bersama ibu.
Sejarah masa kecil Gus Dursudah banyak diceritakan dalam buku-buku, sehingga tulisan ini tidak mengulang kembali kisah masa kecil Gus Dur. Namun demikian, ada beberapa pemikiran Gus Durtentang peran ibu yang kontekstual dengan masa kini, ketika banyak kasus kenakalan remaja: terlibat seks bebas, narkoba, tawuran, dan lain-lain.
Seperti ditulis Maman Imanulhaq, santri Gus Dur, yang akrab disapa Kang Maman. Dia bercerita dalam buku berjudul: Fatwa dan Canda Gus Dur. Maman mengutip pembicaraan ringan bersama Gus Durdi dalam pesawatketika dalam perjalanan dari Jakarta-Yogyakarta.
Gus Dur mengutip hadist Nabi berbunyi; "surga berada di telapak kaki ibu", yang antara lain mengisyaratkan bahwa kebahagiaan anak sangat tergantung pada model pendidikan yang diterapkan sang ibu. Untuk konteks lebih luas, Gus Durmengibaratkan "ibu" itu para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah.
"Jika dalam mendidik anak sang ibu mengarah pada hal-hal apa yang disebut sebagai 'salah asuh, kurang asih, dan tak diasah' (salah mendidik, kurang kasih sayang, dan tidak diasah penalaran-kepribadian-moralitasnya), maka yang terjadi justru kebalikan dari hadist di depan, menjadi 'neraka di bawah telapak kaki ibu'," kata Maman mengutip Gus Dur.
Kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan seks bebas merupakan neraka yang sangat mencemaskan orang tua. Dibutuhkan tanggung jawab serius dari semua itu.
Maman melanjutkan, Gus Dursering kali mengaitkan keagamaan remaja dengan tantangan dunia global. Menurut cucu pendiri NU Hasyim Asyari itu, beberapa persoalan yang dihadapi generasi muda akibat globalisasi, antara lain penyalahgunaan miras dan narkoba, serta pergeseran nilai karena makin meluasnya arus kebebasan dan permisifisme.
Anak-anak muda pun terjangkiti budaya buruk tersebut, mengalami alienasi, depresi, dan ketidakseimbangan mental karena dampak-dampak yang ditinggalkan. Akibatnya, generasi muda memiliki kecerdasan intelektual dan keterampilan, tetapi bermental jahat, berjiwa korup, dan berakhlak buruk.
Di sela pembicaraan itu, tiba-tiba Gus Durmeminta Maman mengumpulkan cokelat-cokelat yang dibagikan awak pesawat. Maman tidak mengerti, dan tidak bertanya untuk apa cokelat-cokelat itu. Dia hanya memperhatikan Gus Duryang nampak bersusah payah memasukkan cokelat-cokelat itu ke sakunya.
Belakangan memahami, ketika rombongan Gus Duryang terdiri dari; Maman, Muhyiddin Arubusman dan Munib Huda Muhammad sampai di Yogyakarta, dan mampir ke rumah Alisa Qotrunnada putri pertama Gus Dur. Hampir saja Gus Durterpeleset saat turun dari mobil. Tetapi Gus Durcuma berkomentar ringan, "ini sandal ingin mendahului kaki."
Berikutnya, Gus Durmenyapa semua cucunya, menciumi satu per satu, lalu memberi cokelat yang dikantongi sewaktu di dalam pesawattadi. Cucunya nampak senang mendapat hadiah cokelat itu. "Gus Dur memberi contoh bagaimana menanamkan rasa cinta dan kasih itu dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar."

Lika-liku kisah cinta Gus Dur pada Shinta Nuriyah

MERDEKA.COM. Cerita lain soal Gus Dur kali ini tentang lika-liku serius dan lucu jalan pernikahannya dengan Shinta Nuriyah, perempuan yang setia mendampingi Gus Dur hingga meninggal. Kisah ini bermula ketika Gus Dur hendak menimba ilmu di Kairo, Mesir. Dia diwanti-wanti oleh pamannya, Kiai Fatah, agar menikah lebih dahulu.
"Soalnya kalau kamu menunggu menikah pulang dari luar negeri, kamu hanya akan mendapat wanitua tua yang cerewet," kata pamannya. Si Paman pun mau membantu mencarikan jodoh.
Lalu, disodorkan lah nama Shinta yang pernah menjadi murid Gus Dur ketika di Muallimat, Jombang. Gus Dur segera mengiyakan tawaran itu. Namun Shinta belum bersedia lantaran trauma dengan salah seorang guru yang pernah meminangnya ketika dia masih berusia 13 tahun. Celakanya, nama guru itu juga Abdurrahman.
Maka, komentar Shinta ketika menerima surat dari Gus Dur adalah, "Ah, Abdurrahman lagi, Abdurrahman lagi." Kisah ini seperti ditulis Guntur Wiguna dalam buku: Koleksi Humor Gus Dur.
Namun pada akhirnya Shinta mulai bersimpati kepada Gus Dur ketika dia menerima surat dari Gus Dur yang mengeluhkan bahwa dia tidak naik tingkat karena terlalu aktif di PPI (Persatuan Pemuda Indonesia). Lewat surat balasannya Shinta berusaha menghibur. "Masak manusia harus gagal dalam segala-galanya. Gagal dalam setudi, paling tidak berhasil dalam jodoh," kata Shinta dalam suratnya.
Selama tahun-tahun yang dihabiskan Gus Dur di Kairo, dia memang terus berkorespondensi dengan Shinta. Datangnya surat secara teratur dari gadis itu ditafsirkan sebagai tanda ia tidak ditolak. Setelah sekian lama berhubungan lewat surat, Gus Dur akhirnya melamar Shinta Nuriyah. Namun Shinta sepertinya belum yakin betul dengan Gus Dur.
Seperti ditulis Greg Barton di buku: Biografi Gus Dur. Dalam satu tahap kegamangan, kenang Shinta, bahkan dia mengaku pernah pergi bertanya ke tukang ramal, apakah Gus Dur benar-benar pemuda yang tepat baginya. Atau, apakah dia harus mencari pemuda lain?
Namun jawaban tukang ramal itu jelas. "Jangan mencari-cari lagi, yang sekarang ini (Gus Dur) akan menjadi teman hidup anda." Tapi jawaban ini malah mengganggu pikiran Shinta karena dia belum yakin benar dengan Gus Dur.
Gus Dur bukanlah pemuda paling tampan yang pernah dikenalnya. Namun dibanding pria lain yang pernah mengejarnya, Gus Dur adalah pria dengan kepribadian lembut dan tajam pikirannya, seperti dalam surat-surat yang dia terima. Surat-surat itu belakangan diakui Shinta telah mengubah pandangannya terhadap Gus Dur.
Apalagi, walaupun keluarga di desa sering mengatur pernikahan anaknya, tapi dalam hal ini Shinta diberi kebebasan. Dia akhirnya memutuskan menerima Gus Dur sebagai teman hidupnya. Pada pertengahan 1966, Gus Dur meminangnya, dan keduanya lalu bertunangan.
Dua tahun kemudian, September 1968, Gus Dur akhirnya menikahi Shinta. Tapi pernikahan keduanya bisa dibilang unik. Sebab Gus Dur berada jauh di Kairo, sekitar 12.000 kilo meter dari Jombang, Indonesia, tempat Shinta Nuriyah berada. Karena Gus Dur tidak bisa datang saat pernikahan, akhirnya dia diwakili kakeknya, Kiai Bisri Syansuri yang berusia 81 tahun.
Para tamu yang hadir menjadi heboh ketika melihat kiai berusia 81 tahun bersanding dengan seorang wanita muda usia. Walaupun Gus Dur dan Shinta telah menikah dengan cara yang menghebohkan itu, tapi mereka menganggap pernikahan itu tak lebih dari sekadar pertunangan.
Maka, keduanya sepakat bakal menikah lagi setelah sama-sama lulus kuliah. Dan benar saja, sepulang dari Mesir, yang pertama dilakukan oleh Gus Dur adalah kawin lagi, dengan gadis yang dicintainya, Shinta Nuriyah.

