32 Petugas untuk Layani 8000 TKIO Sumaisyi

TKI di Penjara Sumaisyi
――――――
Sudah seminggu lebih amnesti yang diberikan pemerintah Arab Saudi berakhir, tepatnya pada (3/11/2013). Razia mulai dilakukan dan ribuan buruh migran Indonesia yang terjaring razia ditempatkan di penjara Sumaisyi. Sisanya, masih ada puluhan ribu buruh migran Indonesia yang belum terjaring dengan nasib yang belum pasti nantinya.
Informasi yang didapat dari Thobib hari ini (12/11/2013), kondisi kesehatan TKI overstay di tarhil Sumaisyi menurun. Obat-obatan yang ada di tarhil bahkan tidak cukup untuk ribuan TKI yang berada di sana. Kondisi ini diperparah dengan petugas yang tak sesuai dengan jumlah TKI.
“Hanya adanya 32 petugas (gabungan KJRI dan petugas Jakarta) yang melayani 8000 buruh migran di tarhil,”ucap Thobib via BBM pada Redaksi Pusat Sumber Daya Buruh Migran.
Thobib mengungkapkan banyak TKIO di Sumaisyi minta untuk segera dipulangkan. Banyak dari mereka juga mengeluh karena kondisi tarhil saat ini. “Ada juga TKIO di Sumaisyi teriak-teriak terus karena belum ada kepastian kapan mereka di deportasi,” imbuh Thobib.
Meski sebagian TKI overstay rentan telah dipulangkan ke Indonesia menggunakan pesawat penerbangan pertama. Namun, Thobib melihat masih ada sekira 300 lebih buruh migran rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang berada di Sumaisyi. Selain butuh kejelasan kapan mereka dipulangkan, TKIO juga butuh tindakan kongkrit dari penguasa negeri ini.
Menukil omongan anggota DPR komisi X, Rieke Dyah Pitaloka pada Meredeka.com, sudah saatnya Presiden negeri ini ngomong, bukan hanya menteri. Ia juga menyentil presiden SBY bahwa permasalahan (TKIO) ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menulis status di Twitter.

SBMI : KEPALA BNP2TKI JANGAN SALAHKAN TKI/BMI, EVALUASILAH KINERJA PENGAWAS

Pernyataan Moh. Jumhur Hidayat Kepala BNP2TKI dibeberapa media saat menyambut kedatangan 484 BMI Overstay pada tanggal 10 Nopember 2013 kemarin, dikritik oleh Erna Murniaty Ketua Umum SBMI.
Pada pemberitaan tersebut Moh Jumhur Hidayat menyalahkan buruh migran karena pilihannya, yaitu melebihi batas waktu tinggal dengan dokumen kadaluarsa, sehingga merepotkan pemerintah dan harus di didik.
Erna mengaku sudah terpuji Kyai Haji Jumhur Hidayat mau menyambut, hendaknya jangan dicemari dengan baha yang tidak enak.
“Pilihan BMI overstay itu tidak semata-mata kesalahan BMI, karena dominasi majikan yang sudah membayar puluhan juta kepada Agen/PJTKI, kedua budaya arab tertutup, perempuan tidak boleh keluar rumah atau bahkan interaksi dengan BMI tetangganya, ketiga kewajiban pemantauan PJTKI/PPTKIS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, itu tidak pernah dilakukan.
“Pasal 55 mengatur kewajiban pemantauan selama masa penempatan kemudian melaporkannya secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI, Pasal 56 PJTKI harus menghubungi BMI/TKI atau Majikan atau mitra usahanya untuk memastikan kepulangan BMI/TKI. Pertanyaan saya apakah itu dilakukan oleh PJTKI? adakah bukti laporan berkala itu sampai kepada Cak Imin dan Kyai Haji Muhammad Jumhur Hidayat?, lalu kenapa ketika itu tidak pernah dilakukan, kok malah BMI/TKI yang disalahkan? “. Kata Erna
Lebih lanjut Erna memaparkan berdasarkan pengalaman empiris ketika melakukan pendampingan kasus, itu semua tidak pernah dilakukan oleh PJTKI, PJKTI tidak pernah bisa membuktikan adanya laporan tertulis, baik kepada Menakertrans atau Kepala BNP2TKI.
“Dengan kondisi real seperti ini, yang harus di didik adalah lembaga pengawas, baik yang ada di Kemenakertrasn dan BNP2TKI” Tegas Erna.

TKI Jadi Ilegal di Saudi karena Majikan Tak Mau Rugi

TEMPO.CO, Tegal - Banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang semula berstatus legal menjadi ilegal karena ulah majikannya. Hal itu disampaikan Tri Adi Setyawan, pegawai PT Mar Safar Intisar, perusahaan jasa TKI (PJTKI). »Kontrak kerja seluruh TKI di Arab Saudi dan negara tetangganya hanya dua tahun,” ujar Tri, Selasa, 12 November 2013. Sesuai perjanjian kerja, setelah dua tahun dan masih ingin bekerja, TKI mesti pulang untuk memperpanjang kontrak. Menurut dia, yang terjadi selama ini adalah sebagian majikan berupaya memperpanjang kontrak kerja TKI secara legal. »Dengan mengiming-imingi bonus atau kenaikan gaji, sang majikan melarang TKI itu untuk mengurus perpanjangan kontraknya ke PJTKI,” katanya. Sebab, bonus atau kenaikan gaji itu jauh lebih kecil dibanding biaya yang harus dikeluarkan majikan untuk membayar perpanjangan kontrak di kantor cabang agensi PJTKI di negaranya. Tapi dia mengaku tak tahu nominal yang harus dibayar majikan untuk perpanjangan kontrak TKI. Karena TKI tidak mengurus perpanjangan, PJTKI pun lepas tangan terhadap nasib TKI itu. »Sebab, pemantauan, advokasi, hingga asuransi hanya berlaku selama TKI masih bekerja di bawah kontrak,” ujar Tri. Tanpa dokumen perpanjangan kontrak dari PJTKI, majikan tidak akan bisa mengurus perpanjangan masa tinggal TKI. Hal itu yang terjadi pada ribuan TKI yang kini akan dideportasi dari Arab Saudi. Mereka harus bersembunyi dari sweeping yang dilakukan aparat Arab Saudi. Khusus TKI dari PT Mar Safar Intisar, kini hanya tinggal beberapa orang yang masih di Arab Saudi. »Mereka tidak dideportasi karena izin tinggalnya masih berlaku,” katanya. Hingga tiga hari setelah pemulangan TKI overstayer (melebihi batas tinggal) dari Arab Saudi, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, Syamsul Komari, belum menerima informasi kedatangan TKI asal Brebes. Hal yang sama disampaikan Brebes Migran Center. »Sampai hari ini belum ada kabar TKI yang dipulangkan dari Arab Saudi,” kata bendahara Brebes Migran Center. Lembaga swadaya masyarakat di bawah naungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) itu masih berupaya mengkonfirmasi jaringannya di Jakarta. DINDA LEO LISTY

