Hujan es landa sebagian wilayah Surabaya

Surabaya (ANTARA News) - Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Teguh Tri Susanto, mengatakan hujan es melanda sebagian wilayah di Surabaya akibat awan rendah "cumulus nimbus" berlapis yang kurang sempurna.
"Hujan es ini terjadi di daerah Jalan Ahmad Yani ke arah Barat sekitar 5--10 menit, kemudian akan kembali normal seperti hujan pada umumnya," katanya kepada ANTARA melalui seluler, Kamis.
Menurut dia, awan rendahcumulus nimbusitu terbentuk menjelang hujan dengan ketinggian lebih dari 10 ribu kaki di atas "freezing level" di antara suhu baru yang mencapai titik nol derajat Celcius.
Ia menjelaskan proses terjadinya awan rendahcumulus nimbusitu karena kondensasi uap air lewat dingin yang tidak sempurna di atmosfer pada lapisan di atas "freezing level", sehingga terbentuklah pengembunan mendadak, lalu menjadi es.
"Biasanya ukuran es yang dihasilkan relatif kecil karena es akan meleleh setelah jatuh ke tanah, namun apabila terkena warga yang berada di luar rumah akan terasa sakit," katanya.
Ia menjelaskan, hujan es yang terjadi sekitar pukul 17.20 WIB tersebut biasanya terjadi di dataran tinggi seperti pegunungan dengan pertumbuhan awan tersebut secara vertikal dengan luasan area horisontalnya sekitar 3--5 km.
Senada dengan itu, prakirawan BMKG Maritim Perak, Eko Prasetyo, menjelaskan terjadinya hujan es tersebut dikarenakan endapan atmosfer yang turun akibat suhu relatif hangat sehingga tidak semua mencair dengan sempurna.
"Terjadinya hujan es tersebut juga bisa dikarenakan endapan atmosfer yang turun karena suhu relatif hangat sehingga tidak semua mencair dengan sempurna dan hujan es tersebut cenderung tidak berbahaya," katanya.
Fakta itu dibenarkan warga Wonocolo, Surabaya, M Afif. "Menjelang maghrib, di depan rumah sempat ada butiran es setelah hujan angin, saya senang, karena saya bisa memilih es kecil-kecil di depan rumah," katanya.
Informasi dari sumber lain menyebutkan hujan es melanda kawasan Ketintang, Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Wonocolo, Jemursari, Rungkut, dan sekitarnya.
(KR-FQH)
Editor: Ella Syafputri
Sumber ANTARA News

Miris: Demi SBY, Pemkot Batu “Pinjam Pengungsi”

Tampak para pengungsi letusan Gunung Kelud, tidur nyenyak
Kunjungan SBY ke posko pengungsian korban bencana letusan Gunung Kelud di GOR Ganesa Kota batu (18/02/14) menuai kritik dan banyak kejanggalan. Selain banyak bendera Partai Demokrat yang tiba-tiba bertebaran, ratusan pengungsi juga harus direpotkan, karena demi kedatangan SBY, mereka dipindahkan dari beberapa posko untuk dikumpulkan di Posko GOR Ganesa.
“Haanya demi SBY, tempat kami mengungsi di SD-K dan SMP-K didatangi petugas dari Dinas Pemerintah Kota Batu, misi kedatangan petugas itu adalah untukngebonalias pinjam pengungsi untuk dibawa ke gedung pengungsian di GOR Ganesa (dekat alun-alun Kota Batu), dan Taman Wisata terkenal di Batu yang malam itu juga menjadi tempat pengungsian.” Papar Edi, salah satu pengungsi dari Kecamatan Ngatang Malang.
Dikatakan pula oleh petugas itu (nanti kalau sudah dijenguk SBY) pengungsi akan dikembalikan lagi ke sini lagi. Mendengar ini pengurus SD dan SMP yang ketempatan pengungsi Gunung Kelud keberatan karena ini menyangkut keselamatan nyawa manusia yang perlu ditolong, sehingga hal itu (memindah-mindahkan pengungsi) tidak perlu dilakukan.
Selain “meminjam pengungsi”, kedatangan petugas itu juga akan meminjam toiletknock down untuk dibawa ke pengungsian di GOR Ganesa, tetapi lagi-lagi permintaan itu tidak dikabulkan, karena pengurus di SD/SMP-K juga dalam status dipinjami.
Ternyata yang dijadikan komoditas itu bukan hanya TKI atau buruh migran, melainkan juga pengungsi. Hanya untuk memperlihatkan bahwa mereka mengurus banyak pengungsi saja, Pemkot Batu harus “ngebon” alias meminjam pengungsi dari daerah lain. Inilah Indonesia banyak pejabat yang menjadi penjilat dan mencari muka kepada atasannya walaupun itu harus mengorbankan masyarakat.
Salam,
EP – Juragan pasir Ngantang
Sumber http://kelud.buruhmigran.or.id/02/19/miris-demi-sby-pemkot-batu-pinjam-pengungsi/