Virus SARS Memakan Korban Lagi

TEMPO.CO, Riyadh – Pemerintah Arab Saudi menyatakan satu orang telah meninggal akibat virus baru yang menyerang saluran pernapasan. Dan, virus ini berkaitan dengan virus saluran pernapasan akut SARS (severe acute respiratory syndrome)
Dikutip dari Emirates, Kementerian Kesehatan Arab mengumumkan pada Sabtu, 21 Desember 2013, seorang pria berusia 73 tahun yang menderita sakit kronis meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Riyadh.
Pria ini merupakan satu dari 136 orang lainnya yang telah terinfeksi virus di Arab Saudi sejak bulan September tahun lalu.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menyatakan ada tiga kasus baru yang berhasil terdeteksi. Dua perempuan asing yang bekerja di pelayanan kesehatan kerajaan dan seorang pria Saudi positif terkena virus ini.
Virus SARS telah menewaskan sekitar 800 orang dan menjadi wabah global pada tahun 2003 lalu. SARS pertama kali muncul pada bulan November 2002 di Provinsi Guangdong, Cina.
ANINGTIAS JATMIKA | EMIRATES

Shelter TKI jadi Fokus Peringatan Hari Ibu ke- 85

KBRN, Kuala Lumpur : Dharma Wanita Unit Perwakilan RI di Kuala Lumpur melaksanakan beragam kegiatan guna memperingati Hari ibu ke 85 tahun 2013.
Pengurus Dharma Wanita Unit Perwakilan RI di Kuala Lumpur Kiki Hermono menjelaskan, Rangkaian kegiatan pelaksanaan Hari ibu pada tahun ini dirangkaikan pula dengan kegiatan hari ulang tahun Dharma Wanita.
“ Acara di fokuskan di Shalter (tempat penampungan TKI-Wanita-Red) yang kami rangkaikan dengan kegiatan HUT Dharma Wanita yang jatuh pada tanggal 7 Desember, dengan hari ibu, sejak awal November kemarin..” ujar Kiki Hermono usai mengikuti upacara peringatan hari ibu di KBRI Kuala Lumpur, senin (23/12//2013)
Kiki Hermono menjelaskan, dipilihnya Shelter sebagai fokus peringatan, mengingat di shelter tersebut terhadap hampir 100 wanita yang rata rata merupakan kaum ibu yang terbentur masalah di Malaysia ini, sehingga melalui penyuluhan serta berbagai pendidikan dan latihan yang dilakukan diharapkan dapat meringankan beban TKW .
“Di shelter kami melakukan banyak hal, agar beban mereka sedikit berkurang,” harapnya.
Selain memberikan bantuan penyuluhan dan pendidikan serta latihan ketrampilan, para TKW juga diberikan bantuan atau santunan yang akan dibawa pulang TKW ke kampung halamannya masing-masing.
Panitia Hari Ibu KBRI Kuala Lumpur juga melakukan penanaman pohon di sekolah Indonesia. Pohon yang ditanam diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah dan lingkungannya.
“Ada 35 jenis tanaman obat yang kami tanam disana semoga bermanfaat, untuk anak anak dan mengingatkan mereka akan peran ibu yang sangat besar,” pungkas kiki di damping pengurus bidang ekonomi Imelda Siahaan. (Besty/DD)

Ulama NTB Minta Penghentian Penempatan TKI PLRT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan ulama Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah melakukan penghentian penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal penata laksana rumah tangga (PLRT) ke luar negeri.
Saat berdialog dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Lombok Timur, NTB, Minggu, pemimpin Pondok Pesantren Al Badriyah Tuan Guru Haji (TGH) Lalu Muhammad Thahir menyatakan TKI PLRT yang biasanya diminati perempuan, termasuk dari NTB, telah menimbulkan dampak negatif.
"Antara lain kasus perceraian dan TKI PLRT hanya menjadikan perempuan NTB sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri," katanya sebagaimana disampaikan melalui surat elektronik dari BNP2TKI.
Dari sisi syariah, adat istiadat, dan aspek apapun lebih banyak mudaratnya (keburukannya) bila perempuan menjadi TKI PLRT.
Thahir mengatakan sejak beberapa tahun terakhir, pondok pesantrennya yang memiliki jaringan dengan 50 majelis taklim, aktif menyosialisasikan jamaahnya agar jangan bekerja ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga.
"Sudah banyak ibu-ibu TKI yang bercerai dan mengadukan permasalahannya kepada kami," ujarnya. Dampak dari sosialisasi itu, katanya, telah mengurangi minat jamaahnya untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT. "Alhamdulillah, jumlahnya makin kecil akhir-akhir ini," katanya tanpa menyebut angka-angkanya.
Oleh karena itu, dia mendukung keputusan pemerintah memberlakukan moratorium atau penghentian penempatan TKI PLRT ke Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, dan Suriah karena negara-negara tersebut tak mampu melindungi TKI secara baik.
Jumhur mengatakan bahwa pemerintah secara bertahap memang mengurangi penempatan TKI sektor informal atau PLRT dengan meningkatkan penempatan TKI sektor formal semiterampil, terampil, dan profesional.
Kepala BNP2TKI menjelaskan TKI sektor formal bekerja pada perusahaan atau pengguna berbadan hukum, dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan, memiliki kontrak kerja yang jelas dengan jam kerja yang pasti, dan gajinya pun lebih besar.
Sedangkan TKI sektor informal atau PLRT memiliki hubungan kerja yang subyektif dengan pengguna, tidak terlindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan, dan tidak memiliki jam kerja.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pernah menyatakan pemerintah merencanakan menghapus penempatan.