Dua TKI 'Duel Carok' di Malaysia, Satu Tewas

Mayat tak dikenal (ilustrasi).
―――――――
REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- Dua orang tenaga kerja Indonesia asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur, carok alias duel menggunakan senjata tajam berujung salah seorang di antaranya tewas.
"Korban tewas dalam kasus perkelahian menggunakan senjata tajam itu bernama Niman, warga Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar," kata Kepala Polres Pamekasan, AKPB Nanang Chadarusman, di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (12/11) sore.
Pelaku pembunuhan itu diketahui tetangganya sendiri yang juga sama-sama bekerja di Malaysia. Carok dalam kultur etnik Madura biasanya berlatar pembelaan terhadap harga diri, martabat, atau kehormatan diri pelaku atau keluarganya.
"Tapi nama pelaku ini belum kami ketahui, dan masih menunggu informasi dari anggota yang kami perintahkan ke lokasi," katanya.
Kasus perkelahian antara dua TKI asal Pamekasan di tempat kerjanya di Malaysia itu terjadi beberapa hari lalu. Malam ini, jenazah korban akan tiba di rumah duka di Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar.
Polres Pamekasan belum mengetahui secara pasti penyebab perkelahian bersenjata tajam kedua TKI asal Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan.
"Kabarnya kasus carok TKI asal Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar di Malaysia itu sudah empat hari lalu," kata Chadarusman. Desa Bujur Barat, adalah salah satu desa di Kecamatan Batumarmar yang warganya banyak merantau menjadi TKI di Malaysia.
Menurut Kepala Desa Bujur Barat Rojai, hampir sekitar 70 persen warganya menjadi TKI dengan negara tujuan terbanyak Malaysia selain Arab Saudi.
Desa Bujur Barat ini juga dikenal sebagai desa yang terisolir, karena akses transportasi menuju desa itu sangat parah, sehingga tahun ini pemerintah Kabupaten Pamekasan menjadikan desa itu sebagai sasaran program Bunga Bangsa, yakni Bupati Membangun Desa.
Red:A.Syalaby Ichsan
Sumber:Antara

Korban KDRT, Istri Muda Laporkan Video Mesum Suaminya

BONE- Seorang istri muda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, melaporkan suaminya ke pihak berwajib lantaran dua kali disuruh menggugurkan kandungan dengan alasan tidak menginginkan punya anak darinya.
Bahkan istri muda yang diketahui bernama Nurhana itu juga menyerahkan sebuah rekaman video mesum suaminya yang berinisial YS dengan seorang perempuan selingkuhan sang suami yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bone.
Warga Jalan Sungai Pareman, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mendatangi Mapolres Bone guna melaporkan perbuatan suaminya.
Hal itu dilakukan karena Nurhana sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan suaminya yang bertindak kasar dan melarang dirinya untuk bergaul dengan lingkungannya.
Selain melaporkan suaminya YS yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga, korban juga menyerahkan sebuah flashdisk yang berisi rekaman video mesum sang suami.
Video mesum berdurasi dua menit lebih tersebut diduga diperankan oleh suami korban bersama seorang perempuan selingkuhannya yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga mengajar di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bone.
Dalam rekaman video tersebut, nampak keduanya sedang melakukan adegan syur layaknya suami istri. Walau wajah suami korban hanya nampak dari samping, namun wajah perempuan dalam video tersebut terlihat jelas.
Dari pengakuan korban, saat dirinya disuruh menggugurkan kandungannya, korban dibanting ke atas tempat tidur, kemudian perutnya diremas-remas, lalu diseret ke dapur.
Sementara, menurut korban, video mesum suaminya, dia dapati dari laptop sang suami ketika dirinya tidak segaja membuka laptop tersebut. Dengan jelas korban mengenali wajah perempuan yang beradegan syur bersama suaminya itu sebagai teman pra jabatan suaminya.
Nurhana menambahkan, walau dalam video tersebut wajah suaminya hanya terlihat dari samping tapi dirinya yakin bahwa dalam video tersebut adalah suaminya yang menikahi dirinya tiga tahun lalu.
Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Bone Ipda Fredy Nalle mengatakan, walaupun korban telah menyerahkan sebuah flashdisk, namun dirinya belum melihat isi flashdisk tersebut. Hal itu lantaran korban hanya melaporkan suaminya dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga, belum melaporkan video yang ada dalam flashdisk tersebut. (isn)

Ini Cara Kemenakertrans Bendung Pengangguran

Menakertrans↑ Muhaimin Iskandar (Foto:Okezone)
———————
JAKARTA- Dalam rangka meningkatkan penyerapan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan lima pilar aksi penciptaan kesempatan kerja. Program tersebut, diimplementasikan pada tahun ini, melalui program penciptaan kesempatan kerja satu juta netto.
"Penciptaan lapangan kerja baru membutuhkan kehadiran investor untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya produktivitas kerja. Oleh karena itu, hubungan industrial yang kondusif dan harmonis menjadi syarat agar investor tertarik dan membuka investasi baru," kata Muhaimin, Senin (11/11/2013).
Pemerintah menetapkan lima pilar strategi yaitu Informasi dan Layanan Ketenagakerjaan, Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas Angkatan Kerja, Pengembangan UMKM dan kewirausahaan, Program Padat Karya dan Infrastruktur serta Program Darurat Penciptaan Lapangan Kerja.
Muhaimin mengatakan investasi asing yang masuk ke Indonesia harus ditingkatkan, sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran yang semakin bertambah di akhir tahun. Peluang-peluang pencipataan lapangan pekerjaan baru bisa terwujud dengan bertambahnya arus investasi dari luar negeri.
"Perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri harus membuka dialog yang lebih kondusif dengan para serikat pekerja dan serikat buruh sehingga dapat mencari solusi yang win-win solution dalam menyelesaikan setiap permasalahan ketenagakerjaan," terangnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2013 mencapai 7,39 juta orang. Angka itu lebih tinggi dari data Februari 2013 dengan angka pengangguran terbuka 7,17 juta orang.(ydh)

Solidaritas Dunia Mengalir Deras ke Filipina

Kota Tacloban luluh lantak. Aksi penjarahan tak bisa dicegah.

