Komersialisasi Bikin Kesejahteraan Buruh Migran Tidak Layak

Poempida Hidayatulloh

Mekanisme perlindungan pemerintah harus berbasis sistem jaminan sosial yang mumpuni dan "sustainable".
JAKARTA, Jaringnews.com - Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh menilai, masalah kesejahteraan buruh migran itu dikarenakan komersialisasi dari hulu ke hilir yang mengeksploitasi para buruh migran. Sehingga biaya pra keberangkatan sudah sangat tinggi. Ini membuat para buruh migran itu menjadi terbebani.

Hal ini dikemukakan Poempida menanggapi materi pembahasan 'Migrant Workers' pada forum High Level Panel (HLP) of Eminent Person on Post 2015 Development Agenda di Nusa Dua Bali pada tanggal 25 Maret 2013. Acara ini turut dihadiri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Perdana Menteri Inggris David Cameron, dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf.

Poempida mengatakan, apabila mereka (buruh migran) sukses di tempat mereka bekerja, maka bebannya dapat hilang. Namun apabila terjadi masalah, tidak hanya mereka terbebani oleh masalah yang menimpa mereka.

“Mereka juga terbebani oleh tingginya utang yang harus dibayarkan,” ujarnya dalam rilis yang diterima Jaringnews.com di Jakarta hari ini.

Perlindungan yang harus dilakukan pemerintah, lanjut Poempida, tidak hanya menyentuh masalah kasuistik yang muncul. Namun juga mempersempit ruang yang berpotensi menjadi ajang komersialisasi.

Pengiriman buruh migran ke luar negeri adalah dampak dari ketidakmampuan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan domestik.

“Komersialisasi dalam pengiriman buruh migran menjadi tidak logis, karena tanggung jawab pemerintah dalam melindungi buruh migran ini, menjadi tidak signifikan,” papar politisi Partai Golkar ini.

Karena itu, ungkapnya, mekanisme perlindungan pemerintah pun, harus berbasis sistem jaminan sosial yang mumpuni dan "sustainable".

“Tidak secara kasuistis menjadi beban APBN yang berkelanjutan,” tukas anggota Pansus RUU Perlindungan Pekerja Luar Negeri (RUU PPILN) ini.sumber:jaringnews.com