http://infobmi.blogspot.com/. Powered by Blogger.

Monday, November 11, 2013

Tak Perlu Jadi TKI, Ada Dua Ribu Lowongan Kerja di Kab Bandung

SOREANG, (PRLM).- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung mencatat adanya 2.043 lowongan kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kab Bandung. Sebagian besarnya membuka lowongan untuk pekerja perempuan.
Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kab Bandung, H Yusep Jauhar, mengatakan, adanya jumlah lowongan tersebut lebih baik dimanfaatkan pencari kerja. Menurut dia, hal itu lebih baik daripada mencoba peruntungan menjadi TKI informal.
"Kebutuhan pekerja dari perusahaan-perusahan tersebut ada yang bagi tingkat pendidikannya sampai SMP. Saya pikir, pencarian pekerjaan lebih baik dimanfaatkan di tingkat lokal, terutama bagi mereka yang selama ini mencari peruntungan bekerja sebagai TKI informal," tuturnya, Senin (11/11/2013).
Dia mengatakan, kesempatan lowongan pekerjaan tersebut cenderung bertambah setiap tahunnya. Oleh sebab itu pula, menurutnya, pencarian pekerjaan secara domestik merupakan kebijakan yang digerakkan oleh Bupati Kab Bandung Dadang M Naser.
Menurut Yusep, peminat TKI informal selama ini di Kab Bandung cukup tinggi. Dia mengatakan, terdapat kurang lebih 500 orang yang berminat menjadi TKI informal. Hal itu dia katakan dengan merujuk kepada jumlah pengajuan oleh para pencari kerja.
Namun demikian, kata dia, pengajuan yang masuk kepada Disnakertrans Kab Bandung itu tidak dilanjutkan oleh pihaknya dengan mengeluarkan rekomendasi. Soalnya, semenjak tahun 2010 telah ada moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi. (A-204/a-88)***

MIGRANT CARE & SBMI DEMO DUBES ARAB SAUDI


Ratusan massa aksi dari Migrant Care dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) aksi di depan kantor Duta Besar Arab Saudi. Aksi ini merespon nasib ratusan ribu Buruh Migran Indonesia (BMI) yang terancam razia, buruknya pelayanan penjara sumaysi dan ribuan BMI yang terancam deportasi.
Aksi yang dimulai sekitar jam 10.05 WIB ini diawali dengan lantunan Adzan oleh Bobi AM Sekjen SBMI. Menurutnya adzan adalah bentuk seruan kepada perbaikan baik dari negara pengirim maupun negara penerima buruh migran.
Dalam orasinya Bobi AM mengatakan bahwa deportasi adalah bahasa terburuk dalam pergaulan internasional. Pengusiran paksa kepada Buruh Migran merupakan kejahatan kemanusiaan karena negara pengirim dan penerima sama-sama tidak becus mengurai persoalan yang terjadi.
“Pemberian amnesty dihambat dengan data dan exit permit, adalah amnesty setengah hati. Pelayanan amnesti oleh Perwakilan Indonesia menimbulkan petaka karena tidak dipersiapkan secara matang, berbeda jauh dengan Pakistan, India dan Piliphina. Kenaikan anggaran negara kepada Kemlu tidak berbanding lurus dengan pelayanan perlindungan kepada para pengais devisa terbesar kedua setelah migas”. Paparnya
Bobi menganalogikan, Perlindungan itu harus lebih cerdas ketimbang James Bond, lebih keras ketimbang Rambo dalam melindungi warga Amerika. Orasi lainnya disampaikan juga oleh Bariyah Pegiat Migrant Care, Sofie dari DPW SBMI DKI Jakarta, Perwakilan Mahasiswa UNJ, Anis Hidayah Direktur Migrant Care dan Wahyu Susilo Analis Policy Migrant Care.
Anis Hidayah dalam orasinya menuntut kepada Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi :
1.Menyiapkan langkah-langkah perlindungan selama razia dan deportasi berlangsung, sehingga TKI tetap diperlakukan secara manusiawi
2.Melakukan diplomasi dengan pihak Saudi Arabia untuk tidak bersikap diskriminatif dalam proses penegakan hukum karena selama ini warga negara Saudi Arabia yang menjadi para pengguna buruh migran tak berdokumen tak pernah mendapat penghukuman
3.Melakukan diplomasi bersama-sama negara-negara pengirim buruh migran (Philipina, India, Srilanka, Bangladesh, dll) untuk mendesak Saudi Arabia untuk mengakhiri kaffala system yang mempersulit proses pembaruan dokumen bagi buruh migran tak berdokumen.
Kepada Pemerintah Arab Saudi:
1.Memastikan razia dan deportasi tidak menggunakan alat-alat kekerasan dan tetap dalam koridor penegakan HAM, terutama untuk melindungi perempuan dan anak-anak
2.Memastikan perlakuan terhadap buruh migran tak bedokumen yang berada di tarhil/penjara imigrasi secara manusiawi
3.Membuka akses terhadap lembaga-lembaga independen yang melakukan pemantauan/monitoring terhadap proses razia/deportasi terhadap buruh migran tak berdokumen di Saudi Arabia