Lokasi↑ amukan Topan Haiyan di Kota Tacloban, Filipina
——————
Dalam satu dekade terakhir, berkat makin canggihnya teknologi informasi, bencana alam di satu negara dengan cepat langsung menarik simpati dan solidaritas penduduk sedunia. Bantuan atas para korban tsunami di Aceh (Indonesia) dan Fukushima (Jepang), topan Katrina di New Orleans (AS), hingga gempa bumi dahsyat di Sichuan (China) dan Haiti dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti solidaritas internasional.
Solidaritas itu terulang lagi di Filipina ketika pulau-pulau bagian tengah di negeri itu akhir pekan lalu hancur lebur oleh amukan Topan Haiyan. Banyak jiwa terenggut dan mereka yang selamat kehilangan tempat tinggal. Namun, dalam hitungan jam, bencana itu menyebar pesat ke penjuru dunia melalui jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook dan berbagai simpati mengalir ke laman-laman sejenis disertai dengan kesiapan bantuan logistik dan darurat.
Perasaan duka yang mendalam tidak hanya dirasakan oleh Presiden Filipina, Benigno Aquino, dan rakyatnya. Kesedihan turut dirasakan oleh para pemimpin dunia dan juga masyarakat internasional atas bencana yang diembuskan Haiyan, yang dinilai kalangan pengamat sebagai topan terdahsyat yang pernah mereka pantau.
Seperti pada aksi-aksi kemanusiaan sebelumnya, untuk solidaritas bencana ini, perbedaan budaya dan keyakinan dikesampingkan. Mulai dari negara-negara Arab, Barat, hingga Tahta Suci Vatikan telah memberi simpati dan dukungan bagi para korban topan di Filipina bagian tengah ini.
Laman GMA Network, Senin 11 November 2013 melansir beberapa pernyataan para pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, hingga Perdana Menteri Australia, Tony Abbott.
Obama pada Senin waktu Manila menyampaikan simpati mendalamnya bagi seluruh warga Filipina akibat banyaknya korban jiwa yang berjatuhan setelah diterjang Topan Monster Haiyan atau di Filipina kerap disebut Yolanda. Pernyataan dukanya itu tertulis dalam situs Gedung Putih.
Dalam pernyatannya, Obama dan sang istri, Michelle Obama, yakin warga Filipina dapat kembali bangkit pasca dihajar bencana Topan Haiyan.
"Michelle dan saya merasakan kesedihan yang mendalam dengan adanya kehilangan nyawa dan kerusakan besar yang diakibatkan Topan Super Yolanda. Namun, kami yakin dengan daya tahan warga Filipina yang hebat dan dengan semangat Bayanihan akan mampu melalui tragedi ini," ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan bagi warga Filipina, Obama mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara tersebut. Presiden ke-45 itu juga mengaku siap membantu Pemerintah Filipina untuk memulihkan situasi di sana.
Kedutaan Besar Filipina di Washington mengatakan tim penyelamat dari Brigade Angkatan Laut (AL) AS telah tiba di Filipina untuk membantu mengevakuasi warga. Tentara militer AS pun tengah dalam perjalanan menuju Filipina dengan menggunakan dua pesawat C-130.
"Doa dan harapan kami akan selalu menyertai jutaan warga yang terkena dampak topan ini," imbuh dia.
Sebagai negara tetangga terdekat, Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, turut menyampaikan duka terdalamnya kepada korban tewas Topan Haiyan. Pernyataan itu disampaikan Najib melalui akun Twitter pribadinya.
"Duka terdalam saya sampaikan kepada mereka yang terkena dampak Topan Super Haiyan. Malaysia siap membantu dan mendukung Pemerintah Filipina," tulis Najib di Twitter pada Minggu malam.
Gema duka yang dirasakan oleh warga Filipina, turut terasa hingga di Uni Emirat Arab. Presiden UAE, Shaikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, mengirimkan pesan kepada Aquino dan berisi rasa dukanya yang mendalam bagi korban Topan Yolanda.
Selain ucapan duka, Pemerintah UAE turut mengucurkan dana senilai US$10 juta atau Rp114 miliar bagi warga Filipina. Indonesia pun secara cepat juga langsung mengerahkan bantuan bagi Filipina, tetangganya di sebelah utara.
Presiden, RI Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu 10 November 2013, memerintahkan jajarannya untuk mempersiapkan bantuan kemanusiaan bagi Filipina yang dilanda bencana.
“Presiden RI telah memerintahkan Kepala BNPB Syamsul Maarif agar mempersiapkan bantuan untuk korban siklon di Filipina,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho.
Menindaklanjuti instruksi Presiden itu, Kepala BNPB menghubungi Duta Besar RI di Filipina dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan SAR Nasional, Polri, serta ASEAN.
BNPB juga berkoordinasi dengan TNI terkait penggunaan pesawat Hercules C-130 untuk mengangkut logistik. BNPB pun mempersiapkan logistik dan personel yang hendak dikirim ke Filipina.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Minh, mengatakan telah mengontak Menteri Luar Negeri Filipina, Albert Del Rosario dan menyampaikan bahwa organisasi ASEAN siap membantu melalui Badan Pusat Penanganan Koordinasi Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre).
"ASEAN bahu-membahu membantu Filipina melalui masa sulit ini dan kami siap menunjukkan semangat ASEAN menunjukkan rasa kepedulian terhadap warga mana pun di kawasan ini," ungkap Le.
Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, turut menyampaikan pernyataan pada Senin ini yang turut berduka terhadap apa yang dilalui oleh penduduk Filipina. Abbott turut berduka, lantaran seorang warga Australia berusia 49 tahun, ikut menjadi salah satu korban tewas.
"Pemerintah Australia sedang memberikan bantuan kekonsuleran kepada keluarganya. Departemen Luar Negeri akan terus melakukan investigasi apakah ada lagi warga Australia lainnya di Filipina yang terpengaruh Topan Haiyan," ujar Abbott.
Pemimpin Umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus pun turut berdoa bagi warga Filipina dari Vatikan. Dilansir lamanInquirer, Fransiskus meminta Umat Katolik lainnya pada Minggu kemarin untuk memberikan bantuan nyata kepada ratusan ribu warga Filipina yang terpaksa menjadi tuna wisma akibat tersapu Topan Haiyan.
Lebih dari 60 ribu orang turut bergabung bersama Paus untuk mendoakan korban Topan Haiyan di alun-alun St Peter.
"Sangat menyedihkan mengetahui begitu banyak korban tewas dalam bencana ini dan dampak kerusakannya pun juga besar. Mari mencoba memberikan bantuan nyata bagi mereka," imbau Fransiskus.
Selain Pemerintah negara sahabat, bantuan juga diulurkan oleh organisasi LSM internasional seperti Oxfam. Mereka mengatakan telah mengirimkan tim penilai dan bantuan medis.
Organisasi Dokter Tanpa Batas (MSF) juga sudah mengirimkan bantuan berupa dua pesawat kargo berisi obat-obatan dan barang bantuan ke Filipina. Tim pertama dilaporkan telah tiba di kota Cebu sejak hari Sabtu, 9 November lalu.
Hal itu disampaikan perwakilan MSF, dalam siaran pers yang diterimaVIVAnews, Senin 11 November 2013. Selain itu mereka turut mengirim 30 personil tambahan termasuk personil medis, logistik dan psikolog yang akan tiba dalam beberapa hari ke depan.
Sayang, distribusi bantuan ini akan terhambat karena akses menuju ke lokasi bencana di kota Tacloban sangat sulit. Hal itu diakui oleh perwakilan UNICEF Filipina, Tomoo Hozumi.
"Masalahnya akses ke daerah bencana masih terbatas, karena banyaknya infrastruktur dan alat komunikasi yang putus akibat dilanda topan," ujarnya. Hal serupa juga dialami oleh organisasi MSF. Mereka mengaku belum dapat mengkaji kebutuhan menyeluruh pengungsi lantaran akses mencapai wilayah bencana sangat sulit.
"Bandar udara Tacloban rusak, sementra jalan banyak yang tertutup dan sambungan telepon nyaris tidak memungkinkan," imbuh perwakilan MSF. Sementara hingga saat ini jumlah korban tewas akibat topan yang berkecepatan 315 kilometer per jam itu telah mencapai angka 10 ribu orang.
Masalah lain
Sementara itu, Pemerintah Filipina sendiri masih tidak percaya akan malapetaka yang disebabkan Topan Haiyan. Menteri Dalam Negeri Filipina, Manuel Roxas, bahkan benar-benar kehabisan kata-kata menggambarkan situasi di ibukota Tacloban, Provinsi Leyte, wilayah yang paling parah dihantam Haiyan.
"Dari atas helikopter, Anda dapat melihat dampak kehancuran yang diakibatkan Topan Haiyan. Dari tepi pantai hingga daratan, tidak ada satu pun bangunan yang masih berdiri kokoh. Ini benar-benar mirip dengan bencana Tsunami," ujarnya, merujuk gelombang maut Tsunami yang melumat wilayah-wilayah pesisir Samudera Hindia akhir 2004 silam
"Saya tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan keadaan di sana. Benar-benar mengerikan," lanjut dia, seperti dikutip kantor beritaReuters. Sebanyak 70 sampai 80 persen area di Provinsi Leyte yang menjadi daerah terparah diterjang topan, hancur.
Hingga kini tim penyelamat masih berjuang keras untuk menjangkau kota dan desa di bagian tengah Filipina yang tersapu topan yang di sana disebut Yolanda. Mereka berusaha mendistribusikan bantuan kepada para pengungsi yang masih bertahan hidup.
Menurut data dari PBB, sebagian besar pengungsi tidak memiliki persediaan makanan, air bersih atau obat-obatan. Beberapa pengungsi terlihat mengantri sebagian bantuan logistik berupa nasi dan air yang sudah berhasil didistribusikan.
Sebagian lagi duduk dan hanya memandangi rumah mereka yang rata dengan tanah akibat tersapu topan. Sementara lainnya berjalan menyusuri jalan-jalan di kota Tacloban sambil menutup hidung.
Pasalnya bau mayat sangat menusuk indera penciuman usai kota tersebut dilanda Topan Haiyan.
Operasi evakuasi pun terhambat karena jalan-jalan, bandara dan jembatan hancur terkena terjangan topan atau tertutup puing-puing bangunan.
Sementara jumlah korban tewas yang sebelumnya telah mencapai 10 ribu jiwa, diprediksi bisa bertambah. Hal itu lantaran, petugas penyelamat belum mampu menjangkau daerah-daerah di pelosok di sekitar tepi pantai.
Tugas pihak berwenang di daerah bencana kini makin berat karena muncul masalah lain, yaitu penjarahan. Ketua Organisasi Palang Merah Filipina, Richard Gordon mengatakan massa menyerang truk organisasinya di Jembatan Tanauan, Provinsi Leyte yang membawa makanan, tenda, dan air bersih.
"Ada beberapa pencuri yang beroperasi di sini," ujar Gordon.
Menurut sebuah laporan yang diturunkan harian Sun Star, truk itu membawa makanan dan air yang cukup bagi 25 ribu keluarga. Gordon lantas mencoba menghubungi polisi lokal untuk meminta tolong, tapi tidak ada satu pun orang yang menjawab teleponnya.
Pengakuan adanya aksi penjarahan juga dibenarkan oleh Walikota Tacloban. Tecson John Lim. Menurutnya aksi penjarahan tidak bisa dicegah.
"Ada penjarahan di mal dan supermarket besar. Mereka mengambil semuanya, bahkan peralatan elektronik seperti televisi. Barang-barang itu akan diperdagangkan lalu uangnya digunakan untuk membeli makanan," ujar Lim.
Namun, salah satu pelaku aksi penjarahan, Edward Gualberto, mengaku tidak dapat berbuat hal lain selain menjarah, karena perut dia dan keluarganya perlu diisi setelah tiga hari tak makan.
"Saya sebenarnya orang yang baik. Tapi apabila Anda belum makan selama tiga hari, maka hal paling memalukan sekali pun akan dilakukan demi bertahan hidup," ujar Gualberto seperti dilansir laman GMA Network. (np)
© VIVA.co.id

