Konflik Suriah Pecah, KBRI Beirut Kebanjiran TKW

Beirut,- Konflik di satu negara bisa membuat sengsara banyak pihak. WNI yang terjebak konflik bersenjata di luar negeri pasti ingin cepat angkat kaki agar selamat. Demikian juga yang terjadi dengan ribuan TKW di Suriah.
Sejak tahun 2012, konflik bersenjata berkecamuk di sejumlah daerah di Suriah. Rezim penguasa berhadap-hadapan dengan kelompok pemberontak. Bukan hanya di ibukota Damaskus, tetapi juga melebar di berbagai kota. Sampai sekarang, ketegangan masih terus menyeruak.
Sampai dengan sebelum terjadinya konflik di sana, lebih dari 12 ribu TKW mengais nafkah di Damaskus dan berbagai kota di Suriah. Sebagian besar mereka menjadi penata laksana rumah tangga. Memang, antara tahun 2006 hingga 2011, Pemerintah mengizinkan pengiriman TKI ke salah satu negeri Syam tersebut.
Lebanon memang bukan tempat tujuan TKI. Namun karena secara geografis jarak Damaskus dan Beirut relatif dekat dan infrastruktur yang memungkinkan, maka luapan TKW yang berasal dari Suriah lebih banyak tumpah ke Lebanon. Memang ada yang lari ke Amman, Jordania, namun jumlahnya hanya segelintir.
Tidak heran, kalau mulai September tahun lalu, banjir TKW eks Suriah melanda kedutaan kita di Beirut. Sampai akhir tahun lalu, tercatat sekitar seribuan TKW diangkut darat ke KBRI Beirut dan mayoritas mampu diterbangkan ke tanah air.
Di tahun ini, lebih dari 4000 TKW sempat menginap di KBRI Beirut lalu dipulangkan ke Indonesia. Saat ini, di shelter KBRI Beirut masih 172 TKW yang masih menunggu waktu kepulangannya.
KBRI Beirut sendiri sebenarnya sudah mengusahakan sebuah tempat untuk disewa bagi para TKW yang jumlahnya semakin banyak. Namun karena dianggap terlalu mahal, akhirnya dibuatkan tempat khusus di basement kedutaan. Sebuah tempat yang sedikit dipaksakan namun disulap menjadi penampungan yang memadai dengan kapasitas 350 orang.
Pada saat konflik berkecamuk, KBRI kita di Damaskus dan Beirut serta Pemerintah Pusat merespon cepat. Dalam waktu kurang dari seminggu, setelah mendapat informasi dari Damaskus bahwa sekian ratus TKW akan datang, maka KBRI Beirut mengurus izin setempat. Lalu, dikirimkanlah bus dari Beirut untuk menjemput para TKW yang sudah dikumpukan di KBRI Damaskus di tempat yang aman
Tidak hanya itu, staf KBRI segera dipasang di pintu perbatasan Suriah-Lebanon untuk membantu mengamankan dan mengisi formulir keimigrasian.
Sesampai di KBRI Beirut, para pengungsi tersebut kemudian dibagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok dengan ketua masing-masing. Ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi selama di penampungan yang maksimal lamanya 30 hari. Untuk mengisi hari-hari yang panjang sebelum kepulangan, kedutaan menyediakan pemeliharaan kesehatan, pengajian ataupun mengikutsertakan mereka dalam kegiatan umum kedutaan.
Maklumlah, mereka yang datang ke Beirut ini tidak semua dalam keadaan sehat. Diantara mereka ada yang hamil, sakit diare, hingga jantung. Bahkan diantaranya agak stres karena keadaan yang mereka alami. Seperti sebagian gaji mereka belum dibayarkan oleh majikan atau agen tenaga kerja dan akan ditindaklanjuti oleh kedutaan kita di Damaskus.
Setelah KBRI Beirut mendapatkan tiket ke Indonesia maka secara bergelombang para TKW tersebut ramai-ramai diantar ke bandara setempat. Para staf kedutaan dengan sigap membantu mengangkut barang-barang mereka yang sangat banyak. Untuk meyakinkan keamanan, diplomat Indonesia bahkan mengawal sampai mereka benar-benar masuk pintu pesawat.
Untuk sementara, permasalahan repatriasi ini berjalan relatif lancar meskipun cukup rumit.

Tri Mawarti, TKI Hongkong yang Terkena Flu Burung dan Diisukan Meninggal

Kondisi Tri Mawarti, tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hongkong yang terpapar virus flu burung, terus membaik. Wartawan Jawa Pos CANDRA KURNIA kemarin (20/12) ikut mengantar Eka Fitri Rahmawati, putri tunggal TKI asal Cilacap itu, untuk membesuk ibunya di RS Queen Mary, Hongkong.
= = = = = = =
MESKI sudah dinyatakan bersih dari virus flu burung, Tri Mawarti belum boleh dijenguk siapa pun, tak terkecuali keluarga sendiri. Dia masih ditempatkan di ruang isolasi dengan penjagaan yang ketat.
Begitu pula saat kemarin putrinya yang datang secara khusus dari Indonesia menjenguk perempuan 36 tahun itu. Ibu dan anak tersebut tak bisa bertemu langsung. Pihak rumah sakit belum mengizinkan siapa pun, termasuk putri kandungnya, untuk bertemu langsung dan beratap muka dengan pasien Suara kerinduan ibu dan anak itu hanya tersambung melalui kabel telepon.
Masih mending Eka bisa melihat wajah ibunya lewat layar kaca berukuran 14 inci. Sebaliknya, Tri hanya bisa mendengar suara putri tunggalnya itu karena di ruang isolasi tidak ada layar yang tersambung dengan kamera di interview room, tempat Eka berbicara. "Mama cepat sembuh ya. Jangan sakit-sakit lagi. Besok aku pulang (ke Indonesia)," pesan remaja 17 tahun tersebut dengan suara bergetar.
Kemarin adalah kesempatan terakhir bagi Eka untuk melihat langsung kondisi ibunya di ruang isolasi Rumah Sakit Queen Mary Blok A6. Sejak tiga hari lalu siswi SMK Pancabhakti, Banjarnegara, Jawa Tengah, itu berada di Hongkong atas fasilitas yang diberikan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).
"Sedih juga sih nggak bisa ketemu mama langsung. Tapi, ada senangnya juga lihat kondisi mama sudah sehat," tuturnya.
Ruang interview di RS Queen Mary Blok A6 hanya berukuran 2 x 3 meter. Di pojok ruangan terdapat meja kecil untuk menempatkan layar monitor yang tersambung dengan kamera di ruang isolasi. Mirip seperti bilik di warnet (warung internet).
Sehari sebelumnya Eka didampingi staf Konsulat Jenderal RI di Hongkong dan pejabat BNP2TKI menjenguk Tri. Kondisi kesehatan Tri memang sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan saat kali pertama dirawat sebulan silam. Bahkan, menurut Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah Pujiono yang mengantar dan mendampingi Eka selama di Hongkong, 2-3 hari lagi Tri sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit.
"Waktu saya tanya kondisinya, katanya sudah sehat. Malah kata Mbak Tri, dokter bilang kalau dia sudah bersih (dari virus flu burung). Tinggal proses pemulihan," kata Pujiono menirukan ucapan Tri.
Berdasar pengamatan Jawa Pos yang menyaksikan kondisi Tri dari layar monitor, janda 36 tahun itu memang sudah terlihat gesit. Gerakannya seperti orang sehat. Hanya, di sela-sela pembicaraan dengan putrinya, Tri sesekali terbatuk-batuk."Sebenarnya kalau mama sehat sehari bisa nelepon tiga kali, lho," kata Eka yang tampak kecewa karena hanya bisa berkomunikasi dengan ibunya melalui telepon.
Kabar bahwa ibunya sakit flu burung diterima Eka sekitar tiga pekan lalu. Saat itu Eka yang duduk di kelas XII SMK tersebut seperti biasa menerima telepon dari ibunya. Tak ada pembahasan tentang penyakit flu burung dalam perbincangan telepon internasional itu. Tapi, Tri mengabarkan bahwa dirinya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit.
"Mama sedang sakit. Sekarang dirawat di rumah sakit. Mama minta maaf kalau ada salah," cerita remaja berjilbab yang bercita-cita menjadi pramugari tersebut.
Pikiran Eka yang sudah ditinggal ayahnya, Rahmadi, ketika dia berumur empat tahun itu bertambah kalut saat sejumlah media mengabarkan ibunya meninggal dunia karena flu burung di Hongkong. Padahal, saat itu dia akan menghadapi ujian akhir semester (UAS). "Ya sudah, saya berangkat (ke Hongkong) saja. Nggak ujian juga nggak apa-apa," tiru Agustaf Ilyas, staf lokal Konjen RI di Hongkong, yang mengaku menelepon Eka untuk memberi tahu kondisi Tri sebenarnya.
"Saya juga heran, dari mana sumber media-media itu mengabarkan kalau dia (Tri) meninggal. Anehnya, sampai sekarang tidak ada media yang mencabut berita salah tersebut," protesnya.
Mendengar kondisi Tri yang terus membaik, Eka yang terakhir bertemu ibunya April lalu merasa lebih tenang dalam menjalani UAS. Apalagi, pihak BNP2TKI berjanji segera mempertemukan Eka dengan ibunya setelah ujian selesai.
"Awalnya ada pihak dari Indonesia (penyalur TKI di Hongkong) yang nawari saya berangkat sendiri. Tapi, saya takut kalau sendirian. Makanya, saya berterima kasih kepada BNP2TKI yang mau mengantar saya ke sini," lanjut dara berparas manis yang kini tinggal bersama bibinya, Warsiah, di Banjarnegara itu.
Tri Mawarti adalah pasien pertama flu burung di Hongkong. Karena itu, pemerintah setempat sangat berhati-hati dalam menangani kasus tersebut. Karena itu, beredarnya rumor bahwa Tri meninggal dunia cukup merepotkan otoritas kota yang banyak bergantung pada sektor pariwisata tersebut.
Tri diketahui terserang virus flu burung jenis baru H7N9 saat berlibur bersama rekannya sesama TKW ke Shenzhen, Tiongkok. Di sana mereka membeli ayam, lalu memotongnya. Sepulang ke Hongkong, Tri tiba-tiba jatuh sakit. Majikannya langsung membawa dia ke Rumah Sakit Tuen Mun untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun, karena memerlukan perawatan intensif, Tri kemudian dirujuk ke RS Queen Mary.
Sampai saat ini virus flu burung telah menginfeksi 139 orang di Tiongkok. Sebanyak 45 orang di antara mereka meninggal. Kasus Tri memunculkan kekhawatiran meluasnya penyebaran virus tersebut ke luar daratan Tiongkok untuk kali pertama.
Menjawab pertanyaan kemungkinan Tri akan dibawa pulang ke Indonesia, Pujiono menegaskan, itu tidak bisa serta-merta dilakukan. Sebab, pertama, penanganan lanjutan atas penyakitnya tersebut hanya bisa dilakukan di Hongkong. Kedua, setiap TKI terikat kontrak kerja.
"Seperti yang sudah Anda dengar sendiri tadi, Mbak Tri mau bekerja lagi kalau sudah sembuh," kata Pujiono.

BNP2TKI hentikan pemberangkatan tenaga kerja ke tiga negara

Merdeka.com -Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro mengatakan terdapat beberapa negara yang saat ini tengah dilakukan moratorium terkait pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Negara tersebut meliputi Yordania, Saudi Arabia, Kuwait dan Suriah.
＿＿＿＿＿＿＿
"Moratorium dalam arti kata pemberhentian sementara pengiriman tenaga kerja ke sana. Faktornya karena kurang terjaminnya keselamatan para tenaga kerja yang dikirim ke sana," jelas Agusdin disela-sela acara peringatan Hari Buruh Internasional di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (21/12).
Pemberhentian pengiriman tersebut, lanjutnya, sudah dilakukan sejak satu bulan lalu hingga waktu yang belum ditentukan.
Di samping itu, Agusdin menyebut negara di Timur Tengah merupakan negara yang paling banyak meminta tenaga kerja dari Indonesia. "Karena ada beberapa pekerjaan yang tidak ingin dilakukan warga sana. Jadi mereka meminta tenaga kerja dari sini," jelasnya.
Sementara itu, untuk minat para Tenaga Kerja Indonesia sendiri mayoritas menginginkan dikirim ke negara-negara di Asia Pasifik, antara lain Singapura, Filipina dan Thailand.
"Karena menurut mereka di negara itu gajinya tinggi, lalu di sana merupakan negara yang sudah mempunyai aturan tenaga kerja asing yang lebih bagus. Jadi lebih terjaminlah," papar Agusdin.
Sebagai pembekalan, sebelum dikirim, lanjutnya, para tenaga kerja diberikan pelatihan di Balai Lembaga Kepelatihan (BLK).
"Pendidikan yang diberikan lebih ke teknis. Misalnya kalau dia (TKI) diperuntukkan untuk merawat orang jompo maka akan diberikan pengetahuan bagaimana merawat orang jompo," terang Agusdin.
Tidak hanya itu, para TKI juga diberikan pelajaran bahasa negara setempat juga disiapkan mental spiritual mereka untuk bertahan hidup di negara yang akan dituju.
"Pengetahuan, tradisi adat istiadat negara setempat juga kita berikan pembekalan," pungkasnya.