Aksi ini diramaikan dengan teaterikal penggelandangan Buruh Migran ke Penjara Sumaisyi, perampasan barang-barang dan rebutan makanan akibat pasokan logistik yang kurang.
Aksi menjadi lebih menarik perhatian ketika Masliha menyanyikan secara bersama-sama gubahan lagu “perdamaian” menjadi “deportasi”. Yuk nyanyi bareng, penontoooon keep smile !!
DEPORTASI
Deportasi deportasi……..4x
Banyak yang dideportasi, pemerintah tak peduli 2x
Bingung bingung ku memikirnya
Deportasi deportasi……..4x
Devisanya dari TKI, TKI nya dideportasi 2x
Bingung, bingung ku memikirnya
Wahai kau para pejabat,jangan kau berpangku tangan 2x
Pikirkan pahlawan devisa, nasibnya terlunta-lunta…..
Banyak TKI di rasia, banyak yang masuk penjara
Pembangunan dari TKI, TKInya di deportasi
Bingung, bingung ku memikirnya
By www.sbmi.or.id/migrant-care-sbmi-demo-di-dubes-arab-saudi/

Gerakan Permintaan Informasi Mantan BMI


Salah satu pemanfaatan UU KIP adalah dengan mengirim permintaan segala informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di seluruh lembaga publik.
―――――――
Suswoyo adalah buruh migran asal Banyumas yang pernah merantau ke Brunei Darussalam selama kurang lebih dua tahun. Tak betah dengan perilaku majikan yang keras dan penuh tekanan, ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tiba di Indonesia ia bergabung dengan paguyuban Seruni, sebuah paguyuban yang berada di kaki gunung Slamet Banyumas. Di sini ia belajar banyak hal mengenai pemberdayaan, advokasi, sampai pentingnya keterbukaan informasi publik bagi buruh migran.
Bagi Suswoyo, informasi-informasi sangat penting didapat oleh buruh migran, calon buruh migran, atau purna buruh migran. Ia menilai selama ini informasi-informasi yang disediakan pemerintah pusat atau daerah sangatlah kurang. Akibatnya banyak TKI yang kurang informasi dan pada tahap lebih lanjut mengalami konflik komunikasi dengan majikannya.
Suswoyo mencontohkan informasi mengenai biaya pemberangkatan TKI yang tidak ditetapkan secara jelas sehingga PPTKIS pun bisa ‘bermain’ dengan biaya penempatan. Memang ada beberapa biaya penempatan negara tujuan yang sudah ditetapkan pemerintah, namun tak seluruhnya ditetapkan atau dibuka.
“Ihwal biaya penempatan ini rentan, calon TKI rawan ditipu oleh calo atau agen perekrut. Jika ada rincian jelas atau penetapan jelas mengenai biaya, tentu pungutan liar bisa diminimalisir. Di Banyumas sendiri sudah ada TKI yang menuntut adanya penetapan biaya pemberangkatan,”ujar Suswoyo.
Suwoyo dengan Paguyuban Seruni kemudian melakukan gerakan permintaan informasi ke beberapa lembaga, salah satunya adalah ke Disnaker Banyumas. Pengalamannya dalam meminta informasi publik memunculkan temuan-temuan baru.
“Mengenai daftar PPTKIS misalnya, seharusnya daftar PPTKIS itu diperbaiki, yang sudah ijin siapa, yang belum ijin siapa,”ucap Suswoyo.
Dalam daftar PPTKIS itu, baiknya pemerintah juga mengecek kerja PPTKIS di lapangan. Ini dilakukan untuk meminimalisir calo-calo yang sering blusukan ke desa-desa untuk merekrut tenaga kerja. Pemerintah desa juga baiknya kenal mana PPTKIS yang benar dan mana yang bodong. Menurut pengalaman Suswoyo, desa sendiri tidak tahu bagaimana legalitas dan penanggung jawab PPTKIS.

6.000 Anak TKI di luar nikah tetap dapat status hukum

MERDEKA.COM. Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Wardana mengatakan, tenaga kerja indonesia (TKI) yang melahirkan anak hasil pernikahan siri atau karena diperkosa oleh majikannya, tetap mendapat status hukum yang jelas sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). "Anak-anak ini sebenarnya hasil perkawinan yang tidak didukung legalitas. Kita ingin memberi kejelasan status hukum mereka dengan memberikan surat keterangan kelahiran," kata dia saat menjemput ratusan TKI overstay dari Jeddah di Lounge TKI Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Minggu (10/11). Menurut Wardana, kebijakan tersebut merupakan hasil pembicaraan antarkementerian termasuk termasuk fatwa hukum dari Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Agama. "Anak itu kita masukkan aspek legalitasnya, jadi saat pulang, mereka sudah berstatus WNI," katanya. Dia menambahkan, tidak semua TKI yang telah punya anak hasil hubungan dengan majikannya itu ditelantarkan. Ada juga yang bertanggung jawab dengan menyusul mereka ke Indonesia. "Ada suaminya yang mau menyusul juga. Jadi kita prioritaskan TKI yang rentan- rentan," katanya Saat ini ada sekitar 6.000 anak yang dalam proses untuk mendapatkan status hukum. Anak-anak ini di antaranya masih bersama ibunya di luar negeri dan ada juga yang sudah dipulangkan. "Ini hasil pendataan kita saat memberi kesempatan para TKI untuk mendaftarkan dokumen status anaknya," katanya. Sumber: Merdeka.com