Isak Tangis Ibunya Karti, TKW Yordania yang tak ada kabar beritanya

Kurang lebih sepuluh tahun
yang lalu di perkampungan
daerah Tangerang tepatnya di
kampung Pulo Desa Cijeruk RT/
RW 001/001 Kec. Mekar Baru
Tangerang banten, ada seorang
anak gadis yang rela
meninggalkan kedua orang
tuanya untuk pergi ke Negara
orang dengan dalih untuk
merubah nasib dan memperbaiki
ekonomi keluarga.
Karti binti Kartani, itulah
namanya. dia berangkat menjadi
TKW ke Yordania pada tahun
2004 dengan Nomor Pasport AH
414949. Pada Tahun 2005 Karti
pernah menghubungi keluarga
lewat telepon milik tetangga. dia
juga pernah mengirimkan uang
lewat cek/wesel post pada Tahun
2006. Karena orang tuanya tidak
tahu, maka wesel post itu
didiamkan saja. Baru pada Tahun
2007 hal itu ditanyakan kepada
keluarganya yang lebih
mengetahui. Tetapi karena wesel
post sudah Expaired maka tidak
bisa dicairkan. Sejak Tahun 2008
sampai dengan sekarang, Karti
tidak ada pulang dan tidak ada
kabarnya lagi. Keluarga
berharap sekali bisa
mendapatkan kejelasan
kabarnya.
berbagai upaya telah dilakukan
untuk mendapatkan kabar
tentang anaknya. Namun hingga
kini, sepuluh tahun telah berlalu,
tak ada kejelasan kabar tentang
nasibnya. Hanya ucapan terahir
ketika hendak berangkat yang
selalu terngiang di benak
Ibunya.
"Bu kalau nanti adek mau sunat
tunggu karti pulang dari jordan
biar bisa di rayain..." kata Karti
ketika hendak pergi
meninggalkan keluarganya.
Adeknya kini sudah tumbuh
dewasa, namun Karti tak pulang-
pulang juga.
Raut wajah kedua orang tua
Karti tampak sendu,
mencerminkan sebuah
pengharapan. Mereka sangat
menanti kedatangan Anaknya
yang sekian lama entah kemana.
Do'a tak henti-hentinya mereka
Panjatkan agar Tuhan
melindungi anaknya dan bisa
kembali ke Keluarga dalam
keadaan baik-baik saja. Setiap
kali ada Mobil Travel yang
masuk kekampungnya, Ibunya
selalu bergegas berlari keluar
rumah untuk melihat siapa yang
pulang. Dalam hati berharap
bahwa yang Karti Pulang.
Namun selalu kekecewaan yang
selalu mereka dapatkan,
Linangan air matapun
berjatuhan.
Sesekali ketika Bu Jumi ibunya
Karti teringat anaknya, hanya
isak tangis yang bisa sedikit
mengobati kegundahan hatinya.
"Karti, Kapan kau pulang nak?
kau disana sehat-sehat saja kan
nak...! ibu sangat
merindukanmu. sekiranya kau
masih hidup kenapa kau tak
kembali nak? kalau Kau sudah
berpulang, kenapa tak ada
kabar berita kematianmu nak?"
sambil berlinang air mata, Ibu
Jumi merancau sendiri.
Entah sudah berapa banyak
linangan air mata yang sudah
ditumpahkan Ibu Jumi selama
sepuluh tahun jika diukur
dengan liter.
Sekiranya ada sahabat yang
pernah mengenal atau
mengetahui kabarnya, Mohon
Inbok ke TKI Belajar Berkarya.
Kalau diantara sahabat ada yang
punya koneksi ke pejabat terkait,
mohon bantuannya untuk
disampaikan. Agar supaya Pak
Kartani dan Bu Jumi (Kedua
orang tua Karti) bisa
mendapatkan kejelasan kabar
anaknya.
Mohon Do'anya semoga Pak
Kartani dan Ibu diberikan
kesabaran dan ketabahan dalam
menghadapi Cobaan ini. Semoga
melalui tulisan ini mereka bisa
mendapatkan kejelasan kabar
berita anaknya. Aamiin....
Mohon bantuannya juga untuk
di Share...
Ditulis oleh Bang Tono
berdasarkan keterangan
Bpk Ahmad Manan

Makam TKI Asal Binjai Dibongkar Untuk Otopsi

Binjai. Guna mencari tahu kepastian penyebab kematian TKI asal Kota Binjai,Sumatera Utara, Nita Boru Hutahuruk, yang jenazahnya ditemukan oleh Polairut Polda Riau beberapa waktu lalu, Polda Riau bekerjasama dengan polres Binjai, Kamis (20/2), membongkar kembali makam korban. Pembokaran makam ini dilakukan untuk kebutuhan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Lihat video dihttp://youtu.be/03NYhXFP5n8
Editor: Imam Suwandi
Sumber Metrotvnews.com

Tak Ahli, Buruh Lebih Baik Kerja di Tanah Air daripada Jadi TKI

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan buruh Indonesia yang tak memiliki keahlian untuk bekerja saja di tanah air ketimbang harus mengais rezeki di negeri orang.
Pernyataan ini menanggapi kenaikan upah minimum yang ternyata dapat memperlambat penyerapan tenaga kerja, sehingga ikut mengerek tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi mengungkapkan, pemerintah menganggap bahwa seluruh negara harus menghapus upah murah dalam sistem penggajian buruh, termasuk di Indonesia.
"Pemerintah cuma lebih melihat secara politik dan memandang memang tidak ada lagi di dunia ini buruh murah. Tapi kan harus disesuaikan dengan kondisi kita tergantungskill. Kalau tidak punya, bukankah lebih baik kerja di sini daripada jadi TKI atau budak di negara lain," tegas dia di JCC, Kamis (20/2/2014).
Pemerintah, tambah Sofjan, hanya memberikan janji berupa kesempatan kerja tanpa berupaya merealisasikannya. "Pemerintah boleh bikinstatement-statementbagus tapi tidak dikasih kerjaan. Bayangkan dari 2,5 juta orang (pengangguran) per tahun, sebanyak satu juta orangnya tidak dapat pekerjaan," tutur dia.
Dengan kondisi ini, dia menyebut, pantaslah jika ekonomi Indonesia kesulitan untuk tumbuh 6%. Meski begitu, Sofjan mengakui, ada keunggulan tenaga kerja Indonesia dibandingkan tenaga kerja dari luar negeri.
"Memang upah kita lebih murah, tapi kita lebih unggul, bisa kompetitif. Tapi paling penting tenaga kerja kita pelan-pelan dididik, diberikan pelatihan supaya upah dan produktivitasnya naik," tandas Sofjan.
Sebelumnya, pemerintah mengakui koreksi pertumbuhan ekonomi dari 6% menjadi kisaran 5,8%-6% di tahun ini akan mendorong tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penurunan kesempatan kerja akibat kenaikan upah minimum.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Armida Alisjahbana mengatakan, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap sebanyak 200-250 ribu tenaga kerja.
Sayangnya, tambah dia, karena proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, tingkat pengangguran di 2014 berada di kisaran 5,7%-6% atau meningkat dari asumsi APBN sekitar 5,7%-5,9%. Sedangkan tingkat kemiskinan dari 9%-10,5% dalam APBN 2014 menjadi 10,54%-10,75%.
"Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 6,14% karena penurunan elastisitas kesempatan kerja. Ini merupakan dampak dari kenaikan upah minimun industri padat karya yang sensitif terhadap penciptaan lapangan kerja formal," ungkap Armida.
Penyesuaian upah minimum, lanjutnya, terjadi di beberapa provinsi, kabupaten/kota dan turut mempengaruhi perkembangan industri padat karya. "Tekanan kenaikan upah minimum memberatkan dampak kepada kelompok tertentu kehilangan pekerjaan sebesar 30%," jelas Armida.
Pada 2014, dia menyebut, pemerintah mematok target 800 ribu sampai 1 juta angkatan kerja dengan perekonomian Indonesia yang tercatat sekitar 5,8%-6%. Sementara jumlah kepala keluarga (KK) yang terserap sekitar 1,2 juta-1,3 juta dan TPT berada di kisaran 5,7%-6%.
"Angka ini membaik dari realisasi 2013 dengan pertumbuhan ekonomi 5,78%, namun menyumbang 140 ribu angkatan kerja dengan capaian TPT 6,25%. Diharapkan tingkat pengangguran di 2025 menyusut menjadi 4%-5%," tukas Armida. (Fik/Nrm
Sumber
liputan6.com