BM-TKI tegaskan hukum berat pelaku perdagangan manusia

ilustrasi TKI Overstay Ratusan Tenaga Kerja Indonesia yang overstay tiba di bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (16/11). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
＿＿＿＿＿＿＿
Jakarta (ANTARA News) - Barisan Muda Peduli-Tenaga Kerja Indonesia (BM-TKI) meminta pemerintah memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya bagi pelaku perdagangan manusia (Human Trafficking).
Presiden BM-TKI Abdul Syarif Hidayatullah dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, mengatakan, organisasi yang dipimpinnya meminta penghapuskan Human Trafficking dan meminta parat penegah hukum agar menghukum seberat-beratnya para pelaku perdangan manusia.
Dalam pernyataan sikap terkait Hari Buruh Migran sedunia yang jatuh pada (18/12), BM-TKI juga meminta peningkatan perlindungan dan kKesejahteraan TKI, serta peningkatan pengaasan program program Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN BNP2TKI).
"Para pemangku kebijakan terkait TKI harus bekerja keras melindungi dan mensejahterakan TKI," kata Abdul Syarif.
Menurut Syarif, TKI merupakan sebuah entitas yang sangat berharga buat bangsa ini, karena mereka selama ini mereka menjadi pemasok devisa negara tertinggi, jumlahnya yang begitu banyak membuat pemasukannNegara menjadi lebih besar, sehingga TKI sering disebut "Pahlawan Devisa".
"Trend kekerasan yang menurun tiap tahunnya harus diakui dan harus diapresiasi, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja BNP2TKI dan jajarannya, namun hal ini dirasa masih kurang, dan tetap harus ditingkatkan hingga kekerasan terhadap TKI menjadi 0 persen," katanya.
Syarif menegaskan, Human Trafficking adalah sebuah kejahatan extraordinary yang harus dilenyapkan, perdagangan manusia juga termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, sehingga para pelakunya harus dihukum seberat-beratnya, dan segenap jajaran pemerintahan yang mengawasi TKI turut aktif dalam bekerja dan menjamin keamanan para TKI diluar negeri.
"Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang selama ini diharapkan mampu menekan angka Human Trafficking juga sudah berjalan baik, walau dalam penyelenggaraannya masih banyak kekurangan, sehingga perlu pengawasan ekstra terhadap proyek KTKLN agar tidak ada lagi TKI yang merasa dirugikan, " ujaranya.(*)
Editor: B Kunto Wibisono

Kemlu : Akar Masalah TKI Pada Faktor Individu dan Negara Tujuan

Menurut data dari Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), ada sekitar 2.536.429 TKI di luar negeri yang terdiri dari TKI formal sebanyak 920.621 dan non formal 1.615.808. Jumlah itu menimbulkan permasalahan yang dihadapi TKI terkait ketenagakerjaan, seperti kecelakaan kerja, penyiksaan, pelecehan seksual, beban kerja berat, dan jam kerja tidak sesuai.
Kementerian Luar Negeri mengemukakan bahwa akar munculnya permasalahan tersebut karena dua hal, yakni faktor individu dan faktor negara tujuan. Pertama, faktor individu terkait dengan latar belakang sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran menjadi faktor pendorong bagi CTKI untuk mudah menerima tawaran tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. Sementara itu rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan membuat CTKI hanya dapat mengisi sektor domestik.
Kedua, faktor negara tujuan terkait dengan negara-negara tujuan yang tidak memiliki undang-undang atau hukum mengenai ketenagakerjaan memadai. Selain itu terdapat cara pandang di beberapa negara penempatan melihat bahwa pekerja asing yang bekerja di bidang kontruksi, perkebunan, dan pembantu rumah tangga dianggap sebagai pekerja yang rendah sehingga kurang dihargai.
Tanggapan Kemlu tersebut terkait dengan surat yang dilayangkan oleh pegiat PSD-BM pada 29/10/2013. Permintaan informasi kepada PPID Kemlu tersebut dilayangkan sebagai bentuk gerakan keterbukaan informasi publik. Kemlu membalas surat tersebut pada 28 Oktober 2013 atau hampir satu bulan setelahnya. Padahal jika merujuk pada UU KIP, PPID setiap lembaga publik seharusnya sudah membalas 10+7 hari masa kerja.
Setujukah kawan-kawan buruh migran dan pegiat buruh migran dengan analisis Kemlu tersebut? Barangkali kawan-kawan buruh migran bisa memberikan tambahan atau saran mengenai apa saja sebenarnya akar masalah TKI di luar negeri?

14 TKW di Taiwan Jadi Korban Pelecehan Seksual

UNIMIG.ORG — Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan ternyata banyak yang menjadi korban pelecehan seksual. Wartawan Suara Pembaruan,bersama rombongan Jumhur mendatangi 14 orang TKW korban pelecehan seksual oleh majikan atau oleh orang yang mereka rawat di tempat penampungan khusus di Chung Li, Taiawan. Gedung serta staf tempat penampungan ini disewa dan dibiayai oleh Kamar Dagang Indonesia (KDI) di Taiwan.
DS (nama samaran), satu dari 14 orang TKI yang berada di tempat penampung ini memiliki anak bayi perempuan berumur tiga bulan yang merupakan korban pemerkosaan oleh majikannya yang berumur 93 tahun.
“Saya setiap hari merawat si Akong (kakek) yang sudah berumur 93 tahun, namun masih sehat. Kadang saya harus tidur bareng di Akong, dan saat tidur bersama itulah ia memperkosa saya sehingga saya hamil dan melahirkan anak ini,” kata perempuan asal Sukabumi, Jawa Barat ini.
Ketika sudah hamil, DS kabur ke kantor KDI di Taipei, yang selanjutnya ia dibawa ke tempat penampungan. Kasus DS bersama si Akong ini masih diproses di Pengadilan di Taipei. DS didampingi kuasa hukum yang disewa KDI di Taipei.
Lia (25 tahun) TKW asal Lampung, mengaku harus kabur dari rumah majikannya ke tempat penampungan itu karena seorang kakek berumur 91 yang dirawatnya hampir setiap hari memegang-memangbuah dadanya serta alat kemaluannya. Lia mengaku, ketika akan berangkat ke Taiwan ia tidak pernah membayangkan kalau menjaga dan merawat seorang kakek yang jahil itu.
“PTJKI yang memberangkatkansaya hanya memberitahu saya bekerja di sektor rumah tangga,” kata dia. Sebagian besar TKW di tempat penampungan itu mengaku hampir sama yang dialami DS dan Lia.
Pada kesempatan itu, Jumhur berjanji, pertama, akan segera menyurati Kapolri agar pembuatan SKCK cukup dibuat di tingkat Polsek. Kedua, dia akan mewajibkan semua PJTKI dan agensi TK di semua negara penempatan agar semua TKI pegang serta mengetahui PKK.
“Itu hak kalian semua,” kata dia. Ketiga, akan terus mendukung proses hukum kepada majikan yang melakukan pelecehan seksual kepada TKW.

Dianiaya Majikan, TKI Saudi Mengadu ke PDIP

Riyadh - Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Oot Bt Eman Uma yang bekerja di kota Jeddah, Arab Saudi, mengadukan nasib yang dialaminya kepada PDI Perjuangan (PDIP) Korwil Arab Saudi. Dalam pengaduannya, Oot mengungkapkan bahwa dirinya kesulitan meminta gaji dari majikannya. Disamping itu, ia sering dibohongi majikannya dalam hal pengiriman uang keluarganya serta kerap dianiaya majikannya hingga memar.
TKI berasal dari Kampung Karikil, Sukabumi, Jawa Barat ini berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2005 melalui PT Asami Ananda Mandiri dan bekerja dengan majikan atasnama Abdurrahman Akzunegi. “Kami akan berikan advokasi, agar Pemerintah RI bertindak cepat dan serius menyelamatkan Oot khususnya hak-haknya,” tegas Nana Sutisna, Wakil Ketua PDIP Korwil Arab Saudi, Selasa (10/12/2013).
Selain sudah disampaikan ke Perwakilan RI di Arab Saudi dan BNP2TKI, Nana mengaku, masalah yang dialami Oot tersebut juga telah dilaporkan ke DPP PDIP diantaranya Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan Anggota Fraksi PDIP DPR RI Andreas Pareira, Rieke Diah Pitaloka, Eva K Sundari, dan Setiana Widjaja. “Semua akan memberikan perhatian serius agar Pemerintah RI bertindak cepat,” tandasnya.
Nana Sutisna selaku Koordinator Posper TKI di Riyadh yang juga Anggota Tim Kesatuan Relawan BMMB mengungkapkan, pengaduan yang diterima PDIP bukan Oot saja, melainkan masih ada TKI lainnya sebagai berikut.
1. Maryati Binti Hajar TKW asal Sukabumi, bekerja dari tahun 2005 di Riyadh melalui PT. Deka Perkasa. 8 Tahun bekerja baru dibayar gaji SR 17,500 dan tidak dipulangkan.
2. Jumasih Binti Saad Wikarja TKW asal Sukabumi, bekerja dari 24 Januari 2011 di Riyadh melalui PT. Jasebu Prima Internusa. Bekerja selalu dipindah pindah, 1 tahun gaji tidak dibayar, dan tidak dipulangkan.
3. Nengsih Bt Ahyar Durajat TKW asal Bandung, bekerja dari 04 Juli 2011 di Al Badiah melalui PT. Jamin Harapan Abadi. Masa kontrak sudah habis tetapi tidak dipulangkan dan sering mendapatkan tindak kekerasan dari majikannya.
4. Sulastri Bt Ali Amsyah TKW asal Kediri Jawa Timur, bekerja dari 05 Februari 2010 di Jeddah melalui PT. Putri Mandiri Abadi. Masa kontrak kerja sudah habis, tetapi tidak dipulangkan.
5. Ani Sumarni Bt Otoy TKW asal Cianjur, bekerja dari 23 Desember 2008 di Al Gasim melalui PT Jamin Harapan Abadi. 5 tahun bekerja tidak dipulangkan dan tidak dibuatkan surat izin tinggal (iqamah) oleh majikannya.
6. Sikem Binti Rejo TKW asal Patebon Kendal Jawa Timur, bekerja dari 16 Agustus 2006 di Makkah melalui PT Amri Margatama. 7 Tahun bekerja tidak dipulangkan.
Nana mempertanyakan masih banyaknya kasus yang dialami TKI legal dan nasib WNI Overstayer, masihkah Pemerintah RI khususnya Kementerian Tenaga Kerja yang dipimpin Muhaimin Iskandar berniat dan berpikir mencabut moratorium. “Kemana pula peran Perwalu Apjati yang katanya akan memberikan adokasi terhadap TKI, nyatanya belum terlihat,” tambahnya.
“PDI Perjuangan mendesak Pemerintah RI lebih serius dan menuntaskan kasus-kasus TKI, dan jangan malah mencari celah untuk mencari keuntungan!” seru Wakil Ketua PDIP Korwil Arab Saudi. (Mirza)

Kebijakan Ketenagakerjaan 2014-2019, Pelatihan Kerja Jadi Gawe Nasional

Ilustrasi tenaga kerja Indonesia di pabrik sepatu Nike.
―――――――
Jakarta -Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) telah menyusun draft Arah Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan 2014-2019.
Salah satu isi draft tersebut adalah menjadikan pelatihan kerja sebagai gawe (pekerjaan) nasional, dengan dasar hukum setingkat Undang-undang. Hal harus dibarengi dengan anggaran yang memadai agar dapat menghasilkan lulusan yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas.
Prof Dr Zantermans Rajagukguk sebagai koordinator penyusun draf tersebut dalam siaran persnya yang diterima SP, Selasa (10/12), mengatakan, draf yang dimaksud diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan selama lima tahun ke depan, menyusul keprihatinan terhadap kebijakan ketenagakerjaan selama ini.
Selanjutnya isi draf tersebut adalah penempatan tenaga kerja pada pekerjaan-pekerjaan layak, anti diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dengan mengedepankan terjaganya martabat bangsa dan kemanfaatan.
Dan,ketiga, isi draf itu adalah terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dengan melindungi pengusaha tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja dalam prinsip egalitarian (flexicurity), dibarengi dengan pengembangan budaya perusahaan, budaya pekerja, dan budaya pemerintah.
Keempat, merevitalisasi fungsi pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan ketenagakerjaan yang sentralistik, didukung oleh pengawas ketenagakerjaan yang kompeten dan profesional.
Zantermans yang juga peneliti senior Pusat Litbang, Badan Pengembangan, Penelitian dan Informasi (Balitfo) Kemnakertrans, menjelaskan, pada 5 Desember 2013 lalu, draft arah kebijakan itu telah dibahas dalam seminar di Hotel Grand Kemang Jakarta, dengan mengundang pembahas antara lain dari Komisi IX DPR RI, Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri.
Arah kebijakan yang disampaikan menekankan pemikiran inti yang berkaitan dengan isu-isu berpengaruh terhadap ketenagakerjaan.
Hal itu agar pemerintah mewaspadai terjadinya bonus demografi, politik, dan hukum yang dapat menciptakan kondisi kondusif bagi berkembangnya ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi yang pro kesempatan kerja, termasuk investasi yang mengutamakan sektor-sektor tradeable dan padat karya, serta kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendistorsi bidang ketenagakerjaan.
Agar kebijakan ketenagakerjaan mendatang dapat berjalan dengan baik, lanjut Zantermans, maka disarankan agar penyusunan kebijakan berdasarkan penelitian.
Selain itu, Kemnakertrans harus memperluas kebijakannya sampai kepada semua lapangan usaha, menyentuh usaha-usaha ekonomi informasl, seraya berdiri tegas di depan untuk menyelamatkan bidang ketenagakerjaan dari kebijakan sektor dan daerah yang dapat mendistorsi bidang ketenagakerjaan.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengatakan, tantangan terdekat bagi Indonesia adalah pasar bebas ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) atau ASEAN Economic Community (AEC), yang mulai berlaku 1 Januari 2015.
Tujuan dari AEC ini adalah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia. Selain itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN.
Untuk bisa menghadapi tantangan AEC, kata dia, Indonesia harus memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, saat ini 47,9 persen tenaga kerja Indonesia maksimal berpendikan Sekolah Dasar (SD). Kemudian berpendikan SMP 17,8 persen, SMA 24,52 persen dan perguruan tinggi cuma 9,78 persen.
"Kualitas SDM yang masih rendah tentu berdampak pada tingkat produktivitas dunia usaha nasional dan rendahnya tenaga kerja yang terserap oleh industri," kata Muhaimin.
Muhaimin mengatakan, persaingan global yang sangat ketat dewasa ini memerlukan inovasi, akurasi, dan kecepatan yang semuanya ini dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan produktif, berdaya saing dan mandiri.
Untuk menghasilkan SDM yang kompeten, kata dia, harus didukung oleh sumber daya dan infrastruktur yang memadai dengan strategi kebijakan dan arah pembinaan yang tepat.
"Selain itu harus ada koordinasi dan keterpaduan kebijakan dan program antara pusat dan daerah," kata Muhaimin.
Penulis: E-8/FER
Sumber:Suara Pembaruan