Ribuan Tenaga Kerja Filipina Disinyalir Bakal Serbu RI


REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pelaksanaan Asean Economic Community (AEC) 2015, tak akan lama lagi. Tenaga kerja Indonesia, harus disiapkan untuk menghadapi pasar bebas Asean tersebut. Karena, disinyalir ribuan tenaga kerja asal Filipina akan menyerbu pasar kerja di Tanah Air, terutama untuk segmen peluang kerja kelas menengah.
Hal tersebut, diungkapkan oleh Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Arief Yahya. Menurut Arief, saat ini masyarakat Indonesia dihadapkan pada perdagangan bebas AEC 2015. Di moment, tersebut tingkat persaingan usaha akan ketat. Apalagi, arus lalu lintas produk dari luar negeri akan masuk dan membanjiri pasar dalam negeri.
Tak hanya itu saja, menurut Arief, saar pasar bebas Asia dibuka, tingkat persaingan di dunia kerja pun akan semakin ketat. Karena, akan banyak tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di perusahaan yang ada di dalam negeri. "Ini perlu diwaspadai oleh kita semua, karena kalau tidak siap maka kita akan menjadi market bagi produk asing dan kita akan menjadi penonton di rumah kita sendiri,’’ ujar Arief di sela peresmian gedung Assesment Center Indonesia di Bandung, Senin (11/11).
Menurut Arief, yang perlu diwaspadai adalah ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perdagangan bebas AEC 2015. Oleh karena itu, kualitas produk dan sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Khusus peningkatan sumber daya manusia, harus menjadi prioritas terutama masalah pengembangan kualitasnya.
"Saya prediksikan pada tahun 2015 nanti, ribuan tenaga kerja dari Filipina akan masuk dan menyerbu pasar kerja di tanah air. Khususnya untuk level tenaga kerja di kelas menengah," tegasnya.
Dikatakan Arief, masuknya ribuan tenaga kerja asal Filipina ke Indonesia tentunya harus diwaspadai. Kondisi tersebut, kata dia, sudah terjadi di Singapura dan Dubai. Di kedua negara tersebut, tenaga kerja asal Filipina, telah mendominasi dunia kerja kelas menengah. Bahkan, mereka sudah banyak yang mulai bekerja di Australia. "Tenaga kerja asal Filipina itu bahasa Inggrisnya lebih bagus dari kita. Biaya upahnya pun relatif lebih murah," katanya.
Menurutnya, tenaga kerja asal Filipina memang bisa menjadi ancaman bagi para tenaga kerja dalam negeri. Apalagi, selama ini mereka pun telah mengisi dunia kerja yang ada di mal-mal besar yang ada di dunia. Khususnya di Singapura, Dubai, dan Australia. "Kami berharap, masyarakat dan semua pihak dapat lebih bersiap menghadapi itu, sehingga nantinya tidak kalah bersaing," katanya.
Red:Dewi Mardiani
Rep:Arie Lukihardianti

Hari Gini Masih Ada Main Cekal atau Tolak Penerbangan TKI Tanpa KTKLN?

Beberapa pejabat dan staff BP3TKI Mataram menghubungi Kami di redaksi, setelah kami coba meluruskan bahwa aksi Main Cekal atau Tolak Penerbangan TKI Tanpa KTKLN yang mereka lakukan di Bandara Internasional Lombok itu adalah melanggar hukum, karena dilakukan tanpa prosedur. Lebih- lebih kawan-kawan BMI/TKI cuti harus dipaksa bayar Asuransi TKI dan bayar tes medis (yang juga tanpa dasar hukum). Kami juga menginformasikan ke Mereka (BP3TKI Mataram) bahwa Surat Edaran Moh Jumhur Hidayat itu sudah tidak berlaku dan harus tunduk pada Peraturan Menteri yang baru (04/2013 soal re-entry) yang TIDAK LAGI Syaratkan Kepemilikan KTKLN. Sayang sekali, Mereka (BP3TKI Mataram) bersikukuh bahwa mereka berhak main tolak penerbangan setiap TKI tanpa KTKLN, saat ditanya apakah BP3TKI memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi Administratif pada TKI tanpa KTKLN? ehh jawabnya cuma menjalankan Perintah Pak Jumhur. Aduh ampun pemerintah...! ==================== Mohon bantuan kawan-kawab BMI/TKI asal Lombok atau Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berbagi pengalaman terkait KTKLN, (proses mengurus, saat di Bandara, dll) sumber www.facebook.com/story.php?story_fbid=639358426116005&id=394404890611361&refid=48

Bentrokan di Arab Saudi, dua tewas


Dua orang tewas dan puluhan cedera dalam bentrokan antara polisi Arab Saudi dengan pekerja pendatang di ibukota Riyadh.
Sebuah pernyataan polisi menyebutkan ratusan orang ditangkap di kawasan Manfuhah.
Hari Minggu 10 November, atau sehari setelah kerusuhan, polisi tampak berjaga-jaga di Manfuhah dengan dibantu oleh pasukan khusus dan satuan Pengawal Nasional.
Tak jauh dari lokasi kerusuhan, ratusan orang mengangkat barang-barangnya ke bus polisi yang akan membawa mereka ke tempat penahanan imigrasi sambil menunggu pemulangan ke negara asalnya.
Video yang ditayangkan di media sosial memperlihatkan aparat keamanan menggunakan pentungan untuk membubarkan para pekerja pendatang, Sabtu (09/10) malam waktu setempat.
Polisi mengatakan mereka turun tangan setelah terjadi kerusuhan karena pekerja pendatang di kawasan Manfuhah menyerang warga Saudi dan warga asing lain dengan batu dan pisau.
Salah seorang yang tewas disebutkan warga Saudi sementara korban lainnya tidak diidentifikasi. Sementara itu 70 orang cedera dan polisi sudah menangkap sedikitnya 560 orang akibat kerusuhan tersebut.
Upaya pemulangan
Pemerintah Arab Saudi pekan lalu mulai memulangkan pekerja pendatang yang tidak memiliki izin setelah berakhirnya batas waktu untuk pemutihan izin kerja.
Para pekerja pendatang yang tidak mendapat izin untuk sementara dikumpulkan di pusat penahanan imigrasi sebelum dideportasi ke negara masing-masing.
Sekitar satu juta warga Bangladesh, India, Filipina, Nepal, Pakistan, dan Indonesia diperkirakan akan meninggalkan Saudi karena tidak mendapat izin kerja.
Sementara sekitar empat juta pekerja pendatang berhasil mendapat izin sebelum berakhirnya batas waktu Minggu 3 November pekan lalu.
Arab Saudi berupaya untuk mengurangi ketergantungan atas pekerja asing walaupun sebagian besar yang terkena dampak dari kebijakan ini adalah pekerjaan kasar yang umumnya tidak diinginkan warga setempat.
Negara perekonomian terbesar di dunia Arab ini dilaporkan menghadapi tingkat pengangguran sebesar 12% di kalangan warganya sendiri