Anggota DPR Saweran untuk Selamatkan TKW Satinah

Jakarta - Seorang TKW bernama Satinah divonis mati di Saudi Arabia karena membunuh dan mengambil uang majikannya. Pemerintah Indonesia diharuskan membayar diyat (tebusan) sebesar Rp 21 miliar untuk membebaskan Satinah sebelum tanggal 3 April 2014.
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung telah membicarakan masalah ini kepada pemerintah. Namun pemerintah tidak memiliki anggaran untuk itu.
"Karena ada hukuman terhadap Satinah dan kita disuruh bayar Rp 21 miliar maka teman-teman migrant care berinisiatif bergotong royong mengumpulkan dana untuk saudari Satinah. Jangan dilihat jumlah nyawanya, tapi ini untuk Indonesia," ujar Pramono di kantornya, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).
Memang permasalahan TKI dan TKW seringkali terkesan kurang mendapat perhatian. Menurut Pramono hal ini harus dihilangkan.
"Kita selalu tergagap-gagap kalau ada TKI mau dihukum kita tak beri perlindungan secara menyeluruh, jangan TKI dibutuhkan hanya kepentingan bisnis saja. Ini kan sebuah kenyataan di mana kita terlambat. Kita baru tergopoh-gopoh kalau ada yang mau dihukum pancung," tutur Pramono.
Pramono kemudian menyumbang dana sebesar Rp 10 juta dan dimasukan ke dalam kotak yang disediakan Migrant Care. Dilanjutkan kemudian sumbangan dari politisi PDIP yang merupakan anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka.
"Jangan dilihat nominalnya , tapi saya harap masyarakat juga ikut gotong-royong," kata Pramono kemudian.
Sumber
DETIKNEWS

Pencabutan Moratorium: Antara Kepentingan dan Harga diri Bangsa

Tolak Pengiriman TKI ke Negara Zona Merah TKI seperti Malaysia dan Arab Saudi

Pengiriman pekerja migran dari nusantara sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Geliat pengiriman buruh migran ke Arab Saudi semakin marak sejak tahun 1980-an ketika terjadi lonjakan ekonomi Arab Saudi dari hasil eksplorasi minyak bumi. Sampai saat ini ada sekitar 1 juta lebih buruh migran yang mencari peruntungan di negara petro dolar ini. Hampir 90 % penempatan buruh migran Indonesia di Saudi ada pada sektor informal yakni sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT).
Dalam perjalanannya banyak buruh migran atau TKI yang berhasil memperbaiki ekonomi keluarganya, tapi tak sedikit pula yang gagal dalam memperbaiki nasibnya. Ketika amnesti diberlakukan tercatat ada 100 ribu lebih buruh migran overstay sesuai data yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah. Itupun belum yang termasuk ditangani oleh KBRI Riyadh. Jumlah tersebut yang mendaftarkan diri untuk memperoleh SPLP, belum jumlah yang belum mendaftarkan diri karena berbagai alasan.
Banyaknya pekerja migran overstay di Saudi Arabia bermula dari berbagai permasalahan yang menjadi satu :
1. Lemahnya filter persyaratan oleh pemerintah dan PJTKI. Dalam faktor pendidikan misalnya, terbukti masih banyaknya BMU yang buta huruf bekerja di Saudi.
2. Tidak adanya kejelasan fungsi dan peran PJTKI, yang ada hanya berperan sebagai mesin pemeras saja.
3. Tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang jelas terhadap TKI.
4. Lemahnya SDM dan kinerja KBRI/KJRI dalam menjalankan tugas kewajiban Negara.
5. Tidak adanya kontrol dari pusat (Kemlu) terhadap kinerja bawahannya, yakni KBRI/KJRI
Kemarahan BMI di Saudi Arabia semakin menjadi ketika mendengar moratorium akan dibuka yang dibarengi adanya kabar bahwa Menakertrans, Muhaimin Iskandar datang ke Riyadh Arab Saudi untuk penandatanganan kontrak. Kami menyatakan bukannya tidak setuju dengan pencabutan moratorium. Persoalannya sampai sejauh ini pihak pemerintah belum dan tidak memperbaiki/menyelesaikan permasalahan BMI/TKI yg selama ini terjadi. Tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah semenjak bulan Agustus 2011 saat moratorium di berlakukan.
Mungkin ada seribuan BMI yang menjadi penghuni penjara di Arab Saudi dan ada sebagian dari mereka yang memang tidak bersalah. Kurangnya pengawasan dan advokasi dari pemerintah menyebabkan lambatnya proses peradilan. Berapa ratus buruh migran Indonesia yang terkurung di rumah orang Arab, tidak dipulangkan, gaji tidak dibayar, dan menjadi korban penganiayaan. Terlihat jelas moratorium ini bergulir hanya sebagai bentuk protes pemerintah RI atas eksekusi hukuman pancung terhadap Ruyati beberapa tahun lalu. Bukannya mau menyelesaikan permasalahan yang menimpa BMI di Arab Saudi.
Rupanya pemerintah sudah lupa akan sakit hatinya ketika eksekusi hukuman pancung bagi Ruyati dilaksanakan. Sehingga seolah olah pihak kerajaan Saudi Arabia tidak menghargai pemerintah RI dengan tidak memberitahukannya terlebih dulu. Kami bukan tak percaya dari apa yang akan mereka tandatangani atau sahkan dengan dalih perlindungan dan peningkatan kesejahteraan buruh migran. Tapi kami belum melihat bukti dan kenyataan bahwa pemerintah telah benar-benar melindungi buruh migran sekarang ini.
Sesuai dengan penjelasan di atas maka kami komunitas Buruh Migran Indonesia di Saudi Arabia menyatakan menolak pencabutan moratorium sebelum :
1.
Adanya bentuk perlindungan hukum yang jelas bagi TKI
2.
Adanya pendampingan dan penyelesaian TKI bermasalah di penjara-penjara yang tersebar di seluruh Arab Saudi
3.
Tuntaskan proses pemulangan demua TKIO
4.
Pendataan ulang seluruh TKI yang ada di Saudi Arabia oleh KBRI/KJRI (diantar majikan masing-masing). Sebelum tahun pembrangkatan Agustus 2011 atau sesudah moratorium di berlakukan, pihak BNP2TKI dan atau Kemenakertrans melakukan pendataan ulang lewat PJTKI dan keluarga TKI yang masih punya kerabat yang bekerja di Arab Saudi agar segera melapor ke ke dua intansi ini baik secra online, SMS atau layanan telefon gratis.
5.
Pemulangan TKI yg melebihi kontrak kerja atau bagi mereka yang ingin tetap bekerja pihak pengguna harus membuat perjanjian kerja baru yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecuali pihak pengguna memberikan gaji lebih dari kontrak baru dikarenakan dilihat dari lamanya bekerja atau dari keahliannya.
Sumber http://buruhmigran.or.id/2014/02/20/pencabutan-moratorium-antara-kepentingan-dan-harga-diri-bangsa/