TKI Indonesia Masa Depan, Minimun Harus Jadi Resepsionis

Kekerasan yang sering dialami
oleh Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) di luar negeri, harus
menjadi semangat bagi
pemerintah Indonesia untuk
terus meningkatkan skill dan
kapasitas TKI yang ada di luar
negeri.
Dengan adanya perbaikan Skill
dan pendidikan bagi para TKI,
selain akan menambah
pendapatan devisa negara, hal
tersebut juga akan meminimalisir
kasus kekerasan yang selama ini
dialami oleh para TKI.
Menteri Perdagangan Gita
Wirjawan mencoba
membandingkan antara nilai dua
TKI, yakni Tenaga Kerja
Indonesia dan Tenaga Kerja
India. Nilai itu dibandingkan dari
penghasilan devisa negara.
Dari total pendapatan tenaga
kerja di luar negeri, Indonesia
hanya mendapatkan pendapatan
per kapita sejumlah USD 1200
dari total TKI yang berjumlah 6,5
juta orang.
Hal ini berbanding terbalik
dengan TKI India yang bisa
menghasilkan devisa negara USD
2500. Artinya, devisa yang
dihasilkan India bisa dua kali
lipat dari TKI Indonesia.
"Ini artinya pendidikan mereka
lebih tinggi dan skill dari tenaga
kerja India juga lebih baik dari
tenaga kerja Indonesia," ujar Gita
Wirjawan saat berbincang-
bincang dengan ayogitabisa.com,
Senin (9/12/2013).
Untuk meningkatkan kualitas
tenaga kerja Indonesia, Gita
berpendapat ke depan Indonesia
harus melakukan peningkatan
skill ataupun pendidikan
keterampilan para TKI yang
sering kali disebut sebagai
pahlawan devisa.
"Arah ke depan adalah kita
harus graduasi ke atas, dan itu
hanya bisa ditopang dengan
sistem pendidikan. Jangan
bersihin toilet lah, minimum jadi
resepsionis, apalagi kalau bisa
jadi computer engineering,"
katanya.

Pengalaman guru sekolah anak TKI

Guru Muhammad Asrori mengawasi anak-anak mengerjakan soal-soal ujian.
――――――
Di sebuah perkebunan kelapa sawit di kawasan Tawau, negara bagian Sabah, Malaysia, puluhan remaja tampak serius mengerjakan ujian akhir semester.
Ujian akhir semester pertama ini bukan untuk tingkat SMA seperti lazimnya siswa seusia mereka di Indonesia, tetapi baru tingkat SMP.
“Kebetulan di ladang ini usia anak-anak di Sungai Balung rata-rata 14-17 tahun bahkan ada yang 18 tahun. Seharusnya mereka sudah selesai tingkat SMA/SMK tapi anak-anak ini tidak putus asa mengejar ketertinggalan,” kata Muhammad Asrori, guru di pusat kegiatan belajar masyarakat Sungai Balung, Tawau.
Para siswa adalah putra-putri tenaga kerja Indonesia, baik yang resmi maupun tanpa dokumen di kawasan yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan Timur.
Ketertinggalan mereka masuk ke bangku sekolah antara lain disebabkan karena lokasi orang tua mereka bekerja jauh dari sekolah atau karena memang tidak tersedia sekolah.
“Anak-anak ini memang cukup tertinggal dalam pengetahuan dan informasi akses pendidikan'” tutur Muhammad Asrori.

Tenaga pendidik kurang

Usia anak sekolah yang tercatat sebanyak 21.000 orang, untuk usia SD-SMP. Itu jumlah yang tercatat, realisasinya mungkin lebih besar.
Dian Ratri Astuti
Asrori dikirim ke Sabah oleh Kementerian Pendidikan Indonesia enam bulan lalu untuk mengajar di sekolah anak-anak imigran itu.
Perusahaan perkebunan kelapa sawit menyediakan lahan dan bangunan bagi pusat kegiatan belajar masyarakat seperti di Sungai Balung ini. Pemerintah Indonesia menyediakan pendidik dan menggaji mereka sebesar Rp15 juta per bulan.
Menurut Fungsi Ekonomi, Sosial dan Budaya di Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Dian Ratri Astuti, tenaga dan sekolah yang tersedia di kawasan Tawau tidak sebanding dengan jumlah anak-anak usia sekolah.
“Usia anak sekolah yang tercatat sebanyak 21.000 orang untuk usia SD-SMP. Itu jumlah yang tercatat, realisasinya mungkin lebih besar,” jelas Dian Ratri Astuti.
Namun sejauh ini hanya ada 240 tenaga pendidik yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan Indonesia.
Di sebagian perkebunan, perusahaan juga turut menyediakan guru lokal. Mereka adalah warga negara Indonesia atau keturunan Indonesia.
Akses pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja asing di Malaysia bukan hal sepele sebab kebijakan negara itu melarang anak-anak warga negara asing bersekolah di lembaga pendidikan negeri.
Oleh sebab itu banyak dari mereka tidak bersekolah.

Kemenakertrans skorsing 213 perusahaan jasa TKI

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjatuhkan sanksi skorsing kepada 213 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) karena menyalahi sejumlah aturan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
"Penetapan hukuman skorsing ini merupakan salah satu bentuklaw enforcementyang dilakukan pemerintah. Mudah-mudahan hal ini mampu memberikan efek jera bagi perusahaan lainnya sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa.
Perusahaan-perusahaan jasa TKI tersebut mendapat skorsing berupa pembekuan izin operasional selama tiga bulan dan bila dalam jangka waktu skorsing perusahaan PPTKIS tersebut kembali melanggar maka izin operasionalnya terancam dicabut.
Ke-213 perusahaan yang melakukan pelanggaran terdiri atas 48 perusahaan PPTKIS yang mengerahkan jasa TKI ke Yordania saat moratorium, 19 PPTKIS terbukti menyalahi aturan dengan mengirimkan TKI ke Uni Emirat Arab tidak sesuai prosedur dan tanpa perjanjian kerja dan sebanyak 146 perusahaan PPTKIS dibekukan akibat tidak mengurus surat izin pengerahan (SIP) yang diterbitkan Kemnakertrans.
Data Kemnakertrans menunjukkan saat ini terdapat total 545 PPTKIS yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga jumlah pelanggaran itu hampir mendekati separuh dari jumlah PPTKIS yang ada.
Muhaimin mengatakan tindakan tegas berupa skorsing dan ancaman pencabutan ijin operasional itu merupakan bagian dari pembenahan sistem perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri khususnya di sektor pembinaan dan peningkatan kinerja PPTKIS.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kemnakertrans melakukan pembenahan secara kelembagaan bagi PPTKIS antara lain melakukan pengetatan pelayanan penempatan TKI dengan melakukan seleksi dan verifikasi terhadap agen-agen perusahaan penempatan TKI di dalam dan luar negeri.
"Kita lebih selektif dalam penerapan persyaratan kerja sama dengan agen-agen penempatan TKI di luar negeri. Kita terus mengawasi agen-agen penempatan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab," kata Muhaimin.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman mengatakan ke-213 perusahaan PPTKIS tersebut sudah masuk dalam proses pembekuan izin operasional selama tiga bulan kedepan melalui surat keputusan direktur jenderal yang diterbitkan 3 Desember 2013.
"Secara umum 213 PPTKIS yang dijatuhi sanksi skorsing karena melanggar aturan UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri," kata Reyna.
Pembekuan izin usaha tersebut berdasarkan laporan dari Kedutaan Besar Indonesia dan atase tenaga kerja di negara penempatan terkait masih adanya pengiriman TKI yang menyalahi prosedur.
"Berdasarkan hasil klarifikasi, verifikasi dan penelitian mendalam, perusahaan-perusahaan tersebut telah dinyatakan menyalahi aturan pengiriman TKI yang ditetapkan pemerintah dan patut menerima sanksi yang ditetapkan," kata Reyna.
Sementara itu, untuk mencegah terulangnya pelanggaran, pemerintah melakukan pola pembinaan PPTKIS yaitu dengan cara pengetatan penerbitan SIPPTKI, penyampaian laporan bulanan dan laporan penyelesaian kasus, koordinasi berkala setiap tiga bulan, verifikasi setiap tahun dan regristrasi ulang setiap lima tahun sesuai masa berlakunya SIPPTKI serta dilakukan peninjauan lapangan.
"Dalam tahapan awal kita akan melakukan pembinaan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi ulang, namun jika tetap melakukan pelanggaran maka akan diberikan tindakan tegas berupa skorsing dan pembekuan/pencabutan ijin PPTKIS," kata Reyna.
Selain 213 PPTKIS yang izin operasionalnya telah dibekukan itu, Kemnakertrans juga masih meminta klarifikasi terhadap 45 perusahaan PPTKIS lain atas pengiriman TKI ke Yordania saat moratorium diberlakukan dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka perusahaan-perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi serupa.
Editor: Suryanto

Info dari Satgas Ketenagakerjaan KDEI-2

Assalamualaikumwr wb.
Kepada seluruh petugas satgas yg kami tunggu pertolongan dan bantuanya.
Barusan saya mendapat laporan dr salah satu teman.
Bahwa ada Teman kita yg sakit
Di rumah sakit Dolio.
Atas nama Rizki bekerja di pabrik Tekstil
Yang terkena sakit kanker
Sedangkan pihak Majikan dan agen tidak mengurusnya dlm arti di biarkan.
Malah Majikan blg katanya di suruh plg dan operasi di Indonesia.
Kami mohon bantuannya bagaimana mengatasi masalah seperti ini.
Smg Rizki di beri kekuatan dan cepat sembuh.
Amiin.
Identitas ada pada saya terimakasih.
Sumber https://m.facebook.com/groups/514090041981636?view=permalink&id=620412084682764&_rdr

Pungli Nikah Glenmor Banyuwangi Tembus Rp 5 Juta

Hasil Penyelidikan Kejari di KUA Glenmore
BANYUWANGI – Dugaan pungutan liar (pungli) atas biaya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glenmore ternyata sudah masuk Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Berdasar laporan yang diterima, selama dua tahun terakhir terdapat 300 pasangan pengantin yang menjadi korban. Dalam melangsungkan pernikahan, setiap pasangan pengantin umumnya dimintai biaya Rp 300 ribu.
Bahkan, kejaksaan menemukan pasangan pe ngantin yang diminta membayar Rp 5 juta. “Yang diminta membayar Rp 5 juta itu pasangan pengantin dengan WNA (warga negara asing),” jelas Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Banyuwangi Paulus Agung W. SH kepada Jawa Pos Radar Banyuwangi kemarin (9/12). Kasipidsus Paulus Agung menyebut, pengusutan yang dilakukan atas dugaan pungli biaya pernikahan di KUA Kecamatan Glenmore itu setelah salah satu pasangan pengantin mengadu ke kantornya.
“Pasangan pengantin itu melapor sekitar dua bulan lalu,” terangnya. Kasipidsus Paulus Agung menyebut, perkara dugaan pungli biaya pernikahan itu su dah dalam tahap penyidikan. Sejumlah warga yang diduga mengetahui perkara itu juga sudah di mintai keterangan. “Kita juga sudah mintai keterangan pegawai KUA,” katanya seraya menolak nama warga dan petugas KUA yang dimintai keterangan. Meski sudah tahap penyidikan, Paulus Agung menyebut belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Sebab, penyidikan tersebut masih baru dari tahap penyelidikan yang dilakukan. “Tersangka masih belum ada,” ujarnya. Menurut Agung, dugaan pung li biaya pernikahan di KUA Glenmore itu sudah berlangsung sejak dua tahun lalu. Pungli terhadap pasangan pengantin sampai Rp 5 juta itu terjadi 2012 lalu. “Tahun 2012 lalu ada dua pasangan WNA yang nikah dan ditarik Rp 5 juta,” cetusnya.
Tahun 2013 ini, lanjut dia, biaya pernikahan di KUA Glen more hampir merata Rp 300 ribu. Jumlah pasangan yang me nikah selama dua tahun te rakhir sekitar 300 pasangan. “Selama dua tahun ini kepala KUA ternyata juga sudah di ganti,” jelasnya. Ditanya modus yang di gunakan, kata dia, saat pasangan calon pengantin itu akan mendaftarkan pernikahan, oleh petugas sudah dipatok seharga Rp 300 ribu.
Khusus pasangan yang salah satunya WNA, dimintai Rp 5 juta. “Padahal biaya nikah hanya Rp 30 ribu,” terangnya. Sebenarnya tidak masalah pasangan pengantin memberikan uang kepada petugas KUA. Asalkan itu keinginan pengantin dan nilainya tidak diten tukan. Tetapi, kalau petugas me masang tarif, itu yang tidak bisa dibenarkan. “Petugas datang ke rumah pasangan pengantin untuk menikahkan lalu pu lang dan diberi, itu beda,” ka tanya. (radar)