Tak Perlu Jadi TKI, Ada Dua Ribu Lowongan Kerja di Kab Bandung

SOREANG, (PRLM).- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung mencatat adanya 2.043 lowongan kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kab Bandung. Sebagian besarnya membuka lowongan untuk pekerja perempuan.
Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kab Bandung, H Yusep Jauhar, mengatakan, adanya jumlah lowongan tersebut lebih baik dimanfaatkan pencari kerja. Menurut dia, hal itu lebih baik daripada mencoba peruntungan menjadi TKI informal.
"Kebutuhan pekerja dari perusahaan-perusahan tersebut ada yang bagi tingkat pendidikannya sampai SMP. Saya pikir, pencarian pekerjaan lebih baik dimanfaatkan di tingkat lokal, terutama bagi mereka yang selama ini mencari peruntungan bekerja sebagai TKI informal," tuturnya, Senin (11/11/2013).
Dia mengatakan, kesempatan lowongan pekerjaan tersebut cenderung bertambah setiap tahunnya. Oleh sebab itu pula, menurutnya, pencarian pekerjaan secara domestik merupakan kebijakan yang digerakkan oleh Bupati Kab Bandung Dadang M Naser.
Menurut Yusep, peminat TKI informal selama ini di Kab Bandung cukup tinggi. Dia mengatakan, terdapat kurang lebih 500 orang yang berminat menjadi TKI informal. Hal itu dia katakan dengan merujuk kepada jumlah pengajuan oleh para pencari kerja.
Namun demikian, kata dia, pengajuan yang masuk kepada Disnakertrans Kab Bandung itu tidak dilanjutkan oleh pihaknya dengan mengeluarkan rekomendasi. Soalnya, semenjak tahun 2010 telah ada moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi. (A-204/a-88)***

