Jumhur: Pemerintah Zalim Jika Tak Memuliakan TKI

JAKARTA- Jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri terhadap negara ini jauh lebih besar dibanding imbalannya. Bahkan, pemerintah masih nol dalam mensubsidi TKI. Uang kiriman TKI (remitansi) yang mengalir ke tanah air per tahunnya mencapai sekitar Rp120 triliun, namun sebaliknya subsidi dari pemerintah terhadap TKI masih nol.
"Sebab itu, pemerintah maupun Negara zalim jika sampai tidak memuliakan TKI," ujar Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di depan ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Jumat (25/10/2013).
Kehadirannya ke Unibraw dalam rangka memberikan Kuliah Tamu mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
Pernyataan Jumhur tersebut menjawab pertanyaan pemandu Kuliah Tamu, Ummu Hilmi yang juga dosen Mata Kuliah Perburuhan dan Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Unibraw. Ummu Hilmi menanyakan mengenai peran pemerintah dalam mengadvokasi para TKI yang bekerja di luar negeri, mengingat banyak TKI bermasalah.
Menurut Jumhur, pemerintah melalui perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) telah mengupayakan adanya pendamping hukum (advokat) untuk melakukan pendampingan hukum terhadap para TKI bermasalah di luar negeri.
"Negara dan Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum kepada warganya yang bernasalah hukum di luar negeri. Apalagi terhadap TKI yang banyak berjasa bagi negeri ini," jelas dia.
Dia menjelaskan, saat ini jumlah TKI yang bekerja di berbagai negara di luar negeri kurang lebih 6,5 juta. Keberadaan TKI ini secara tidak langsung telah berjasa kepada Negara dan Pemerintah didalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di dalam negeri. Dengan sekitar 6,5 juta TKI yang bekerja di luar negeri, berarti terjadi pengurangan angka pengangguran di dalam negeri sebanyak 6,5 juta.
Dikatakannya, dari 6,5 juta TKI tersebut setiap satu TKI setidaknya mampu menghidupi 4 sampai 5 orang didalam keluarganya. Ini artinya dengan adanya 6,5 juta TKI yang bekerja di luar negeri itu terdapat kurang lebih 25-30 juta warga masyarakat yang tidak sampai jatuh miskin.
"Inilah jasa terbesar dari TKI kepada Pemerintah dan Negara. Karena mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan yang merupakan program Pemerintah dan Negara, dan itu telah dilakukan TKI," kata dia.
Pemerintah dan Negara kata dia, zalim jika sampai tidak memuliakan keberadaan TKI. Menurutnya, sejauh ini subsidi pemerintah dan negara kepada TKI belum ada sama sekali.
(hol)