KBRI Tripoli Pulangkan Empat Orang TKI Bermasalah

TRIPOLI, su aramerdeka.com -?KBRI Tripoli pulangkan empat orang TKI ke daerah asalnya masing-masing di Indonesia. Mereka adalah Cecep Ramdani asal Garut, Neneng Hasanah asal Purwakarta, Ruyati asal Indramayu dan Muariyah asal Indamayu. Ke empat TKI tersebut meninggalkan Tripoli (19/12).
Kasus-kasus yang dialami para TKI pada umumnya beragam, mulai dari perlakuan tidak menyenangkan dan penyiksaan majikan, gaji yang tidak dibayarkan, tidak memiliki keahlian sesuai bidang pekerjaan hingga tuduhan mencuri harta benda majikan.
Sebelum dipulangkan, para TKI tinggal dalam penampungan KBRI Tripoli menunggu penyelesaian kasusnya dengan pihak majikan. Tidak jarang KBRI mendapatkan ancaman-ancaman dari pihak majikan yang menuntut dikembalikannya TKI atau tuntutan ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang.
KUAI RI Tripoli, Heru Prayitno, kerap mengingatkan TKI yang akan dipulangkan untuk menjadikan pengalaman pahit bekerja di Libya sebagai pelajaran berharga agar tidak gampang terkena bujuk rayu dan iming-iming pihak-pihak tertentu yang menawarkan bekerja di luar negeri.

Konflik Suriah Pecah, KBRI Beirut Kebanjiran TKW

Beirut,- Konflik di satu negara bisa membuat sengsara banyak pihak. WNI yang terjebak konflik bersenjata di luar negeri pasti ingin cepat angkat kaki agar selamat. Demikian juga yang terjadi dengan ribuan TKW di Suriah.
Sejak tahun 2012, konflik bersenjata berkecamuk di sejumlah daerah di Suriah. Rezim penguasa berhadap-hadapan dengan kelompok pemberontak. Bukan hanya di ibukota Damaskus, tetapi juga melebar di berbagai kota. Sampai sekarang, ketegangan masih terus menyeruak.
Sampai dengan sebelum terjadinya konflik di sana, lebih dari 12 ribu TKW mengais nafkah di Damaskus dan berbagai kota di Suriah. Sebagian besar mereka menjadi penata laksana rumah tangga. Memang, antara tahun 2006 hingga 2011, Pemerintah mengizinkan pengiriman TKI ke salah satu negeri Syam tersebut.
Lebanon memang bukan tempat tujuan TKI. Namun karena secara geografis jarak Damaskus dan Beirut relatif dekat dan infrastruktur yang memungkinkan, maka luapan TKW yang berasal dari Suriah lebih banyak tumpah ke Lebanon. Memang ada yang lari ke Amman, Jordania, namun jumlahnya hanya segelintir.
Tidak heran, kalau mulai September tahun lalu, banjir TKW eks Suriah melanda kedutaan kita di Beirut. Sampai akhir tahun lalu, tercatat sekitar seribuan TKW diangkut darat ke KBRI Beirut dan mayoritas mampu diterbangkan ke tanah air.
Di tahun ini, lebih dari 4000 TKW sempat menginap di KBRI Beirut lalu dipulangkan ke Indonesia. Saat ini, di shelter KBRI Beirut masih 172 TKW yang masih menunggu waktu kepulangannya.
KBRI Beirut sendiri sebenarnya sudah mengusahakan sebuah tempat untuk disewa bagi para TKW yang jumlahnya semakin banyak. Namun karena dianggap terlalu mahal, akhirnya dibuatkan tempat khusus di basement kedutaan. Sebuah tempat yang sedikit dipaksakan namun disulap menjadi penampungan yang memadai dengan kapasitas 350 orang.
Pada saat konflik berkecamuk, KBRI kita di Damaskus dan Beirut serta Pemerintah Pusat merespon cepat. Dalam waktu kurang dari seminggu, setelah mendapat informasi dari Damaskus bahwa sekian ratus TKW akan datang, maka KBRI Beirut mengurus izin setempat. Lalu, dikirimkanlah bus dari Beirut untuk menjemput para TKW yang sudah dikumpukan di KBRI Damaskus di tempat yang aman
Tidak hanya itu, staf KBRI segera dipasang di pintu perbatasan Suriah-Lebanon untuk membantu mengamankan dan mengisi formulir keimigrasian.
Sesampai di KBRI Beirut, para pengungsi tersebut kemudian dibagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok dengan ketua masing-masing. Ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi selama di penampungan yang maksimal lamanya 30 hari. Untuk mengisi hari-hari yang panjang sebelum kepulangan, kedutaan menyediakan pemeliharaan kesehatan, pengajian ataupun mengikutsertakan mereka dalam kegiatan umum kedutaan.
Maklumlah, mereka yang datang ke Beirut ini tidak semua dalam keadaan sehat. Diantara mereka ada yang hamil, sakit diare, hingga jantung. Bahkan diantaranya agak stres karena keadaan yang mereka alami. Seperti sebagian gaji mereka belum dibayarkan oleh majikan atau agen tenaga kerja dan akan ditindaklanjuti oleh kedutaan kita di Damaskus.
Setelah KBRI Beirut mendapatkan tiket ke Indonesia maka secara bergelombang para TKW tersebut ramai-ramai diantar ke bandara setempat. Para staf kedutaan dengan sigap membantu mengangkut barang-barang mereka yang sangat banyak. Untuk meyakinkan keamanan, diplomat Indonesia bahkan mengawal sampai mereka benar-benar masuk pintu pesawat.
Untuk sementara, permasalahan repatriasi ini berjalan relatif lancar meskipun cukup rumit.