MIGRANT CARE & SBMI DEMO DUBES ARAB SAUDI

Ratusan massa aksi dari Migrant Care dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) aksi di depan kantor Duta Besar Arab Saudi. Aksi ini merespon nasib ratusan ribu Buruh Migran Indonesia (BMI) yang terancam razia, buruknya pelayanan penjara sumaysi dan ribuan BMI yang terancam deportasi.
Aksi yang dimulai sekitar jam 10.05 WIB ini diawali dengan lantunan Adzan oleh Bobi AM Sekjen SBMI. Menurutnya adzan adalah bentuk seruan kepada perbaikan baik dari negara pengirim maupun negara penerima buruh migran.
Dalam orasinya Bobi AM mengatakan bahwa deportasi adalah bahasa terburuk dalam pergaulan internasional. Pengusiran paksa kepada Buruh Migran merupakan kejahatan kemanusiaan karena negara pengirim dan penerima sama-sama tidak becus mengurai persoalan yang terjadi.
“Pemberian amnesty dihambat dengan data dan exit permit, adalah amnesty setengah hati. Pelayanan amnesti oleh Perwakilan Indonesia menimbulkan petaka karena tidak dipersiapkan secara matang, berbeda jauh dengan Pakistan, India dan Piliphina. Kenaikan anggaran negara kepada Kemlu tidak berbanding lurus dengan pelayanan perlindungan kepada para pengais devisa terbesar kedua setelah migas”. Paparnya
Bobi menganalogikan, Perlindungan itu harus lebih cerdas ketimbang James Bond, lebih keras ketimbang Rambo dalam melindungi warga Amerika. Orasi lainnya disampaikan juga oleh Bariyah Pegiat Migrant Care, Sofie dari DPW SBMI DKI Jakarta, Perwakilan Mahasiswa UNJ, Anis Hidayah Direktur Migrant Care dan Wahyu Susilo Analis Policy Migrant Care.
Anis Hidayah dalam orasinya menuntut kepada Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi :
1.Menyiapkan langkah-langkah perlindungan selama razia dan deportasi berlangsung, sehingga TKI tetap diperlakukan secara manusiawi
2.Melakukan diplomasi dengan pihak Saudi Arabia untuk tidak bersikap diskriminatif dalam proses penegakan hukum karena selama ini warga negara Saudi Arabia yang menjadi para pengguna buruh migran tak berdokumen tak pernah mendapat penghukuman
3.Melakukan diplomasi bersama-sama negara-negara pengirim buruh migran (Philipina, India, Srilanka, Bangladesh, dll) untuk mendesak Saudi Arabia untuk mengakhiri kaffala system yang mempersulit proses pembaruan dokumen bagi buruh migran tak berdokumen.
Kepada Pemerintah Arab Saudi:
1.Memastikan razia dan deportasi tidak menggunakan alat-alat kekerasan dan tetap dalam koridor penegakan HAM, terutama untuk melindungi perempuan dan anak-anak
2.Memastikan perlakuan terhadap buruh migran tak bedokumen yang berada di tarhil/penjara imigrasi secara manusiawi
3.Membuka akses terhadap lembaga-lembaga independen yang melakukan pemantauan/monitoring terhadap proses razia/deportasi terhadap buruh migran tak berdokumen di Saudi Arabia

Aksi ini diramaikan dengan teaterikal penggelandangan Buruh Migran ke Penjara Sumaisyi, perampasan barang-barang dan rebutan makanan akibat pasokan logistik yang kurang.
Aksi menjadi lebih menarik perhatian ketika Masliha menyanyikan secara bersama-sama gubahan lagu “perdamaian” menjadi “deportasi”. Yuk nyanyi bareng, penontoooon keep smile !!
DEPORTASI
Deportasi deportasi……..4x
Banyak yang dideportasi, pemerintah tak peduli 2x
Bingung bingung ku memikirnya
Deportasi deportasi……..4x
Devisanya dari TKI, TKI nya dideportasi 2x
Bingung, bingung ku memikirnya
Wahai kau para pejabat,jangan kau berpangku tangan 2x
Pikirkan pahlawan devisa, nasibnya terlunta-lunta…..
Banyak TKI di rasia, banyak yang masuk penjara
Pembangunan dari TKI, TKInya di deportasi
Bingung, bingung ku memikirnya
By www.sbmi.or.id/migrant-care-sbmi-demo-di-dubes-arab-saudi/

Gerakan Permintaan Informasi Mantan BMI

Salah satu pemanfaatan UU KIP adalah dengan mengirim permintaan segala informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di seluruh lembaga publik.
―――――――
Suswoyo adalah buruh migran asal Banyumas yang pernah merantau ke Brunei Darussalam selama kurang lebih dua tahun. Tak betah dengan perilaku majikan yang keras dan penuh tekanan, ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tiba di Indonesia ia bergabung dengan paguyuban Seruni, sebuah paguyuban yang berada di kaki gunung Slamet Banyumas. Di sini ia belajar banyak hal mengenai pemberdayaan, advokasi, sampai pentingnya keterbukaan informasi publik bagi buruh migran.
Bagi Suswoyo, informasi-informasi sangat penting didapat oleh buruh migran, calon buruh migran, atau purna buruh migran. Ia menilai selama ini informasi-informasi yang disediakan pemerintah pusat atau daerah sangatlah kurang. Akibatnya banyak TKI yang kurang informasi dan pada tahap lebih lanjut mengalami konflik komunikasi dengan majikannya.
Suswoyo mencontohkan informasi mengenai biaya pemberangkatan TKI yang tidak ditetapkan secara jelas sehingga PPTKIS pun bisa ‘bermain’ dengan biaya penempatan. Memang ada beberapa biaya penempatan negara tujuan yang sudah ditetapkan pemerintah, namun tak seluruhnya ditetapkan atau dibuka.
“Ihwal biaya penempatan ini rentan, calon TKI rawan ditipu oleh calo atau agen perekrut. Jika ada rincian jelas atau penetapan jelas mengenai biaya, tentu pungutan liar bisa diminimalisir. Di Banyumas sendiri sudah ada TKI yang menuntut adanya penetapan biaya pemberangkatan,”ujar Suswoyo.
Suwoyo dengan Paguyuban Seruni kemudian melakukan gerakan permintaan informasi ke beberapa lembaga, salah satunya adalah ke Disnaker Banyumas. Pengalamannya dalam meminta informasi publik memunculkan temuan-temuan baru.
“Mengenai daftar PPTKIS misalnya, seharusnya daftar PPTKIS itu diperbaiki, yang sudah ijin siapa, yang belum ijin siapa,”ucap Suswoyo.
Dalam daftar PPTKIS itu, baiknya pemerintah juga mengecek kerja PPTKIS di lapangan. Ini dilakukan untuk meminimalisir calo-calo yang sering blusukan ke desa-desa untuk merekrut tenaga kerja. Pemerintah desa juga baiknya kenal mana PPTKIS yang benar dan mana yang bodong. Menurut pengalaman Suswoyo, desa sendiri tidak tahu bagaimana legalitas dan penanggung jawab PPTKIS.

