"Kalaupun tidak bisa dihentikan, paling tidak dikurangi. Pemerintah harus memikirkan agar TKI yang berangkat dapat bekerja pada sektor formal," katanya ketika dikonfirmasi di Pandeglang, Jumat.
Menurut dia wanita kelahiran Pandeglang, 18 Oktober 1973 itu, kasus kekerasan pada TKI yang selama ini sering terjadi, sebagian besar didominasi oleh perempuan yang bekerja pada sektor informal atau pembantu rumah tangga.
"Kekerasan yang selama ini banyak terjadi harus menjadi perhatian dan perlu diupayakan agar ke depan tidak lagi terjadi, dan menurut saya salah satu caranya dengan tidak lagi mengirim TKI untuk bekerja pada sektor informal itu," kata istri Muhamad Syahri itu.
Calon anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari daerah pemilihan (dapil) I itu, juga menyatakan saat ini memang animo warga Indonesia untuk menjadi TKI masih tinggi, termasuk di Pandeglang, dan banyak diantaranya tidak memiliki pendidikan dan keahlian untuk bekerja pada sektor formal.
Namun, kata dia, sebenarnya pemerintah bisa membantu mereka akan bisa bekerja pada sektor formal, diantaranya dengan mengikutsertakan ujian paket dan memberikan pelatihan untuk keahlian tertentu.
"Saya kira tidak sulit. Bisa saja pemerintah melaksanakan pendidikan bagi warga yang ingin menjadi TKI, setelah itu baru mereka diberangkatkan," kata ibu tiga anak tersebut.
Ia juga menyatakan, jika nanti terpilih menjadi anggota DPRD, akan mendorong pembentukan peraturan daerah yang mengatur masalah pengiriman TKI dari Kabupaten Pandeglang, diantaranya menyangkut pendidikan bagi mereka dan pembatasan untuk pengiriman TKI sektor informal.
Dari informasi di media, kata dia, sebenarnya pemerintah juga sudah mendorong pengiriman TKI yang memiliki keahlian, diantaranya untuk tenaga kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang sendiri, kata dia, telah berupaya untuk lebih banyak memberangkatkan TKI bekerja pada sektor formal.
Masalahnya, kata dia, banyak warga, terutama wanita yang ingin jadi TKI tak memiliki klasfikasi kealian yang diperlukan negara tujuan, bahkan tidak sedikit yang tak mempunyai ijazah.
"Banyak warga yang ingin menjadi TKI karena kondisi ekonomi sulit dan tidak dapat mendapatkan pekerjaan sebab tak mempunyai ijazah, ini juga memang menjadi permasalahan sendiri," katanya.
Solusinya, kata dia, pemerintah perlu membuka pendidikan khusus, dengan jurusan sesuai permintaan dari berbagai negara yang menjadi tujuan para TKI.
"Alokasi biaya pendidikan sekarang kan besar, jadi bisa saja sebagian untuk biaya pendidikan bagi calon TKI tersebut. Saya kira bisa yang penting ada komitmen dari semua pihak, terutama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Perjuangkan Aspirasi
Calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Ema Rahmawati menyatakan memberanikan diri untuk maju pada Pemilu Legislatif 2014 karena ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Selama ini banyak masyarakat yang mengeluh aspirasinya tidak diperjuangkan oleh wakilnya yang saat ini duduk di DPRD Kabupaten Pandeglang," katanya.
Para wakil rakyat saat ini, kata dia, "getol" turun ke lapangan ketika mengharapkan dukungan dari masyarakat, tapi setelah terpilih lupa pada konstituen yang mengantarkan mereka ke gedung DPRD.
Menurut dia, kondisi tersebut yang mendorong terjadinya rasa ketidakpercayaan dari masyarakat pada anggota legislatif, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
"Jadi jangan salahkan masyarakat ketika tidak percaya pada legislatif, sebab perasaan itu timbul juga akibat ulah anggota dewan sendiri," ujarnya.
Ema menyatakan akan memberikan hal terbaik yang mampu dilakukannya untuk masyarakat, jika dipercaya menjadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang.
"Kalau selama ini, sabagai masyarakat, saya hanya bisa membantu alakadarnya, maka setelah menjadi anggota DPRD mungkin bisa lebih karena mempunyai dapat mendorong pemerintah daerah menggulirkan program pro-rakyat," katanya.
Ia juga menyatakan, tidak banyak menyampaikan janji-janji pada masyarakat, tapi akan berupaya memperjuangkan aspirasi warga sesuai dengan kemampuan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD, jika terpilih nanti.
"Sebagai wakil rakyat sebaiknya selalu ingat pada masyarakat yang telah memilihnya dan mengutamakan kepentingan mereka," katanya.***1***
Sumber http://banten.antaranews.com/berita/20171/ema-minta-pengiriman-tki-sektor-informal-dihentikan?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
0 Comments
.jpg "Solusi")
