Hasyim Muzadi Minta Pemerintah Bayar Diyat Satinah

TEMPO.CO, Banyuwangi -- Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Hasyim Muzadi meminta pemerintah segera membayarkan diyat untuk membebaskan Satinah binti Jumadi Ahmad dari hukuman pancung di Arab Saudi. "APBN mampu membayar itu (diyat)," kata dia di Banyuwangi, Jumat 28 Maret 2014.
Menurut Hasyim, pemerintah seharusnya memiliki dana darurat untuk membebaskan TKI-TKI yang terkena hukuman pancung di luar negeri. Sebab, bila tidak, kasus pemancungan itu mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional.
Pemerintah, kata Hasyim, selayaknya bertanggungjawab penuh terhadap permasalahan TKI di luar negeri. Sebab 60 persen persoalan yang menimpa TKI justru berasal dari dalam negeri sendiri. "Kan banyak TKI yang berangkat tanpa dokumen lengkap. Ini kesalahan Indonesia," kata dia.
Oleh karena itu, menurut Hasyim, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang berpihak pada TKI. Berikutnya, penataan perekrutan TKI harus segera dilakukaan mulai dengan memberikan pembekalan hingga pendampingan keberangkatan. Setelah persoalan di dalam negeri tuntas, Indonesia bisa memperbaiki kontrak dengan negara lain yang mempekerjakan TKI.
Satinah bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Al Gaseem, Arab Saudi. Ia mendapat vonis qisas dari Pengadilan Arab Saudi pada 13 September 2011.
Satinah dihukum atas pembunuhan dan pencurian barang majikannya, Nurah Al Garib, pada 2007. Ia dapat menghindar dari hukuman pancung jika mampu membayar diyat sebesar 7 juta riyal atau Rp 21 miliar. Pemerintah sendiri hingga kini baru mengumpulkan dana 4 juta riyal atau sekitar Rp 12 miliar. Sumber https://id.berita.yahoo.com/hasyim-muzadi-minta-pemerintah-bayar-diyat-satinah-130146480.html