6.000 Anak TKI di luar nikah tetap dapat status hukum

MERDEKA.COM. Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Wardana mengatakan, tenaga kerja indonesia (TKI) yang melahirkan anak hasil pernikahan siri atau karena diperkosa oleh majikannya, tetap mendapat status hukum yang jelas sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). "Anak-anak ini sebenarnya hasil perkawinan yang tidak didukung legalitas. Kita ingin memberi kejelasan status hukum mereka dengan memberikan surat keterangan kelahiran," kata dia saat menjemput ratusan TKI overstay dari Jeddah di Lounge TKI Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Minggu (10/11). Menurut Wardana, kebijakan tersebut merupakan hasil pembicaraan antarkementerian termasuk termasuk fatwa hukum dari Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Agama. "Anak itu kita masukkan aspek legalitasnya, jadi saat pulang, mereka sudah berstatus WNI," katanya. Dia menambahkan, tidak semua TKI yang telah punya anak hasil hubungan dengan majikannya itu ditelantarkan. Ada juga yang bertanggung jawab dengan menyusul mereka ke Indonesia. "Ada suaminya yang mau menyusul juga. Jadi kita prioritaskan TKI yang rentan- rentan," katanya Saat ini ada sekitar 6.000 anak yang dalam proses untuk mendapatkan status hukum. Anak-anak ini di antaranya masih bersama ibunya di luar negeri dan ada juga yang sudah dipulangkan. "Ini hasil pendataan kita saat memberi kesempatan para TKI untuk mendaftarkan dokumen status anaknya," katanya. Sumber: Merdeka.com

Ribuan Tenaga Kerja Filipina Disinyalir Bakal Serbu RI

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pelaksanaan Asean Economic Community (AEC) 2015, tak akan lama lagi. Tenaga kerja Indonesia, harus disiapkan untuk menghadapi pasar bebas Asean tersebut. Karena, disinyalir ribuan tenaga kerja asal Filipina akan menyerbu pasar kerja di Tanah Air, terutama untuk segmen peluang kerja kelas menengah.
Hal tersebut, diungkapkan oleh Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Arief Yahya. Menurut Arief, saat ini masyarakat Indonesia dihadapkan pada perdagangan bebas AEC 2015. Di moment, tersebut tingkat persaingan usaha akan ketat. Apalagi, arus lalu lintas produk dari luar negeri akan masuk dan membanjiri pasar dalam negeri.
Tak hanya itu saja, menurut Arief, saar pasar bebas Asia dibuka, tingkat persaingan di dunia kerja pun akan semakin ketat. Karena, akan banyak tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di perusahaan yang ada di dalam negeri. "Ini perlu diwaspadai oleh kita semua, karena kalau tidak siap maka kita akan menjadi market bagi produk asing dan kita akan menjadi penonton di rumah kita sendiri,’’ ujar Arief di sela peresmian gedung Assesment Center Indonesia di Bandung, Senin (11/11).
Menurut Arief, yang perlu diwaspadai adalah ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perdagangan bebas AEC 2015. Oleh karena itu, kualitas produk dan sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Khusus peningkatan sumber daya manusia, harus menjadi prioritas terutama masalah pengembangan kualitasnya.
"Saya prediksikan pada tahun 2015 nanti, ribuan tenaga kerja dari Filipina akan masuk dan menyerbu pasar kerja di tanah air. Khususnya untuk level tenaga kerja di kelas menengah," tegasnya.
Dikatakan Arief, masuknya ribuan tenaga kerja asal Filipina ke Indonesia tentunya harus diwaspadai. Kondisi tersebut, kata dia, sudah terjadi di Singapura dan Dubai. Di kedua negara tersebut, tenaga kerja asal Filipina, telah mendominasi dunia kerja kelas menengah. Bahkan, mereka sudah banyak yang mulai bekerja di Australia. "Tenaga kerja asal Filipina itu bahasa Inggrisnya lebih bagus dari kita. Biaya upahnya pun relatif lebih murah," katanya.
Menurutnya, tenaga kerja asal Filipina memang bisa menjadi ancaman bagi para tenaga kerja dalam negeri. Apalagi, selama ini mereka pun telah mengisi dunia kerja yang ada di mal-mal besar yang ada di dunia. Khususnya di Singapura, Dubai, dan Australia. "Kami berharap, masyarakat dan semua pihak dapat lebih bersiap menghadapi itu, sehingga nantinya tidak kalah bersaing," katanya.
Red:Dewi Mardiani
Rep:Arie Lukihardianti

Hari Gini Masih Ada Main Cekal atau Tolak Penerbangan TKI Tanpa KTKLN?

Beberapa pejabat dan staff BP3TKI Mataram menghubungi Kami di redaksi, setelah kami coba meluruskan bahwa aksi Main Cekal atau Tolak Penerbangan TKI Tanpa KTKLN yang mereka lakukan di Bandara Internasional Lombok itu adalah melanggar hukum, karena dilakukan tanpa prosedur. Lebih- lebih kawan-kawan BMI/TKI cuti harus dipaksa bayar Asuransi TKI dan bayar tes medis (yang juga tanpa dasar hukum). Kami juga menginformasikan ke Mereka (BP3TKI Mataram) bahwa Surat Edaran Moh Jumhur Hidayat itu sudah tidak berlaku dan harus tunduk pada Peraturan Menteri yang baru (04/2013 soal re-entry) yang TIDAK LAGI Syaratkan Kepemilikan KTKLN. Sayang sekali, Mereka (BP3TKI Mataram) bersikukuh bahwa mereka berhak main tolak penerbangan setiap TKI tanpa KTKLN, saat ditanya apakah BP3TKI memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi Administratif pada TKI tanpa KTKLN? ehh jawabnya cuma menjalankan Perintah Pak Jumhur. Aduh ampun pemerintah...! ==================== Mohon bantuan kawan-kawab BMI/TKI asal Lombok atau Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berbagi pengalaman terkait KTKLN, (proses mengurus, saat di Bandara, dll) sumber www.facebook.com/story.php?story_fbid=639358426116005&id=394404890611361&refid=48