Jenazah Seluruh Korban Heli Jatuh Tiba di Tarakan


BALIKPAPAN- Jenazah 13 korban tewas dalam peristiwa jatuhnya Helikopter Mi-17 di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, tiba di Tarakan. Proses pengankutan jenazah berlangsung dua kali.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Minggu, (10/11/2013) dari Tarakan, 11 jenazah yang dibungkus dalam delapan kantong mayat lebih dulu tiba sekira pukul 16.00 Wita. Dua setengah jam berselang, dua jenazah dalam dua kantong mayat kembali mendarat di Tarakan.
Dari seluruh jenazah tersebut, enam di antaranya merupakan warga Desa Apoping, Kecamatan Bahau Ulu, yang jarak tempuhnya sekira 10 menit dari lokasi kejadian melalui jalur udara (helikopter). Rencananya, jenazah akan dikirim ke desa mereka besok.
Seperti diberitakan, pada evakuasi pertama siang tadi, tim menemukan 11 jenazah. Dua lainnya diperkirakan terjebak di badan helikopter yang telah hancur.
Jatuhnya helikopter milik Kodam VI/Mulawarman pada Sabtu kemarin pagi, diduga lantaran angin yang bertiup kencang saat heli akan mendarat di sekitar Pospamtas Bulun (pos perbatasan Kabupaten Malinau-Serawak, Malaysia) di Desa Apoping. Sebanyak 13 orang di dalamnya tewas, sementara enam lainnya selamat dan langsung dievakuasi sore kemarin. Tujuh korban merupakan personel TNI dan sisanya warga sipil.
(hol)

Sunday, November 10, 2013

Polda Metro Amankan 9 Calon TKI Ilegal di Bandara Soekarno Hatta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengamankan 9 calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim secara ilegal ke Abu Dhabi melalui terminal 2D Bandara Soekarno Hatta.
9 Orang calon TKI tersebut sebelumnya telah melalui proses perekrutan ilegal yakni direkrut oleh perorangan melalui tersangka LK. Proses perekrutannya tanpa melalui prosedur pelatihan yang diwajibkan sesuai UU no 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan kejadian berawal pada Jumat (25/10/2013) pukul 04.00 wib di terminal 2D Bandara Soekarno Hatta ditemukan perempuan bernama Ai Samsiah binti Nunur Sulaeman (27) warga Sukabumi, Jawa Barat.
"Rencananya Samsiah akan diberangkatkan ke Abu Dhabi, Dubai melalui Bandar Seri Bengawan dengan pesawat Royal Brunei. Dari tangannya disita satu lembar medical report," ungkap Rikwanto, Minggu (10/11/2013).
Lalu pukul 03.00 ditempat yang sama diamankan pula 8 perempuan calon TKI yang rencananya dipekerjakan di Abu Dhabi.
Delapan orang tersebut yakni : Fatimah (38) warga Lampung, Listiyah (38) warga Banyuwangi, Eka Suryani (23) warga Purwakarta, Komariah (42) warga Blitar, Siti Maesaroh (23) warga Cianjur, Juriah (30) warga Indramayu, Masiroh (34) warga Purwakarta, dan Sulastri (43) warga Banyuwangi.
Sebelum diberangkatkan, para calon TKI tersebut ditambung oleh PT Crystal Biru Meligo (PT CBM) milik tersangka Arman di Jl Asem Baris, Tebet, Jaksel.
Atas perbuatannya, tersangka LK dan Arman dikenakan Pasal 102 huruf a menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri jo pasal 4 orang perorangan dilarang menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri.

OJK Menyasar TKI Kelola Keuangan Dengan Baik dan Benar



KBRN, Kuala Lumpur : Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2011, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, otoritas jasa keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan (1) agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselennggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, (2) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan (3)mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Bidang Edukasi dan Perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lasmaida Gultom, di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), di Kuala Lumpur Malaysia, Minggu (10/11/2013)
Dengan menyasar kepada sejumlah tenaga kerja Indonesia yang merupakan warga Negara pengahasil desiva ini, perlu diberikan edukasi yang benar dan tararah agar TKI mampu mengelola keuangan dari gaji yang diperolehnya sehingga mereka dapat mengelola uang kirimannya dari luar negeri (remitansi) dengan benar dan tepat guna.,” jelasnya.
Menurut Lasmaida , ada lima target yang diharapkan dari edukasi itu yakni (1) dapat memberikan pemahaman mengenai cara mengelola pendapatannya secara bijak dari penghasilan TKI selama bekerja di luar negeri, (2) memberikan pemahaman dunia perbankan dan pentingnya memiliki tabungan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan keuangan setelah tidak menjadi TKI, (3) memberikan informasicara menukar uang asing dan mengirim uang serta mengelolanya dengan tepat guna sehingga dapat menyejahterakan keluarga TKI di tanah air, (4) memberikan pengetahuan dasar pinjaman, dan (5) memberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki asuransi dalam rangka mengurangi risiko keuangan yang dapat terjadi dalam proses pencapaian tujuan keuangan.
“Jika target ini dapat terpenuhi maka sejahteralah TKI,” tegas Lasmaida.
Selain Kuala Lumpur Malaysia yang memiliki kuota terbanyak mempekerjakan TKI asal Indonesia,OJK juga melakukan hal serupa,pada TKI di Hongkong,Korea dan Arab Saudi. (Besty Simatupang/WDA)