Tri Mawarti, TKI Hongkong yang Terkena Flu Burung dan Diisukan Meninggal

Kondisi Tri Mawarti, tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hongkong yang terpapar virus flu burung, terus membaik. Wartawan Jawa Pos CANDRA KURNIA kemarin (20/12) ikut mengantar Eka Fitri Rahmawati, putri tunggal TKI asal Cilacap itu, untuk membesuk ibunya di RS Queen Mary, Hongkong.
= = = = = = =
MESKI sudah dinyatakan bersih dari virus flu burung, Tri Mawarti belum boleh dijenguk siapa pun, tak terkecuali keluarga sendiri. Dia masih ditempatkan di ruang isolasi dengan penjagaan yang ketat.
Begitu pula saat kemarin putrinya yang datang secara khusus dari Indonesia menjenguk perempuan 36 tahun itu. Ibu dan anak tersebut tak bisa bertemu langsung. Pihak rumah sakit belum mengizinkan siapa pun, termasuk putri kandungnya, untuk bertemu langsung dan beratap muka dengan pasien Suara kerinduan ibu dan anak itu hanya tersambung melalui kabel telepon.
Masih mending Eka bisa melihat wajah ibunya lewat layar kaca berukuran 14 inci. Sebaliknya, Tri hanya bisa mendengar suara putri tunggalnya itu karena di ruang isolasi tidak ada layar yang tersambung dengan kamera di interview room, tempat Eka berbicara. "Mama cepat sembuh ya. Jangan sakit-sakit lagi. Besok aku pulang (ke Indonesia)," pesan remaja 17 tahun tersebut dengan suara bergetar.
Kemarin adalah kesempatan terakhir bagi Eka untuk melihat langsung kondisi ibunya di ruang isolasi Rumah Sakit Queen Mary Blok A6. Sejak tiga hari lalu siswi SMK Pancabhakti, Banjarnegara, Jawa Tengah, itu berada di Hongkong atas fasilitas yang diberikan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).
"Sedih juga sih nggak bisa ketemu mama langsung. Tapi, ada senangnya juga lihat kondisi mama sudah sehat," tuturnya.
Ruang interview di RS Queen Mary Blok A6 hanya berukuran 2 x 3 meter. Di pojok ruangan terdapat meja kecil untuk menempatkan layar monitor yang tersambung dengan kamera di ruang isolasi. Mirip seperti bilik di warnet (warung internet).
Sehari sebelumnya Eka didampingi staf Konsulat Jenderal RI di Hongkong dan pejabat BNP2TKI menjenguk Tri. Kondisi kesehatan Tri memang sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan saat kali pertama dirawat sebulan silam. Bahkan, menurut Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah Pujiono yang mengantar dan mendampingi Eka selama di Hongkong, 2-3 hari lagi Tri sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit.
"Waktu saya tanya kondisinya, katanya sudah sehat. Malah kata Mbak Tri, dokter bilang kalau dia sudah bersih (dari virus flu burung). Tinggal proses pemulihan," kata Pujiono menirukan ucapan Tri.
Berdasar pengamatan Jawa Pos yang menyaksikan kondisi Tri dari layar monitor, janda 36 tahun itu memang sudah terlihat gesit. Gerakannya seperti orang sehat. Hanya, di sela-sela pembicaraan dengan putrinya, Tri sesekali terbatuk-batuk."Sebenarnya kalau mama sehat sehari bisa nelepon tiga kali, lho," kata Eka yang tampak kecewa karena hanya bisa berkomunikasi dengan ibunya melalui telepon.
Kabar bahwa ibunya sakit flu burung diterima Eka sekitar tiga pekan lalu. Saat itu Eka yang duduk di kelas XII SMK tersebut seperti biasa menerima telepon dari ibunya. Tak ada pembahasan tentang penyakit flu burung dalam perbincangan telepon internasional itu. Tapi, Tri mengabarkan bahwa dirinya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit.
"Mama sedang sakit. Sekarang dirawat di rumah sakit. Mama minta maaf kalau ada salah," cerita remaja berjilbab yang bercita-cita menjadi pramugari tersebut.
Pikiran Eka yang sudah ditinggal ayahnya, Rahmadi, ketika dia berumur empat tahun itu bertambah kalut saat sejumlah media mengabarkan ibunya meninggal dunia karena flu burung di Hongkong. Padahal, saat itu dia akan menghadapi ujian akhir semester (UAS). "Ya sudah, saya berangkat (ke Hongkong) saja. Nggak ujian juga nggak apa-apa," tiru Agustaf Ilyas, staf lokal Konjen RI di Hongkong, yang mengaku menelepon Eka untuk memberi tahu kondisi Tri sebenarnya.
"Saya juga heran, dari mana sumber media-media itu mengabarkan kalau dia (Tri) meninggal. Anehnya, sampai sekarang tidak ada media yang mencabut berita salah tersebut," protesnya.
Mendengar kondisi Tri yang terus membaik, Eka yang terakhir bertemu ibunya April lalu merasa lebih tenang dalam menjalani UAS. Apalagi, pihak BNP2TKI berjanji segera mempertemukan Eka dengan ibunya setelah ujian selesai.
"Awalnya ada pihak dari Indonesia (penyalur TKI di Hongkong) yang nawari saya berangkat sendiri. Tapi, saya takut kalau sendirian. Makanya, saya berterima kasih kepada BNP2TKI yang mau mengantar saya ke sini," lanjut dara berparas manis yang kini tinggal bersama bibinya, Warsiah, di Banjarnegara itu.
Tri Mawarti adalah pasien pertama flu burung di Hongkong. Karena itu, pemerintah setempat sangat berhati-hati dalam menangani kasus tersebut. Karena itu, beredarnya rumor bahwa Tri meninggal dunia cukup merepotkan otoritas kota yang banyak bergantung pada sektor pariwisata tersebut.
Tri diketahui terserang virus flu burung jenis baru H7N9 saat berlibur bersama rekannya sesama TKW ke Shenzhen, Tiongkok. Di sana mereka membeli ayam, lalu memotongnya. Sepulang ke Hongkong, Tri tiba-tiba jatuh sakit. Majikannya langsung membawa dia ke Rumah Sakit Tuen Mun untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun, karena memerlukan perawatan intensif, Tri kemudian dirujuk ke RS Queen Mary.
Sampai saat ini virus flu burung telah menginfeksi 139 orang di Tiongkok. Sebanyak 45 orang di antara mereka meninggal. Kasus Tri memunculkan kekhawatiran meluasnya penyebaran virus tersebut ke luar daratan Tiongkok untuk kali pertama.
Menjawab pertanyaan kemungkinan Tri akan dibawa pulang ke Indonesia, Pujiono menegaskan, itu tidak bisa serta-merta dilakukan. Sebab, pertama, penanganan lanjutan atas penyakitnya tersebut hanya bisa dilakukan di Hongkong. Kedua, setiap TKI terikat kontrak kerja.
"Seperti yang sudah Anda dengar sendiri tadi, Mbak Tri mau bekerja lagi kalau sudah sembuh," kata Pujiono.