TKI Ilegal Awal Munculnya PSK Indonesia di Luar Negeri

JAKARTA- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dari 2011-2012 tercatat baru menyelesaikan 4.577 kasus yang melanda TKI. Jumlah tersebut belum termasuk permasalahan yang tidak terselesaikan. Permasalahan TKI terus saja hadir, di antaranya masalahoverstayer, kekerasan fisik, dan pelecehan seksual yang bahkan menelan korban jiwa.
Praktisi LSM Perempuan Merah Putih, Enni Eryani Hoesein, mengatakan, masalah ketenagakerjaan Indonesia bermula dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, terutama PJTKI ilegal.
Sebagai sebuah perusahan jasa, kebanyakan dari mereka lebih mementingkan pemenuhan permintaan dari agen penyalur jasa TKI. Karena tuntutan ini pula, bekal awal TKI untuk bekerja tidak sempat diberikan. “Yang lebih parah adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat administatif untuk bekerja di luar negeri,” ulasnya.
Enni melihat permasalahan administratif adalah awal kehadiran masalah-masalah lainnya untuk para TKI. Menurut Enni, selain kekerasan yang diterima oleh para TKI, berubahnya orientasi kerja dari pekerja rumah tangga menjadi pekerja seks adalah satu permasalahan baru yang hadir. “Awalnya pelecahan seksual yang diterima oleh para pekerja membuat mereka kabur dari rumah tempat mereka bekerja,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Enni, para pekerja yang kabur membentuk komunitas dan tinggal bersama. Pada kondisi seperti itu, ketika ada tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan susahnya mendapat pekerjaan dengan status tenaga kerja yang tidak jelas, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja menjadi pekerja seks.
Enni mengatakan banyak di antara TKI yang bekerja adalah anak-anak di bawah umur. Ketika mereka mendaftarkan diri kepada PJTKI ilegal, PJTKI ini memalsukan data mereka. Tujuannya agar syarat-syarat administratif dapat diurus dengan mudah. Pemalsuan data inilah awal dari masalah-masalah lainnya.
Permasalahan ini jelas Enni, sama seperti perdagangan manusia. Enni melihat masalah pemerkosaan hingga melahirkan anak-anak majikan merupakan bentuk direndahkannya bangsa Indonesia. “Kita itu seperti tidak punya kekuatan di luar sana,” kata Enni.
Bahkan menurutnya, berubahnya profesi TKI dari pekerja rumah tangga, hingga menjadi pekerja seks merupakan catatan buruk bangsa Indonesia. Hal ini menunjukan selain lemahnya citra Indonesia di mata dunia, ternyata perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja pun kurang. “Permasalahan ini harus direspons dengan serius. Indonesia perlu mengadakan penertiban PJTKI, selain titik-titik yang memungkinkan penyelundupan harus ditutup,” ungkapnya.
(ful)

Organ Tubuh Theresia Diduga Diambil Sebelum Dikembalikan ke Indonesia

PONTIANAK - Keluarga Theresia Linda Yayuk (23), TKW asalSanggau yang diduga meninggal secara tidak wajar di Serawak, Malaysia, menemui Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, dan Konsulat Malaysia di Pontianak, Kamis (5/12/2013).
Keluarga didampingi Pengurus Dewan AdatSanggau, yaitu Temenggung Perbatasan, dan Temenggung Kembayan Kota. Keluarga langsung diterima Ketua Komnas HAM, Kasful Anwar.
Keluarga melaporkan adanya kejanggalan, pada kematian dan jenazah yang dialami perempuan kelahiran 9 September 1990 itu.
Mulai dari penyebab kematian, pengembalian jenazah yang hanya sampai di kantor imigrasi Tebedu, Malaysia, sampai pada keanehan terdapat jahitan dari bagian leher hingga pusar Theresia.
Keluarga terdiri dari sepupu dan kakak kandung Theresia yaitu, Damianus dan Lusia Gate, meminta kepada pihak Komnas HAM berperan mengusut kematian anak dari pasangan Aloysius Lantor dan Margareta Pota itu, sekaligus melindungi korban-korban lain, yang serupa diperlakukan seperti Theresia.
Damianus menuturkan, bahwa pihak keluarga saat jenazah Theresia sampai di kampungnya, Dusun Jemongko, Desa Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten
Sanggau, pada 8 November, langsung dikebumikan pada 9 November.
Sebelum dikebumikan, dengan disaksikan keluarga, terdapat jahitan dari leher sampai ke pusar Theresia."Selama 4 tahun tidak beri kabar. Tiba-tiba sudah meninggal. Kabar penyebabnya karena kebakaran. Anehnya kulit bersih, rambut masih ada. Tapi, kenapa ada jahitan," kata Damianus.
Ketua Komnas HAM, Kasful Anwar mengakui prihatin dengan kasus yang menimpa Theresia. Menurutnya, memang banyak kejanggalan kematian dialami Theresia, begitu pula kondisi tubuh Theresia.
"Kami akan layangkan surat ke pihak bertanggung jawab seperti perwakilan Konjen RI di Luching. Minta penjelasan dari Konsulat Malaysia di Pontianak, BP2TKI, dan bekerjasama dengan pihak Polda untuk menungkap kematian ini," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, organ tubuh dan panca indera Theresia Linda Yayuk hilang diduga diambil oknum tak bertanggungjawab.
Direktur YNDN Devi Tiomana mengatakan, memang benar seorang TKW asalSanggau tersebut meninggal di Malaysia. Selain itu, dicurigai organ tubuhnya diambil.
Karena adanya dugaan tersebut, katadia, pihak keluarga akan melapor masalah itu ke konsulat Malaysia.
"Sebelum dikuburkan, Keluarga melihat tidak lagi ada lidah. Lalu ada jahitan-jahitan. Waktu itu diperlihatkan ke Polsek Kembayan, tapi tidak ada respons," kata Devi, Rabu (4/12/2013).

TKI Overstay Kebingungan Barangnya Dicuri

JAKARTA --Pada pemulangan kloter 8 kali ini, TKI overstay memiliki dua opsi yaitu pulang sendiri secara mandiri atau pulang dengan difasilitasi oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Dari pantauan War takotalive.com, para TKI terlihat bingung dan lebih banyak berkumpul berkelompok yang berisi empat sampai 6 orang.
Ada yang langsung ke counter handphone (HP) untuk membeli kartu perdana telepon. Ada juga yang terlihat marah-marah.
Salah satunya bernama Nurah (35). TKI asal Lombok ini kesal karena barang-barangnya hilang
"Saya kesal mas. Barang-barang saya banyak yang hilang. Seperti handphone dan gelang. Teman-teman saya juga sama," ujarnya kepada War takotalive.com dengan nada kesal di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (4/12/2013).
Ia mengaku saat berada di Jeddah, kopernya digeledah dan barangnya diambil.
Nurah mengatakan petugas disana berjanji barang-barangnya aman dan bisa diambil saat berada di Bandara Soekarno-Hatta.
Tetapi ia kecewa ketika sampai di Bandara, barang-barangnya tidak ditemukan.
Nurah mengaku memilih pulang secara mandiri dengan menggunakan pesawat ke Lombok dibandingkan ke Selapajang.
"Katanya sih gratis pulangnya sampai rumah. Hanya kata teman-teman yang sudah pulang, mereka diperas di tengah jalan. Makanya lebih baik saya pulang sendiri," ucapnya.
Bila Nurah marah-marah, lain halnya dengan Yaya (45). Ia terlihat sedih, matanya memerah karena habis menangis.
Kepada War takotalive.com, ia mengaku tidak punya uang lagi untuk pulang. "Uang saya 400 real sudah diambil semua saat berada di Jeddah. Saya bingung mau pulangnya bagaimana," ucapnya.
Yaya tidak sendiri, ia bersama temannya satu kampung yang bernama Siti. Siti pun juga senasib dengan Yaya.
Wanita asal Soreang ini mengaku menderita selama bekerja di Arab Saudi. Ia sudah bekerja selama 2 tahun dan tidak digaji selama 5 bulan. "Majikan saya sering berkata kasar. Majikan baru membayar gaji saya ketika ada anemsti," ucapnya.
Yaya mengaku sempat tidur di kolong jembatan selama dua hari sebelum tinggal di penampungan Shumaysi, Arab Saudi selama 1 bulan.
Yaya mengaku tidak bisa menghubungi anaknya di kampung karena tidak punya pulsa telepon dan uangnya pun telah ludes.
War takotalive.com pun meminjamkan Handphone agar dia bisa menelepon anaknya.
Setelah menelepon, ia bersama Siti memilih menggunakan Taksi Gelap yang dipercayanya untuk pulang ke Soerang.
Yaya mengatakan saat di kampung, anaknya yang akan membayar ongkos taksi.

Kepala BPKTKI Bantah Pungut Biaya TKI Overstay

JAKARTA --Kepala Balai Pelayanan Kepulangan TKI (BPKTKI) Kombes (Pol) Rolly Laheba mengakui bahwa untuk pemulangan kali ini, TKI Overstaybisa memilih untuk pulang sendiri atau ke BPKTKI yang ada di Selapajang, Tangerang, Banten.
Ia membantah bahwa para TKI yang memilih pulang melalui BPKTKI harus membayar travel. "Mereka yang memilih ke sini tetap kita fasilitasi. Itu tanggung jawab pemerintah dan tidak dimintai biaya. Semua gratis sampai rumah," ucap Rolly kepada War takotalive.com di kantornya, Rabu (4/12/2013).
Ia menegaskan bila ada Travel dari BPKTKI yang meminta uang pada TKI akan diberikan sanksi berupa pecabutan izin operasional selama 6 bulan.
Saat ditanya mengapa sekarang TKI Overstaydiberikan dua opsi, Rully mengaku tidak mengetahuinya.
Ia mengaku hanya menjalankan tugas di lapangan. Pemberian opsi itu atas kesepakatan antara Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Kesejahteraan Rakyat. (Menkokesra), Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Perhubungan (Menhub).
Rolly mengaku pihaknya tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang para TKI karena itu bukan kewenangannya melainkan kewenangan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu).
Ia sebenarnya menyayangkan penggunaan dua opsi ini. Karena pihaknya tidak bisa mengawasi para TKI yang memilih pulang secara mandiri.
Rolly menjelaskan ada 183 TKI yang ke BPKTKI. Rinciannya Perempuan 132 orang, lelaki 5 orang dan anak-anak 46 orang.
Lalu TKI yang dijemput atau pulang sendiri ada 118 orang. Rinciannya lelaki 26 orang, perempuan 63 orang dan 29 anak-anak.
"Yang naik pesawat ada 18 orang dan ada 161 orang yang pulang sendiri tetapi tidak mau didata," ucapnya.

KJRI Hong Kong Bantah WNI Pengidap Flu Burung Meninggal

Hong Kong hentikan sementara impor unggas.

Polisi Hong Kong saat hadapi wabah flu burung beberapa waktu lalu
―――――――
Konsulat Jenderal RI di Hong Kong menepis isu yang menyebut seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tertular virus flu burung H7N9 telah meninggal dunia. Menurut informasi terakhir yang diterima oleh KJRI dari pihak RS Queen Mary pukul 14.00 waktu setempat, WNI bernama Tri Mawarti masih dinyatakan dalam kondisi kritis.
Demikian informasi yang diperolehVIVAnewspada Kamis, 5 Desember 2013 ketika menghubungi Konsuler Muda bidang penerangan sosial dan budaya, Sam Aryadi melalui telepon. Menurut Sam, kasus flu burung yang dialami Tri menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah kota Hong Kong.
Pasalnya, ini merupakan kasus flu burung pertama yang dilaporkan terjadi di Hong Kong. "Dari informasi yang kami terima dari staf dan humas RS Queen Mary pukul dua sore tadi, saudara kita, Ibu Tri Mawarti, masih dinyatakan dalam kondisi kritis," ujar Sam.
Dia mengakui, staf KJRI masih belum dapat bertatap muka dan mengecek langsung kondisi wanita berusia 36 tahun tersebut, lantaran belum memperoleh izin dari pihak RS. Sam menyebut, saat ini Tri masih diiloasi di ruang ICU, sehingga tidak mungkin ada pihak luar yang mengetahui kondisi TKI asal Banjarnegara, Jawa Tengah itu.
"Kalaupun terjadi sesuatu dengan Tri, kami pasti akan dikabari langsung oleh Pemerintah Hong Kong," imbuh dia.
Menurut informasi yang diperoleh pihak KJRI dari Pemerintah Hong Kong, menyebut kemungkinan penularan virus ini ke manusia tergolong rendah. Namun, Pemerintah Hong Kong selalu memantau kondisi kesehatan Tri.
Mereka pun telah melakukan langkah pencegahan penularan virus ini lebih jauh. Salah satunya, dengan menghentikan impor unggas dan produk turunannya dari tiga kota di Shenzen.
Pemerintah kota Hong Kong pun juga memberlakukan pemantauan di titik perbatasan dengan daratan China, bahkan jauh sebelum kasus merebaknya isu virus flu burung ini. Kendati merupakan daerah administratif Negeri Tirai Bambu, namun untuk dapat menjejakkan kaki di Hong Kong, warga Tiongkok memerlukan visa.
Selain itu, 17 kontak terdekat Tri, juga sudah ikut dikarantina kendati sudah dinyatakan negatif.
Salah satu yang dikarantina, merupakan seorang WNI yang ikut menemani Tri pergi ke Shenzen. Namun pihak KJRI juga belum dapat bertemu dengan WNI itu, lantaran proses sterilisasi masih diberlakukan.
Saat ini, KJRI sedang mengupayakan agar putri Tri yang bernama Eka Fitria, dapat menjenguk ke Hong Kong. Namun Sam mengatakan belum tahu waktu pastinya.
Kontak Langsung
Tri diketahui menderita virus flu burung H7N9 pada tanggal 30 November kemarin. Namun, dia sudah dirawat di RS Tuen Mun sejak tanggal 21 November lalu.
Penyebab Tri tertular virus itu, lantaran dia baru-baru ini mengunjungi kota Shenzen, China selama empat hari. Di sana, Tri diduga melakukan kontak langsung dengan unggas. Warga Banjarnegara itu sudah bekerja di Hong Kong sejak tahun 2005 silam.
Menurut data yang dilansir harian Hong Kong,South China Morning Post(SCMP), virus H7N9 sudah menewaskan 45 orang di China Daratan. Kasus penularan terhadap manusia pertama dilaporkan pada bulan Februari kemarin.
Saat ini, sebanyak 138 orang dilaporkan telah terinfeksi virus itu di China dan satu orang di Taiwan. (ren)
© VIVA.co.id