Bentrokan di Arab Saudi, dua tewas

Dua orang tewas dan puluhan cedera dalam bentrokan antara polisi Arab Saudi dengan pekerja pendatang di ibukota Riyadh.
Sebuah pernyataan polisi menyebutkan ratusan orang ditangkap di kawasan Manfuhah.
Hari Minggu 10 November, atau sehari setelah kerusuhan, polisi tampak berjaga-jaga di Manfuhah dengan dibantu oleh pasukan khusus dan satuan Pengawal Nasional.
Tak jauh dari lokasi kerusuhan, ratusan orang mengangkat barang-barangnya ke bus polisi yang akan membawa mereka ke tempat penahanan imigrasi sambil menunggu pemulangan ke negara asalnya.
Video yang ditayangkan di media sosial memperlihatkan aparat keamanan menggunakan pentungan untuk membubarkan para pekerja pendatang, Sabtu (09/10) malam waktu setempat.
Polisi mengatakan mereka turun tangan setelah terjadi kerusuhan karena pekerja pendatang di kawasan Manfuhah menyerang warga Saudi dan warga asing lain dengan batu dan pisau.
Salah seorang yang tewas disebutkan warga Saudi sementara korban lainnya tidak diidentifikasi. Sementara itu 70 orang cedera dan polisi sudah menangkap sedikitnya 560 orang akibat kerusuhan tersebut.
Upaya pemulangan
Pemerintah Arab Saudi pekan lalu mulai memulangkan pekerja pendatang yang tidak memiliki izin setelah berakhirnya batas waktu untuk pemutihan izin kerja.
Para pekerja pendatang yang tidak mendapat izin untuk sementara dikumpulkan di pusat penahanan imigrasi sebelum dideportasi ke negara masing-masing.
Sekitar satu juta warga Bangladesh, India, Filipina, Nepal, Pakistan, dan Indonesia diperkirakan akan meninggalkan Saudi karena tidak mendapat izin kerja.
Sementara sekitar empat juta pekerja pendatang berhasil mendapat izin sebelum berakhirnya batas waktu Minggu 3 November pekan lalu.
Arab Saudi berupaya untuk mengurangi ketergantungan atas pekerja asing walaupun sebagian besar yang terkena dampak dari kebijakan ini adalah pekerjaan kasar yang umumnya tidak diinginkan warga setempat.
Negara perekonomian terbesar di dunia Arab ini dilaporkan menghadapi tingkat pengangguran sebesar 12% di kalangan warganya sendiri

Jenazah Seluruh Korban Heli Jatuh Tiba di Tarakan

BALIKPAPAN- Jenazah 13 korban tewas dalam peristiwa jatuhnya Helikopter Mi-17 di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, tiba di Tarakan. Proses pengankutan jenazah berlangsung dua kali.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Minggu, (10/11/2013) dari Tarakan, 11 jenazah yang dibungkus dalam delapan kantong mayat lebih dulu tiba sekira pukul 16.00 Wita. Dua setengah jam berselang, dua jenazah dalam dua kantong mayat kembali mendarat di Tarakan.
Dari seluruh jenazah tersebut, enam di antaranya merupakan warga Desa Apoping, Kecamatan Bahau Ulu, yang jarak tempuhnya sekira 10 menit dari lokasi kejadian melalui jalur udara (helikopter). Rencananya, jenazah akan dikirim ke desa mereka besok.
Seperti diberitakan, pada evakuasi pertama siang tadi, tim menemukan 11 jenazah. Dua lainnya diperkirakan terjebak di badan helikopter yang telah hancur.
Jatuhnya helikopter milik Kodam VI/Mulawarman pada Sabtu kemarin pagi, diduga lantaran angin yang bertiup kencang saat heli akan mendarat di sekitar Pospamtas Bulun (pos perbatasan Kabupaten Malinau-Serawak, Malaysia) di Desa Apoping. Sebanyak 13 orang di dalamnya tewas, sementara enam lainnya selamat dan langsung dievakuasi sore kemarin. Tujuh korban merupakan personel TNI dan sisanya warga sipil.
(hol)

Polda Metro Amankan 9 Calon TKI Ilegal di Bandara Soekarno Hatta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengamankan 9 calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim secara ilegal ke Abu Dhabi melalui terminal 2D Bandara Soekarno Hatta.
9 Orang calon TKI tersebut sebelumnya telah melalui proses perekrutan ilegal yakni direkrut oleh perorangan melalui tersangka LK. Proses perekrutannya tanpa melalui prosedur pelatihan yang diwajibkan sesuai UU no 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan kejadian berawal pada Jumat (25/10/2013) pukul 04.00 wib di terminal 2D Bandara Soekarno Hatta ditemukan perempuan bernama Ai Samsiah binti Nunur Sulaeman (27) warga Sukabumi, Jawa Barat.
"Rencananya Samsiah akan diberangkatkan ke Abu Dhabi, Dubai melalui Bandar Seri Bengawan dengan pesawat Royal Brunei. Dari tangannya disita satu lembar medical report," ungkap Rikwanto, Minggu (10/11/2013).
Lalu pukul 03.00 ditempat yang sama diamankan pula 8 perempuan calon TKI yang rencananya dipekerjakan di Abu Dhabi.
Delapan orang tersebut yakni : Fatimah (38) warga Lampung, Listiyah (38) warga Banyuwangi, Eka Suryani (23) warga Purwakarta, Komariah (42) warga Blitar, Siti Maesaroh (23) warga Cianjur, Juriah (30) warga Indramayu, Masiroh (34) warga Purwakarta, dan Sulastri (43) warga Banyuwangi.
Sebelum diberangkatkan, para calon TKI tersebut ditambung oleh PT Crystal Biru Meligo (PT CBM) milik tersangka Arman di Jl Asem Baris, Tebet, Jaksel.
Atas perbuatannya, tersangka LK dan Arman dikenakan Pasal 102 huruf a menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri jo pasal 4 orang perorangan dilarang menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri.

OJK Menyasar TKI Kelola Keuangan Dengan Baik dan Benar

KBRN, Kuala Lumpur : Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2011, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, otoritas jasa keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan (1) agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselennggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, (2) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan (3)mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Bidang Edukasi dan Perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lasmaida Gultom, di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), di Kuala Lumpur Malaysia, Minggu (10/11/2013)
Dengan menyasar kepada sejumlah tenaga kerja Indonesia yang merupakan warga Negara pengahasil desiva ini, perlu diberikan edukasi yang benar dan tararah agar TKI mampu mengelola keuangan dari gaji yang diperolehnya sehingga mereka dapat mengelola uang kirimannya dari luar negeri (remitansi) dengan benar dan tepat guna.,” jelasnya.
Menurut Lasmaida , ada lima target yang diharapkan dari edukasi itu yakni (1) dapat memberikan pemahaman mengenai cara mengelola pendapatannya secara bijak dari penghasilan TKI selama bekerja di luar negeri, (2) memberikan pemahaman dunia perbankan dan pentingnya memiliki tabungan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan keuangan setelah tidak menjadi TKI, (3) memberikan informasicara menukar uang asing dan mengirim uang serta mengelolanya dengan tepat guna sehingga dapat menyejahterakan keluarga TKI di tanah air, (4) memberikan pengetahuan dasar pinjaman, dan (5) memberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki asuransi dalam rangka mengurangi risiko keuangan yang dapat terjadi dalam proses pencapaian tujuan keuangan.
“Jika target ini dapat terpenuhi maka sejahteralah TKI,” tegas Lasmaida.
Selain Kuala Lumpur Malaysia yang memiliki kuota terbanyak mempekerjakan TKI asal Indonesia,OJK juga melakukan hal serupa,pada TKI di Hongkong,Korea dan Arab Saudi. (Besty Simatupang/WDA)