BNP2TKI hentikan pemberangkatan tenaga kerja ke tiga negara

Merdeka.com -Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro mengatakan terdapat beberapa negara yang saat ini tengah dilakukan moratorium terkait pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Negara tersebut meliputi Yordania, Saudi Arabia, Kuwait dan Suriah.
＿＿＿＿＿＿＿
"Moratorium dalam arti kata pemberhentian sementara pengiriman tenaga kerja ke sana. Faktornya karena kurang terjaminnya keselamatan para tenaga kerja yang dikirim ke sana," jelas Agusdin disela-sela acara peringatan Hari Buruh Internasional di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (21/12).
Pemberhentian pengiriman tersebut, lanjutnya, sudah dilakukan sejak satu bulan lalu hingga waktu yang belum ditentukan.
Di samping itu, Agusdin menyebut negara di Timur Tengah merupakan negara yang paling banyak meminta tenaga kerja dari Indonesia. "Karena ada beberapa pekerjaan yang tidak ingin dilakukan warga sana. Jadi mereka meminta tenaga kerja dari sini," jelasnya.
Sementara itu, untuk minat para Tenaga Kerja Indonesia sendiri mayoritas menginginkan dikirim ke negara-negara di Asia Pasifik, antara lain Singapura, Filipina dan Thailand.
"Karena menurut mereka di negara itu gajinya tinggi, lalu di sana merupakan negara yang sudah mempunyai aturan tenaga kerja asing yang lebih bagus. Jadi lebih terjaminlah," papar Agusdin.
Sebagai pembekalan, sebelum dikirim, lanjutnya, para tenaga kerja diberikan pelatihan di Balai Lembaga Kepelatihan (BLK).
"Pendidikan yang diberikan lebih ke teknis. Misalnya kalau dia (TKI) diperuntukkan untuk merawat orang jompo maka akan diberikan pengetahuan bagaimana merawat orang jompo," terang Agusdin.
Tidak hanya itu, para TKI juga diberikan pelajaran bahasa negara setempat juga disiapkan mental spiritual mereka untuk bertahan hidup di negara yang akan dituju.
"Pengetahuan, tradisi adat istiadat negara setempat juga kita berikan pembekalan," pungkasnya.

BM-TKI tegaskan hukum berat pelaku perdagangan manusia

ilustrasi TKI Overstay Ratusan Tenaga Kerja Indonesia yang overstay tiba di bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (16/11). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
＿＿＿＿＿＿＿
Jakarta (ANTARA News) - Barisan Muda Peduli-Tenaga Kerja Indonesia (BM-TKI) meminta pemerintah memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya bagi pelaku perdagangan manusia (Human Trafficking).
Presiden BM-TKI Abdul Syarif Hidayatullah dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, mengatakan, organisasi yang dipimpinnya meminta penghapuskan Human Trafficking dan meminta parat penegah hukum agar menghukum seberat-beratnya para pelaku perdangan manusia.
Dalam pernyataan sikap terkait Hari Buruh Migran sedunia yang jatuh pada (18/12), BM-TKI juga meminta peningkatan perlindungan dan kKesejahteraan TKI, serta peningkatan pengaasan program program Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN BNP2TKI).
"Para pemangku kebijakan terkait TKI harus bekerja keras melindungi dan mensejahterakan TKI," kata Abdul Syarif.
Menurut Syarif, TKI merupakan sebuah entitas yang sangat berharga buat bangsa ini, karena mereka selama ini mereka menjadi pemasok devisa negara tertinggi, jumlahnya yang begitu banyak membuat pemasukannNegara menjadi lebih besar, sehingga TKI sering disebut "Pahlawan Devisa".
"Trend kekerasan yang menurun tiap tahunnya harus diakui dan harus diapresiasi, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja BNP2TKI dan jajarannya, namun hal ini dirasa masih kurang, dan tetap harus ditingkatkan hingga kekerasan terhadap TKI menjadi 0 persen," katanya.
Syarif menegaskan, Human Trafficking adalah sebuah kejahatan extraordinary yang harus dilenyapkan, perdagangan manusia juga termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, sehingga para pelakunya harus dihukum seberat-beratnya, dan segenap jajaran pemerintahan yang mengawasi TKI turut aktif dalam bekerja dan menjamin keamanan para TKI diluar negeri.
"Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang selama ini diharapkan mampu menekan angka Human Trafficking juga sudah berjalan baik, walau dalam penyelenggaraannya masih banyak kekurangan, sehingga perlu pengawasan ekstra terhadap proyek KTKLN agar tidak ada lagi TKI yang merasa dirugikan, " ujaranya.(*)
Editor: B Kunto Wibisono

Kemlu : Akar Masalah TKI Pada Faktor Individu dan Negara Tujuan

Menurut data dari Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), ada sekitar 2.536.429 TKI di luar negeri yang terdiri dari TKI formal sebanyak 920.621 dan non formal 1.615.808. Jumlah itu menimbulkan permasalahan yang dihadapi TKI terkait ketenagakerjaan, seperti kecelakaan kerja, penyiksaan, pelecehan seksual, beban kerja berat, dan jam kerja tidak sesuai.
Kementerian Luar Negeri mengemukakan bahwa akar munculnya permasalahan tersebut karena dua hal, yakni faktor individu dan faktor negara tujuan. Pertama, faktor individu terkait dengan latar belakang sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran menjadi faktor pendorong bagi CTKI untuk mudah menerima tawaran tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. Sementara itu rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan membuat CTKI hanya dapat mengisi sektor domestik.
Kedua, faktor negara tujuan terkait dengan negara-negara tujuan yang tidak memiliki undang-undang atau hukum mengenai ketenagakerjaan memadai. Selain itu terdapat cara pandang di beberapa negara penempatan melihat bahwa pekerja asing yang bekerja di bidang kontruksi, perkebunan, dan pembantu rumah tangga dianggap sebagai pekerja yang rendah sehingga kurang dihargai.
Tanggapan Kemlu tersebut terkait dengan surat yang dilayangkan oleh pegiat PSD-BM pada 29/10/2013. Permintaan informasi kepada PPID Kemlu tersebut dilayangkan sebagai bentuk gerakan keterbukaan informasi publik. Kemlu membalas surat tersebut pada 28 Oktober 2013 atau hampir satu bulan setelahnya. Padahal jika merujuk pada UU KIP, PPID setiap lembaga publik seharusnya sudah membalas 10+7 hari masa kerja.
Setujukah kawan-kawan buruh migran dan pegiat buruh migran dengan analisis Kemlu tersebut? Barangkali kawan-kawan buruh migran bisa memberikan tambahan atau saran mengenai apa saja sebenarnya akar masalah TKI di luar negeri?