Bos Pabrik Kuali yang Perbudak Pekerja Dituntut 13 Tahun Bui

Yuki juga dituntut membayar uang pengganti Rp17 miliar kepada 62 buruh

Bos pemilik pabrik kuali di Tangerang dituntut 13 tahun penjara
Yuki Irawan, terdakwa kasus perbudakan buruh pabrik kuali di Tangerang dituntut 13 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Tangerang, Rabu 19 Februari 2014.
Selain tuntutan pidana, bos pabrik kuali itu juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp17 miliar, untuk pemulihan mental dan fisik 62 orang buruh yang dipekerjakan paksa.
"Terdakwa harus membayar restitusi pemulihan mental dan fisik para korban Rp17 Miliar kepada 62 buruh dengan subsider 1 tahun penjara," kata JPU saat membacakan tuntutannya di PN Tangerang.
Sementara itu, Slamet Yuwono, kuasa hukum Yuki Irawan mengaku aneh dengan tuntutan JPU yang menurutnya terlalu dipaksakan.
"Tuntutannya berlebihan, dalam persidangan jelas tidak terbukti adanya perbudakan seperti yang dituduhkan, 13 tahun itulebay," kata Slamet usai persidangan.
Sedangkan soal uang pengganti sebesar Rp17 miliar, Slamet menanggapi dingin. Menurutnya, pengajuan uang pengganti itu dilakukan terlalu dini.
Mei 2013 lalu, polisi menggrebek pabrik milik Yuki Irawan (41) karena dia diduga menyekap para buruh dan memaksa mereka untuk bekerja secara tidak wajar.
Praktik perbudakan itu terkuak setelah dua buruh yang bekerja di pabrik tersebut berhasil melarikan diri. Andi Gunawan dan Junaidi kabur setelah tiga bulan dipekerjakan dengan tidak layak.
Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan lima tersangka dan tengah di proses di persidangan, mereka diantaranya Yuki Irawan, Tedi, Rojaya, Sudirman, Nurdin. Mereka dijerat dengan Pasal 333, 351 KUHP dan Pasal 24 UU No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
Pasal 88 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. (umi)
http://m.news.viva.co.id/news/read/482732-bos-pabrik-kuali-yang-perbudak-pekerja-dituntut-13-tahun-bui

Pos pengaduan 24 jam untuk PRT di Saudi

Indonesia dan Saudi meneken perjanjian untuk melindungi pembantu rumah tangga Indonesia.
Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan menyediakan pos pengaduan 24 jam bagi pembantu rumah tanggal asal Indonesia di Saudi.
Penyediaan layanan pengaduan ini rencananya menjadi bagian dari pengawasan atas perlindungan para tenaga kerja Indonesia, kata juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suhartono kepada BBC Indonesia.
"Nantinya akan ada pos pengaduan 24 jam di perwakilan Indonesia dan juga akan ada pos pengaduan yang didirikan perwakilan pihak swasta," ungkap Suhartono usai penandatanganan perjanjian Indonesia -Saudidi Riyadh, hari Rabu (19/02).
Suhartono menjelaskan usai penandatanganan perjanjian perlindungan pembantu rumah tangga asal Indonesia di Saudi, kedua negara akan bertemu lagi untuk membahas hal-hal teknis.
Para pejabat di bawah menteri dari kedua negara akan membicarakan persoalan-persolan teknis melalui forum satuan tugas bersama (joint task force) dan kelompok kerja bersama (joint working group).
"Masih ada beberapa tahapan yang kami siapkan," katanya.
Karena masih ada proses lanjutan tersebut pemerintah Indonesia mengatakan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Saudi yang diperlakukan sejak 2011 belum akan dicabut dalam waktu dekat.
http://m.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140219_pengaduan_tkw?cid=dlvr.it

Prajurit Marinir evakuasi warga antisipasi lahar

ilustrasi Lahar Dingin Kelud Warga melihat kondisi Jembatan Pondok Agung yang rusak di Siman, Kediri, Jawa Timur, Rabu (19/2). Hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Kelud pada Selasa (18/2) sore, berimbas pada meluncurnya lahar dingin dan merobohkan sebagian dinding Waduk Siman. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean) ()