Indonesia-Taiwan Bentuk Gugus Tugas Penanganan TKI

Jakarta ( Berita ) : Indonesia dan Taiwan sepakat membentuk gugus tugas bersama (joint task force) penanganan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara itu.
Direktur Promosi BNP2TKI Anjar Pranowo di Jakarta, Rabu [04/12], menyatakan kesepakatan itu dihasilkan dalam pertemuan tahunan ke-7 antara delegasi Indonesia dan Taiwan pada 28-29 November lalu di Taipei.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tahunan itu.
Pertemuan itu juga diikuti Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro, Deputi Perlindungan Lisna Yuliani Poeloengan, Deputi Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi Endang Sulistianingnih, serta ditambah unsur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan perwakilan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Taiwan.
Sedangkan delegasi Taiwan diketuai Menteri Tenaga Kerja, Pan Shih-Wei melibatkan anggota para pejabat di lingkungan kementeriannya berikut instansi resmi Taiwan lainnya.
Anjar menyatakan gugus tugas bersama akan melakukan pertemuan tiga bulanan, baik di Indonesia maupun Taiwan, untuk menyusun kerangka program teknis bersama ke arah terciptanya perbaikan dan kesejahteraan TKI yang bekerja di Taiwan.
Pertemuan tahunan ke-7 itu, katanya, juga membahas permasalahan TKI di Taiwan untuk sektor informal di pengguna rumah tangga (perseorangan) sebagai pengasuh orangtua lanjut usia (lansia), termasuk TKI formal yang bekerja di bidang manufaktur (pabrikan) dan konstruksi.
Adapun persoalan TKI anak buah kapal (ABK) untuk kapal-kapal tangkapan ikan milik perorangan warga Taiwan juga mendapatkan pembahasan serius selama jalannya pertemuan.
Menurut Anjar, selain pembentukan JTF, pertemuan telah menghasilkan kesepakatan terhadap perbaikan pelayanan TKI yang meliputi kasus TKI rumah tangga kaburan di Taiwan, dengan mengupayakan pengetatan pengawasan sekaligus pemberlakuan sanksi tegas. “TKI kaburan di Taiwan mencapai sekitar 17 ribu, dari jumlah lebih 160 ribu TKI rumah tangga di sana,” ujarnya.
TKI kaburan terjadi karena situasi ketidaknyaman kerja di rumah majikan atau terkena bujuk rayu pihak tertentu (agensi di Taiwan)) untuk kemudian berpindah ke majikan berbeda.
Menyangkut fenomena TKI kaburan di Taiwan, tambah Anjar, memang menimbulkan kerawanan pada TKI itu sendiri dalam bentuk tindakan hukum melalui pengusiran pemerintah setempat, dan sekaligus berpotensi menjerumuskan para TKI ke dalam risiko jaringan perdagangan orang (human trafficking). Belum lagi, agensi penyalur TKI di Taiwan yang memindahkannya dapat menjebak para TKI menjadi korban eksploitasi majikan baru.
“Untuk mengatasi hal ini, pihak Indonesia khususnya BNP2TKI akan menggencarkan sosialisasi pelayanan penempatan TKI yang akan kembali ke Taiwan, sosialisasi menggunakan forum pertemuan dengan para TKI di Taiwan dan juga untuk para calon TKI ke Taiwan. Lalu, untuk pihak Taiwan menjanjikan dengan sanksi pembekuan operasional kepada agensi yang memfasilitasi TKI kaburan,” katanya.
Bahkan, pengguna (majikan) pun akan terkena sanksi tidak boleh lagi mempekerjakan TKI atau tenaga kerja asal negara lain di rumah tangganya.
Anjar juga menyebutkan adanya kesepakatan pertemuan tentang evaluasi atas standarisasi perjanjian kerja antara TKI dengan majikan (pengguna). “Hal ini berdasarkan usulan delegasi Indonesia demi memperjuangan harapan TKI Taiwan, utamanya yang ada rumah tangga dan ABK agar diberlakukan hak libur satu hari dalam sepekan.
Masih dalam kaitan TKI rumah tangga, juga disepakati hak istirahat bagi TKI delapan jam berturut-turut, kemudian para TKI tidak boleh merawat orangtua lanjut usia (lansia) pengidap gangguan jiwa alias gila kecuali sebagai lansia semata-mata, dan bila terdapat dua orangtua lanjut usia di sebuah rumah tangga maka pekerjaannya harus ditangani oleh dua orang TKI secara bergantian, demikian pula bila memiliki bayi dan seorang lansia, jumlah TKI pun harus ditambah menjadi dua orang untuk disesuaikan pergantian waktu kerjanya.
Di luar itu, terkait pungutan yang membebani TKI oleh agensi penyalur TKI Taiwan sebesar 60.000 NT, yang wajib dicicil saat TKI menempuh kontrak kerja pertama kali untuk tiga tahun lamanya, juga akan dijadikan landasan perbaikan dan dibicarakan lebih lanjut dalam JTF. Tak cuma itu, beban tambahan ABK yang dipungut 2.500 NT per bulan untuk biaya akomodasi dengan kondisi tempat tidur di kapal yang tidak layak, telah dicapai komitmen untuk dievaluasi atau dihilangkan dari pungutan agensi.
Anjar menjelaskan, jumlah seluruh TKI di Taiwan saat ini berkisar 209.000 – 210.000 orang, dan menempati urutan pertama dari total tenaga kerja asing di wilayah itu, yang disusul oleh terbesar berikutnya dari Vietnam, Thailand, dan Filipina.
Sekitar 15 persen dari keberadaan TKI itu merupakan pekerja di manufaktur dan konstruksi dengan gaji per bulan 19.047 NT, dan untuk para TKI rumah tangga sebesar 80 persennya digaji 15.840 NT per bulan. Untuk TKI ABK sebanyak 3-4 persen dari jumlah TKI di Taiwan, mereka mendapatkan gaji bulanan sebagaimana layaknya TKI formal manufaktur dan konstruksi yakni 19.047 NT. (ant )

Polda NTB Gagalkan Penyelundupan 25 TKI Ilegal

Mataram, (tvOne)
Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengagalkan penyelundupan puluhan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang akan dikirim ke beberapa negara di kawasan Timur Tengah.
Direktur Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda NTB Kombespol Bagus Giri Basuki, Kamis mengatakan penyelundupan 25 TKI tanpa dokumen tersebut digagalkan saat bus yang mereka tumpangi akan menyeberang di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Rabu (4/12) malam. "Mereka kami tangkap saat mau menyeberang di Lembar menggunakan bus Safari tujuan Condet, Jakarta Timur," kata Bagus.
Menurut dia, kebanyakan dari calon TKI yang berasal dari Sumbawa itu akan transit terlebih dahulu di sebuah PT di Jakarta. Selanjutnya mereka diberangkatkan ke beberapa negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Qatar.
Bagus mengatakan, sebagian besar TKI ini sudah beberapa kali berangkat melalui jalur gelap. Salah satu TKI bahkan mengaku telah dua kali berangkat menggunakan jalur yang sama. "Ada yang mengaku sudah tiga kali. Harapan kami kalau sudah tahu proses seperti ini, semestinya mereka mengantongi surat legal lah," kata Bagus.
Dari pendataan sementara, TKI tersebut diberangkatkan tanpa dokumen dan surat jalan dari Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi setempat. Mereka, hanya mengantongi KTP yang diduga palsu.
Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, terkait legalitas keberangkatan TKI itu. Diduga kuat, para TKI berangkat secara ilegal melalui PT penyalur yang tidak resmi.
Menurut Bagus, cara seperti ini kembali berulang karena faktor keinginan bekerja di luar negeri dan pendidikan yang minim. "Sementara ini kami lakukan pendataan. Selain itu kami berikan pencerahan dan penjelasan jangan sampai mereka tidak tahu sama sekali karena sebenarnya mereka inikan korban," kata Bagus menegaskan. (Ant)

Tewas di Malaysia, Ada Jahitan di Perut TKI

Foto ilustrasi pekerja rumah tangga
―――――――
Berniat mengubah hidup, Theresia Linda Yayuk berangkat ke Malaysia. Bukan untuk foya-foya, tapi untuk bekerja. Dengan tekat bulat, pada 2009 wanita 23 tahun asal Dusun Jemungkok, Desa Kuala Dua, Kecamtan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, itu pun pergi lewat jalur darat. Ia menetapkan hati jadi buruh di negeri jiran.
Sejak empat tahun itu tak ada kabar. Bahkan secarik surat pun tak ada. Tapi, sekarang justru datang kabar duka. Theresia meninggal di sana.
Kabar duka ini menyebar setelah petugas Puskesmas Entikong, perbatasan RI-Malaysia, beberapa waktu lalu mengabarkan ada kiriman jenazah dari Malaysia. Keluarga Theresia pun menjemput.
Namun setelah lihat jenazahnya, mereka kaget bukan kepalang. Ada jahitan di perut atas jenazah. "Karena ada kejanggalan, kami akhirnya lapor polisi," kata John Bandan, tokoh masyarakat setempat.
Hingga saat ini belum ada kejelasan jahitan itu, apakah karena autopsi atau yang lain. Namun keluarga menduga organ Theresia sudah dicuri.
Rencananya selain melapor ke polisi, Pengurus Dewan Adat Dayak hendak menemui konsulat Malaysia di Kota Pontianak di Jalan Perdana. Mereka akan meminta keterangan terhadap kejanggalan mayat Theresia. (sj)
© VIVA.co.id

BMI Hong Kong Menolak WTO di Bali

Aksi BMI Hong Kong Tolak WTO yang Diselenggarakan di Bali
―――――――
Sebanyak 700 lebih Buruh Migran Indonesia (BMI) Hong Kong mengadakan aksi pada Minggu, (1/12/2013) untuk menolak perdagangan bebas dunia atau World Trade Organisation (WTO) yang akan berlangsung di Bali pada bulan ini. Aksi yang diselenggarakan oleh JBMI (Jaringan BMI cabut UU39/2004 ) IMA (International Migrant Alliance) ILPS (International Liga Peoples Struggle ) IPA -HK (Indonesian People Alliance) dan AMCB (Asian Migrant Coordinating Bod) berlangsung tertib dengan pengawalan ketat polisi Hong Kong.
Massa berkumpul di depan MTR Exit E kawasan Causeway Bay sejak pukul 12 siang waktu Hong Kong. Ini berbeda dari aksi-aksi sebelumnya yang mengambilstartdi lapangan Victoria Park. Banyak warga lokal melintas di kawasan ini dan berhenti sejenak untuk melihat, banyak juga yang bertanya tentang apa yang sedang dilakukan para BMI. Untungnya JBMI telah menyiapkan pernyataan tentang WTO menggunakan bahasa Inggris, Kantonis, dan Indonesia tentunya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang melintas.
Seperti diketahui bersama bahwa tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah dari forum WTO yang akan dilangsungkan di Bali tanggal 3-6 Desember 2013. WTO yang berhasil digagalkan pada tahun 2005 di Hong Kong kini digelar kembali di Indonesia. Selain BMI di Hong Kong yang menolak WTO, ada juga BMI yang datang langsung ke Bali bersama warga lokal Hong Kong untuk melakukan aksi serupa.
Junk WTO, Junk WTO, Junk WTO, begitu suara yang terdengar di sepanjang perjalanan menuju KJRI Hong Kong pada pukul 4 sore. Sebelum massa mendatangi KJRI yang juga didukung oleh buruh migran dari Filipina, di depan Exit E diadakan berbagai macam hiburan tari tradisional juga pengenalan mengenai WTO serta hak-hak sebagai buruh migran. Selain itu dibahas juga soal Hapus KTKLN, kontrak mandiri dan sistem online

Kasus TKI Gagal Berangkat Terbanyak masih Ditempati Lotim

KBRN, Lombok : Selain jumlah Tenaga Kerja Iindonesia (TKI) paling banyak ditempati Lombok Timur, kasus gagal berangkat para TKI juga terbanyak didaerah ini.
Hal ini menurut Direktur Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) Lombok Timur Roma Hidayat menimbulkan kemiskinan baru dimasyarakat.
Rata-rata korban dan pelaku ditegaskan Roma Hidayat berada tidak jauh lingkungan tempat tinggal mereka, bahkan banyak diantaranya yang merekrut para TKI merupakan anggota keluarga. Sebenarnya antara perekrut dan korban banyak dibohongi PJTKI yang berdalih resmi dari pemerintah sehingga keduanya adalah korban.
"Yang merekrut dan direkrut bukan orang lain, kalaupun gagal berangkat tidak dapat dituntut," ungkap Roma Hidayat, Senin (2/12/2013).
Pihaknya bersama beberapa LSM terjun langsung kemasyarakat untuk mengetahui langsung permasalahan para buruh migran termasuk yang gagal berangkat. Dari pantauannya permasalahan yang mengakar, masyarakat menjadi TKI keluar negeri disebabkan beban perekonomian.
Untuk memenuhi dan merubahnya sebagian masyarakat Lombok Timur mencari jalan pintas yang dianggap menjanjikan menjadi TKI diluar negeri. Padahal pada kenyataanya untuk menjadi TKI berhutang untuk menutupi biaya harus dilakukan untuk dapat berangkat.
"Untuk menjadi TKI berhutang untuk menutupi biaya harus dilakukan," tandas Roma Hidayat. (Yunia/WDA)

TKIO di Mathor Qadim Sakit, KJRI Tak Bisa Dihubungi

Entik binti Ade (TKIO Sakit) Saat Dibawa Ke Dalam Ambulan
―――――――
Jumat dini hari (29/11) ada TKIO di Mathor Qadim yang sakit. Entik binti Ade, TKIO asal Cianjur ini mengalami batuk dan dari hidungnya keluar darah. Menurut informasi Thobib, relawan Saudi, para relawan di Mathor Qadim sempat menghubungi KJRI, namun nomer HP KJRI tidak bisa dihubungi semua.
“Relawan kemudian langsung menghubungi polisi Saudi dan polisi langsung memanggil ambulan untuk membawa TKIO tersebut ke rumah sakit, “kata Thobib.
Di Mathor Qadim sendiri, TKIO berdatangan dari berbagai daerah. Banyak relawan di sana kemudian menyumbang tenda terpal untuk keperluan TKIO. Keadaan cuaca yang buruk di Saudi hendaknya juga patut diwaspadai. Di siang hari keadaan cuaca di Saudi sedang panas-panasnya. Sedangkan di malam hari, angin yang datang sampai membuat menggigil. Tentu ini mempengaruhi kondisi kesehatan TKIO, apalagi TKIO yang berada di luar ruangan.
Hingga berita ini diturunkan, menurut Thobib baru ada 5 pesawat yang menerbangkan TKIO kembali ke Indonesia. Sedangkan TKI Overstay yang berada di tarhil Sumaisyi kabarnya masih terus saja berteriak minta untuk dideportasi secepatnya. Dikabarkan Thobib, bahwa di tarhil Sumaisyi sempat ada pekerja migran kulit hitam—mungkin Ethiopia—membuat keributan. Relawan menghimbau agar kawan-kawan TKIO yang berada di dalam sel tidak keluar dari sel lebih dulu hingga keributan selesai. TKIO yang berada di Sumaisyi sekira 8000 orang, sedangkan total kapasitas tarhil 50.000 orang yang harus berbagi dengan pekerja migran negara lain

TKI Rawat Lansia Gila, RI Protes ke Taiwan

TKI tersebut kerap dipukul, dijambak, dan dicakar lansia gila.