14 TKW di Taiwan Jadi Korban Pelecehan Seksual

UNIMIG.ORG — Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan ternyata banyak yang menjadi korban pelecehan seksual. Wartawan Suara Pembaruan,bersama rombongan Jumhur mendatangi 14 orang TKW korban pelecehan seksual oleh majikan atau oleh orang yang mereka rawat di tempat penampungan khusus di Chung Li, Taiawan. Gedung serta staf tempat penampungan ini disewa dan dibiayai oleh Kamar Dagang Indonesia (KDI) di Taiwan.
DS (nama samaran), satu dari 14 orang TKI yang berada di tempat penampung ini memiliki anak bayi perempuan berumur tiga bulan yang merupakan korban pemerkosaan oleh majikannya yang berumur 93 tahun.
“Saya setiap hari merawat si Akong (kakek) yang sudah berumur 93 tahun, namun masih sehat. Kadang saya harus tidur bareng di Akong, dan saat tidur bersama itulah ia memperkosa saya sehingga saya hamil dan melahirkan anak ini,” kata perempuan asal Sukabumi, Jawa Barat ini.
Ketika sudah hamil, DS kabur ke kantor KDI di Taipei, yang selanjutnya ia dibawa ke tempat penampungan. Kasus DS bersama si Akong ini masih diproses di Pengadilan di Taipei. DS didampingi kuasa hukum yang disewa KDI di Taipei.
Lia (25 tahun) TKW asal Lampung, mengaku harus kabur dari rumah majikannya ke tempat penampungan itu karena seorang kakek berumur 91 yang dirawatnya hampir setiap hari memegang-memangbuah dadanya serta alat kemaluannya. Lia mengaku, ketika akan berangkat ke Taiwan ia tidak pernah membayangkan kalau menjaga dan merawat seorang kakek yang jahil itu.
“PTJKI yang memberangkatkansaya hanya memberitahu saya bekerja di sektor rumah tangga,” kata dia. Sebagian besar TKW di tempat penampungan itu mengaku hampir sama yang dialami DS dan Lia.
Pada kesempatan itu, Jumhur berjanji, pertama, akan segera menyurati Kapolri agar pembuatan SKCK cukup dibuat di tingkat Polsek. Kedua, dia akan mewajibkan semua PJTKI dan agensi TK di semua negara penempatan agar semua TKI pegang serta mengetahui PKK.
“Itu hak kalian semua,” kata dia. Ketiga, akan terus mendukung proses hukum kepada majikan yang melakukan pelecehan seksual kepada TKW.

Dianiaya Majikan, TKI Saudi Mengadu ke PDIP

Riyadh - Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Oot Bt Eman Uma yang bekerja di kota Jeddah, Arab Saudi, mengadukan nasib yang dialaminya kepada PDI Perjuangan (PDIP) Korwil Arab Saudi. Dalam pengaduannya, Oot mengungkapkan bahwa dirinya kesulitan meminta gaji dari majikannya. Disamping itu, ia sering dibohongi majikannya dalam hal pengiriman uang keluarganya serta kerap dianiaya majikannya hingga memar.
TKI berasal dari Kampung Karikil, Sukabumi, Jawa Barat ini berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2005 melalui PT Asami Ananda Mandiri dan bekerja dengan majikan atasnama Abdurrahman Akzunegi. “Kami akan berikan advokasi, agar Pemerintah RI bertindak cepat dan serius menyelamatkan Oot khususnya hak-haknya,” tegas Nana Sutisna, Wakil Ketua PDIP Korwil Arab Saudi, Selasa (10/12/2013).
Selain sudah disampaikan ke Perwakilan RI di Arab Saudi dan BNP2TKI, Nana mengaku, masalah yang dialami Oot tersebut juga telah dilaporkan ke DPP PDIP diantaranya Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan Anggota Fraksi PDIP DPR RI Andreas Pareira, Rieke Diah Pitaloka, Eva K Sundari, dan Setiana Widjaja. “Semua akan memberikan perhatian serius agar Pemerintah RI bertindak cepat,” tandasnya.
Nana Sutisna selaku Koordinator Posper TKI di Riyadh yang juga Anggota Tim Kesatuan Relawan BMMB mengungkapkan, pengaduan yang diterima PDIP bukan Oot saja, melainkan masih ada TKI lainnya sebagai berikut.
1. Maryati Binti Hajar TKW asal Sukabumi, bekerja dari tahun 2005 di Riyadh melalui PT. Deka Perkasa. 8 Tahun bekerja baru dibayar gaji SR 17,500 dan tidak dipulangkan.
2. Jumasih Binti Saad Wikarja TKW asal Sukabumi, bekerja dari 24 Januari 2011 di Riyadh melalui PT. Jasebu Prima Internusa. Bekerja selalu dipindah pindah, 1 tahun gaji tidak dibayar, dan tidak dipulangkan.
3. Nengsih Bt Ahyar Durajat TKW asal Bandung, bekerja dari 04 Juli 2011 di Al Badiah melalui PT. Jamin Harapan Abadi. Masa kontrak sudah habis tetapi tidak dipulangkan dan sering mendapatkan tindak kekerasan dari majikannya.
4. Sulastri Bt Ali Amsyah TKW asal Kediri Jawa Timur, bekerja dari 05 Februari 2010 di Jeddah melalui PT. Putri Mandiri Abadi. Masa kontrak kerja sudah habis, tetapi tidak dipulangkan.
5. Ani Sumarni Bt Otoy TKW asal Cianjur, bekerja dari 23 Desember 2008 di Al Gasim melalui PT Jamin Harapan Abadi. 5 tahun bekerja tidak dipulangkan dan tidak dibuatkan surat izin tinggal (iqamah) oleh majikannya.
6. Sikem Binti Rejo TKW asal Patebon Kendal Jawa Timur, bekerja dari 16 Agustus 2006 di Makkah melalui PT Amri Margatama. 7 Tahun bekerja tidak dipulangkan.
Nana mempertanyakan masih banyaknya kasus yang dialami TKI legal dan nasib WNI Overstayer, masihkah Pemerintah RI khususnya Kementerian Tenaga Kerja yang dipimpin Muhaimin Iskandar berniat dan berpikir mencabut moratorium. “Kemana pula peran Perwalu Apjati yang katanya akan memberikan adokasi terhadap TKI, nyatanya belum terlihat,” tambahnya.
“PDI Perjuangan mendesak Pemerintah RI lebih serius dan menuntaskan kasus-kasus TKI, dan jangan malah mencari celah untuk mencari keuntungan!” seru Wakil Ketua PDIP Korwil Arab Saudi. (Mirza)