Pesawat Garuda Delay 6,5 Jam, TKI Overstay Marah-marah

Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melebihi ijin tinggal (overstayed) saat tiba di Indonesia dari Arab Saudi di terminal 2 TKI lounge, Soekarno Hatta. (Antara/Lucky.R)


Liputan6.com, Jakarta : Pesawat Garuda Indonesia pengangkut 484 Tenaga Kerja Indonesia overstay atau melebihi masa tinggal di Arab Saudi mengalami kerusakan saat berada di Bandara Internasional King Abdul Azis, Jeddah. Akibatnya, pemulangan para TKI itu mengalami keterlambatan.
"Terlambat karena ada kerusakan, terus diperbaiki. Tapi alhamdulillah saya bahagia bisa tiba," ujar Lela, TKI yang sudah bekerja selama 5 tahun di Arab Saudi, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Minggu (10/11/2013).
Rombongan para TKI ini semula dijadwalkan akan tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 13.00 WIB. Namun, karena kerusakan itu, para TKI itu baru tiba sekitar pukul 19.30 WIB. Terlambat sekitar 6,5 jam.
Salah satu TKI yang tidak mau disebut namanya mengatakan, keterlambatan tersebut menyebabkan sejumlah TKI sempat gelisah dan marah-marah di Bandara King Abdul Aziz. Sebab, pesawat Garuda yang mengalami kerusakan roda tak kunjung kelar perbaikannya.
Namun, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengatakan, mengenai jadwal pesawat yangdelay merupakan hal yang umum terjadi.
"Ada TKI yang marah-marah karena ban pesawat rusak. Jadi take off terlambat itu biasa lah. Kita juga suka ngeluh kalau kalau pesawatdelay," ujar Jumhur.
Meskipun keberangkatan mereka ke Tanah Air sempat terlambat, wajah para TKI yang pada umumnya perempuan dan anak-anak itu terlihat lega dan senang saat tiba di Bandara Soekarno Hatta. Sebab, mereka akhirnya dapat menginjakkan kaki di Tanah Air setelah sekian lama tertampung di penjara imigrasi Sumaisyi, Arab Saudi.
"Alhamdulillah. Saya gembira. Saya kerja di Riyad sudah 7 tahun. Sendiri. Keluarga di kampung. Saya tidak mau kerja lagi. Sudah tua," ujar salah seorang TKI yange enggan disebutkan namanya itu. (Eks)

Arab Saudi Keluarkan Kebijakan Baru Terkait TKI

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur mengatakan, langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia berhasil mengubah kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait dengan tenaga kerja Indoniesia (TKI). Pemerintah Saudi memberi kesempatan kepada TKI untuk meproses izin kerja mereka, meski tenggat amnesti telah berakhir 3 November 2013.
»Kebijakannya mulai berlaku hari ini, bagi yang ingin bekerja kembali di Arab dibuka kesempatan untuk mendaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja,” ujar Gatot saat dihubungi melalui telepon, Ahad, 10 November 2013.
Gatot berharap kebijakan pemerintah Saudi itu menjadi angin segar di tengah sengkarut masalah TKI di negara itu (Baca: TKI Arab Overstay Hari Ini Kembali ke Tanah Air). Karena itu dia akan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut Gatot, ke depan, pemerintah Arab Saudi hanya menizinkan buruh migran bekerja di perusahaan besar. Sedangkan lapangan kerja disektor-sektro kecil hanya bisa diisi oleh pekerja-pekerja domestik. Mulai Oktober 2013 silam, Pemerintah Arab Saudi menerapkan Undang-Undang Perlindungan terhadap Pekerja Domestik.
Pasca berakhirnya program amnesti pada 3 November 2013 silam, terdapat 70 ribu lebih TKI yang tidak mendapatkan dokumen amnesti. Dari jumlah itu, sebanyak 7.885 siap dideportasi dan tengah ditampung di pusat detensi imigrasi Arab Saudi, yakni Tarhil Sumayshi di Jeddah. Hari ini, sejumlah 527 orang TKI yang dideportasi akan datang di Bandara Soekarno Hatta.
NURUL MAHMUDAH

Polisi Gagalkan Aksi 'Trafficking'


GORONTALO -- Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo Kota berhasil menggagalkan aksi trafficking (perdagangan manusia) di Gorontalo, khususnya delapan wanita di bawah umur yang dipekerjakan di salah satu tempat hiburan.
Kepala Bagian Operasi Polres Gorontalo Kota, AKP Ahmad Yusuf Affandi mengatakan, para wanita yang ditahan tersebut rata-rata berusia 16 hingga 18 tahun, dan semuanya berasal dari Manado, Sulawesi Utara.
Menurutnya, tempat hiburan malam dengan inisial Cafe L itu, polisi juga menyita puluhan botol minuman keras dan menahan 13 orang wanita penghibur dan satu orang pria yang diduga sebagai pemasok.
"Ironisnya, diantara 13 orang tersebut terdapat delapan orang yang masih dibawah umur," kata Yusuf, Ahad (10/11).
Setelah melakukan operasi di sejumlah titik, pihaknya melakukan pemeriksaan di cafe tersebut yang berada di kompleks pelabuhan penyeberangan Kota Gorontalo.
Setelah melakukan pemeriksaan, cafe tersebut ternyata tidak mengantongi surat izin, maupun penjualan minuman keras, namun tetap beroperasi.
"Sasaran kita adalah cafe serta sejumlah tempat hiburan yang dianggap rawan," ujar Yusuf menambahkan.
Menurutnya, sesuai dengan arahan undang-undang maka pihaknya terus melakukan operasi penyakit masyarakat di daerah itu.
Selain itu juga, sesuai dengan hasil rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) sebelumnya, bahwa penyakit masyarakat harus bisa diberantas sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.
Menurut Yusuf, pihaknya masih akan menyelediki lebih lanjut persoalan itu, dan jika terbukti para wanita dibawah umur tersebut adalah korban trafficking, maka pihaknya akan mengenakan undang-undang yang berlaku.
Red:Citra Listya Rini
Sumber:Antara

