Derita TKI: Terus dan Terus Terulang

LAGI, kasus pengiriman tenaga
kerja Indonesia (TKI) ilegal
terjadi di Banua kita,
Kalimantan Selatan (Kalsel).
Untung saja bisa dicegah oleh
petugas keamanan Bandara
Syamsudin Noor serta staf
Badan Pelayanan, Penempatan
dan Pelindungan TKI (BP3TKI)
Banjarbaru.
Seperti beberapa kali
diwartakan koran ini,
pencegahan pengiriman TKI
ilegal itu terjadi dalam situasi
yang dramatis, bahkan bak film.
Betapa tidak, mereka
mengamankan seorang
perempuan yang diduga calo
TKI ilegal dan seorang
perempuan yang dijanjikan
dipekerjakan ke Arab Saudi di
pesawat yang sedang dalam
kondisi siap tinggal landas.
Memang dalam pemeriksaan
tidak ditemukan bukti kuat
untuk bisa menahan, sehingga
keduanya dibebaskan disertai
imbauan tidak mengulangi
perbuatannya. Khusus untuk
calon korban, diimbau untuk
tidak mudah percaya terhadap
janji-janji orang dan perusahaan
yang menyatakan bisa secara
cepat mengirim dan mencarikan
majikan di luar negeri.
Mudah percaya. Itulah kata
kunci dari permasalahan yang
kerap terjadi. Terulang dan
terus terulang. Padahal, media
selalu dan sering mewartakan
kondisi mengenaskan yang
dialami TKI atau buruh migran
ilegal –terutama yang bekerja di
sektor domestik seperti
pembantu rumah tangga (PRT)–
di Arab Saudi. Mereka tidak
hanya mengalami penderitaan
karena kekerasan majikan,
tetapi juga teraniaya secara
‘prosedural’ karena tidak
bertanggung jawabnya orang
atau lembaga yang
menyalurkan.
Ingat juga, pada Juni 2013 lalu,
terjadi kerusuhan yang
menewaskan seorang TKI ilegal
di Konsulat Jenderal Republik
Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab
Saudi. Penyebabnya sebenarnya
sangat tragis bahkan
memalukan negara ini. Yakni,
adanya belasan ribu TKI ilegal
yang berjejal mengurus Surat
Perjalanan Laksana Paspor
(SPLP). Jika para TKI itu bekerja
di Arab Saudi dari penyalur
yang resmi, tentu desak-
desakan yang mengakibatkan
korban jiwa itu tidak terjadi.
Hingga kini, dari dulu hingga
kini, meski sudah ada
moratorium, Arab Saudi masih
‘diidolakan’ oleh sebagian
warga Indonesia, terutama yang
rendah tingkat pendidikannya
untuk mencari mata
pencaharian. Data Badan
Nasional Penempatan dan
Perlindungan TKI (BNP2TKI)
menunjukkan, 1,4 juta TKI
ditempatkan di Arab sejak 2006.
Jumlah itu hampir 40 persen
dari total TKI di negara lain,
yang mencapai 3,9 juta orang.
Itu data resmi, padahal
mungkin lebih banyak yang
melalui jalur tidak resmi.
Anehnya, meski harus
membayar jutaan rupiah, tidak
sedikit yang tertarik. Ada di
antara mereka yang nekat
menjual harta bendanya karena
tergiur iming-iming cepat dan
mudah mendapatkan real,
daripada melalui jalur resmi
yang ‘panjang’ meskipun gratis.
Mungkin tidak pernah
terbayangkan oleh mereka
tentang aneka masalah yang
bakal dihadapi di Arab Saudi
jika datang tidak dari jalur
resmi. Permasalahan paling
pelik, selain tidak adanya
perlindungan hukum untuk
mereka jika mendapat tindak
kekerasan dari majikan, juga
problematik keimigrasian.
Overstay atau waktu tinggal
melewati batas.
Jika itu terjadi, status mereka
langsung berubah menjadi
buron pemerintah Arab.
Kabarnya, tiap tahun ada
ratusan ribu warga Indonesia
yang berstatus overstayer.
Sangat menyedihkan. Dan,
memang tidak bisa disalahkan
jika mereka dianggap
pemerintah Arab Saudi, telah
melawan hukum.
Repotnya, jika mereka
tersandung atau bahkan
terjerat proses hukum, akan
banyak pihak yang terseret
dalam kesibukan untuk
membebaskan mereka.
Memang sudah menjadi tugas
negara atau pemerintah untuk
melindungi warga negaranya,
tetapi juga harus disikapi secara
bijaksana, bila warga negara itu
menuai hukuman karena
kenekatannya melanggar
hukum baik di Indonesia
maupun Arab Saudi.
Permasalahan TKI sudah terjadi
bertahun-tahun. Kami yakin,
pemerintah tentu sudah
memetakan persoalan yang
terjadi. Tentu harapannya, ada
solusi untuk menutup celah
atau kelemahan yang bisa
diterobos oleh mafia TKI untuk
mencari untung.
Sebaliknya, apabila
permasalahan terus terulang
dan solusi yang diharapkan
tidak kunjung mampu menjadi
penyelesaian, wajar bila muncul
pertanyaan atau kecurigaan:
hanya ‘mafia’ sajakah yang
diuntungkan dari keruwetan
penanganan masalah TKI?
Jangan-jangan keruwetan itu
memang dipelihara.
By Terus dan Terus
Terulang