Kebijakan Ketenagakerjaan 2014-2019, Pelatihan Kerja Jadi Gawe Nasional

Ilustrasi tenaga kerja Indonesia di pabrik sepatu Nike.
―――――――
Jakarta -Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) telah menyusun draft Arah Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019.
Salah satu isi draft tersebut adalah menjadikan pelatihan kerja sebagai gawe (pekerjaan) nasional, dengan dasar hukum setingkat Undang-undang. Hal harus dibarengi dengan anggaran yang memadai agar dapat menghasilkan lulusan yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas.
Prof Dr Zantermans Rajagukguk sebagai koordinator penyusun draf tersebut dalam siaran persnya yang diterima SP, Selasa (10/12), mengatakan, draf yang dimaksud diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan selama lima tahun ke depan, menyusul keprihatinan terhadap kebijakan ketenagakerjaan selama ini.
Selanjutnya isi draf tersebut adalah penempatan tenaga kerja pada pekerjaan-pekerjaan layak, anti diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dengan mengedepankan terjaganya martabat bangsa dan kemanfaatan.
Dan,ketiga, isi draf itu adalah terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dengan melindungi pengusaha tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja dalam prinsip egalitarian (flexicurity), dibarengi dengan pengembangan budaya perusahaan, budaya pekerja, dan budaya pemerintah.
Keempat, merevitalisasi fungsi pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan ketenagakerjaan yang sentralistik, didukung oleh pengawas ketenagakerjaan yang kompeten dan profesional.
Zantermans yang juga peneliti senior Pusat Litbang, Badan Pengembangan, Penelitian dan Informasi (Balitfo) Kemnakertrans, menjelaskan, pada 5 Desember 2013 lalu, draft arah kebijakan itu telah dibahas dalam seminar di Hotel Grand Kemang Jakarta, dengan mengundang pembahas antara lain dari Komisi IX DPR RI, Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri.
Arah kebijakan yang disampaikan menekankan pemikiran inti yang berkaitan dengan isu-isu berpengaruh terhadap ketenagakerjaan.
Hal itu agar pemerintah mewaspadai terjadinya bonus demografi, politik, dan hukum yang dapat menciptakan kondisi kondusif bagi berkembangnya ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi yang pro kesempatan kerja, termasuk investasi yang mengutamakan sektor-sektor tradeable dan padat karya, serta kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendistorsi bidang ketenagakerjaan.
Agar kebijakan ketenagakerjaan mendatang dapat berjalan dengan baik, lanjut Zantermans, maka disarankan agar penyusunan kebijakan berdasarkan penelitian.
Selain itu, Kemnakertrans harus memperluas kebijakannya sampai kepada semua lapangan usaha, menyentuh usaha-usaha ekonomi informasl, seraya berdiri tegas di depan untuk menyelamatkan bidang ketenagakerjaan dari kebijakan sektor dan daerah yang dapat mendistorsi bidang ketenagakerjaan.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengatakan, tantangan terdekat bagi Indonesia adalah pasar bebas ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) atau ASEAN Economic Community (AEC), yang mulai berlaku 1 Januari 2015.
Tujuan dari AEC ini adalah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia. Selain itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN.
Untuk bisa menghadapi tantangan AEC, kata dia, Indonesia harus memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, saat ini 47,9 persen tenaga kerja Indonesia maksimal berpendikan Sekolah Dasar (SD). Kemudian berpendikan SMP 17,8 persen, SMA 24,52 persen dan perguruan tinggi cuma 9,78 persen.
"Kualitas SDM yang masih rendah tentu berdampak pada tingkat produktivitas dunia usaha nasional dan rendahnya tenaga kerja yang terserap oleh industri," kata Muhaimin.
Muhaimin mengatakan, persaingan global yang sangat ketat dewasa ini memerlukan inovasi, akurasi, dan kecepatan yang semuanya ini dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan produktif, berdaya saing dan mandiri.
Untuk menghasilkan SDM yang kompeten, kata dia, harus didukung oleh sumber daya dan infrastruktur yang memadai dengan strategi kebijakan dan arah pembinaan yang tepat.
"Selain itu harus ada koordinasi dan keterpaduan kebijakan dan program antara pusat dan daerah," kata Muhaimin.
Penulis: E-8/FER
Sumber:Suara Pembaruan

TKI Indonesia Masa Depan, Minimun Harus Jadi Resepsionis

Kekerasan yang sering dialami
oleh Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) di luar negeri, harus
menjadi semangat bagi
pemerintah Indonesia untuk
terus meningkatkan skill dan
kapasitas TKI yang ada di luar
negeri.
Dengan adanya perbaikan Skill
dan pendidikan bagi para TKI,
selain akan menambah
pendapatan devisa negara, hal
tersebut juga akan meminimalisir
kasus kekerasan yang selama ini
dialami oleh para TKI.
Menteri Perdagangan Gita
Wirjawan mencoba
membandingkan antara nilai dua
TKI, yakni Tenaga Kerja
Indonesia dan Tenaga Kerja
India. Nilai itu dibandingkan dari
penghasilan devisa negara.
Dari total pendapatan tenaga
kerja di luar negeri, Indonesia
hanya mendapatkan pendapatan
per kapita sejumlah USD 1200
dari total TKI yang berjumlah 6,5
juta orang.
Hal ini berbanding terbalik
dengan TKI India yang bisa
menghasilkan devisa negara USD
2500. Artinya, devisa yang
dihasilkan India bisa dua kali
lipat dari TKI Indonesia.
"Ini artinya pendidikan mereka
lebih tinggi dan skill dari tenaga
kerja India juga lebih baik dari
tenaga kerja Indonesia," ujar Gita
Wirjawan saat berbincang-
bincang dengan ayogitabisa.com,
Senin (9/12/2013).
Untuk meningkatkan kualitas
tenaga kerja Indonesia, Gita
berpendapat ke depan Indonesia
harus melakukan peningkatan
skill ataupun pendidikan
keterampilan para TKI yang
sering kali disebut sebagai
pahlawan devisa.
"Arah ke depan adalah kita
harus graduasi ke atas, dan itu
hanya bisa ditopang dengan
sistem pendidikan. Jangan
bersihin toilet lah, minimum jadi
resepsionis, apalagi kalau bisa
jadi computer engineering,"
katanya.

Pengalaman guru sekolah anak TKI

Guru Muhammad Asrori mengawasi anak-anak mengerjakan soal-soal ujian.
――――――
Di sebuah perkebunan kelapa sawit di kawasan Tawau, negara bagian Sabah, Malaysia, puluhan remaja tampak serius mengerjakan ujian akhir semester.
Ujian akhir semester pertama ini bukan untuk tingkat SMA seperti lazimnya siswa seusia mereka di Indonesia, tetapi baru tingkat SMP.
“Kebetulan di ladang ini usia anak-anak di Sungai Balung rata-rata 14-17 tahun bahkan ada yang 18 tahun. Seharusnya mereka sudah selesai tingkat SMA/SMK tapi anak-anak ini tidak putus asa mengejar ketertinggalan,” kata Muhammad Asrori, guru di pusat kegiatan belajar masyarakat Sungai Balung, Tawau.
Para siswa adalah putra-putri tenaga kerja Indonesia, baik yang resmi maupun tanpa dokumen di kawasan yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur.
Ketertinggalan mereka masuk ke bangku sekolah antara lain disebabkan karena lokasi orang tua mereka bekerja jauh dari sekolah atau karena memang tidak tersedia sekolah.
“Anak-anak ini memang cukup tertinggal dalam pengetahuan dan informasi akses pendidikan'” tutur Muhammad Asrori.