Indonesia Bakal Miliki Proyek Penangkal Banjir Terbesar di Dunia


Jakarta- Proyek tanggul raksasa Jakarta atau Giant Sea Wall masih dalam tahap finalisasi perencanaan. Jika telah rampung dibangun, Indonesia bakal memiliki proyek penangkal banjir terbesar di dunia.
Hal tersebut dikatakan oleh Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarwo Handayani di sela acara peringatan Hari Tata Ruang di Taman Menteng, Jakarta, Minggu (10/11/2013).
"Ini bisa jadi proyek program pengamanan banjir yang paling besar di dunia," kata Handayani.
Mengapa terbesar, Handayani menyebutkan investasi yang diperlukan untuk membangun mega proyek ini tidak tanggung-tanggung. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.
"Investasinya masah dihitung, ya itu cukup besar, Rp 300 triliun," tuturnya.
Dalam tahap desain dan perencanaan pembangunan, selain dari Indonesia, ahli-ahli dari luar negeri seperti Belanda pun ikut ambil bagian dalam hal ini. Dia menyebutkan, saat ini masih dalam tahap pematangan rencana.
"Kita maunya sih tahun 2014 nanti, sudah ada tahap pertama. Penguatan tanggul," katanya

Saturday, November 9, 2013

Lebih dari 200.000 warga Yaman dideportasi selama periode amnesti

Lebih dari 200.000 warga Yaman dideportasi sejauh selama masa tenggang, menurut kepala Dewan Koordinasi Agung masyarakat Yaman di Arab Saudi. Taha Muhammad Al-Humairi mengatakan bahwa 20 armada per hari telah meninggalkan Kerajaan dengan pekerja Yaman. "Jumlah terbesar Yaman pelanggar terkonsentrasi di selatan dan di Jeddah," katanya. Riyadh memiliki sedikitnya jumlah pelanggar hukum perburuhan. Kedutaan asing mendesak warga negaranya untuk menggunakan sisa hari masa tenggang, yang berakhir pada tanggal 3 Juli, untuk memperbaiki status mereka. Pekerja Yaman adalah peringkat kedua pada daftar top 10 negara yang telah berubah profesi mereka dan menemukan sponsor baru.
Al-Humairi mengatakan Kedutaan Besar Yaman telah menerima pada malam ribuan Yaman tanpa kartu identitas yang ingin pulang. "Waktu hari ditujukan untuk pekerja hukum," katanya. Kedutaan telah memerintahkan semua diplomat dan pejabat untuk bekerja sampai larut malam "sehingga semua prosedur dan pengaturan selesai pada waktu yang tepat," kata Al-Humairi. Dia mengatakan masalah utama yang dihadapi oleh kedutaan termasuk mencari sponsor asli pekerja dan mengubah profesi mereka. Dia meminta semua warga Yaman yang ingin meninggalkan negara itu untuk menyerahkan dokumen mereka dan menyelesaikan dokumen yang diperlukan. "Satu-satunya harapan adalah untuk pemerintah Saudi untuk meningkatkan stafnya di perbatasan, khususnya Tewal di Jazan karena ada jumlah besar dari Yaman ingin meninggalkan Arab Saudi," kata Al-Humairi. Dia mengatakan, banyak warga Yaman memiliki kamp didirikan sementara di daerah ini sambil menunggu untuk dipulangkan. "Kedutaan mengirim utusan ke lokasi untuk merawat kebutuhan mereka."
Di Riyadh, sejumlah pekerja Yaman sedang menunggu di tempat kedutaan untuk mengambil keuntungan dari masa tenggang, baik untuk mencari sponsor lain atau mengubah profesi mereka. Departemen Tenaga Kerja statistik baru-baru dipublikasikan menunjukkan jumlah pekerja yang diperbaiki statusnya sejak awal kampanye pada bulan April. Angka-angka menunjukkan bahwa lebih dari 1,58 juta pekerja dikoreksi status mereka, yang 926.330 memperbaharui ijin kerja mereka dan 329.468 menemukan sponsor baru. Yang paling transfer sponsorship terjadi di sektor konstruksi dan ritel.
Sumber: www.arabnews.com/news/456215

Friday, November 8, 2013

Adakah PPTKIS Ideal?