Surabaya (ANTARA News) - Satuan Tugas Marinir TNI AL di Posko Pujon mengerahkan satu peleton pasukan untuk mengevakuasi warga Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, guna mengantisipasi kepungan lahar dingin di wilayah setempat, Rabu sore.
"Pengerahan pasukan itu untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, mengingat hujan deras mengguyur kawasan puncak Gunung Kelud yang tidak menutup kemungkinan menimbulkan bahaya banjir lahar dingin," kata Komandan Satgasmar Letkol Marinir Kurniawan BCP.
Dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Surabaya, ia menjelaskan pengerahan pasukan yang dipimpin Letda Mar Sholeh tersebut menyisir perkampungan Desa Pandansari dan memeriksa satu persatu rumah penduduk.
"Jika ada penghuninya, maka mereka akan diimbau agar segera kembali ke tempat pengungsian, apalagi hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Kelud
sehari sebelumnya telah mengakibatkan banjir lahar dingin hingga memutuskan jalan dan jembatan Pandansari-Selorejo," katanya.
Didampingi Wadansatgas Mayor Marinir Hadi Wibowo, ia mengatakan prajurit Marinir TNI AL tidak hanya melakukan penyisiran di Desa Pandansari, namun mereka juga mengimbau warga untuk kembali ke tempat pengungsian.
"Para prajurit juga sudah lama membantu warga desa setempat untuk melakukan pembersihan masjid, sekolahan, dan rumah warga di Dusun Munjung, Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang," katanya.
Sementara itu, Pos Pengamatan Gunungapi Kelud Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Kediri mencatat cuaca di sekitar puncak Gunung Kelud pada Rabu (19/2) siang hujan dan kabut tebal.
Antisipasi juga dilakukan petugas Polres Kediri. Petugas kepolisian melakukan patroli mencegah warga mendekati kantung lahar pascaerupsi Gunung Kelud (1.730 mdpl) yang ada di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
"Kami patroli, woro-woro, agar warga kembali ke tempat yang aman. Kami juga siapkan armada mengangkut mereka, karena sejumlah warga nekat pulang ke rumahya, walaupun saat ini status Gunung Kelud (1.730 mdpl) masih Awas," kata Wakil Kepala Polres Kediri Kompol Alfian Nurrizal.(*)
Editor: Ruslan Burhani
http://m.antaranews.com/berita/419965/prajurit-marinir-evakuasi-warga-antisipasi-lahar?cid=dlvr.it

Rehabilitasi rumah korban Kelud disiapkan Rp1 triliun

Desa Rusak Suasana rumah-rumah rusak di desa Pandansari, Ngantang, Malang, Jawa Timur, Senin (17/2). Sekitar 300 rumah rusak di desa yang terdekat dengan Gunung Kelud tersebut. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Surabaya (ANTARA Nws) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk merehabilitasi rumah milik warga di sejumlah daerah yang menjadi korban erupsi Gunung Kelud.
"Untuk rehabilitasi kawasan bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun. Tapi, dana sebanyak ini tidak akan ditanggung Pemprov sendirian," ujar Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di Surabaya, Rabu.
Pihaknya mengaku anggaran tersebut ditanggung bersama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kota/kabupaten.
Tidak itu saja, Pemprov Jatim juga membentuk tim gabungan untuk memverifikasi rumah-rumah dan bangunan milik warga yang rusak untuk segera dilakukan pergantian.
Menurut Wagub yang akrab disapa Gus Ipul itu, asumsinya sekitar 20 ribu rumah yang rusak akibat Gunung Kelud meletus pada Kamis (13/2) malam. Asumsi ini didasarkan pada jumlah pengungsi yang mencapai 80 ribu orang. Bila satu keluarga terdiri dari empat orang maka ada sekitar 20 ribu rumah yang harus diperbaiki.
"Tapi, tentunya ada rumah yang cuma rusak gentengnya, tapi ada juga yang rusak berat. Ini yang masih dilakukan pendataan," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.
Gus Ipul juga telah menggelar rapat dengan Biro Kesejahteraan Rakyat. Dalam rapat tersebut dihasilkan bahwa yang menjadi perhatian adalah antisipasi terkait rencana pengumuman Gubernur Jatim tentang status terkini Gunung Kelud, Kamis (20/2).
"Kalau pun besok warga diperbolehkan pulang, bagaimana dengan rumahnya? Apakah bisa ditempati atau tidak? Ini yang juga harus menjadi perhatian," kata Gus Ipul.
Pemprov Jatim, kata dia, bakal mengutamakan rehabilitasi rumah dan sekolah karena merupakan objek vital yang harus segera diperbaiki.
Ditemui di tempat terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim Achmad Iskandar mengacungkan jempol kepada segenap tim gabungan penanganan letusan Gunung Kelud. Selain penanganan sebelum erupsi, hingga rencana setelah erupsi.
"Setiap bencana, yang paling berbahaya justru ketika masa menunggu ketidakjelasan setelahnya. Mau pulang, rumah masih rusak. Kalau di pengungsian juga bosan dan anggarannya keluar terus," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
http://m.antaranews.com/berita/419969/rehabilitasi-rumah-korban-kelud-disiapkan-rp1-triliun?cid=dlvr.it

Gerindra Tolak Penghentian Moratorium TKI Arab Saudi

KBRN, Jakarta : Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi berencana untuk menandatangani perjanjian bilateral(Memorandum of Understanding/MoU)terkait penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Rencananya MoU kedua negara tersebut akan ditandatangani di Riyadh, Arab Saudi pada Rabu (19/2/2014) ini. Artinya, moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi itu bakal segera diakhiri. Rencananya MoU kedua negara tersebut akan ditandatangani di Riyadh, Arab Saudi, pada 19 Februari 2014.
Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Irawan Ronodipuro mengatakan bahwa Partai Gerindra menolak dengan tegas penghentian moratorium antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan pengiriman TKI.
“Janganlah kita menempatkan tenaga kerja kita sebelum ada kepastian dari Pemerintah Arab Saudi. Apakah Pemerintah Arab Saudi dapat menjamin keselamatan tenaga kerja kita disana? Hal ini kan belum bisa dipastikan. Jangan sampai nantinya justru akan menambah masalah baru.” tegas Irawan, di Jakarta, Selasa (18/2/2014) petang.
Irawan juga mengatakan, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh rakyatnya, termasuk rakyat yang bekerja di luar negeri.
“Jangan sampai pemerintah membahayakan rakyatnya sendiri. Sampai saat ini persoalan TKI masih banyak yang belum selesai. Dengan tegas, Gerindra menyatakan bahwa penghentian moratorium TKI Arab Saudi adalah sebuah kesalahan besar,” tegasnya.
Sumber http://rri.co.id/index.php/berita/90597/Gerindra-Tolak-Penghentian-Moratorium-TKI-Arab-Saudi#.UwQodXX-nZY.twitter