Tenaga pendidik kurang

Usia anak sekolah yang tercatat sebanyak 21.000 orang, untuk usia SD-SMP. Itu jumlah yang tercatat, realisasinya mungkin lebih besar.
Dian Ratri Astuti
Asrori dikirim ke Sabah oleh Kementerian Pendidikan Indonesia enam bulan lalu untuk mengajar di sekolah anak-anak imigran itu.
Perusahaan perkebunan kelapa sawit menyediakan lahan dan bangunan bagi pusat kegiatan belajar masyarakat seperti di Sungai Balung ini. Pemerintah Indonesia menyediakan pendidik dan menggaji mereka sebesar Rp15 juta per bulan.
Menurut Fungsi Ekonomi, Sosial dan Budaya di Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Dian Ratri Astuti, tenaga dan sekolah yang tersedia di kawasan Tawau tidak sebanding dengan jumlah anak-anak usia sekolah.
“Usia anak sekolah yang tercatat sebanyak 21.000 orang untuk usia SD-SMP. Itu jumlah yang tercatat, realisasinya mungkin lebih besar,” jelas Dian Ratri Astuti.
Namun sejauh ini hanya ada 240 tenaga pendidik yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan Indonesia.
Di sebagian perkebunan, perusahaan juga turut menyediakan guru lokal. Mereka adalah warga negara Indonesia atau keturunan Indonesia.
Akses pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja asing di Malaysia bukan hal sepele sebab kebijakan negara itu melarang anak-anak warga negara asing bersekolah di lembaga pendidikan negeri.
Oleh sebab itu banyak dari mereka tidak bersekolah.

Kemenakertrans skorsing 213 perusahaan jasa TKI

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjatuhkan sanksi skorsing kepada 213 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) karena menyalahi sejumlah aturan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
"Penetapan hukuman skorsing ini merupakan salah satu bentuklaw enforcementyang dilakukan pemerintah. Mudah-mudahan hal ini mampu memberikan efek jera bagi perusahaan lainnya sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa.
Perusahaan-perusahaan jasa TKI tersebut mendapat skorsing berupa pembekuan izin operasional selama tiga bulan dan bila dalam jangka waktu skorsing perusahaan PPTKIS tersebut kembali melanggar maka izin operasionalnya terancam dicabut.
Ke-213 perusahaan yang melakukan pelanggaran terdiri atas 48 perusahaan PPTKIS yang mengerahkan jasa TKI ke Yordania saat moratorium, 19 PPTKIS terbukti menyalahi aturan dengan mengirimkan TKI ke Uni Emirat Arab tidak sesuai prosedur dan tanpa perjanjian kerja dan sebanyak 146 perusahaan PPTKIS dibekukan akibat tidak mengurus surat izin pengerahan (SIP) yang diterbitkan Kemnakertrans.
Data Kemnakertrans menunjukkan saat ini terdapat total 545 PPTKIS yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga jumlah pelanggaran itu hampir mendekati separuh dari jumlah PPTKIS yang ada.
Muhaimin mengatakan tindakan tegas berupa skorsing dan ancaman pencabutan ijin operasional itu merupakan bagian dari pembenahan sistem perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri khususnya di sektor pembinaan dan peningkatan kinerja PPTKIS.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kemnakertrans melakukan pembenahan secara kelembagaan bagi PPTKIS antara lain melakukan pengetatan pelayanan penempatan TKI dengan melakukan seleksi dan verifikasi terhadap agen-agen perusahaan penempatan TKI di dalam dan luar negeri.
"Kita lebih selektif dalam penerapan persyaratan kerja sama dengan agen-agen penempatan TKI di luar negeri. Kita terus mengawasi agen-agen penempatan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab," kata Muhaimin.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman mengatakan ke-213 perusahaan PPTKIS tersebut sudah masuk dalam proses pembekuan izin operasional selama tiga bulan kedepan melalui surat keputusan direktur jenderal yang diterbitkan 3 Desember 2013.
"Secara umum 213 PPTKIS yang dijatuhi sanksi skorsing karena melanggar aturan UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri," kata Reyna.
Pembekuan izin usaha tersebut berdasarkan laporan dari Kedutaan Besar Indonesia dan atase tenaga kerja di negara penempatan terkait masih adanya pengiriman TKI yang menyalahi prosedur.
"Berdasarkan hasil klarifikasi, verifikasi dan penelitian mendalam, perusahaan-perusahaan tersebut telah dinyatakan menyalahi aturan pengiriman TKI yang ditetapkan pemerintah dan patut menerima sanksi yang ditetapkan," kata Reyna.
Sementara itu, untuk mencegah terulangnya pelanggaran, pemerintah melakukan pola pembinaan PPTKIS yaitu dengan cara pengetatan penerbitan SIPPTKI, penyampaian laporan bulanan dan laporan penyelesaian kasus, koordinasi berkala setiap tiga bulan, verifikasi setiap tahun dan regristrasi ulang setiap lima tahun sesuai masa berlakunya SIPPTKI serta dilakukan peninjauan lapangan.
"Dalam tahapan awal kita akan melakukan pembinaan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi ulang, namun jika tetap melakukan pelanggaran maka akan diberikan tindakan tegas berupa skorsing dan pembekuan/pencabutan ijin PPTKIS," kata Reyna.
Selain 213 PPTKIS yang izin operasionalnya telah dibekukan itu, Kemnakertrans juga masih meminta klarifikasi terhadap 45 perusahaan PPTKIS lain atas pengiriman TKI ke Yordania saat moratorium diberlakukan dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka perusahaan-perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi serupa.
Editor: Suryanto

Info dari Satgas Ketenagakerjaan KDEI-2

Assalamualaikumwr wb.
Kepada seluruh petugas satgas yg kami tunggu pertolongan dan bantuanya.
Barusan saya mendapat laporan dr salah satu teman.
Bahwa ada Teman kita yg sakit
Di rumah sakit Dolio.
Atas nama Rizki bekerja di pabrik Tekstil
Yang terkena sakit kanker
Sedangkan pihak Majikan dan agen tidak mengurusnya dlm arti di biarkan.
Malah Majikan blg katanya di suruh plg dan operasi di Indonesia.
Kami mohon bantuannya bagaimana mengatasi masalah seperti ini.
Smg Rizki di beri kekuatan dan cepat sembuh.
Amiin.
Identitas ada pada saya terimakasih.
Sumber https://m.facebook.com/groups/514090041981636?view=permalink&id=620412084682764&_rdr