Judul di atas adalah sebuah pertanyaan yang sangat wajar. Setidaknya, ketika negara telah menggadaikan tanggung jawab penempatan buruh migran kepada pihak swasta, maka pertanyaan tersebut harus terjawab. Jawaban dari pertanyaan itu penting, agar para calon buruh migran memiliki gambaran untuk memilih PPTKIS.
Bila melihat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor Per.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, PPTKIS harus memiliki beberapa syarat untuk merekrut calon TKI. Minimal mengantongi Surat Izin Pengerahan (SIP) dan surat permintaan TKI dari pengguna. Cukupkah kedua syarat itu untuk dijadikan patokan ideal?
Idealisme PPTKIS tak bisa hanya diukur dari kelengkapan surat administrasi saja. Calon buruh migran perlu melihat aspek lain seperti pelayanan, kemudahan informasi, dan keterbukaan organisasinya. Lalu, apakah ada PPTKIS yang menyediakan aspek lain itu?
Ketika penulis mencoba menelusuri kata “PPTKIS terbaik” di mesin pencarian Google, maka akan muncul nama PPTKIS dengan inisial PT. MMRM. Jika dibuka, akan terlihat muka website dari PT. MMRM tersebut. Sekilas, website yang ada menampilkan informasi menarik seperti lowongan pekerjaan, profil perusahaan, fasilitas, hingga kolom tanya jawab.
Kalau mau jujur, PT. MMRM cukup bisa dinilai positif. Namun demikian, apakah perusahaan tersebut bisa dipercaya?
Untuk mengetahui jawabannya, maka calon buruh migran perlu melakukan uji coba dan pengamatan langsung di lapangan. Seperti yang dicoba oleh penulis, ternyata menu “Tanya Jawab” yang ada dalam website PT. MMRM sama sekali tak berfungsi, karena tak membalas pertanyaan-pertanyaan yang dikirim.
Selain itu, profil perusahaan juga tidak mencantumkan informasi penting berupa Surat Izin Pengerahan dan surat permintaan TKI. Bila dua hal pokok saja tak dicantumkan, maka sangat perlu untuk melakukan pengamatan langsung lapangan.
Dari pemaparan di atas, maka jelas bahwa tidak ada PPTKIS yang ideal. Masyarakat tak bisa begitu saja menaruh mosi percaya pada suatu PPTKIS. Mengapa? Alasannya jelas. PPTKIS hadir dengan tujuan utama mencari keuntungan. Maka dari itu, harus ada kontrol yang berlangsung secara terus menerus bagi PPTKIS.
By www.survei.buruhmigran.or.id/read/adakah-pptkis-yang-ideal-2

Migrant Care Kecewa Sikap Pemerintah Tangani TKI


JAKARTA - Kedutaan BesarArab Saudi di Indonesia, Jumat (8/11/2013) disambangi massa dari Migrant Care. Demo yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan kekecewaan pemerintah Indonesia yang terkesan lalai dalam menangani permasalahan TKI di luar negeri.
Direktur Migran Care Anis Hidayah yang ikut berdemo di depan Gedung KedubesArab Saudi saat ditemui menuturkan, nasib kurang beruntung terhadap para TKI seakan sebagai bentuk dari pembiaran pemerintah.
"Semalam ada TKI wanita yang melahirkan di dalam sel. Kami sudah sering kali memberikan masukan-masukan untuk pihak pemerintah agar tidak menanggapi hal tersebut secara sepele," sesal Anis Hidayah.
Diungkapkan, pihaknya juga telah memantau pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi terhadap TKI di luar negeri selama ini. "Dan moratorium selama ini hanya diatas kertas. Karena setiap tahun masih ada saja TKI Indonesia yang dikirim ke luar negeri," tambahnya.
Anis kemudian mengingatkan kepada pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kepada para TKI perempuang diluar negeri. Dari catatan yang ada, mayorits TKI yang bekerja di luar negeri adalah kaum hawa.

Migrant Care: TKI Arab Ditangkap, Kenapa Majikan Lolos?

Para TKI yang telantar di kolong jembatan Kandara, Jeddah, Arab Saudi↓


VIVAnews -Sejak 4 November lalu Pemerintah Arab Saudi telah menyisir tenaga kerja asing tanpa dokumen, termasuk para pekerja asal Indonesia. Penyisiran dilakukan hingga ke rumah majikan.
Bagi para TKI yang tak memiliki dokumen, mereka langsung dibawa ke kamp penampungan, sedangkan para majikan dibiarkan.
"Ini tidak adil, kenapa hanya TKI yang ditindak," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah saat aksi di depan Kantor Keduataan Arab Saudi, Jakarta, Jumat 8 November 2013.
Anis mengatakan, tidak mungkin para TKI berani tinggal dengan dokumen tak lengkap tanpa sepengetahuan majikan. Artinya, ada unsur pembiatan majikan terhadap para pekerja ini.
"Ini jelas para majikan telah melanggar hukum. Seharusnya para majikan dikenai sanksi juga," katanya.
Pada masalah ini, sikap pemerintah juga tidak tegas. Karenanya, Migrant Care meminta aksi nyata dan ketegasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Presiden jangan cuma nge-tweet kondisi di sana saja," katanya. "SBY harus melakukan diplomasi kembali agar TKI diperlakukan dengan baik sebelum dideportasi dan diberi sanksi."
Baginya tidak ada alasan SBY tidak serius menangani masalah ini. Pemerintah harus menegakkan konvensi PBB 1990 yang menyatakan perlindungan terhadap buruh migran tanpa dokumen dan deportasi semena-mena merupakan pelanggaran Hak Azazi Manusia. "Ini bisa dijadikan dasar untuk menekan pemerintah Arab memberikan sanksi kepada para majikan," ujarnya.
Data Migran Care, sejak 4 November hingga hari ini sudah 7.500 TKI tanpa dokumen yang ditahan di penjara imigrasi. Sedangkan masih ada 77 ribu TKI tanpa dokumen yang akan dideportasi. Mereka tidak mendapat perlakuan yang layak, dan malah telantar di kamp penampungan.
Sementara itu puluhan aktivis buruh yang mayoritas perempuan mengecam tindakan pemerintah Arab Saudi. Mereka meneriakkan berbagai perilaku kesewenang-wenangan pemerintah Arab Saudi terhadap TKI yang berujung pada kekerasan hingga penghilangan nyawa para TKI. (eh)
© VIVA.co.id

Lagi, Remaja Jual Keperawanan di Internet.