Tenaga kerja Indonesia (foto ilustrasi)
―――――――
Delegasi Indonesia memprotes kepada Pemerintah Taiwan, karena menerima laporan mengenai seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang merawat orang tua, yang ternyata gila. TKI tersebut tidak disiapkan untuk merawat orang dengan gangguan kejiwaan.
Dalam keterangan pers, Minggu 1 Desember 2013, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam pertemuan tahunan VII Indonesia-Taiwan mengenai TKI pada 28-29 November 2013 di Taipei. BNP2TKI menyebut dua TKI yang mengalami penderitaan, karena merawat orang tua yang gila. Salah satunya bernama Puji Astuti asal Ponogoro, Jawa Timur.
TKI dengan nomor paspor AR 845929 dan bekerja di kawasan Distrik Sanchong itu diberangkatkan oleh perusahaan jasa TKI yang beroperasi di Jawa Timur yakni PT GSA. "Puji masuk ke Taiwan pada 26 Februari 2012, dan menyampaikan bahwa nenek yang diasuhnya sering memukul, menjambak rambut, dan bahkan terbiasa mencakar dirinya," ungkapnya.
Puji kini berada dalam penampungan Taiwan International Worker Association (TIWA), sebuah lembaga swadaya masyarakat yang aktif mengupayakan perlindungan berikut pembelaan hak-hak buruh migran asal berbagai negara di Taiwan.
Selain Puji, ada TKI lain yang bernasib serupa, yakni Tri Gunawati dengan nomor paspor AS 497858 dan bekerja di Jalan Xinxi No 114-2, Distrik Keelung. Tri ditempatkan oleh agensi Taiwan, Daran Manpower Services.
Deputi Penempatan BNP2TKI, yang juga anggota delegasi, Agusdin Subiantoro, mengatakan, pihak Taiwan yang diwakili Kementerian Tenaga Kerja (Council of Labor Affairs), berjanji untuk melarang TKI merawat orang tua yang gila di keluarga tempatnya bekerja.
"Pelarangan itu akan ditegaskan dan diberlakukan terhadap kalangan agensi penyalur TKI di Taiwan," ujarnya.
Meski pekerjaan TKI sektor rumah tangga di Taiwan mencakup pengasuhan lansia, mereka tidak pernah dipersiapkan untuk merawat orang tua terkena gangguan jiwa. "Kalau untuk perawatan gangguan jiwa, tentu harus diserahkan ke rumah sakit dan bukan menjadi tanggung jawab TKI," tegasnya.
Selain tidak terlatih mengatasi problem kejiwaan, menurut Agusdin, para TKI sesuai kontrak tak disebutkan untuk keperluan perawatan aspek gangguan jiwa. Kecuali hanya mengasuh para lansia di masing-masing keluarga pengguna (majikan).
Sejauh ini, ada 209.000 hingga 210.000 TKI yang bekerja di Taiwan. Sekitar 80 persen jumlah itu merupakan TKI sektor rumah tangga atau pelayan lansia dan mendapatkan gaji bulanan 15.840 NT. (art)
© VIVA.co.id

Agensi Tenaga Kerja di Taiwan Minta Pemerintah Tertibkan PJTKI Nakal

Taipei -Agensi tenaga kerja (TK) di Taiwan meminta pemerintah Indonesia, dalam hal ini Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) untuk menertibkan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) di Indonesia yang sering mengirim anak buah kapal (ABK) tidak berkompeten ke Taiwan.
“Kami sering dibohongi PJTKI. Mereka kirim ABK yang sakit dan tak berkompeten ke sini,” kata Lina, pemilik Agensi Yung Int’l Manpower .
Lina mengatakan itu dalam acara pertemuan antara sekitar 20 orang utusan dari 26 Agensi Tenaga Kerja (TK) Taiwan dengan Deputi Penempatan TKI BNP2TKI, Agusdin Kusbiantoro, di Pelabuhan Kaohsiung, Taiwan, Sabtu (30/11). Kaohsiung merupakan juga nama sebuah Provinsi di Taiwan. Turut hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Indonesia Fisherman Mannig Agents Association (IFMA), Del Agus.
Lia mengatakan, mereka sebagai agensi TK pernah menerima ABK dari Indonesia yang telah mengidap penyakit tumor otak. “ABK ini kami tahu mengalami tumor otak setelah beberapa hari mulai bekerja. Selain itu, ada ABK yang sama sekali enggak bisa bekerja. Ini menandakan bahwa PJTKI di Indonesia asal kirim saja,” tegas Lina.
Hal senada disampaikan Yentin, pemilik Agensi TK, Ginseaman di Taiwan. Ia mengatakan, banyak ABK itu meminta berhenti bekerja sebelum masa kontrak kerja selama dua tahun selesai. “Bahkan belum mulai bekerja saja minta pulang,” kata Yentin. Bahkan sebagian ABK, kata Yentin, permintaannya kembali ke Indonesia padahal praktiknya pindah kerja ke pekerjaan pabrik di Taiwan. “Nah hal seperti ini menyakitkan pemilik kapal termasuk kami sebagai Agensi Tenaga Kerja yang menyalurkan mereka di sini,” tegas Yentin.
Lina dan Yentin mengaku, pihak Kapal di Taiwan memberi gaji untuk semua ABK baik yang berasal dari Indonesia maupun dari negara lain sebesar US$ 300 per bulan. “Ini pendapatan bersih bagi mereka, sedangkan makan dan semuanya ditanggung pihak kapal,” kata Lina. Selain itu, ABK biasanya mendapat uang tips besar dari pemilik kapal dan kapten kapal. Pernyataan Lina dan Yentin ini diiyakan oleh 24 Agensi TK lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Sementara Agusdin mengatakan, PJTKI yang mengirim TKI termasuk ABK yang tidak berkompeten ke luar Indonesia termasuk ke Taiwan adalah PJTKI ilegal alias yang tidak mempunyai izin dari pemerintah Indonesia. PJTKI yang fokus dalam hal perikanan dan perkapalan, kata dia, pasti terdaftar dan mempunyai izin dari pemerintah Indonesia. “PJTKI seperti ini pasti bergabung dalam IFMA, dan pasti kirim ABK yang berkompeten,” tegas Agusdin.
Agusdin berjanji, akan menindak semua PJTKI nakal di Indonesia. “Kita akan bekerjasama Kemnakertrans akan menindak,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Agusdin meminta pihak Agensi TK di Taiwan agar meminta pihak kapal di Taiwan yang mempekerjakan ABK Indonesia gaji ABK dinaikkan lagi dari US$ 300. “Mohon gaji mereka dinaikkan lagi,” pinta Agusdin.
Selesai pertemuan dengan para Agensi Tenaga Kerja Taiwan, Agusdin dan rombongan menyempatkan diri bertemu 11 ABK Indonesia di Kapal Jinyi di Pelabuhan Kaohsiung, Taiwan, Jumat sore. Kapal tersebut baru saja menyandar. Para ABK Indonesia itu meminta berhenti bekerja di kapal tersebut sebelum waktu kontrak dua tahun selesai.
Dodi Togelar (18 tahun), seorang ABK Indonesia yang meminta berhenti bekerja ketika ditanya mengatakan, ia baru enam bulan kerja di kapal Taiwan tersebut dan sekarang minta berhenti bekerja karena gajinya Cuma US$ 250 per bulan. Sementara yang lain sesama ABK Indonesia, gajinya sudah US$ 300 per bulan. “Selain itu bekerja sebagai ABK kapal ikan luar biasa beratnya. Lebih baik saya cari kerja di Bandung saja,” kata pria ini.
Ade Sofian (26 tahun), ABK Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat mengaku, ia bekerja di kapal ikan tersebut sudah 1,5 tahun dan ingin berhenti bekerja karena orangtuanya mendesak untuk segera menikah. “Gaji saya US$ 300 per bulan dan saya senang dengan situasi kerjanya, namun saya harus cepat menikah,” kata Ade.
Kapten Kapal Jinyi Mr Chen, ketika ditemui Jumat sore di atas kapalnya, mengatakan, ia sangat menyesal dan menyayangkan 11 ABK Indonesia minta berhenti bekerja, padahal masa kontrak belum selesai. Chen mengaku, pihak kapal tidak diskriminasi dalam memberi gaji ABK. “Adanya diskriminasi mungkin kebijakan dari perusahaan yang mengirim ABK itu ke sini,” kata Chen.
Menurut Del Agus, adanya ketidakseragaman dalam pemberian gaji untuk ABK Indonesia karena aturan baru yang mewajibkan semua ABK diberi gaji US$ 300 per bulan baru berlaku sejak April 2013. “Nanti kita segera menyesuaikan,” kata Del.
Penulis: E-8/NAD
Sumber:Suara Pembaruan

Kewajiban PPTKIS dalam Pemantauan Penempatan TKI

Masih ingat dengan peraturan yang menyatakan, PPTKIS wajib menyertakan informasi tentang tata cara perlindungan bagi TKI dan risiko yang mungkin dihadapi? Ya, pernyataan itu jelas tertera di Pasal 10 Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/14/MEN/X/2010. Lalu, seperti apa bentuk perlindungan tersebut?
Bentuk perlindungan yang seharusnya dilakukan PPTKIS juga diatur dalam peraturan menteri yang sama. Pada BAB XII Pasal 55 tentang Pemantauan Penempatan TKI, pemerintah memberi mandat pada PPTKIS untuk melakukan pemantauan terhadap TKI sebagai bagian dari perlindungan.
PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan. Pemantauan tersebut meliputi:
1. nama dan alamat pengguna di mana TKI dipekerjakan;
2. kesesuaian jabatan dan tempat kerja;
3. pemenuhan hak-hak TKI dan;
4. kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI.
Keempat bentuk pemantauan tersebut wajib dilakukan oleh PPTKIS yang bisa berkoordinasi dengan mitra usaha dan/ atau pengguna di negara penempatan. Hasil pantauan tersebut nantinya juga harus dilaporkan secara berkala tiap 6 bulan sekali kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepala BNP2TKI.
Melalui informasi di atas, para TKI diharapkan berani bertanya soal data pemantauan di PPTKIS masing-masing. Hal ini sangat untuk mengetahui sejauh mana komitmen PPTKIS yang anda pilih, dalam menangani kasus dan melindungi TKI di negara penempatan.

491 WNI Overstayers dari Jeddah Tiba di Indonesia Hari Ini

Adapun jumlah WNI Overstayer yang dipulangkan pada tahap 4 sebanyak 491 orang, dengan komposisi 313 perempuan, 100 laki-laki, 38 anak-anak dan 40 bayi.
Penulis: Galuh | Editor: Erinaldi

Ilustrasi (viva.co.id)
―――――――
KLIKPOSITIF -Konjen RI di Jeddah memulangkan WNI Overstayers dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 981.
Sedikit berbeda dengan komposisi pemulangan pada tahap sebelumnya yang memprioritaskan kelompok rentan, pemulangan tahap ini mulai mengikutsertakan WNI Overstayers laki-laki.
Adapun jumlah WNI Overstayer yang dipulangkan pada tahap 4 sebanyak 491 orang, dengan komposisi 313 perempuan, 100 laki-laki, 38 anak-anak dan 40 bayi.
Pemulangan WNI Overstayers ke Jakarta didampingi dua staf KJRI Jeddah. Pesawat Garuda Indonesia yang menerbangkan WNI Overstayers dimaksud dijadwalkan akan mendarat di Jakarta pukul 09.30 WIB.
Dengan diberangkatkannya WNI Overstayers tahap 4, maka jumlah keseluruhan WNI Overstayers yang telah berhasil dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia ke tanah air telah mencapai angka 1.964 orang. Tahap selanjutnya pemulangan WNI Overstayers oleh Pemerintah Indonesia direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 30 November 2013.
Di samping upaya pemulangan WNI Overstayers yang terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, otoritas Arab Saudi juga secara simultan terus melakukan proses penyelesaian dokumen perjalanan hingga pemulangan kepada seluruh overstayers termasuk WNI Overstayers.
Banyaknya jumlah overstayers dari berbagai negara membuat otoritas Pemerintah Arab Saudi terus bekerja keras untuk melakukan misi penuntasan overstayers di negaranya.
Saat ini, Pemerintah Arab Saudi juga memulangkan WNI Overstayers dengan jumlah 261 orang yang terdiri dari 179 perempuan, 15 anak-anak dan bayi, serta 67 laki-laki.
Pemulangan tersebut dilakukan dengan menggunakan pesawat udara Saudia SV 816 dan akan tiba di Jakarta pukul 11.00 WIB.
Berdasarkan perkembangan tersebut di atas, maka jumlah WNI Overstayers yang masih berada di penampungan imigrasi Shumaysi saat ini diperkirakan berjumlah 7.814 orang, terdiri dari 5.284 perempuan termasuk anak-anak dan bayi, serta 2.530 laki-laki.
Sebagaimana yang dilakukan selama ini, KJRI Jeddah akan terus mengupayakan percepatan pemulangan WNI Overstayers, di antaranya dengan terus menjalin kerjasama dan komunikasi yang intens dengan otoritas Pemerintah Arab Saudi.
Saat ini tim KJRI Jeddah melalui mekanisme shifting terus menerus melakukan proses penyelesaian dokumen perjalanan bagi seluruh WNI Overstayers yang berada di penampungan imigrasi Shumaysi hingga proses pemulangan ke tanah air.
Selain itu, KJRI juga terus memonitor serta menindaklanjuti setiap laporan yang diterima, baik yang berkaitan dengan pengaduan yang disampaikan oleh pihak yang mengaku sebagai WNI overstayers di penampungan imigrasi Shumaysi, maupun yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia yang berada di Jeddah, LSM dan juga media.
Setiap laporan yang diterima, secara langsung ditindaklanjuti oleh staf KJRI yang bertugas selama 24 jam di penampungan imigrasi Shumaysi dan dikoordinasikan dengan pihak otoritas imigrasi setempat. Namun demikian sebagian laporan yang diterima tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Berdasarkan pengamatan di lapangan hingga saat ini, Matar Qadim yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya overstayers mulai kembali didatangi oleh WNI Overstayers, walaupun dalam jumlah yang tidak signifikan.
Dengan terus mengikuti perkembangan situasi dan kondisi para WNI overstayers di wilayah tersebut, dan dengan memerhatikan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi terkait proses pemulangan overstayers, KJRI akan terus mengupayakan agar kiranya para WNI overstayers yang berada di luar penampungan imigrasi Shumaysi dapat kembali ditampung di penampungan imigrasi untuk selanjutnya dapat diproses pemulangannya. (ed)