Dapat Kabar Indonesia-Arab Saudi Teken MoU TKI, Anggota DPR Meradang

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Rieke
Dyah Pitaloka meminta Pemerintah untuk
secara transparan membuka rencana
penandatangani nota kesepahaman (MoU)
Indonesia-Arab Saudi yang rencananya
dilakukan hari ini.
Menurut Rieke, pada Rabu (19/2) di Riyadh,
Pemerintah melalui para pembantunya
akan menandatangani MoU dengan Saudi
Arabia, terkait TKI. Sementara Komisi IX
DPR RI tak pernah diinformasikan
mengenai hal tersebut. Justru kabar
diperoleh dari pernyataan yang dilansir
media di Arab Saudi.
"Perjanjian dengan negara lain memang
otoritas pemerintah, namun Komisi IX
sebagai mitra kerja tak berlebihan apabila
berurun pikiran terhadap klausul-klausul
perjanjian agar marwah perlindungan
menjadi intisari perjanjian tersebut," jelas
Rieke di Jakarta, Rabu (19/2).
Ditambahkan Rieke, "Kami menolak
penandatanganan perjanjian antara RI dan
Saudi sebelum klausul-klausul perjanjian
disampaikan terbuka pada DPR RI dan
Rakyat Indonesia."
Dia menilai, MoU itu ada kaitan dengan
rencana penghapusan moratorium
pengiriman TKI ke Arab Saudi. Padahal,
masih banyak kasus-kasus kejahatan yang
menimpa para TKI yang belum diselesaikan
Pemerintah.
Rieke menekankan, apabila perjanjian RI-
Saudi tetap dijalankan dan moratorium
pengiriman diakhiri, maka Pemerintah
nyata-nyata melanggar UU 39/2004.
Terutama Pasal 29 soal penempatan calon
TKI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperhatikan
harkat, martabat, hak asasi manusia,
perlindungan hukum, pemerataan
kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga
kerja dengan mengutamakan kepentingan
nasional.
Pada kesempatan itu, Rieke juga
menyatakan, pihaknya meminta bantuan
KPK untuk melakukan penyelidikan
terhadap indikasi keterlibatan oknum di
kementerian dan lembaga pemerintahan
yang menangani TKI dalam bisnis
perdagangan TKI.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/NAD
http://m.beritasatu.com/nasional/167100-dapat-kabar-indonesiaarab-saudi-teken-mou-tki-anggota-dpr-meradang.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Aktifitas Orang di Sepanjang Lintasan Lahar Sebaiknya Disetop

Metrotvnews.com, Jakarta: Surono, mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana pada Badan Geologi, menyebut segala aktifitas manusia yang dilakukan di sejumlah sungai yang berhulu di Gunung Kelud untuk disetop jika hujan turun di puncak gunung tersebut. Langkah ini diambil guna mengantisipasi korban jiwa yang jatuh akibat banjir lahar yang terseret air hujan yang menuruni lereng.
"Kalau ada hujan, sebaiknya kegiatan di sepanjang sungai disetop dan warga segera menyingkir," kata Kepala Pusat Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Surono saat dihubungi, Selasa (18/2) malam.
Komentar Surono sebagai respons atas terjadinya banjir lahar hujan lahar pada Selasa (18/2) pada pukul 16.30 WIB lalu yang membawa kerusakan sejumlah infrastruktur.
Dia mengingatkan, ditengarai imbas dari eruspi masih tersisa sekitar 50 juta meter kubik material vulkanik di puncak Kelud. Jika terjadi hujan, niscaya material berupa pasir, batu dan potongan kayu tersebut akan luruh ke bawah dan menghancurkan segalanya di sepanjang lintasan.
Surono mengaku tidak mengetahui volume material yang terseret air hujan pada peristiwa banjir lahar hujan Selasa lalu. Pantauan aliran lahar, lanjut dia sudah menjadi kewenangan Kementerian PU.(Cornelius Eko Susanto)
Editor: Mufti Sholih
http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/18/6/217022/Aktifitas-Orang-di-Sepanjang-Lintasan-Lahar-Sebaiknya-Disetop?utm_source=metrotvnews&utm_medium=twitter

Juru Kamera Metro TV: Listrik Padam di Wilayah Kali Sambong

Metrotvnews.com, Malang: Juru Kamera Metro TV Antonius Masake mengabadikan gambar saat lahar dingin menerjang Kali Sambong. Saat itu dirinya menyaksikan warga tengah dievakuasi oleh pihak TNI dan Basarnas.
Editor: Deni Fauzan
METRO-TV