Shatuniha melakukannya murni karena uang.
Shatuniha, si cantik dari Siberia ↓

Jika sebelumnya nama Catarina Migliorini, gadis asal Brazil, yang namanya meledak di internet berkat lelang keperawanan, kini giliran Shatuniha, gadis berusia 18 tahun asal Siberia yang menjual keperawanannya.
Bedanya, jika Catarina melakukannya dengan alasan mengikuti serial dokumenter Australia berjudul “Virgins Wanted”, Shatuniha melakukannya murni karena uang. Dalam situs lelang Russia,24au.ru,Shatuniha menulis, “Saya sangat membutuhkan uang, karena itu saya menjual hal yang paling berharga bagi saya,” tulis gadis yang mengaku tinggal di Krasnoyark ini, seperti dilansirHuffington Post.
Shatuniha juga dengan berani menulis tempatrendezvousalias tempat pertemuan dengan sang penawar tertinggi. “Saya akan menemui Anda di hotel di (plaza) Predmostnaya dengan sertifikat yang membuktikan keperawanan saya,” tulisnya lagi.
Lelang yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober tersebut langsung mendapat banyak tanggapan. Dalam satu jam pertama Shatuniha ditawar 800 ribu rubel atau US$24 ribu dan lelang berhenti di angka US$27 ribu atau Rp307 juta. Lelaki yang beruntung mendapatkan keperawanan Shatuniha adalah sesama warga Siberia bernama Evgeniy Volnov.
Ketika beberapa orang mencoba melaporkan tindakan vulgar Shatuniha ke polisi, mereka hanya mengangkat bahu. Menurut polisi Siberia, Shatuniha tidak melakukan pelanggaran. “Kami tidak punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan moral terhadap gadis itu,” kata pihak kepolisian dalam wawancara denganSiberian Times. (eh)
© VIVA.co.id

Seks Bebas Anak-anak di Bawah Umur Kian Marak, Salah Siapa?

Sekitar 95 persen pelajar SMP sudah pernah menonton video porno.


Miris nian hati kita, sebab begitu banyak video mesum pelajar yang belakangan beredar luas di masyarakat. Banyak yang mencela, meski sesungguhnya kesalahan sesungguhnya tidak bisa ditimpakan seluruhnya kepada anak-anak di bawah umur itu. Lingkungan, sekolah dan orang tua turut membentuk kepribadian anak-anak itu.
Seksolog, Baby Jim Aditya, memaparkan bahwa kekeliruan juga bisa datang dari rumah, dari orang tua. Seks yang selalu dianggap tabu, tidak pernah dibicarakan secara hangat di rumah. Akibatnya, anak pun takut bertanya.
"Terlebih pada keluarga miskin. Orang tua tak tahu cara berkomunikasi yang tepat, cara menjelaskan tentang seks, karena mereka merasa risih. Ketika anak hanya terus-terusan dimarahi, anak akan melarikan diri dari rumah, kemudian terjebak narkoba, rokok dan seks bebas," kata Baby Jim Aditya, Kamis, 7 November 2013.
Dalam penelitian yang dilakukan pada 200 pelajar SMP di Jakarta Utara, Baby mendapat hasil yang mengejutkan. Sekitar 95 persen pelajar SMP sudah pernah menyaksikan film porno, bahkan beberapa dari mereka sudah pernah melakukan hubungan seks. Hasil penelitian tersebut disampaikan kepada walikota Jakarta Utara dan komite sekolah, untuk ditindak lanjuti.
"Saya juga mensurvei orang dewasa terhadap seksualitas, hasilnya pun sama saja. Mereka masih penasaran dengan tubuh lawan jenis. Jadi mereka marah-marah kepada anak, padahal mereka sendiri juga menonton film porno," lanjut Baby.
Peran orang tua semakin menyempit, dilanjutkan Baby, mayoritas anak hanya berkomunikasi pada orang tua untuk meminta uang. Justru saat memasuki masa pubertas seperti mimpi basah, anak enggan bercerita, padahal peran orang tua sangat penting di sini.
Orang tua kerap menganggap diri mereka makhluk suci yang tidak mau tau soal seks. Anak adalah refleksi dari apa yang didapat di rumah dan di lingkungan tempat tinggal.
"Jadi, kalau orang tua sedang memprotes prilaku anak, berarti mereka sedang memprotes prilaku mereka sendiri," lanjut Baby.
Yang tak kalah penting, seks bebas di bawah umur dipengaruhi minimnya peran ayah yang kuat. Dalam disertasi, Baby meneliti narapidana-narapidana laki-laki. Ternyata, mereka adalah sosok bermasalah yang tidak dibesarkan dengan peran ayah minim sejak masa kecilnya. Tidak hanya laki-laki yang butuh sentuhan ayah, begitupun perempuan.
"Kalau anak tidak bisa cerita tentang menstruasi pertama kali dengan ayah, bagaimana mereka bisa dapat pelajaran untuk menghindari 'predator-predator' di luar sana?" tambah Baby.Orang tua pun harus mengerti bahwa tantangan zaman sudah berbeda. Anak-anak zaman sekarang dikelilingi tayangan porno dari televisi maupun internet, sehinga mereka luar biasa sulit menahan nafsu. Menurut Baby, orang tua harus bisa berkomunikasi sebagai teman, memberi rasa percaya diri dan rasa berharga pada anak.
© VIVA.co.id
 

Tag

IP

My-Yahoo

Blogger Widget Get This Widget

Histast

Total Pengunjung