Suhu Politik Thailand Memanas, SBY Minta Menlu Cek Kondisi WNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengenai perkembangan situasi politik di Thailand yang memanas seiring meluasnya aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok antipemerintah.
Atas laporan itu, Presiden SBY memerintahkan Menlu untuk memastikan keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) di Bangkok, Thailand.
"Telah memberikan arahan kepada Menlu untuk memastikan keselamatan warga negara kita, itu yang sudah disampaikan, dan kita mengikuti terus perkembangan permasalahan disana," ujar Staf khusus presiden bidang hubungan internasional Teuku Faizasyah di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/11/2013).
Selain itu, Presiden juga meminta WNI untuk meningkatkan kewaspadaan atas perkembangan situasi dan kondisi di tempat tinggal mereka.
Apalagi, menurutnya, pengalaman memanasnya suhu politik di Thailand bukan baru kali pertama terjadi. Pengalaman sebelumnya sudah pernah terjadi di negeri Gajah Putih itu.
"Beliau dilapori oleh Menlu mengenai perkembangan di sana. Beliau menyampaiakan arahan untuk memastikan warga negara," ujarnya.
KBRI Thailand bisa dihubungi melalui nomor telepon 0929-031103; 0929-961595; dan 09291-951596. Selain itu bisa diakses melalui http://www.kemlu.go.id /bangkok dan www.facebook.com/ komundasindonesia.dithailand.

BNP2TKI Buka Job Fair Mantan TKI Jepang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membuka Job Fair mantan TKI Nurse dan Careworker Jepang yang diadakan di Balai Makarti Muktitama Kemennakertrans, Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Program ini diadakan atas kerjasama Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dengan BNP2TKI. Job Fair kali kedua TKI Purna Jepang diikuti 20 perusahaan, 1 panti jompo dan 14 rumah sakit yang tertarik untuk mempekerjakan kembali TKI Purna Nurse Careworker Jepang.
Hadir pada Job Fair kali ini, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Nabuo Kimaki, Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes, dr. Untung Suseno Sutarjo, Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah, Haposan Saragih, Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN I BNP2TKI, Naekma dan pejabat Kemenakertrans.
Menurut Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat, Job Fair ini diadakan untuk membantu penempatan kembali TKI Nurse dan Careworker yang sudah habis kontrak dari bekerja di Jepang. Diketahui, sejak 2008-2013 Indonesia telah menempatkan TKI perawat sebanyak 1.048 orang, terdiri dari 440 TKI nurse dan 608 TKI careworker.
BNP2TKI mencatat, sejak 2008 – 2013 sudah ada 410 mantan TKI nurse dan careworker yang telah kembali ke Indonesia terdiri dari 237 Nurse dan 173 Careworker.
Jumhur menjelaskan, TKI kesehatan dari Jepang ini telah memiliki sifat-sifat manusia unggul Jepang bercirikan kerja keras, disiplin, etos kerja yang tinggi dan bertanggungjawab. Dengan kualitas yang dimiliki ini mereka akan menjadi aset bagi perusahaan di manapun mereka ditempatkan.
"Mereka pulang dan dengan mudah diserap di tanah air karena kualitas yang tinggi. Karena kualitasnya itu maka gaji yang diperoleh bekerja di tanah air juga tinggi,” ujar Jumhur dalam rilis resmi yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Jumhur mengaku kurang terlalu 'happy' jika kaum profesional ini bekerja ke luar negeri. Mereka lebih dibutuhkan untuk mengabdi di tanah air. Masalahnya, mereka berangkat ke luar negeri karena belum terserap di dalam negeri.
"Saya senang kini TKI Purna Kesehatan Jepang bekerja di tanah air dan itu bagus sekali,” ujarnya.
Jumhur mengharapkan, sebaiknya, yang berangkat ke luar negeri adalah mereka yang semi skill dan bukannya kaum profesional dan berpendidikan tinggi.
Terkait tingkat kelulusan ujian Nasional Keperawatan di Jepang, Jumhur mengatakan bahwa TKI kita lebih banyak yang lulus daripada perawat Filipina. Selain Jepang, Indonesia juga menempatkan perawat ke Taiwan, Australia dan negara lainnya.
Program penempatan perawat ke Jepang berlangsung melalui program G to G ini berdasarkan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara BNP2TKI atas nama pemerintah Indonesia dengan JICWELS (Japan International Corporation for Welfare Services) yakni lembaga bentukan pemerintah Jepang yang membawahi program G to G penempatan TKI perawat - di Jakarta pada Mei 2008. Program ini menindaklanjuti kesepakatan Indonesia-Jepang Economic Partnership (IJEPA) yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe di Tokyo, Jepang, pada 20 Agustus 2007.
"Seluruh biaya penempatan ditanggung pihak Jepang. Per TKI pemerintah Jepang mengeluarkan biaya sekitar Rp 300 juta untuk biaya pelatihan 1 tahun ditambah dengan tunjangan per bulan Rp 3 juta," katanya.
Data BNP2TKI mencatat bahwa pada tahun 2008 sebanyak 208 orang (104 TKI nurse dan 104 TKI careworker), 2009 sebanyak 362 orang (173 TKI nurse dan 189 TKI careworker), 2010 sebanyak 116 orang (39 TKI nurse dan 77 TKI careworker), 2011 sebanyak 105 orang (47 TKI nurse dan 58 TKI careworker), 2012 sebanyak 101 orang (29 TKI nurse dan 72 TKI careworker), dan 2013 sebanyak 156 orang (48 TKI nurse dan 108 TKI careworker).

Cek Kondisi TKI, Komisi I DPR Kunjungi Arab Saudi

Komisi I akan soroti bantuan KBRI kepada TKI.

Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri berencana melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Kunker itu terkait pengawasan terhadap penanganan TKI di sana.
"Komisi I mengirim tim yang terdiri dari 7 orang anggota komisi, 5 wartawan, dan 3 staf," kata Wakil Ketua Komisi I, Tubagus Hasanudin di Gedung DPR, Rabu 27 November 2013.
Di sana, kata Tubagus, anggota komisi akan berdiskusi dengan Duta Besar Indonesia dan Konjen mengenai sejauh mana KBRI dan KJRI menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada TKI. Tubagus akan menyoroti perihal bantuan KJRI dan KBRI bagi warga negara di Arab Saudi.
"Langkah-langkah apa saja yang sudah dilaksanakan oleh KBRI dan KJRI terkait tugasnya? Kendala apa yang dihadapi? Kondisi di tempat penampungan seperti apa kami akan meninjaunya?" ujar dia.
Jika memang ada masalah, kata Tubagus, komisinya akan berusaha mencari solusi bersama dengan Komisi IX DPR Bidang Ketenagakerjaan, BNP2TKI, Menteri Sosial dan Menkokesra untuk mempercepat pemulangan TKI.
"Apakah menggunakan kapal TNI Angkatan Laut," kata dia.
Komisi I kata dia, akan berangkat pada tanggal 2 Desember 2013 dan kembali pada 7 Desember 2013. Anggota komisi yang akan berangkat adalah TB Hasanudin dari PDIP, Agus Gumiwang dari Fraksi Golkar, Fayakun dari Golkar, Safan dari PKS, Najib dari PAN, Safa Saepulloh Tamliha dari PPP. (sj)
©VIVA.co.id

4 Juta TKI Sumbang Devisa Rp 100 Triliun ke Negara

Liputan6.com, Jakarta: Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di berbagai negara Asia dan Eropa telah menyumbang devisa Rp 100 triliun per tahun ke negara.
"Kontribusi yang cukup besar tersebut diperoleh dari empat juta TKI yang bekerja di berbagai sektor di negara di asia, seperti Jepang, Korea, Thailand, China dan termasuk beberapa negara di Eropa," kata Deputi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Agustin Subiantoro di Bangka Belitung, seperti dikutip dariAntara, Selasa (26/11/2013).
Dia menyatakan kontribusi yang nilainya cukup besar tersebut dapat membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia baik melalui pembangunan infrastruktur maupun bidang lainnya yang bermanfaat.
Pemerintah, lanjut dia, juga tidak mendorong untuk bekerja di luar negeri, namun jika hal tersebut menjadi alternatif, maka bisa saja untuk menjadi pegangan dalam bekerja harus dilaksanakan dengan benar atau sesuai dengan prosedur yang ada.
"Menjadi TKI merupakan pilihan, namun kalau bisa bekerja di dalam negeri karena hal tersebut bisa menjadi kebanggaan bagi dirinya sendiri," ungkapnya.
Agustin menjelaskan, BNP2TKI ini merupakan badan yang mengurusi masalah TKI dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan ini berfungsi untuk membantu dan melayani masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri sehingga tidak menemui hambatan jika telah bekerja.
Untuk menghindari persoalan bagi TKI setelah bekerja di luar negeri, BNP2TKI juga akan memberikan pembekalan keterampilan bagi calon TKI dari semua bidang pekerjaan mulai dari pekerja di pabrik, rumah tangga maupun sektor lainnya.
"BNP2TKI ini juga memberikan perlindungan ketika mau berangkat, dan sedang bekerja di luar negeri maupun ketika pulang lagi ke Indonesia," jelasnya. (Ant/Ndw)

30 Warga Bangka Jadi TKI

Nur Ichsan
TKI OVERSTAY - Sebanyak 496 TKI overstay dari Saudi Arabia yang terdiri dari 425 wanita dewasa, 26 anak-anak dan 45 bayi, mendarat di Terminal 2, Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Sabtu (16/11). Mereka dipulangkan karena tidak mempunyai dokumen yang lengkap dan menyalahi aturan di negara tempat mereka bekerja. (warta kota/nur ichsan)
Laporan WartawanBangka Pos, Nurhayati
―――――――
BANGKA - Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah warga di ProvinsiBangka Belitung (Babel) yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, hanya 200 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 30 orang berasal dari Kabupaten Bangka.
Deputi PenempatanTKI BNP2TKI, Agusdin Subianto Biantoro, mengatakan, jumlahTKI asal KabupatenBangka itu lebih sedikit dibanding dengan daerah lain di Indonesia.
"Untuk saat ini jumlahTKI sebanyak 4 juta orang, yang menyumbang devisa sebesar Rp 100 triliun," kata Agusdin dalam acara GebyarTKI di Taman Sari Sungailiat, Kabupaten Bangka, akhir pekan lalu.
Dia mengingatkan masyarakat agar tidak menjadiTKI melalui calo, melainkan melalui dinas tenaga kerja atau Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) agar penempatannya jelas dan terlindungi.
"TKI bekerja ke luar negeri ini hanya sebagai alternatif saja. Jika tidak ada peluang bekerja di Indonesia, salah satunya bekerja di luar negeri," kata Agusdin.
Diakuinya, BP3TKI belum memiliki perwakilan di Provinsi Babel. Sehingga Babel masih menginduk pada BP3TKI Palembang.
Untuk membentuk BP3TKI, menurut Agusdin, harus ada PJTKI, sarana kesehatan di rumah sakit, balai latihan kerja atau balai latihan kerja milik pemda bisa dioptimalkan untuk pelatihan TKI, badan sertifikasi, dan persyaratan lainnya.
Sementara itu, BupatiBangka Tarmizi H Saat, mengatakan, menjadiTKI ke luar negeri merupakan salah satu solusi mengatasi masalah pengangguran. Apalagi dari tahun ke tahun pertumbuhan angkatan kerja semakin tinggi dibandingkan lapangan kerja yang ada di dalam negeri.
"Tenaga Kerja Indonesia menyumbang devisa untuk Indonesia. Namun sayangnya sampai hari ini jumlah penempatan tenaga kerja yang berasal dari KabupatenBangka belum terdaftar. Tetapi kenyataannya dari KabupatenBangka yang terdaftar di BNP2TKI, bisa dilihat di sistem aplikasi penempatan tenaga kerja yang telah dibuat BNP2TKI," kata
Tarmizi.
Tarmizi berharap, ada perusahaan swasta yang berminat mendirikan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Kabupaten Bangka.
"Jika ada warga ingin bekerja ke luar negeri jangan melalui calo atau sponsor ilegal. Mintalah informasi dan penempatanTKI langsung ke dinas tenaga kerja," kata Tarmizi.