Banjir Lahar Kelud Luluh Lantakan Sejumlah Infrastruktur

BERITA TERKAIT Erupsi Gunung Kelud tidak Menular ke Gunung Lainnya
Jakarta: Banjir lahar sisa erupsi Gunung Kelud mengalir ke arah Sungai Konto di Kecamatan Kandangan dan Sungai Serinjing, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Banjir lahar yang mengangkut material pasir, batu dan potongan kayu tersebut berpotensi membawa kerusakan dahsyat dan jatuhnya korban jiwa bila tidak diantisipasi.
"Banjir lahar terjadi pada Selasa (18/2) pada pukul 16.30 WIB. Material yang dibawa lahar yang terbawa air hujan itu mengancam daerah sekitar lereng," kata Kepala Pusat Data dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat dihubungi, Selasa malam.
Sutopo mengatakan, kabar adanya kerusakan dan jatuhnya korban manusia masih simpang siur. Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Blitar, longsoran lahar tersebut menyebabkan sebuah plansengan dam, di wilayah Kecamatan Kepung ambrol. Limpahan air dari dam memutus bagian bawah tali Jembatan Kandangan, kendati tidak merobohkan jembatan tersebut.
Tidak ada korban jiwa yang disebabkan kerusakan infrastruktur tersebut. Banjir yang meluber ke jalan, lanjut Sutopo, malah menjadi tontonan warga.
Sementara itu berdasarkan laporan dari Komandan Kodim Kediri, dinyatakan belum ada korban jiwa yang terdata di wilayahnya. Namun, mengutip laporan Dandim, Sutopo mengatakan 1 mushola dan 1 rumah warga di Kabupaten Kediri terendam banjir lahar.
"Dengan adanya banjir dan kemungkinan hujan yang akan terus terjadi, kita sudah melarang warga untuk tidak mendekati jalur aliran lahar,” tutup Sutopo (Cornelius Eko Susanto)
Editor: Mufti Sholih
Sumber

Jembatan di Sambirejo Putus Disapu Lahar Dingin, Puluhan Warga Terisolir

Lahar dingin
Gunung Kelud
memutuskan
Jembatan
Pandansari,
Dusun Mujun,
Desa
Sambirejo, Kecamatan
Ngantang, yang
menghubungkan ke akses jalan
menuju PLT atau Bendungan
Selorejo, Kabupaten Malang.
Akibatnya, puluhan warga
terisolir.
"Tadi sore hujan deras sekitar 1
jam lebih. Setelah meliput, saya
mau balik ternyata jembatannya
sudah putus," ujar Febriansyah
salah satu kru reporter Trans 7
yang ada di lokasi saat
dihubungi detikcom, Selasa
(18/2/2014).
Febriansyah datang meliput di
Desa Sambirejo bersama dua
rekannya dari Trans 7, Wahyu
Romadhon dan Zarkasih.
Ketiganya datang dari Jakarta
dan hendak meliput kondisi di
dusun yang terdampak letusan
Gunung Kelud.
Setelah menempuh perjalanan
sekitar 1 kilometer dan hendak
menuju dusun yang ada, saat
turun ke Desa Mujun, ternyata
jembatan yang menghubungkan
akses jalan menuju ke PLTA atau
bendungan Selorejo terputus
akibat tersapu lahar dingin
Gunung Kelud.
Ketiganya pun balik lagi naik ke
atas dan menuju ke lokasi
penampungan pengungsi di
sebuah masjid di Dusun
Sambirejo.
"Kami satu tim balik lagi ke
masjid lokasi pengungsian,"
terangnya.
Akibat putusnya jembatan
tersebut, puluhan warga yang
berada di 7 dusun di Desa
Sambirejo dikabarkan terisolir.
"Untuk sementara tidak ada
jalan lagi," katanya.
Mengenai logistik bagi para
pengungsi, diperkirakan masih
cukup untuk 1-2 hari. Pasalnya,
tadi siang bantuan untuk
pengungsi datang dari
perorangan maupun
perusahaan swasta.
"Untuk logistik pengungsi di
masjid di Dusun Sambirejo ini
diperkirakan masih cukup. Tadi
juga ada warga yang dari atas,
turun mengambil logistik di
masjid," tandasnya.
Sumber

Satgas Yonif 143/TWEJ Amankan Sembilan TKI Asal NTB

KODAM XII/TANJUNGPURA
(18/2),- Satgas Pamtas Pos Kotis
Yonif 143/TWEJ Pos Kout
dipimpin oleh Serka Ahmad Aziz,
melaksanakan pemeriksaan rutin
di Jl. Lintas Balai Karangan-
Pontianak, Kabupaten Sanggau,
dalam kegiatan tersebut petugas
mencurigai dan melakukan
pemeriksaan terhadap 1 unit
mobil Kijang Inova Hitam dengan
Nopol. KB 1681 UL yang
dikemudikan oleh Sdr. Abdullah
(50 Th) alamat Jl. Tanjung Raya 2
Gg. Tirta No. 4 Kel. Saigon, Kec.
Pontianak Timur, Kota Pontianak,
Prov. Kalimantan Barat, Sabtu
(15/2).
Para penumpang yang diduga
akan menjadi TKI illegal
selanjutnya diperiksa di Staf Intel
Satgas Yonif 143/TWEJ untuk
melakukan pemeriksaan lebih
lanjut, karena 9 (sembilan)
penumpang tersebut tidak
memiliki dokumen yang lengkap
untuk menjadi TKI, sehingga
mereka terindikasi Korban tindak
pidana Traficking sesuai UU No.
21 Tahun 2007 Pasal 2, 4, 10
tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) dan
UU No. 39 Tahun 2004 tentang
PNPT dan Perlindungan TKI.
Pada Minggu tanggal 16 Februari
2014, pukul 09.00 WIB, Dantim
Intel Satgas Yonif 143/TWEJ
menyerahkan 1 unit mobil Kijang
Inova Hitam dan penumpangnya
sebanyak 9 (sembilan) orang ke
kantor Polsek Beduwai Kab.
Sanggau untuk proses lebih
lanjut.


Sumber KODAM XII/TANJUNGPURA (18/2)

Besok, Indonesia-Arab Saudi Tanda Tangani Kesepakatan Perlidungan TKI

Agreement tersebut akan memberikan kepastian hukum baik bagi pengguna maupun bagi TKI


Pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi akan
segera menandatangani
agreement (perjanjian bilateral)
tentang penempatan dan
perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) sektor domestik
worker.
Rencananya agreement kedua
negara tersebut akan
ditandatangani di Riyadh, Arab
Saudi besok, Rabu 19 Februari
2014
Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Muhaimin Iskandar
mengatakan penandatanganan
agreement menjadi tonggak
sejarah dalam hal penempatan
dan perlindungan TKI di Arab
Saudi. Sebab, untuk pertama
kalinya penandatanganan MoU
perlindungan TKI antara
pemerintah Indonesia dengan
Arab Saudi dilakukan.
“Ini menjadi awal sejarah baru
dalam penempatan dan
perlindungan TKI kita di Arab
Saudi. Kita harapkan
penandatangan agreement TKI
ini dapat meningkatkan
perlindungan TKI yang bekerja di
sana," kata Menakertrans
Muhaimin Iskandar di Riyadh,
Arab Saudi, Selasa 18 Februari
2014.
Dalam rangka penandatanganan
perjanjian tersebut delegasi
Indonesia yang dipimpin
langsung oleh Menakertrans
Muhaimin Iskandar berangkat ke
Riyadh, Arab Saudi, pada Senin
(17/2).
Menurut Muhaimin agreement
tersebut akan memberikan
kepastian hukum baik bagi
pengguna maupun bagi TKI.
“Penandatanganan perjanjian
tersebut sekaligus memberikan
kepastian jaminan perlindungan
bagi TKI yang bekerja pada
pengguna jasa. Kami ingin Arab
Saudi memberikan perhatian
khusus pada TKI," kata dia.
Perjanjian yang akan
ditandatangani dalam waktu
dekat tersebut mencakup antara
lain pembuatan kontrak kerja
secara online, akses komunikasi
dan penyediaan hari libur, serta
sistem penggajian yang dilakukan
melalui jasa perbankan untuk
TKI, dan lainnya.

Sumber KLIKPOSITIF

TKI Satinah akan Dieksekusi Mati di Arab Saudi 3 April 2014

Nasib
nahas kembali menimpa
Pahlawan Devisa, Satinah Binti
Jumadi asal Jawa Tengah yang
divonis hukuman mati di Arab
Saudi. Pengadilan Buraidah,
Arab Saudi menetapkan
bersalah terhadap Satinah Binti
Jumadi sebagai pelaku
pembunuhan majikan
perempuannya Nura Al Gharib
di wilayah Gaseem Arab Saudi
dan melakukan pencurian uang
sebesar 37.970 riyal pada bulan
Juni 2007.
Ketika itu Satinah mengakui
perbuatannya dan dipenjara di
Kota Gaseem sejak 2009 dan
hingga kasasi pada 2010 Satinah
diganjar hukuman mati.
Seharusnya Satinah divonis pada
bulan Agustus 2011, akan tetapi
tenggat waktu diperpanjang
hingga tiga kali yaitu Desember
2011, Desember 2012 dan Juni
2013.
Sebelumnya pihak keluarga atau
ahli waris korban menyatakan
akan memberikan maaf asal
mendapat imbalan diyat atau
uang darah 10 juta riyal yang
selanjutnya menjadi 7 juta riyal,
dalam jangka waktu 1 tahun 2
bulan terhitung sejak 23
Oktober 2011, yaitu 14
Desember 2012.
"Nasib Satinah saat ini ada di
tangan ahli waris korban.
Pemerintah sendiri sudah
menyiapkan tawaran uang diyat
sebesar 4 juta riyal. Jika diterima,
maka Satinah dipastikan akan
segera bebas. Namun jika
ditolak, kemungkinan besar
nasib Satinah akan berakhir di
tangan algojo pada sekitar 3
April 2014," ujar Hasani Marsup
Kepala Satgas Perwalu PDI
Perjuangan Saudi Arabia dalam
rilis yang diterima
Tribunnews.com, Senin
(17/2/2014).
Menuirut Hasani, sumbangan
devisa negara dari para TKI
sangatlah besar. Jadi seharusnya
pemerintah Indonesia tidak ada
alasan untuk tidak menyanggupi
memenuhi permintaan ahli
waris. Tak perlu mempedulikan
salah atau tidaknya, yang
terpenting selamatkan dahulu
nyawa anak bangsa ini.
"Saya yakin apa yang dilakukan
Satinah dalam keadaan
terpaksa. Seharusnya
Pemerintah malu melihat nasib
anak bangsa nyawa anak
bangsa dipertaruhkan di negeri
orang, hal ini tak lepas karena
dari kesalahan para pejabat
yang tak mampu
mensejahterakan rakyat,
padahal Indonesia bangsa yang
kaya,” ujar Hasani.
Hasani melanjutkan, bahwa bila
Pemerintah RI tak mampu
memenuhi keinginan ahli waris
korban, kemungkinan Satinah
akan berakhir hidupnya di
tangan algojo pada sekitar 3
April 2014.
Dan ini menjadi ujian besar bagi
kita pemerintah RI. Apalagi
Pemilu Indonesia di Arab Saudi
akan dilaksanakan pada tanggal
05 April 2014.
Apakah kita tidak berpikir, disaat
Pemilu dilaksanakan tetapi kita
dihantui dengan rasa berdosa
karena tak berbuat sesuatu
untuk menyelamatkan Satinah?
Hasani berharap jangan ada lagi
anak bangsa Indonesia harus
mati di pedang algojo Arab
Saudi karena ketamakan
Pemerintah Indonesia.
Menurut Hasani, pemerintah RI
akan mengucurkan dana Rp 700
miliar untuk membayar
pengawas atau saksi dari 12
parpol peserta Pemilu.
PDI Perjuangan Saudi Arabia
akan menolak dana untuk saksi
tersebut. "Kami akan mengajak
seluruh Partai Politik khususnya
yang memiliki perwakilannya di
Arab Saudi agar bertindak sama.
Penolakan tersebut sebagai
wujud agar dana saksi tersebut
dipergunakan untuk
menyelamatkan nyawa Satinah
termasuk TKI lainnya,” sambung
Hasani yang juga menjabat
Wakil Ketua BP Pemilu
Perwakilan Luar Negeri PDI
Perjuangan Arab Saudi.
Menurutnya, ia tidak berhak
menerima dana tersebut. Justru
TKI lah yang berhak
menerimanya.
"Saksi dari PDI Perjuangan siap
tidak dibayar, asal nyawa
Satinah terselamatkan termasuk
TKI lainnya yang memerlukan
seperti TKI Overstayer yang
terkatung katung. Kalaupun
Pemerintah RI masih tidak
sanggup, kami akan mengajak
kawan – kawan TKI
mengumpulkan dana untuk
disumbangkan kepada
Pemerintah agar bisa
menyelamatkan TKI,” tegas
Hasani.

Sumber TRIBUNNEWS.COM