Pesawat Garuda Delay 6,5 Jam, TKI Overstay Marah-marah

Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melebihi ijin tinggal (overstayed) saat tiba di Indonesia dari Arab Saudi di terminal 2 TKI lounge, Soekarno Hatta. (Antara/Lucky.R)


Liputan6.com, Jakarta : Pesawat Garuda Indonesia pengangkut 484 Tenaga Kerja Indonesia overstay atau melebihi masa tinggal di Arab Saudi mengalami kerusakan saat berada di Bandara Internasional King Abdul Azis, Jeddah. Akibatnya, pemulangan para TKI itu mengalami keterlambatan.
"Terlambat karena ada kerusakan, terus diperbaiki. Tapi alhamdulillah saya bahagia bisa tiba," ujar Lela, TKI yang sudah bekerja selama 5 tahun di Arab Saudi, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Minggu (10/11/2013).
Rombongan para TKI ini semula dijadwalkan akan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 13.00 WIB. Namun, karena kerusakan itu, para TKI itu baru tiba sekitar pukul 19.30 WIB. Terlambat sekitar 6,5 jam.
Salah satu TKI yang tidak mau disebut namanya mengatakan, keterlambatan tersebut menyebabkan sejumlah TKI sempat gelisah dan marah-marah di Bandara King Abdul Aziz. Sebab, pesawat Garuda yang mengalami kerusakan roda tak kunjung kelar perbaikannya.
Namun, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan, mengenai jadwal pesawat yangdelay merupakan hal yang umum terjadi.
"Ada TKI yang marah-marah karena ban pesawat rusak. Jadi take off terlambat itu biasa lah. Kita juga suka ngeluh kalau kalau pesawatdelay," ujar Jumhur.
Meskipun keberangkatan mereka ke Tanah Air sempat terlambat, wajah para TKI yang pada umumnya perempuan dan anak-anak itu terlihat lega dan senang saat tiba di Bandara Soekarno Hatta. Sebab, mereka akhirnya dapat menginjakkan kaki di Tanah Air setelah sekian lama tertampung di penjara imigrasi Sumaisyi, Arab Saudi.
"Alhamdulillah. Saya gembira. Saya kerja di Riyad sudah 7 tahun. Sendiri. Keluarga di kampung. Saya tidak mau kerja lagi. Sudah tua," ujar salah seorang TKI yange enggan disebutkan namanya itu. (Eks)

Arab Saudi Keluarkan Kebijakan Baru Terkait TKI

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur mengatakan, langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia berhasil mengubah kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait dengan tenaga kerja Indoniesia (TKI). Pemerintah Saudi memberi kesempatan kepada TKI untuk meproses izin kerja mereka, meski tenggat amnesti telah berakhir 3 November 2013.
»Kebijakannya mulai berlaku hari ini, bagi yang ingin bekerja kembali di Arab dibuka kesempatan untuk mendaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja,” ujar Gatot saat dihubungi melalui telepon, Ahad, 10 November 2013.
Gatot berharap kebijakan pemerintah Saudi itu menjadi angin segar di tengah sengkarut masalah TKI di negara itu (Baca: TKI Arab Overstay Hari Ini Kembali ke Tanah Air). Karena itu dia akan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut Gatot, ke depan, pemerintah Arab Saudi hanya menizinkan buruh migran bekerja di perusahaan besar. Sedangkan lapangan kerja disektor-sektro kecil hanya bisa diisi oleh pekerja-pekerja domestik. Mulai Oktober 2013 silam, Pemerintah Arab Saudi menerapkan Undang-Undang Perlindungan terhadap Pekerja Domestik.
Pasca berakhirnya program amnesti pada 3 November 2013 silam, terdapat 70 ribu lebih TKI yang tidak mendapatkan dokumen amnesti. Dari jumlah itu, sebanyak 7.885 siap dideportasi dan tengah ditampung di pusat detensi imigrasi Arab Saudi, yakni Tarhil Sumayshi di Jeddah. Hari ini, sejumlah 527 orang TKI yang dideportasi akan datang di Bandara Soekarno Hatta.
NURUL MAHMUDAH

Polisi Gagalkan Aksi 'Trafficking'

GORONTALO -- Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo Kota berhasil menggagalkan aksi trafficking (perdagangan manusia) di Gorontalo, khususnya delapan wanita di bawah umur yang dipekerjakan di salah satu tempat hiburan.
Kepala Bagian Operasi Polres Gorontalo Kota, AKP Ahmad Yusuf Affandi mengatakan, para wanita yang ditahan tersebut rata-rata berusia 16 hingga 18 tahun, dan semuanya berasal dari Manado, Sulawesi Utara.
Menurutnya, tempat hiburan malam dengan inisial Cafe L itu, polisi juga menyita puluhan botol minuman keras dan menahan 13 orang wanita penghibur dan satu orang pria yang diduga sebagai pemasok.
"Ironisnya, diantara 13 orang tersebut terdapat delapan orang yang masih dibawah umur," kata Yusuf, Ahad (10/11).
Setelah melakukan operasi di sejumlah titik, pihaknya melakukan pemeriksaan di cafe tersebut yang berada di kompleks pelabuhan penyeberangan Kota Gorontalo.
Setelah melakukan pemeriksaan, cafe tersebut ternyata tidak mengantongi surat izin, maupun penjualan minuman keras, namun tetap beroperasi.
"Sasaran kita adalah cafe serta sejumlah tempat hiburan yang dianggap rawan," ujar Yusuf menambahkan.
Menurutnya, sesuai dengan arahan undang-undang maka pihaknya terus melakukan operasi penyakit masyarakat di daerah itu.
Selain itu juga, sesuai dengan hasil rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) sebelumnya, bahwa penyakit masyarakat harus bisa diberantas sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.
Menurut Yusuf, pihaknya masih akan menyelediki lebih lanjut persoalan itu, dan jika terbukti para wanita dibawah umur tersebut adalah korban trafficking, maka pihaknya akan mengenakan undang-undang yang berlaku.
Red:Citra Listya Rini
Sumber:Antara