TKI Dapat Warisan Rp 9,5 Miliar dari Majikannya

TEMPO.CO, Jakarta -Ketekunan dan kesabaran Sulastri akhirnya berbuah manis. Pembantu yang bekerja di Singapura itu mendapatkan warisan senilai 1 juta dolar Singapura (Rp 9,5 miliar) dari majikannya Khoo Guat Neo.
Sulastri asal Surabaya itu sangat dikenal di kompleks Yew Lian Park. Selama 13 tahun bekerja untuk Khoo Guat Neo, Sulastri dikenal ramah kepada para penghuni apartemen lain. R.S. Sanga, koordinator penghuni The Yew Lian Park Residents menuturkan. "Dia selalu tersenyum kepada para penghuni lain. Tapi, ketika Madam Khoo meninggal dia menjadi pendiam." Bulan lalu, Sulastri kembali ke Singapura untuk menerima uang, demikian berita ditulis oleh koran berbahasa Cina Lianhe Zaobao
Sulastri sebenarnya sudah ingin pensiun dan kembali ke Indonesia. Tapi, melihat majikannya Khoo Guat Neo, 92 tahun, hidup sebatang kara dia tak tega. Di apartemennya, Khoo hanya tinggal bersama seekor kucingnya dan Sulastri. Perempuan berusia 30 tahunini sangat telaten merawat majikannya. Dia mengurus semuanya, mulai dari berbelanja, mengantarkan majikannya ke rumah sakit, sampai mengantar ke potong rambut di salon.
Khoo luluh melihat ketekunan Sulastri. Dia kemudian mewariskan sepertiga hartanya kepada Sulastri. Sisanya sebanyak 760 ribu dolar Singapura (sekitar Rp 7 miliar) disumbangkan kepada rumah sakit Kwong Wai Shiu.
Tukang cukur Khoo juga kebagian warisan 200 ribu dolar (Rp 1,8 miliar). Tak lupa warisan 100 ribu dolar (Rp 900 jutaan) untuk sebuah yayasan pencinta kucing (Cat Welfare Society), dan juga kepada dokter pribadinya serta keponakannya.

INFO PEKERJAAN DLM & LUAR NEGRI

INFORMASI JOB LUAR NEGRI TERKINI $$$$$$
A.KOREA.....( 1)KAPAL IKAN LOKAL, BTH PRIA UMUR 22 S/D 35 THN,GJ RP8,000.000 PER BULAN. BIAYA RP15,000.000 DAN UANG TIKET+VISA+JAMINANRP30.000.000 AKAN DIKEMBALIKAN SEBESAR RP3,000.000 PER BULAN SELAMA 10 BLN.
(2)SINGER TALENT(PENYANYI) BTH CWE BATAS UMUR 30THN, TGGI MINIMAL 158 cm, LAGU POP,ENGLISH,MESS DAN MAKAN GRATIS,GJ RP13,000.000 PER BULAN. TDK DIPUNGGUT BIAYA KECUALI TUK PASPOR DAN MCU.
B.TAIWAN.... (1).BTH CWO BATAS UMUR 35THN, KERJA DI PABRIK BAUT, PBRIK KACA, PBRIK BESI, PBRIK SPAREPART MOTOR DAN GARMENT. GJ SEMUA SAMA NT$16,800 +-RP7,000.000. SKCK URUS SENDIRI POLDA, BIAYA RP22,500.000. PT SANJAYA. TUK KETERANGAN LBH DTG LANGSUNG K KANTOR DI KALIBATA.
C.SINGAPORE.....( 1).RESTAURANT BTH 3 CWO DAN 2 CWE TUK KITCHEN HELPER DAN 5 CWO TUK WAITER. MINIMAL D1 BISA BAHASA ENGLISH PASIF JUGA G MSLH DAN BISA BAHASA MANDARIN (CINA) GJ SGD800.00 S/D SGD1,200.00. MESS DAN MAKAN GRATIS. INTERVIEW PADA 1.12.13. EMAILKAN CV ANDA K ymi.2013@yahoo.co.id.
(2).HOTEL & RESTAURANT BTH PRIA/WNT, BATAS UMUR 35THN, GJ SGD800.00 S/D SGD1,200.00, MESS DAN MAKAN GRATIS.D1,AKTIP BAHASA ENGLISH DAN PENGALAMAN KERJA. BIAYA RP15,000.000 EMAILKAN CV K ymi.2013@yahoo.co.id
(3).SPA..... BTH WANITA BATAS UMUR 35THN,D1,AKTIP BAHASA ENGLISH, PNY SETIFIKET SPA. GJ SGD900,00 S/D SGD1,200.00. MAKAN DAN MES GRATIS. BIAYA RP15,000.000 EMAIKAN CV K ymi.2013@yahoo.co.id
(4).ELECTRICAL....BTH 5 CWO BATAS UMUR 35 THN, MINIMAL SMA, PUNYA SERTIFIKET ELECTRICAL. WORKING PERMIT,KONTRAK 1 TAHUN. MESS DAN MAKAN GRATIS.GJ SGD800,00 S/D SGD1,200.00. BIAYA RP15,000.000. EMAILKAN CV K ymi.2013@yahoo.co.id
(5)BERES2.... BTH WNT BATAS UMUR 45 THN,SISTEM PASING, GJ SGD35.00 / RP300.000 PER HARI, KRJ 8 JAM. BIAYA RP4,500.000
D.MALAYSIA......( 1)LADANG SAWIT SIME DARBY BTH LK2 BATAS UMUR 38TH, PENDAPATAN 1 BULAN RM1,100.00 S/D RM1,500.00. KTP,KK,IJAZAH, BIAYA PASPOR DAN MCU RP800.000. TIDAK ADA POTONGAN (LEVI DLL DIBAYAR PERUSAHAAN) KNTRK 2 TAHUN.
(2).TUKANG PASANG AC BTH LAKI2 BATAS UMUR 38 THN. GJ RM1,300.00 / RP4,810.000. MES GTRS MAKAN SNDIRI. BIAYA LUAR DARI PASPOR RP5,000.000
(3).RESTAURANT BTH PRIA/WNT BATAS UMUR 38 THN GJ RM1,100.00 (RP4,070.000)
BIAYA RP5,000.000
E.AUCKLAND....(1)PERKEBUNAN CHERRY,BTH PRIA/WNT BATAS UMUR 45 THN, GJ NZD13,00/JAM MESS GRTS MAKAN SENDIRI, BIAYA RP40,000.000.
F.AUSTRALIA...(1)PERHOTELAN+RESTO. BTH PRIA/WNT BATAS UMUR 45THN, D1,AKTIP BAHASA ENGLISH. GJ AUD15,00/JAM MES DAN MAKAN GRTS, BIAYA RP65,000.000. EMAILKAN CV K ymi.2013@yahoo.co.id
< Yang berminat hubungi>
+6287877742279
+6281318156662

Penjualan Manusia Berkedok Penempatan TKI

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) Jumhur Hidayat (tengah) berbincang dengan sejumlah calon Tenaga Kerja Indonesia ketika penggerebekan di sebuah rumah yang diduga dijadikan sebagai tempat penampungan TKI ilegal, dikawasan Jalan Asem Baris, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu malam (20/11)
―――――――
Jakarta -Tindakan trafficking atau penjualan manusia di Indonesia melalui kedok penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI). Oleh karena itu, masyarakat jangan cepat tergoda dengan rajuan orang-orang yang mengaku dari perusahaan tertentu dengan iming-iming bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar.
Hal itu disampaikan Direktur Mediasi dan Advokasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Teguh Hendro Cahyono, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (24/11).
Ia mengatakan itu, dalam acara sosialisasi penempatan perlindungan TKI yang dikemas dalam Gebyar TKI 2013 bertema "Bersama TKI Membangun Negeri" merambah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (22/11) malam.
Gebyar TKI dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, Kabupaten Bojonegoro, Adi Wicaksono, Pejabat Muspida, Hendra Adi (Project Assistant Counter Trafficking & Labor Migration Unit, IOM) dan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Erni Murniaty.
Teguh mengatakan, trafficking terjadi bukan hanya pada penempatan TKI berdokumen lengkap tetapi juga bisa terjadi pada TKI yang memiliki dokumen lengkap.
"Jadi yang berdokumen lengkap saja bisa terjebak dalam trafficking, apalagi yang berangkat tidak dengan dokumen lengkap", ujar Teguh Hendro Cahyono menjawab pertanyaan spontan dari penonton yang mempertanyakan kenapa banyak TKI di berita televisi yang terdampar di bawah jembatan di Arab Saudi.
Menurut Teguh, munculnya banyak kasus karena ada masalah dalam proses penempatan TKI. "Banyak masalah TKI timbul karena sejak awal ada persoalan dalam diri TKI, seperti berangkat keluar negeri karena ada masalah keluarga atau karena dikejar hutang. Hal seperti ini biasanya menimbulkan masalah ke depan," kata dia.
Ia meminta TKI hendaknya berangkat dengan kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan. Berangkat karena terpaksa cenderung menempuh jalur tidak resmi dan akhirnya menimbulkan masalah yang ujungnya akan ditanggung TKI itu sendiri.
"Jadi niat menjadi TKI harus benar benar lurus untuk meningkatkan kesejahteraan", tegasnya.
Sementara itu Project Assistant Counter Trafficking & Labor Migration Unit International Organization for Migration (IOM) Hendra Adi mengatakan masyarakat, pemerintah dan LSM harus bersama sama memerangi tindak trafficking.
Ia mengatakan TKI harus melengkapi dokumen, memilih PPTKIS yang sah karena kalau salah memilih maka mereka bisa terlantar di luar negeri.
"Jangan percaya dengan calo karena calo tidak mengetahui prosedur menjadi TKI," katanya.
Ia menandaskan IOM yang didukung 150 negara di dunia terus membantu masyarakat dunia agar menempuh kesejahteraan melalui prosedur migrasi yang benar.
"TKI resmi akan lebih aman dan terhindar dari penipuan. Kalau Anda berangkat sesuai dengan UU pemerintah jika mengalami masalah maka pemerintah akan dapat menindaklanjuti dan mendapat hak haknya," katanya.
Ketua DPN SBMI Erni Murniati meminta masyarakat untuk berhati hati jika mendapat iming-iming menggiurkan untuk bekerja ke luar negeri. "Saya adalah contoh nyata korban trafficking, banyak teman teman senasib dengan saya yang bekerja ke luar negeri karena iming iming menggiurkan. Tanyalah kepada pihak berwajib sebelum bekerja ke luar negeri," katanya.
Penulis: E-8/FER
Sumber:PR

Dita Indah Sari: TKI Punya Kekuatan Membangun Bangsa

Jakarta -Tenaga kerja Indonesia (TKI) disebut memiliki tiga kekuatan unggul dalam membangun bangsa yakni berani, tangguh, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan.
"Ciri-ciri tersebut sangat penting untuk membangun bangsa dan pantas semangat itu patut ditularkan kepada warga masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa," kata Dita Indah Sari Staf Khusus Menakertrans, saat sosialisasi program kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (23/11) malam.
Pada sosialisasi yang dikemas melalui Gebyar TKI 2013 bertema "Bersama TKI Membangun Negeri" itu, Dita mengatakan TKI pasti memiliki keberanian karena tanpa keberanian mereka tidak akan sampai ke luar negeri.
"Bayangkan perempuan dari sini belum pernah pergi jauh, tiba- tiba dia hanya transit di Surabaya atau Jakarta terus melanjutkan perjalanan sampai Hong Kong atau negara lainnya. Kalau tidak berani, tidak mungkin sampai ke negeri orang," katanya.
Dita yang juga aktivis buruh menyebutkan, keunggulan TKI kedua adalah tangguh. Mereka bekerja di tempat yang berbeda bahasa, budaya serta sistem hukum yang berbeda.
"Kalau tidak tangguh pasti baru sehari saja sudah minta dipulangkan," katanya.
Ciri keunggulan TKI ketiga adalah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang berbeda. TKI bekerja pada pengguna yang berbeda serta cara kerja berbeda dengan menggunakan mesin dan teknologi canggih.
"Kemampuan menerima perbedaan ini keunggulan TKI yang luar biasa. Apalagi sekarang ini orang beda sedikit bisa marah-marah," katanya.
Modal penting Dita menegaskan ketiga keunggulan TKI ini merupakan modal penting untuk membangun bangsa dan layak ditularkan kepada kelompok masyarakat lainnya.
"TKI boleh bangga karena memiliki keunggulan tersebut," kata Dita.
Penulis: /FER
Sumber:ANT

Dubes RI: TKI Tidak Pulang Karena Takut Tak Dapat Kerja di Indonesia

RMOL. Dari sekitar 33 ribu Tenaga Kerja Indonesia di Korea Selatan, hanya sekitar 3.200 yang bermasalah.
Kebanyakan dari TKI yang bermasalah di negeri ginseng itu karena tidak memiliki izin kerja.
Demikian dikatakan Dutabesar Republik Indonesia untuk Republik Korea, John A. Prasetio, ketika berbicara di depan delegasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berkunjung ke Seoul beberapa hari lalu (Selasa, 19/11).
"Setelah kontrak mereka habis, mereka memilih tidak pulang karena khawatir tidak dapat pekerjaan di tanah air," ujar Dubes Prasetio.
Sebagai perwakilan RI di negeri sahabat, Dubes Prasetio mengatakan, pihaknya melalukan perlindungan dan pembinaan terhadap TKI yang bermasalah.
Menurut Deputi bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro, beberapa waktu lalu, TKI di Korea Selatan bisa berpenghasilan setidaknya Rp 20 juta per bulan.
Pendapatan sebesar Rp 20 juta itu diperoleh dari akumulasi gaji minimum dan uang lembur. Saat ini upah minimum di Korea Selatan sebesar 1 juta won atau setara Rp 9 juta.
BNP2TKI juga mengatakan, umumnya TKI di Korea Selatan bekerja di sektor manufaktur dan industri, pertanian dan perikanan, juga konstruksi serta jasa.
Sepanjang tahun lalu Indonesia mengirim sekitar 10.500 TKI ke Korea Selatan untuk bekerja di sektor manufaktur dan perikanan. Untuk kedua sektor itu Korea Selatan membutuhkan sekitar 50 ribu tenaga kerja asing.
Dalam sebuah kesempatan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan, Korea Selatan menyukai tenaga kerja dari Indonesia karena disiplin, ramah dan giat bekerja.